Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Imipas Agus pada acara Hari Bakti Imigrasi ke-76 di Kampus Poltekpin Tangerang, Banten, Senin (26/01/2026).

“Secara bertahap kita lakukan pembentukan kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota. Awal tahun ini kita resmikan 18 kantor yang baru,” kata Menteri Imipas Agus seperti dikutip di Tangerang.

Menteri Agus mengatakan selama ini beberapa kantor imigrasi melayani beberapa kabupaten/kota. Maka dari itu, dengan adanya penambahan kantor imigrasi yang baru, pelayanan kepada masyarakat akan semakin dekat.

Saat ini, beberapa kantor imigrasi masih melayani lebih dari satu wilayah administrasi, sehingga menyulitkan akses masyarakat terhadap layanan keimigrasian.

“Selain pelayanan berbasis teknologi yang terus kita tingkatkan, penambahan kantor imigrasi di beberapa wilayah pun kita lakukan agar warga di daerah tersebut semakin mudah dalam mengurus dokumen keimigrasian,” ujarnya.

Pembentukan Kantor Imigrasi 

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman menambahkan pembentukan kantor imigrasi baru bertujuan mendekatkan akses layanan paspor, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya kepada masyarakat, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

“Selain itu, pembentukan kantor imigrasi baru diharapkan memperluas dan memperkuat pengawasan dan penindakan keimigrasian,” kata Yuldi.

18 Kantor Imigrasi Baru Diresmikan 

Sementara itu, 18 kantor imigrasi baru yang diresmikan Kementerian Imipas pada awal 2026 meliputi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali di Provinsi Sulawesi Tengah. Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Blora (Jawa Tengah). Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo (D.I. Yogyakarta), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Purworejo (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Garut (Jawa Barat), Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Tegal (Jateng), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bengkulu Utara (Bengkulu), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Lubuklinggau (Sumatera Selatan).

Selanjutnya, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Bone di (Sulsel), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pasuruan (Jawa Timur), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Pohuwato (Gorontalo) Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Padang Sidimpuan (Sumatera Utara), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Klungkung dan Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tabanan (Bali), Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Tapanuli Utara (Sumut), serta Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Mempawah (Kalimantan Barat).

“Pembentukan kantor-kantor baru ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami memastikan bahwa wilayah-wilayah yang selama ini dinilai memiliki kebutuhan layanan keimigrasian yang signifikan dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Saat ini, jumlah kantor imigrasi di seluruh Indonesia telah mencapai 133 unit. Dengan bertambahnya 18 kantor imigrasi baru, Ditjen Imigrasi akan memiliki 151 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

Penambahan kantor imigrasi ini tidak hanya berdampak positif bagi WNI dalam memperoleh layanan paspor dan keimigrasian, tetapi juga meningkatkan layanan bagi WNA yang berada di Indonesia, terutama dalam hal izin tinggal, koordinasi keimigrasian dan tanggapan terhadap pelanggaran.

Semakin luasnya jangkauan kantor imigrasi juga memungkinkan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan secara lebih tajam dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

“Dengan hadirnya kantor-kantor baru, kami yakin layanan imigrasi akan semakin prima dan pemerataan pelayanan keimigrasian di seluruh Indonesia dapat terwujud. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan, pengawasan, dan sinergi antarlembaga agar tugas keimigrasian dapat berjalan secara optimal,” kata Yuldi Yusman.

Panen raya tersebut diikuti secara serentak oleh jajaran Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi wujud kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional melalui pembinaan Warga Binaan berbasis usaha produktif.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Imipas melaksanakan panen terhadap sejumlah komoditas unggulan hasil pembinaan. Beberapa di antaranya mencakup padi varietas inpari, singkong, dan ikan nila. Hasil pertanian dan perikanan tersebut dikelola langsung oleh Warga Binaan melalui program pembinaan berkelanjutan di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas I Cirebon.

Kegiatan ini selaras dengan program prioritas nasional terutama dalam upaya menyediakan pangan dalam memenuhi makan bergizi gratis bagi masyarakat.

Menurut Menteri Agus, ketahanan pangan hakikatnya bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Saat ini banyak sekali program yang bisa dikembangkan dengan merujuk arah kebijakan Presiden, satu di antaranya makan bergisi gratis (MBG).

“Saat ini sudah hampir 60 juta orang penerima manfaat hampir seluruh Indonesia, ekosistem pemenuhan kebutuhan untuk memenuhi MBG tersebut bisa disuplai dari rekan-rekan yang memiliki minat untuk mengembangkan ketahanan pangan, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan komunitas, sampai dengan lingkungan yang lebih besar,” ujar Menteri Imipas.

Selain panen raya, Menteri Imipas turut meninjau berbagai kegiatan produktif lainnya, seperti proses produksi tali dan jaring (coir net) serta olahan sabut kelapa (coco shade) untuk kebutuhan ekspor. Ia juga meninjau kegiatan konveksi yang mampu menghasilkan kaos hasil karya Warga Binaan.

Panen Nasional Capai 99,9 Ton

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi, menyatakan bahwa pada sektor pertanian dan perkebunan, hasil panen nasional mencapai hingga 99,9 ton. Pada sektor pertenakan, jajaran Pemasyatakan mampu menghasilkan hingga 4 ton. Adapun, pada sektor perikanan mampu menghasilkan hingga 19,6 ton.

“Jumlah keseluruhan panen serentak secara nasional mencapai sekitar 123,5 ton dari berbagai sektor. Seluruhnya capaian panen tersebut merupakan hasil pembinaan Kemandirian Warga Binaan pada seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan,” ujar Dirjenpas Mashudi.

Pada kesempatan ini, Menteri Agus mendorong seluruh jajarannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional.

“Jangan cuma menjadi penonton. Jangan cuma menjadi saksi sejarah. Jadilah pelaku sejarah. Setiap dari kita sesungguhnya punya kewajiban untuk menjadi pelaku-pelaku sejarah dari kemajuan bangsa ini,” ungkapnya.

Melalui kegiatan panen raya serentak ini, Kemenimipas berupaya memperkuat kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa. Kemenimipas terus berkomitmen menghadirkan program pembinaan yang bermanfaat tidak hanya bagi Warga Binaan, melainkan juga masyarakat luas.

Hal ini menjadi salah satu wujud implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas terutama pada program kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur.

Berpusat di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kegiatan ini menjadi momentum evaluatif bagi seluruh jajaran untuk menilai perjalanan kinerja Kemenimipas sepanjang tahun pertama masa transisi kelembagaan. Refleksi ini sekaligus meneguhkan komitmen perbaikan layanan publik di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Dalam refleksi tersebut, capaian strategis Direktorat Jenderal Imigrasi mendapatkan sorotan positif, mulai dari penguatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, peningkatan kualitas pengawasan orang asing, hingga modernisasi sistem layanan berbasis digital.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga mencatat kemajuan signifikan dalam pengelolaan pembinaan Warga Binaan, optimalisasi program reintegrasi sosial, serta penguatan peran Pemasyarakatan dalam menyiapkan Warga Binaan kembali ke masyarakat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa refleksi akhir tahun bukan sekadar paparan keberhasilan, melainkan ruang jujur untuk mengakui keterbatasan dan memperbaiki kekurangan.

“Saya tidak berdiri di sini untuk kembali mengekspos capaian kinerja, karena hal itu sudah disampaikan. Bagi saya, refleksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu dibenahi. Kinerja yang baik adalah kewajiban, sementara kekurangan adalah pelajaran,” ujar Menteri Agus.

Kemenimipas juga melakukan evaluasi atas sejumlah kendala yang masih dihadapi sepanjang tahun 2025, baik dalam aspek pelayanan, koordinasi, maupun adaptasi kelembagaan.

Menteri Agus secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila dalam perjalanan satu tahun terakhir masih terdapat hambatan yang dirasakan publik. Evaluasi tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

“Atas nama pribadi dan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila masih ditemui kendala dalam pelayanan. Kami menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi agar ke depan pelayanan semakin cepat, profesional, dan humanis,” ucap Menteri Agus.

Dari sisi tata kelola, Kemenimipas mencatat realisasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung program prioritas kementerian secara lebih efektif dan akuntabel.

Capaian Sepanjang 2025

Selain itu, capaian manajemen di berbagai wilayah, termasuk kinerja satuan kerja daerah, turut menunjukkan peningkatan yang ditandai dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih sepanjang tahun 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Agus mengatakan sebagai tindak lanjut refleksi, Kemenimipas secara resmi meluncurkan 15 Program Aksi Kemenimipas yang akan menjadi arah gerak kementerian pada tahun 2026.

“Program ini disusun dengan mengacu pada program akselerasi yang telah berjalan, diselaraskan dengan visi pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Lima program difokuskan pada bidang Keimigrasian, enam program pada bidang Pemasyarakatan, dan selebihnya menyasar penguatan manajemen kementerian, Sekretariat Jenderal, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia,” ujar dia.

Melalui refleksi ini, dikatakan dia, Kemenimipas menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan Keimigrasian yang berkeadilan serta sistem Pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.

Menimipas mengatakan. langkah-langkah pembenahan regulasi, penguatan kapasitas aparatur, serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus didorong demi menjawab dinamika dan tantangan ke depan.

” Kemenimipas juga menegaskan kesiapan untuk melangkah menuju tahun 2026 dengan semangat perbaikan berkelanjutan. Refleksi ini menjadi pijakan penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara,” tandas dia.

Langkah ini merupakan respons cepat guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi di tengah situasi darurat.

Menteri Imipas mengatakan aksi kemanusian yang bertajuk Imipas Peduli tersebut berhasil menggalang berbagai kebutuhan pokok, antara lain 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pembalut, 3.000 pampers anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 1.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit.

“Seluruh bantuan tersebut akan disalurkan secara terkoordinasi sehingga tepat sasaran dan menjangkau keluarga pegawai serta masyarakat yang mengalami dampak langsung dari bencana,” ujar Menteri Imipas Agus..

Menteri Agus menegaskan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat. “Pihaknya menekankan bahwa dukungan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan keberlangsungan hidup warga di wilayah rawan bencana,” tambah dia.

“Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, kita semua turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan dari pada teman-teman kita yang sampai saat ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan,” ujar Menteri Agus.

Dalam proses pengiriman bantuan, lanjut Jenderal Bintang Empat itu mengatakan Kemenimipas bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Seluruh bantuan logistik kemanusiaan akan diserahkan ke Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok.

Bantuan tersebut akan diberangkatkan menggunakan Kapal Republik Indonesia Banda Aceh 593. Langkah ini menjadi bagian penting guna memastikan bantuan dapat disalurkan dengan aman, terstruktur, dan tepat waktu menuju wilayah terdampak.

Melalui aksi sosial ini, Kemenimipas berkomitmen untuk hadir membantu masyarakat dan pegawai yang terdampak bencana.

“Dukungan logistik diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan stabilitas kehidupan masyarakat. Kemenimipas berkomitmen untuk memastikan bahwa semangat kebersamaan dan kepedulian terus mengalir, terutama bagi mereka yang tengah menghadapi masa sulit,” tandas Menteri Imipas Agus.

Hal itu disampaikan Menteri Imipas Jenderal (Purn) Agus Andrianto kepada wartawan usai pelepasan bantuan logistik untuk para korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Sudah kita copot. Nanti kalau sudah kita catatkan, supaya tidak dikasih jabatan lagi ke depan,” ujar Agus di kantor Kemenimipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/12/2025).

Adapun Chandra dinonaktifkan dari jabatannya usai diduga memaksa narapidana (napi) muslim memakan daging anjing di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Chandra akhirnya menjalani sidang kode etik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jakarta.

“Terduga berinisial CS telah hadir dan menjalani pemeriksaan di hadapan Majelis Sidang. Semua tahapan kami laksanakan sesuai prosedur agar penanganannya benar-benar objektif,” ujar Ketua Majelis, Y Waskito seperti dilihat dari laman Ditjenpas, Rabu (3/12).

Waskito menegaskan Ditjenpas siap mengambil langkah tegas jika terbukti terjadi pelanggaran. Dia memastikan kasus dugaan pelanggaran kode etik ini ditangani secara objektif.

“Sidang kode etik ini kami gelar untuk menguji secara menyeluruh setiap informasi yang masuk dan memastikan penilaiannya dilakukan secara fair dan sesuai aturan,” tandas dia

Kemenimipas juga telah memastikan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah terdampak bergerak cepat melakukan mitigasi maupun penanganan darurat.

Berdasarkan pemantauan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Sumatra dan sebagian kawasan pesisir lainnya, Kemenimipas langsung mengaktifkan prosedur emergency response untuk meminimalkan risiko dan dampak banjir pada fasilitas layanan publik.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh Kanwil serta UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdampak untuk memutus seluruh aliran listrik dan peralatan elektronik ketika debit air mulai naik, serta melakukan evakuasi Warga Binaan ke titik lebih aman di dalam atau luar area UPT apabila situasi mengharuskan.

Selain itu, petugas diwajibkan memantau informasi resmi pemerintah mengenai potensi banjir serta memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mempercepat langkah penanganan.

Menteri Agus menegaskan bahwa seluruh instruksi ini dilaksanakan sebagai prioritas utama negara dalam menjaga keamanan serta martabat kemanusiaan di tengah kondisi darurat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 22, 30, 36, dan 48 bahwa pengeluaran Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana dapat dilakukan dalam hal kondisi darurat seperti bencana alam.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah menggerakkan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk bersiaga penuh menghadapi cuaca ekstrem. Keselamatan warga binaan, petugas, dan masyarakat adalah fokus utama kami. Evakuasi, pemadaman listrik, pemantauan informasi, hingga koordinasi lintas lembaga kami jalankan secara terukur dan segera,” ujar Menteri Agus di Jakarta, Jumat (28/11).

Menteri Agus menambahkan bahwa setelah bencana mereda, UPT Pemasyarakatan akan memprioritaskan pemulihan area dengan pembersihan ruang hunian, pemeriksaan keamanan instalasi listrik, ketersediaan air bersih, serta penanggulangan potensi penyebaran penyakit agar lingkungan kembali layak digunakan.

Ia menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap Warga Binaan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana.

”Proses evakuasi terhadap Warga Binaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat, namun tetap memperhatikan prosedur keamanan. Kami juga menginstruksikan segenap jajaran yang terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan,” ujar Menteri Agus.

Hingga saat ini, sejumlah UPT Pemasyarakatan telah melakukan pengecekan kondisi blok hunian, memastikan instalasi listrik aman, serta menyiapkan lokasi evakuasi sementara jika debit air terus meningkat.

Sementara itu, Menteri Agus menyampaikan layanan UPT Imigrasi, seperti pelayanan paspor, akan dihentikan sementara sampai kondisi benar-benar pulih.

Kemenimipas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan pemerintah daerah, dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.

Kemenimipas terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah kerja, dengan sistem mitigasi lebih adaptif dan responsif sesuai perkembangan cuaca ekstrem nasional.

“Dengan arahan langsung Presiden Prabowo dan kerja terpadu seluruh unsur negara, langkah penanganan darurat diharapkan mampu melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan stabil pascabencana,” tandas dia.

Hal itu disampaikan Menteri IMIPAS Agus Andrianto dalam acara Hari Bakti Kemenimipas ke-1 Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (19/11).

“Hasil dari reformasi tersebut dapat terlihat dari capaian per 18 November 2025, yaitu perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) imigrasi mencapai Rp 9,2 triliun, yang melampaui target penerimaan 140,90%. Sedangkan PNBP dari sektor pemasyarakatan mencapai Rp 48,5 miliar atau 451% di atas target,” ujar Menteri Agus di Jakarta Timur, Rabu.

Jenderal (Purn) Pol. Agus mengatakan hal ini sekaligus menjadi upaya nyata Kemenimipas dalam transformasi kelembagaan. Kemenimipas melaksanakan 13 program akselerasi yang menjadi implementasi atas astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto.

“Kemenimipas terus berkomitmen melakukan reformasi struktural dan kultural. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan disiplin, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, pembentukan Direktorat Kepatuhan Internal, dan penguatan tata kelola unit pelaksana teknis, serta digitalisasi layanan publik,” ujar Menteri Agus.

Mantan Wakapolri itu pun mengatakan reformasi struktural dan kultural dilaksanakan melalui peningkatan disiplin, pemberantasan penyalahgunaan kewenangan, pembentukan kepatuhan internal, penguatan tata kelola unit pelaksanaan teknis serta digitalisasi layanan publik

“Transformasi dihital layanan keimigrasian menjadi tonggak penting perjalanan Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan Langkah nyata ini diwujudkan melalui inovasi seperti aplikasi All Indonesia yang telah diaikasikan di seluruh bandara udara dan pelabuhan internasional,” tandas Jenderal (Purn) Agus