Apa yang menjadi alasan ribuan WNI itu memutuskan berganti kewarganegaraan ke negara tetangga tersebut?

Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Mereka beranggapan ketersediaan lapangan kerja di Indonesia tak tersedia banyak.

Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan dari hasil realisasi investasi sepanjang Januari-Juni 2023 (YoY) sebesar Rp678,7 triliun, dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 849.181 orang.

Menurut dia, angka penyerapannya terus tumbuh sejak kuartal III-2021 sebesar 288.687 orang. Lalu kuartal IV-2021 sebanyak 295.491 orang, kuartal I-2022 sebanyak 319.013 orang, dan kuartal II-2022 sebanyak 320.534 orang.

“Jadi enggak ada kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kalau mau kerja di negara orang silakan saja, kita doakan mudah-mudahan mereka sadar, 10 tahun lagi balik ke Indonesia,” ujar Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Mohon maaf, saya mempertanyakan jiwa nasionalisme dan kebangsaan mereka. Kalau semuanya bersikap seperti itu, siapa yang akan mengurus negara ini,” sambungnya.

Syarat menjadi Warga Negara Singapura

Untuk dapat menjadi warga negara Singapura harus menjalani prosedur, seperti mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran untuk mendapat status kewarganegaraan.

Mengutip dari Immigration and Checkpoints Authority (ICA) Singapura, ada beberapa kategori yang menentukan biaya pengajuan menjadi warga negara Singapura.

Orang dewasa yang sudah mendapatkan status Permanent Resident (PR) wajib membayar 100 Dolar Songapura atau sekitar Rp1.130.000.

Perlu diketahui, biaya itu hanya untuk pengajuan dan tidak bisa dikembalikan, bahkan jika permohonan ditolak.

Ketika disetujui, maka akan ada biaya tambahan sebesar 70 Dolar Singapura untuk mendapatkan sertifikat kewarganegaraan.

Sementara itu, untuk anak-anak yang lahir di luar negeri dengan orang tua berasal dari Singapura, harus membayar 18 Dolar Singapura atau sekitar Rp203.400.

Jika permohonan disetujui, biaya tambahan dikenakan 10 Dolar Singapura.

Biaya menjadi warga negara Singapura jauh lebih murah jika dibandingkan dengan mengajukan diri menjadi WNI.

Mengutip dari situs Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) RI, biaya naturalisasi atas permohonan Warga Negara Asing (WNA) yang ingin menjadi WNI sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, biaya naturalisasi berdasarkan perkawinan campur sebesar Rp15 juta. Dan, bagi WNA yang telah berjasa bagi negara atau dengan alasan kepentingan negara Indonesia biayanya hanya Rp2,5 juta.

Sedangkan, untuk anak-anak yang belum memperoleh status kewarganegaraan dikenakan biaya Rp5 juta. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyatakan dirinya siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

Bahlil yang merupakan kader Golkar mengisyaratkan dirinya siap diusung menjadi calon Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme organisasi.

“Semua kader Golkar punya tanggung jawab memberikan kontribusi untuk partai, tidak terkecuali saya,” kata Bahlil Lahadalia saat  bertemu dengan Pemimpin Redaksi (Pimpred) media massa di kediamannya di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7).

Menurut Bahlil, sebagai kader Golkar, dirinya harus bergerak ketika melihat kondisi partai membutuhkan uluran tangan dari kader-kadernya.

“Saya siap, tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi,” ujarnya.

Dia menyebut, sebagai kader Golkar dan pernah menjabat struktur organisasi di DPD Golkar Papua, dirinya memenuhi syarat untuk menjadi calon Ketum Golkar. Kata dia, Golkar saat ini membutuhkan uluran tangan kader yang handal sebagai penyelamat.

“Faktanya elektabilitas Golkar di survei turun terus. Dari dua digit tinggal satu digit dan tinggal enam persen,” ucap Bahlil.

Dia mengklaim mendengar banyak suara dari perwakilan Golkar di daerah. Menurutnya, banyak yang harus diperbaiki di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Saya dengar dari pengurus DPP dan DPD, konsolidasi yang sering dilakukan ke daerah itu sekarang jauh dari harapan. Itu menurut mereka, dan itu bisa objektif bisa juga subjektif,” imbuhnya.

“Tapi saya pribadi membenarkan, kalau konsolidasi dilakukan dengan baik tidak mungkin elektabilitas Golkar turun ke angka enam persen dari sebelumnya 12-13 persen,” sambung Bahlil.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kebijakan perdagangan karbon di Indonesia bersifat terbuka namun harus teregistrasi.

“Tadi sudah diputuskan bahwa karbon di Indonesia sifatnya itu terbuka tapi harus teregistrasi,” ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (03/05/2023).

Bahlil menambahkan, mekanisme tata kelola perdagangan karbon di Indonesia berada di dalam bursa karbon yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan untuk registrasi akan dilakukan melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Registrasinya cuma sekali doang. Sebelum masuk ke bursa karbon diregistrasi dulu oleh LHK, setelah itu baru bisa melakukan perdagangan di bursa karbon. Setelah melakukan perdagangan bursa karbon, dia bisa melakukan trading seperti trading saham biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata Bahlil, pemerintah juga memutuskan untuk melakukan penataan perizinan di wilayah-wilayah konsesi seperti hutan lindung dan hutan konservasi.

Menurut Bahlil, saat ini konsesi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah.

“Nanti semuanya dikendalikan, akan diatur tata kelolanya oleh pemerintah supaya karbon yang pergi ke luar negeri, bisa dijual, kalau tidak tata kelola dibuat sertifikasi, kita tidak akan pernah tahu berapa yang pergi. Kemudian ini juga menjadi sumber pendapatan negara kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Bahlil mengungkapkan bahwa di dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati bahwa harga karbon di Indonesia tidak boleh dijual di pasar karbon yang lain di luar negeri.

Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin potensi penangkapan karbondioksida di Indonesia yang sangat besar justru dikapitalisasi oleh negara tetangga.

“Jangan negara tetangga yang tidak mempunyai penghasil karbon, tidak punya tempat CO2, tapi dia membuka bursa karbon itu, kita tidak ingin. Barang, aset milik negara harus dikelola maksimal oleh negara dan harus pendapatan untuk negara,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perdagangan karbon akan menggunakan sistem berbasis elektronik yang memudahkan dalam melakukan penelusuran.

“Perdagangannya kan menggunakan elektronik, electronic trading system, dan berbasis kepada teknologi yang tentunya bisa melakukan traceability terhadap situasi karbon itu berasal dari hutan yang mana, ataupun industri yang mana, ataupun energi yang mana. Sehingga walaupun diperdagangkan berkali-kali, itu asal-usul dan traceability-nya itu tetap ada,” ujar Airlangga.

Pemerintah Indonesia menetapkan target nationally determined contribution (NDC) sebesar 29 hingga 41 persen pada tahun 2030 serta net zero emmision (NZE) atau nol emisi pada 2060.

Dalam dokumen NDC tersebut, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri, dan sebesar 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Indonesia kan punya NDC, target NDC. Nah, perdagangan karbon ini tentu juga untuk mengukur kepatuhan Indonesia terhadap NDC,” tandas Airlangga.