Menteri Koordinator Bidang Perekonomian – Eranasional.com

Revisi Kebijakan DHE SDA Resmi Berlaku, Pemerintah Perketat Devisa Ekspor

Aditya — Sat, 23 May 2026 23:31:23 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia akan mulai memberlakukan kebijakan baru terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) pada Juni 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui optimalisasi arus devisa dari sektor ekspor, khususnya komoditas berbasis sumber daya alam seperti pertambangan, migas, dan komoditas strategis lainnya. Dalam implementasinya, pemerintah juga membuka kemungkinan adanya pengecualian bagi sejumlah negara mitra dagang, termasuk Amerika Serikat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa skema pengecualian tersebut akan tetap mempertimbangkan hubungan dagang bilateral dan kesepakatan antarnegara yang sudah berjalan. Menurutnya, kebijakan ini tidak bersifat kaku, melainkan akan disesuaikan dengan dinamika kerja sama internasional yang telah terbangun. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan ini, terutama pada negara-negara mitra strategis yang memiliki hubungan perdagangan signifikan dengan Indonesia, salah satunya Amerika Serikat.

Kebijakan baru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum utama dalam penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, khususnya dari sektor sumber daya alam yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan devisa negara. Pemerintah menilai bahwa pengelolaan DHE yang lebih terstruktur di dalam sistem keuangan domestik akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan memperkuat cadangan devisa nasional.

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menempatkan 100 persen devisa hasil ekspornya ke dalam sistem keuangan Indonesia. Ketentuan ini berlaku dengan tingkat kepatuhan penuh mulai 1 Juni 2026. Namun, terdapat perbedaan pengaturan antara sektor migas dan non-migas. Untuk sektor migas, retensi ditetapkan sebesar 30 persen tanpa perubahan dari kebijakan sebelumnya, sedangkan untuk sektor non-migas diwajibkan penempatan hingga 100 persen di rekening khusus dalam sistem keuangan Indonesia.

Airlangga Respons Rumor Badan Khusus Ekspor Saat IHSG Terjun Bebas

Aditya — Tue, 19 May 2026 21:31:20 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rumor mengenai pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis oleh pemerintah mengguncang pasar keuangan domestik dan memicu tekanan besar di Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Selasa (19/5/2026). Isu yang berkembang cepat di kalangan pelaku pasar tersebut mendorong aksi jual di berbagai sektor, terutama saham berbasis komoditas dan energi, hingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 3,46 persen ke level 6.370,68.

Di tengah gejolak pasar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan rinci mengenai kabar pembentukan lembaga baru yang disebut akan mengatur ekspor sejumlah komoditas unggulan Indonesia. Airlangga hanya meminta publik menunggu pembahasan resmi pemerintah bersama DPR RI.

“Kita tunggu besok. Besok bicara mengenai kondisi ekonomi di DPR RI,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (19/5/2026).

Rumor yang beredar menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan pembentukan badan khusus untuk mengelola dan mengatur ekspor sejumlah komoditas strategis nasional seperti batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam. Wacana itu memunculkan kekhawatiran investor karena dinilai dapat membuka ruang pengendalian harga ekspor dan mempengaruhi fleksibilitas bisnis perusahaan.

Pelaku pasar menilai apabila ekspor komoditas diatur melalui satu lembaga khusus negara, maka potensi intervensi terhadap harga jual dan distribusi komoditas bisa meningkat. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak langsung terhadap margin keuntungan emiten-emiten besar di sektor energi, perkebunan, hingga pertambangan.

Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim mengatakan pasar merespons negatif rumor tersebut karena investor khawatir terhadap kemungkinan perubahan mekanisme perdagangan komoditas strategis Indonesia.

“Kekhawatiran pelaku pasar muncul setelah beredarnya rumor bahwa pemerintah berencana mengatur ekspor komoditas melalui satu badan khusus bentukan negara,” ujar Ratna dalam riset hariannya di Jakarta.

Menurut dia, isu tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan eksportir akan menghadapi pembatasan tertentu yang dapat mempengaruhi harga jual dan profitabilitas usaha. Sentimen negatif itu langsung tercermin pada tekanan besar di saham-saham sektor bahan baku, energi, serta transportasi dan logistik.

Stimulus Lebaran 2026, Diskon Transportasi Hingga Bansos Disiapkan Pemerintah

Aditya — Fri, 06 Feb 2026 08:16:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah memastikan akan kembali menggulirkan paket stimulus ekonomi khusus Lebaran 2026 guna mendorong konsumsi masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional pada awal tahun. Paket stimulus tersebut direncanakan diumumkan menjelang masuk bulan Ramadan, seiring meningkatnya mobilitas dan belanja masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus Lebaran tahun ini disiapkan dengan mengacu pada pengalaman keberhasilan kebijakan serupa yang diterapkan pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Menurutnya, lonjakan aktivitas ekonomi pada akhir tahun lalu menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah masih dibutuhkan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Program yang digelontorkan pemerintah terbukti memberikan hasil positif di kuartal keempat. Karena itu, pemerintah juga akan mendorong stimulus di kuartal pertama 2026,” ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Sebagai gambaran, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 mencapai 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut menjadi pertumbuhan kuartalan tertinggi sejak periode pascapandemi.

Secara kumulatif, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11 persen (YoY). Meski berada di atas 5 persen, pemerintah menilai capaian tersebut masih perlu diperkuat, terutama pada awal 2026 yang berpotensi mengalami perlambatan musiman.

Airlangga menilai, pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 tidak lepas dari peran aktif pemerintah dalam menggelontorkan berbagai stimulus fiskal dan kebijakan pendukung konsumsi. Oleh karena itu, pendekatan serupa akan kembali diterapkan untuk menjaga ritme pertumbuhan di awal 2026.

Menurut Airlangga, pemerintah akan memaksimalkan momentum meningkatnya mobilitas masyarakat saat Ramadan dan Lebaran. Berdasarkan evaluasi sebelumnya, periode libur panjang terbukti mendorong belanja rumah tangga, perjalanan wisata, serta aktivitas perdagangan dan transportasi.

“Di bulan Desember, mobilitas masyarakat sangat mendorong konsumsi. Dari situ, kami menarik pelajaran bahwa momentum seperti Lebaran juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Rupiah Tertekan Sentimen Global, Airlangga dan BI Buka Suara

Aditya — Thu, 15 Jan 2026 07:10:48 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali berada di bawah tekanan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global pada awal tahun 2026. Kondisi ini mendorong pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mencermati secara serius pergerakan Mata Uang Garuda dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus memantau dinamika nilai tukar rupiah yang menunjukkan tren pelemahan. Menurutnya, perkembangan tersebut akan menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan.

“Mengenai rupiah, tentu kami akan lihat ke depan,” ujar Airlangga usai bertemu dengan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Meski rupiah tertekan, Airlangga menegaskan bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Ia menilai kinerja ekspor, posisi cadangan devisa, serta ketahanan ekonomi domestik masih berada dalam batas aman.

“Secara keseluruhan, sebetulnya fundamental ekonomi kita baik, baik dari sisi ekspor maupun terkait devisa yang relatif aman,” kata Airlangga.

Di sisi lain, Bank Indonesia memandang pelemahan rupiah tidak terlepas dari meningkatnya tekanan di pasar keuangan global. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, menjelaskan bahwa sejumlah faktor eksternal menjadi pemicu utama melemahnya mata uang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

“Tekanan tersebut bersumber dari eskalasi tensi geopolitik global, kekhawatiran terhadap independensi bank sentral di sejumlah negara maju, serta ketidakpastian arah kebijakan moneter The Fed ke depan,” ujar Erwin dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Selain faktor global, Erwin juga menyoroti meningkatnya kebutuhan valuta asing di dalam negeri pada awal tahun sebagai salah satu faktor yang turut memberi tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.

Akibat kombinasi sentimen tersebut, rupiah tercatat melemah dan ditutup pada level Rp16.860 per dolar AS pada Selasa (13/1/2026). Secara year to date (ytd), nilai tukar rupiah telah terdepresiasi sekitar 1,04 persen.

Pergerakan rupiah di pasar spot juga menunjukkan tekanan lanjutan. Berdasarkan data Bloomberg, pada perdagangan Rabu (14/1/2026) siang, rupiah terpantau bergerak melemah di kisaran Rp16.863 per dolar AS, mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS.

Meski demikian, Bank Indonesia menekankan bahwa pelemahan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang regional lainnya yang sama-sama terdampak sentimen global. Erwin menyebut sejumlah mata uang Asia bahkan mengalami depresiasi yang lebih dalam.

“Pelemahan rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar regional, antara lain won Korea yang melemah sebesar 2,46 persen dan peso Filipina sebesar 1,04 persen,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, BI menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar tetap selaras dengan fundamental ekonomi serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Erwin menuturkan, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar secara berkelanjutan melalui berbagai instrumen. Upaya tersebut dilakukan baik di pasar domestik maupun internasional.

“Stabilitas rupiah tetap terjaga berkat konsistensi kebijakan stabilisasi yang terus dilakukan Bank Indonesia,” tegasnya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh BI meliputi intervensi non-deliverable forward (NDF) di pasar off-shore kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Selain itu, BI juga melakukan intervensi di pasar domestik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat bahwa koordinasi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas makroekonomi, termasuk stabilitas nilai tukar, di tengah tantangan global yang masih tinggi.

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah berharap pelaku pasar tetap mencermati fundamental ekonomi domestik yang dinilai cukup solid. Sementara itu, BI memastikan akan terus berada di pasar untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan nasional.