Rangkaian pertemuan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menemukan indikasi bahwa pertemuan keduanya tidak hanya berlangsung pada 2 Juni 2026, tetapi juga diduga telah terjadi pada April dan Mei 2026.

“Pertemuan pada 2 Juni bukanlah yang pertama. Penyidik menduga sebelumnya sudah ada pertemuan pada April dan Mei,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/8) malam.

Menurut Budi, hasil penyidikan sementara mengindikasikan adanya pemberian uang pada Mei 2026 dari pihak Pemerintah Kabupaten Kuansing kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan.

Nilai uang yang diduga diserahkan mencapai 12.500 dolar Singapura.

Namun demikian, KPK belum mengungkap identitas pejabat yang dimaksud. Informasi tersebut masih berasal dari keterangan seorang saksi dan akan diverifikasi lebih lanjut dalam proses penyidikan.

Sementara itu, pada pertemuan 2 Juni 2026, penyidik menduga Suhardiman menyerahkan sebuah amplop berisi uang senilai 14.000 dolar Singapura kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Budi menjelaskan, dugaan pemberian pada Mei ditujukan kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan, sedangkan dugaan penyerahan uang pada awal Juni telah diakui secara terbuka oleh Raja Juli.

“Untuk pemberian pada bulan Mei diduga dilakukan kepada pejabat di Kementerian Kehutanan. Sedangkan peristiwa pada 2 Juni telah dikonfirmasi secara terbuka oleh Menteri Kehutanan terkait adanya pemberian dari pihak bupati,” ujar Budi.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Rektor UMB, yang berlangsung di Gedung Hassan Dien, kampus UMB, Bengkulu.

Nota Kesepahaman ini mencakup kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, alih teknologi, pertukaran data informasi, dan fasilitasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang akan menjadi laboratorium alam bagi sivitas akademika UMB.

Acara diawali dengan sambutan dari Rektor UMB dan Gubernur Bengkulu, lalu dilanjutkan dengan arahan dari Menteri Kehutanan, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi dalam menjawab tantangan masa depan sektor kehutanan Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Kehutanan juga menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan KHDTK kepada UMB, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap penguatan peran kampus dalam konservasi dan riset kehutanan.

Rektor UMB menyampaikan kebahagiaannya Menteri Kehutanan bisa hadir dan memberikan kontribusi luar biasa, melalui KHDTK untuk UMB. Selanjutnya akan disiapkan perjanjian kerja sama dengan 10 desa disekitar KHDTK, dengan Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemkab Kepahiyang untuk konservasi dan pengelolaan KHDTK.

Gubernur Bengkulu menambahkan dalam sambutannya, Pemerintah Bengkulu fokus mendukung pencegahan perambahan hutan dengan mengembangkan kopi untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Antoni menyampaikan Kemenhut membuka partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, diantaranya melalui selain KHDTK dan perhutanan sosial.

Momen bersejarah ini terasa semakin bermakna karena berlangsung di Gedung Hassan Dien, yang tak hanya menjadi bagian dari kampus UMB, tetapi juga memiliki nilai historis. Hassan Dien merupakan ayah dari Ibu Fatmawati, penjahit bendera merah putih pertama Indonesia. Di tengah suasana menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia, kerja sama ini menjadi simbol kesinambungan semangat kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan pengelolaan kehutanan.

Nugo.