Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.

Hal itu disampaikan Pigai saat berada di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan setiap pelaku tindak kejahatan tetap harus ditangkap hidup-hidup agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat,” kata Pigai.

Menurut Pigai, penangkapan hidup-hidup sangat penting untuk kepentingan penyelidikan.

Dari pelaku, aparat penegak hukum dapat menggali informasi terkait jaringan, motif, hingga akar persoalan kejahatan yang terjadi.

“Dia adalah sumber informasi, data, dan fakta. Penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi, dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya,” ujarnya.

Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang sah, termasuk terhadap pelaku tindak pidana.

“Siapa pun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk tetap mengedepankan stabilitas keamanan masyarakat dengan penegakan hukum yang sesuai aturan.

Zainal Arifin Mochtar menyatakan tidak keberatan jika debat tersebut benar-benar digelar secara terbuka.

“Saya pikir bagus saja kalau mau debat, lagi pula menurut saya bukan debat,” ucap Zainal Arifin Mochtar, dikutip dari Kompas, Senin  (2/3/2026).

Menurut pria yang akrap disapa Uceng itu, forum terbuka itu penting agar publik mengetahui capaian konkret pemerintah dalam penegakan HAM selama dua tahun terakhir.

Ia menyebut kondisi penegakan HAM belakangan ini dinilai cukup berantakan dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Menurut saya bagus juga kalau Beliau mau datang, supaya jadi kayak semacam pertanggungjawaban terhadap kerja Dia,” ungkapnya.

Sejumlah televisi nasional hingga organisasi mahasiswa disebut telah menawarkan diri untuk memfasilitasi debat tersebut.
Menurut dia, debat yang dinantikan publik bukan sekadar adu teori, melainkan pemaparan kerja nyata.

“Saya sih berharap ini bukan, kalau debat teoritik sih ngapain. Itu urusan debat teoritik datangi kampus aja. Kalau publik kan barangkali yang dia berharap itu adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Saling balas cuitan itu bermula ketika Zainal Arifin Mochtar melalui akun X pribadinya menyatakan ingin belajar memahami HAM dari Natalius Pigai.

“Saya setuju dengan bapak, seringkali profesor itu dibesar-besarkan saja. Saya izin mau belajar memahami HAM dari bapak,”tulis Zainal Arifin Mochtar.

“Saya mau diskusi dan debatkan satu per satu kasus HAM di Indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan di mana saya bisa belajar,” sambungnya.

Natalius Pigai kemudian membalas dengan menyatakan kesediaannya berdebat secara langsung di televisi nasional dengan format siaran langsung.

“Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari anda soal HAM agar paham,”balas Natalius.

“Tapi nonton ini dulu untuk sekadar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat Indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Profesor,” tulisnya lagi. []

Peristiwa HAM yang paling tersorot baru-baru ini adalah yang dialami oleh masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulaun Riau hingga sekarang.

Menurut Mafirion ada tiga warga asli Rempang Siti Hawa (67 tahun) alias Nek Awe beserta dua warga lainnya Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun) dan Sani Rio (37 tahun) ditetapkan tersangka, cuma karena mempertahankan tanah kelahirannya.

“Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa orang yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 67 tahun hari ini ditersangkakan,” kata Mafirion saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pria kelahiran Pulau Kijang, Reteh, Inhil itu menekankan menteri yang berlatar belakang aktivis sekaligus pegiat HAM itu untuk melihat suatu peristiwa dengan logika akal sehat.

“Pernah gak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah apa itu bisa kita terima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembalilah kepada harkat jati diri yang sebenarnya,” ucap anggota DPR RI dapil Riau II.

Lebih lanjut, banyak pelanggaran HAM itu dibiayai oleh negara dengan dalih pembangunan program strategis nasional (PSN) yang dibentengi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Namun lagi-lagi rakyat menjadi korban.

“Hari ini, pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Ada 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya dari APBN, yang datang ke situ aparat pemerintah,” jelasnya.

Mantan Jurnalis ini juga mengatakan bukan tidak mendukung program pemerintah atau PSN, namun ia tidak suka ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil dengan alasan PSN. Karena bagi dia pembangunan itu pada hakikatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan kesengsaraan.

“Tapi kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 kilometer lalu seluruhnya disuruh pindah itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya?,” ujarnya.

Tambah Mafirion, sepanjang 5 tahun terakhir ratusan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dan rentetan peristiwa itu terus bertambah.