Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri pembukaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu 23 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti peserta yang merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia.

Fadli mengapresiasi MPR RI yang dinilai konsisten merawat tradisi pemahaman kebangsaan melalui penyelenggaraan LCC 4 Pilar.

Menurutnya, kehadiran para pelajar dari berbagai daerah menjadi gambaran nyata keberagaman Indonesia sekaligus menunjukkan kuatnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Penyelenggaraan LCC 4 Pilar ini memiliki arti penting jika kita tinjau dari sudut pandang kebudayaan. Sebab, empat pilar kebangsaan ini bukan sekadar dokumen hukum politik atau norma ketatanegaraan formal saja, tetapi juga puncak-puncak kebudayaan kita,” kata Fadli.

Ia bahkan mengusulkan agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia turut ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Fadli, secara historis Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik awal yang melahirkan Indonesia sebagai negara merdeka.

“Kalau bisa jadi lima pilar. Salah satunya yang mungkin kita agak terlupa ketika menyusun ini adalah Proklamasi. Ini harusnya menjadi pilar pertama dari negara kita, karena tanpa Proklamasi ini empat pilar yang lain tidak ada,” ujarnya.

Fadli menjelaskan, setelah Proklamasi, empat pilar lainnya memiliki posisi fundamental dalam membangun kehidupan bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Salah satu pendamping korban dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, menyebut bahwa persidangan ini memiliki arti historis karena membuka ruang bagi korban dan saksi untuk kembali menyuarakan pengalaman mereka setelah puluhan tahun menghadapi penyangkalan. Ia menilai bahwa isu kekerasan berbasis gender dalam tragedi tersebut tidak hanya menyangkut fakta hukum, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan keadilan bagi para korban.

Dalam keterangannya di kantor Amnesty International Indonesia di Jakarta, Ita mengungkapkan bahwa dirinya pernah terlibat langsung dalam pendampingan korban pada periode tersebut. Ia menyebut bahwa pada 1998 terdapat ratusan korban yang didata di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, hingga Solo. Data awal tersebut kemudian melalui proses verifikasi oleh Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah saat itu.

Menurutnya, proses verifikasi menghasilkan jumlah korban yang lebih sedikit dari data awal, namun tetap menunjukkan adanya kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks kerusuhan sosial. Ia menegaskan bahwa data tersebut bukanlah rekayasa, melainkan hasil pendokumentasian yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian di tengah situasi yang sangat sulit.

Ita juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat menjadi bagian dari TGPF, meskipun hanya dalam waktu singkat. Ia mengaku menghadapi tekanan yang besar, termasuk permintaan untuk membuka identitas korban, yang menurutnya berisiko terhadap keselamatan mereka. Situasi tersebut menggambarkan betapa kompleks dan sensitifnya upaya pengungkapan fakta pada saat itu.

]]> https://eranasional.com/100474/polemik-pernyataan-fadli-zon-dibawa-ke-ptun/feed 0 Aditya