Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk turut menerapkan sistem kerja serupa. Namun, penerapannya tidak bersifat wajib, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan WFH, mengingat ada sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga kelangsungan layanan dan operasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menegaskan bahwa terdapat sektor-sektor tertentu yang dikecualikan dari kebijakan ini. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pelayanan publik, sehingga tidak memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Ia menjelaskan bahwa sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan tetap harus berjalan normal karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Selain itu, sektor strategis lain seperti industri, energi, hingga distribusi logistik juga memerlukan kehadiran tenaga kerja secara langsung di lapangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa kebijakan WFH untuk sektor swasta hanya bersifat imbauan. Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada perusahaan untuk menentukan skema kerja yang paling sesuai dengan kondisi operasional masing-masing.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut mulai efektif diterapkan sebagai langkah bersama secara nasional. Ia menegaskan bahwa momentum ini diharapkan dapat menjadi titik awal perubahan budaya kerja yang lebih adaptif di berbagai sektor industri.

Dalam keterangannya di Jakarta, Yassierli menjelaskan bahwa imbauan ini sejalan dengan arahan dari Airlangga Hartarto sebelumnya, yang menekankan pentingnya transformasi sistem kerja untuk mendukung produktivitas sekaligus efisiensi energi. Pemerintah ingin menjadikan tanggal 1 April sebagai tonggak dimulainya penerapan pola kerja baru yang lebih fleksibel namun tetap produktif.

Lebih lanjut, kebijakan WFH ini tidak hanya berlaku bagi sektor swasta, tetapi juga mencakup badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD). Pemerintah menetapkan masa evaluasi selama dua bulan ke depan, serupa dengan yang diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas kebijakan sekaligus mengidentifikasi potensi kendala di lapangan.

Yassierli menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah akan difokuskan pada implementasi imbauan WFH, bukan pada program lain seperti efisiensi energi di lingkungan kerja. Ia optimistis bahwa program penghematan energi akan tetap berjalan secara berkelanjutan tanpa harus bergantung pada evaluasi kebijakan WFH.

]]> https://eranasional.com/100317/wfh-seminggu-sekali-resmi-diimbau-hak-karyawan-tetap-aman/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100177/pelanggaran-thr-meningkat-kemenaker-dorong-penindakan-tegas https://eranasional.com/100177/pelanggaran-thr-meningkat-kemenaker-dorong-penindakan-tegas#respond Sun, 29 Mar 2026 19:20:05 +0000 https://eranasional.com/100177/pelanggaran-thr-meningkat-kemenaker-dorong-penindakan-tegas Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Kementerian Ketenagakerjaan terus memproses ribuan aduan terkait pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan yang dilaporkan oleh para pekerja di berbagai daerah. Hingga 25 Maret 2026, tercatat sebanyak 1.461 kasus masih dalam tahap penanganan, sementara 173 kasus lainnya telah dinyatakan selesai. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan THR masih menjadi isu berulang yang muncul hampir setiap tahun menjelang hari raya keagamaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menindaklanjuti laporan yang masuk. Ia meminta para gubernur untuk segera menginstruksikan pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lapangan guna memeriksa perusahaan yang dilaporkan. Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar hak pekerja dapat segera dipenuhi tanpa harus menunggu proses yang berlarut-larut.

Ia juga menekankan bahwa Posko THR yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berfungsi optimal sebagai sarana pengaduan sekaligus penyelesaian masalah. Posko ini diharapkan menjadi jembatan antara pekerja dan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa secara cepat dan transparan. Dalam praktiknya, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan ketenagakerjaan yang berlaku.

Berdasarkan data yang dihimpun, hingga akhir Maret 2026, pemerintah telah menerbitkan ratusan dokumen hasil pemeriksaan, termasuk 200 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja, tujuh Nota Pemeriksaan I, serta beberapa rekomendasi terkait pelanggaran yang ditemukan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk pemberian sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengungkapkan bahwa jumlah aduan yang masuk pada tahun ini tergolong tinggi. Dalam periode 21 hingga 25 Maret saja, tercatat ada lebih dari seratus laporan baru yang diterima. Secara keseluruhan, sejak posko pengaduan dibuka, jumlah laporan telah mencapai lebih dari dua ribu kasus, angka yang bahkan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

]]> https://eranasional.com/100177/pelanggaran-thr-meningkat-kemenaker-dorong-penindakan-tegas/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97893/kebijakan-wfa-lebaran-2026-yassierli-pastikan-produktivitas-terjaga-dan-mobilitas-mudik-lebih-lancar https://eranasional.com/97893/kebijakan-wfa-lebaran-2026-yassierli-pastikan-produktivitas-terjaga-dan-mobilitas-mudik-lebih-lancar#respond Tue, 10 Feb 2026 15:17:50 +0000 https://eranasional.com/97893/kebijakan-wfa-lebaran-2026-yassierli-pastikan-produktivitas-terjaga-dan-mobilitas-mudik-lebih-lancar Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Tradisi mudik Lebaran selalu menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang melakukan perjalanan menuju kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, tingginya mobilitas menjelang dan setelah Idul Fitri sering kali menimbulkan kepadatan lalu lintas serta tantangan bagi dunia usaha dalam menjaga produktivitas.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa imbauan work from anywhere (WFA) bagi pekerja swasta sebelum dan sesudah Lebaran 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2026 sekaligus menjaga kelancaran arus mudik dan arus balik.

“Kami mengimbau kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengimbau seluruh perusahaan agar memberikan kesempatan bagi pekerja atau buruhnya melaksanakan pekerjaan dari lokasi lain atau work from anywhere pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Selain itu, pemerintah juga berharap perusahaan dapat memberlakukan kebijakan serupa pada 25, 26, dan 27 Maret 2026, periode yang diperkirakan menjadi puncak arus balik Lebaran.

Menurut Yassierli, penerapan WFA diharapkan mampu mengurai kepadatan mobilitas masyarakat sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pekerja. Dengan bekerja dari lokasi lain, pekerja tetap bisa menjalankan tugas tanpa harus terjebak dalam kemacetan panjang atau perjalanan yang melelahkan. Kebijakan ini juga menjadi bentuk adaptasi dunia kerja terhadap dinamika sosial yang terjadi setiap musim Lebaran.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi maju sebagai bakal calon legislatif (caleg) dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Ida menjamin kinerjanya sebagai Menaker tidak terganggu.

“Soal menteri yang mencalonkan diri, saya kira Ini kan bukan hal baru. Pada pemilu-pemilu sebelumnya juga banyak menteri yang mencalonkan diri sebagai caleg,” kata Ida Fauziyah di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).

Dia menyatakan akan membagi tugas dengan Wakil Menaker Afriansyah Noor yang juga mencalonkan diri sebagai caleg. Dia memastikan pencalonan dirinya dan Afriansyah tak akan mengganggu tugas di Kemenaker.

“Saya kira tugas utama saya sebagai menteri tetap membantu presiden sebagaimana instruksi yang dimandatkan kepada saya, karena saya akan membagi dengan baik kalau harus kampanye dan harus cuti. Tapi sebaiknya saya akan memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu,” ujar Ida.

“Pak Wamen juga nyaleg, kami akan berbagi tugas dengan beliau. Kalau misalnya harus cuti ini harus diupayakan berjalan dengan baik, tidak mengganggu kinerja di kementerian, kami akan berbagi,” sambungnya.

Ida mengaku akan cuti agar tak mengganggu tugasnya di Kemenaker. Dia berkeyakinan, tim Kemenaker akan kuat menjalankan tugas jika dirinya tak bisa terjun langsung ke lapangan karena cuti.

“Kami mencalonkan diri bukan sebagai calon presiden yang membutuhkan energi yang luar biasa. Pasti kami akan kuatkan tim Kemenaker jika harus cuti, maka tim Kementerian Ketenagakerjaan ini akan kuat dan juga akan memperkuat tim saya. Jadi enggak perlu saya turun secara langsung kecuali hari libur atau jika terpaksa pun saya harus cuti, seperti itu,” jelas Ida Fauziyah.

Ida Fauziyah mengaku telah mendiskusikan pencalegannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, komunikasi dengan Presiden Jokowi akan dilakukan setelah pendaftaran caleg.

Untuk diketahui, Menaker Ida Fauziyah mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sedangkan Wakil Menaker Afriansyah Noor maju melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Dia menyatakan telah saling berkomunikasi dengan Afriansyah.

JAKARTA, Eranasional.com – Kemnaker rencananya bakal melakukan revisi formula penghitungan upah minimum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, perubahan formula penghitungan upah minimum akan dijelaskan lebih rinci melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan.

“Di Perppu ini di singgung ada perbaikan formula atau minimum ya. Nanti secara detail juga akan kami cantumkan di dalam revisi PP Nomor 36 tahun 2021,” katanya, Jumat, 7 Januari.

Kata Indah, formula penghitungan upah dalam Perppu Cipta Kerja ini merupakan respons atas aspirasi publik yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

“Formulanya sudah lebih merespons yang kita dapatkan dari serap aspirasi publik. Bahwa formula di Undang-undang Cipta Kerja untuk upah minimum, tidak bisa 100 persen diterima, maka ada perubahan di Permen Nomor 18 Tahun 2022,” jelasnya.

Pada kesempatan ini, Indah juga menepis kabar bahwa adanya kekuasaan pemerintah dalam mengatur upah minimun suatu daerah melalui Perppu Cipta Kerja ini.

Indah mengatakan penetapan upah oleh pemerintah tersebut bakal diaplikasikan pada suatu daerah yang tengah mengalami bencana nasional.

Nantinya, sambung Indah, pemerintah pusat bakal berperan untuk menetapkan upah minimum dari daerah tersebut, sesuai kondisi yang terjadi ketika bencana nasional.

“Jadi tidak benar kalau ada hoaks yang mengatakan bahwa Perppu Cipta kerja ini mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah pusat, atau Menaker untuk menetapkan upah semua daerah di Indonesia itu tidak benar, tidak benar,” ujarnya.

“Hanya memberi wewenang pemerintah pusat menetapkan pada daerah yang memang jika terjadi bencana nasional,” pungkas Indah. **

JAKARTA – Pencairan BLT subsidi gaji Rp1 juta diharapkan tidak membuat perusahaan melakukan PHK akibat pandemi Covid-19. BLT subsidi gaji akan menyasar 8,8 juta pekerja yang terdampak PPKM darurat.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan, kebijakan BLT subsidi gaji dikeluarkan untuk mencegah pengusaha melakukan PHK pekerjanya, serta membantu pekerja yang dirumahkan.

“Pemberian BSU (BLT subsidi gaji) diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19,” kata Ida melalui keterangan rilis di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

Dengan adanya BLT subsidi gaji ini, Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

“Melalui BSU ini, kita berharap hubungan industrial yang harmonis dan kondusif di perusahaan terjaga. Sehingga sekali lagi, PHK dapat terhindarkan,” kata Ida.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terang Ida.

Nantinya, BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menetapkan Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Upah/Upah Bagi Pekerja Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease (COVID-19) dan PPKM Tahun 2021.