Komitmen tersebut tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani Freeport-McMoran bersama pemerintah Indonesia terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di Grasberg, Papua Tengah.

Rosan mengatakan, nilai investasi dalam perpanjangan tersebut mencapai 20 miliar dolar AS atau setara Rp337,6 triliun (kurs Rp 16.884/dolar) dalam jangka 20 tahun ke depan.untuk periode 20 tahun ke depan.

“Dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan nilainya itu 20 miliar dolar AS. Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” kata Rosan dalam konferensi pers secara virtual di Washington D.C, AS, Jumat (20/2/2026).

Ia menambahkan, kesepakatan bakal segera ditindaklanjuti agar dapat difinalisasi menjadi perjanjian definitif dalam waktu dekat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, MoU tersebut merupakan bagian dari kesepakatan Indonesia dan AS guna memperdalam kerja sama dalam akses mineral kritis.

“Di samping itu juga ada pengembangan mineral kritis, dalam hal ini adalah perpanjangan (kontrak) daripada Freeport McMoRan dari 2041 sampai 2061,” ujarnya.

Dalam lembar fakta (fact sheet) yang dirilis Gedung Putih AS, kesepakatan ini diproyeksikan dapat menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 10 miliar dolar AS serta memperkuat rantai pasok mineral kritis AS. Adapun perpanjangan izin itu menjadi bagian dari dinamika negosiasi tarif antara Indonesia dan AS.

Dalam hal ini, Indonesia sepakat berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi AS senilai sekitar 15 miliar dolar AS, pengadaan pesawat komersial Boeing senilai sekitar 13,5 miliar dolar AS, serta pembelian produk pertanian AS lebih dari 4,5 miliar dolar AS.

Jakarta, ERANASIONAL COM — Menteri Investasi/Kepala BKPM yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani mengatakan nilai investasi awal pemerintah untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, mencapai lebih dari 500 juta dolar AS atau setara dengan Rp8,33 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan usai melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Haji Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/2/2025).

“Dana investasi awal tersebut digunakan untuk akuisisi hotel sekaligus pembelian lahan. Nilai pembeliannya total itu adalah 500 juta dolar lebih sedikit,” katanya saat ditanya mengenai progres terkini pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.

Menteri Rosan mengatakan bahwa hotel yang telah diakuisisi pemerintah Indonesia terdiri atas tiga menara dengan ketinggian masing-masing 28 lantai yang berlokasi di kawasan Tahrir. Adapun luas lahan hotel tersebut sekitar 4.620 meter persegi.

Selain akuisisi hotel, Menteri Rosan menambahkan bahwa pemerintah juga telah membeli lahan dengan luas sekitar 4,4 hektare di kawasan yang sama.

“Dengan pembelian tersebut, total luas area Kampung Haji Indonesia yang saat ini telah dikuasai mencapai kurang lebih 5 hektare. Lahan tersebut selanjutnya direncanakan menjadi lokasi pengembangan tahap berikutnya, yang mencakup pembangunan 13 tower tambahan serta satu pusat perbelanjaan guna memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah asal Indonesia,” Menteri Rosan

Untuk tahap pengembangan lanjutan, Menteri Rosan menyebutkan bahwa estimasi kebutuhan investasi masih bersifat sementara, yakni berada pada kisaran 700 hingga 800 juta dolar AS.

Sementara itu, dikatakan Menteri Rosan, nilai penawaran atau bidding untuk pembelian lahan secara keseluruhan berada di rentang sekitar 750 juta dolar AS.

“Paling nggak, ini adalah awal yang sangat baik. Inilah mandat yang diberikan kepada kami, sudah mulai kami laksanakan,” ujar Menteri Rosan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan fisik di atas lahan yang telah diakuisisi tersebut ditargetkan dapat mulai dikerjakan pada kuartal IV tahun depan.

Terkait sumber pendanaan, Menteri Rosan menjelaskan bahwa pada tahap awal, termasuk proses pengambilalihan aset, seluruh pembiayaan dilakukan oleh Danantara.

Ke depan, Danantara juga membuka peluang kerja sama pendanaan dengan Kementerian Haji dan Umrah yang dinilai memiliki sumber pendanaan tersendiri.

Menurut Menteri Rosan, keseluruhan proyek pengembangan Kampung Haji Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas bagi jamaah haji dan umrah Indonesia agar menjadi lebih layak dan nyaman.

“Pada intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada jamaah kita menjadi lebih baik dan lebih nyaman,” tandas Menteri Rosan.

Rosan menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan inisiatif langsung dari Presiden Prabowo yang mengutamakan pembelian dan pembangunan fasilitas khusus bagi jemaah haji dan umrah Indonesia di Arab Saudi.

“Saya baru saja melaporkan ke Bapak Presiden karena atas perintah dari beliau, inisiatif beliau yang selama ini mengamanatkan kepada saya untuk melakukan pembelian dan juga pembangunan dari Kampung Haji di Makkah,” ujar Rosan seusai pertemuan dengan Prabowo.

Rosan menjelaskan bahwa dirinya secara langsung ditugaskan Presiden Prabowo untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan conditional sales and purchase agreement atau perjanjian jual beli bersyarat.

“Kita sudah memulai langkah awal dengan kita sudah melakukan conditional sales and purchase agreement pembelian bersyarat karena kan baru mulai Januari nanti. Kita sudah membeli satu hotel di sana di daerah Thakher, itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar di 3 tower,” ungkap Rosan.

Selain itu, pemerintah juga telah membeli lahan seluas total lima hektare yang berada di depan hotel tersebut untuk pengembangan kawasan Kampung Haji berupa 13 tower dan 1 mal.

Rosan mengatakan bahwa kawasan Kampung Haji Indonesia ini berlokasi strategis dengan jarak hanya sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Akses menuju Masjidil Haram juga akan semakin mudah dengan pembangunan jembatan penghubung yang saat ini tengah berlangsung,” tambah Menteri Rosan

Menurut Menteri Rosan, jarak tersebut jauh lebih dekat dibandingkan dengan lokasi pemondokan jemaah haji Indonesia saat ini.

Dia mengatakan hotel yang telah dibeli dengan kapasitas 1.461 kamar tersebut dapat menampung sekitar 4.383 jemaah haji Indonesia. Melalui rencana pembangunan 13 tower/menara tambahan, kapasitas akan meningkat secara signifikan.

“Nah, dari 1.460 kamar yang kita sudah beli dan sudah jadi itu terdiri dari 3 tower, dan itu bisa membawa kapasitas jemaah haji 4.383 jemaah haji Indonesia. Dengan kita membangun 13 tower itu total kamarnya bisa menjadi 6.025 kamar, dan itu akan bisa mencangkup jemaah haji kurang lebih total menjadi lebih dari 23 ribu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Rosan menyampaikan bahwa pembangunan Kampung Haji Indonesia merupakan wujud pemenuhan harapan masyarakat Muslim Indonesia untuk memiliki fasilitas pemondokan sendiri di Tanah Suci.

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo yang dibahas saat pertemuan dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman beberapa waktu lalu.

“Dan ini atas inisiatif langsung Presiden Prabowo pada saat bertemu dengan Crown Prince Muhammad Bin Salman,” tandas dia.

Menteri Investasi mengungkapkan hingga per 3 Desember 2025, terdapat sebanyak 14,6 juta pelaku usaha yang sudah memiliki NIB. Mayoritas di antaranya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita laporkan juga bahwa perusahaan yang tercatat di kami melalui NIB itu memang sudah 14,6 juta, yang tercatat di kami. Padahal, sebagian besar itu adalah UMKM,” jelas Rosan usai bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).

“Kalau perusahaan besarnya itu kurang lebih per 3 Desember (2025) ini adalah lebih dari 91 ribu usaha besar,” sambung Rosan.

Pada saat yang sama, Rosan menjelaskan pertemuan dengan Airlangga menjadi momen untuk melaporkan rencana penyempurnaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Ia menyebut ada bidang-bidang usaha yang belum terdata KBLI.

Menteri Rosan mengatakan KBLI memang perlu update setiap lima tahun sekali. Ia menjelaskan penyempurnaan terakhir dilakukan pada tahun 2020 lalu.

“Itu (KBLI) nanti akan kita tanamkan dalam sistem OSS ( Online Single Submission ) kita. Dan ini akan dipergunakan untuk keperluan Sensus Ekonomi di tahun 2026. Jadi, lebih ter-capture secara baik dan benar,” tegasnya.

Nantinya, penyempurnaan KBLI tersebut juga akan disosialisasikan kepada dunia usaha dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Pemeriksaan itu terkait dugaan keterlibatannya dalam permainan izin tambang.

Menurutnya, jika benar maka tindakan Bahlil tersebut sangat merugikan negara karena akan menyuburkan pertambangan ilegal di Indonesia.

“Karena biasanya, banyak dari perusahaan yang legal itu punya banyak jaringan pertambangan ilegal. Itu yang terjadi selama ini.” Pertumbuhan tambang ilegal ini-lah yang merugikan negara,” kata Fahmy, dikutip dari Okezone, Minggu 10 Maret 2024.

Dia pun berharap aparat penegak hukum ksususnya KPK untuk periksa Bahlil demi kepentingan negara.

“Tidak peduli siapapun yang melakukan dugaan tindakan suap. Itu harus ditindak,”tegasnya.

Fahmy menjelaskan, perihal pencabutan izin tambang tersebut, Bahlil menyalahi kewenangannya sebagai Menteri Investasi.

Karena dalam UU yang berkewenangan memberikan izin dan mencabut adalah Kementerian ESDM.

Eranasional.com – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakini target investasi pada 2022 sebesar Rp 1.200 triliun tercapai. Syaratnya, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai di atas 5%. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan sejalan kebijakan kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Pertumbuhan ekonomi nasional kita semakin hari semakin baik. Saya yakinkan investasi kita di 2021 akhir akan mencapai Rp 900 triliun dana 2022 investasi Rp 1.200 triliun kita ingin menggenjot bagaimana caranya pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%,” ucap Bahli dalam acara Rilis Temuan Survei Indikator Politik Indonesia pada Minggu (9/1/2022).

Dia mengatakan pihaknya telah mempelajari kondisi 2020 dan 2021 sebagai landasan dalam menjalankan peningkatan realisasi investasi di 2022 ini. Saat ini sedang terjadi peningkatan kasus Covid-19 karena penyebaran varian omicron.

Bahlil mengatakan saat masih menjadi pengusaha, pihaknya melihat masalah sebagai peluang bisnis. “Jadi omicron ini bisa mendatangkan cuan, ketika Eropa tidak mampu mengoptimalkan kita bisa melakukan penetrasi ekspor. Saya pikir no issue lah, kita bisa memanfaatkan problem dunia untuk menjadi keunggulan komparatif kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat investasi dan ekspor impor,” tutur mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ini.

Upaya penciptaan lapangan kerja tidak mungkin sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan perizinan bagi pengusaha dalam memulai usaha. “Kita permudah perizinan dalam rangka bagaimana mempercepat teman-teman menjadi dunia usaha. Kita harus mendorong investor baik dari dalam maupun luar untuk mengeksekusi perencanaan investasi mereka,” ucapnya.

Pemerintah juga mendorong rasio kewirausahaan, yang saat ini baru 3,6%. Pemerintah menargetkan untuk mencapai rasio kewirausahaan hingga dapat mencapai 3,95% pada akhir tahun 2024. Jika dibandingkan dengan negara tetangga angka ini masih termasuk kecil sebab Malaysia dan Thailand rasio kewirausahaannya sudah mencapai 4,5%. Sedangkan Singapura sudah mencapai 8,7%.

“Pertumbuhan ekonomi nasional 57% berasal dari konsumsi dan 31% investasi. Konsumsi itu bisa terjadi kalau ada daya beli, daya beli bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan kepastian pendapatan bisa terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Idealnya (rasio kewirausahaan) kita harus double digit,” ucapnya.