Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memberikan tanggapan tegas terhadap laporan tersebut. Ia menilai bahwa langkah membawa kritik ke ranah hukum bukanlah pendekatan yang tepat dalam negara demokrasi. Menurut Pigai, kritik yang disampaikan oleh akademisi seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika intelektual dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Pigai bahkan berpendapat bahwa tidak semua kritik perlu direspons secara berlebihan, apalagi sampai dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan justru diperlukan untuk memperkaya proses pengambilan kebijakan.

Dalam penjelasannya, Pigai mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kritik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali memenuhi unsur tertentu, seperti mengandung ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum, penghasutan yang berujung pada tindakan nyata, atau serangan terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam konteks kasus ini, Pigai menilai kritik yang disampaikan masih berada dalam koridor yang sah.

]]> https://eranasional.com/100725/feri-amsari-dilaporkan-ke-polisi-menteri-ham-tegaskan-kritik-tidak-bisa-dipidana/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera#respond Sat, 03 Jan 2026 15:11:30 +0000 https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam aksi teror yang belakangan menimpa sejumlah influencer dan aktivis yang vokal mengkritisi penanganan bencana di Sumatera. Pigai menyebut tuduhan bahwa negara berada di balik intimidasi tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

“Tidak mungkin institusi negara menghalangi kebebasan berpendapat. Sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pemerintah,” ujar Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (2/1). Ia menekankan bahwa siapa pelaku teror sesungguhnya hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Pigai meminta masyarakat, khususnya para pemengaruh di media sosial, untuk tidak gegabah menuduh pemerintah sebagai pelaku. Menurutnya, setiap ancaman terhadap kebebasan sipil harus ditangani secara hukum yang transparan. “Agar diketahui apa motif teror dan siapa pelakunya,” tambahnya.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, termasuk terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ia mencontohkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara rutin turun langsung ke daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan penanganan berjalan baik.

Pigai juga mengingatkan bahwa kritik harus berbasis fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Kritik sah, tapi jangan asal tuduh. Pemerintah serius menangani bencana dengan langkah tanggap darurat hingga pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Sejumlah influencer dan aktivis memang melaporkan mengalami intimidasi setelah menyuarakan kritik. Pemusik asal Aceh, Ramond Dony Adam alias D.J. Donny, menerima kiriman bangkai ayam dan surat ancaman. Influencer Shery Annavita mengaku mobilnya dirusak setelah mendapat kiriman telur busuk. Sementara itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Pigai menegaskan bahwa polisi harus segera mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Kasus teror terhadap influencer dan aktivis yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

Sementara jika intimidasi semacam ini dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas, publik bisa merasa kebebasan berpendapat semakin terancam. Hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi karena masyarakat enggan menyuarakan kritik atau masukan yang konstruktif. Oleh karena itu, transparansi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan ruang demokrasi tetap sehat, serta menjamin bahwa kebebasan berekspresi tidak terkikis oleh rasa takut.