JAKARTA, Eranasional.com – Dua menteri Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi di KTT G20 di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India.

Di sela-sela tugasnya sebagai menteri, keduanya menyempatkan diri memotret aktivitas Presiden Jokowi. keduanya tanpa memotret menggunakan kamera HP ketika Presiden Jokowi bersalaman dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Sabtu (9/9).

Dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden RI, Jokowi mengenakan setelah jas berwarna biru tua. Kedatangannya disambut oleh Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Keduanya kemudian berfoto bersama sambil berjabat tangan dengan latar belakang roda yang menjadi ikon Komark Sun Temple, yang merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO.

Setelah itu, Presiden Jokowi berjalan ke ruang pertemuan KTT G20 di mana para pemimpin negara G20 dan ketua organisasi internasional lainnya telah lebih dulu.

Jokowi kemudian menyapa para kepala negara yang sudah tiba, salah satu di antaranya Presiden AS Joe Biden. Jokowi dan Joe Biden bersalaman sambil berbincang-bincang.

Sri Mulyani dan Retno Marsudi yang berada di belakang Jokowi seperti sudah menunggu momen tersebut. Begitu Jokowi dan Joe Biden bersalaman, keduanya dengan sigap memotret menggunakan HP masing-masing.

Pidato Jokowi di KTT G20

JAKARTA, Eranasional.com – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI telah memanggil Duta Besar (Dubes) Swedia untuk Indonesia, Marina Berg, terkait pembakaran Al Quran yang dilakukan pemimpin sayap kanan Rasmus Paludan di Swedia.

“Sudah seminggu yang lalu kalau enggak salah ya, sudah dipanggil,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Retno menyebut pemanggilan Dubes Swedia itu dilakukan oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi. “Jadi waktu itu Pak Dirjen Amerop (Amerika Eropa) sudah memanggil,” ujarnya.

Umar mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Dubes Marina pada pekan lalu untuk menyatakan kutukan dan kekecewaan atas terjadinya pembakaran Al Quran oleh politisi Swedia-Denmark, Rasmus Paludan, di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, Sabtu (21/1/2023).

“Minggu lalu kami sudah panggil Duta Besar Swedia untuk menyampaikan condemnation, kutukan; dan regret, kekecewaan atas terjadinya aksi pembakaran Al Quran oleh seorang warga Swedia-Denmark,” ujarnya.

Selain itu, kata Umar, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta kepada Pemerintah Swedia untuk memastikan bahwa peristiwa provokatif serupa tidak kembali terulang.

Sementara itu, menurut Umar, Dubes Swedia mencatat dengan seksama apa yang disampaikan oleh pihak perwakilan Kemenlu RI. Ia mengafirmasi bahwa aksi pembakaran Al Quran tersebut merupakan bentuk tindakan yang tidak menyenangkan.

“Yang kedua dia mengulangi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri-nya (Ulf Kristersson) bahwa ya aksi ini memang, distatefull, pokoknya aksi yang enggak bagus gitu, semua orang enggak ada yang suka,” katanya.

Meski mengafirmasi bahwa tindakan tersebut tidak menyenangkan, Umar menyebut Dubes Swedia menjelaskan bahwa aksi serupa tidak termasuk sebagai bentuk pelanggaran hukum di Swedia.

“Ya, karena Swedia katanya menjamin kebebasan berpendapat. Tapi saya bilang kan kebebasan berpendapat itu bukan tanpa batas,” ujarnya.

Umar menjelaskan pula bahwa Dubes Marina menyampaikan pula kebutuhan dialog menyangkut pemahaman akan agama Islam agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.

“Pemerintah Indonesia tentunya selalu siap kalau Swedia perlu dialog mengenai keanekaragaman dari masyarakat yang pluralistik dan inklusif,” ujar Umar.

Rasmus Paludan, pemimpin Partai Stram Kurs (Garis Keras) membakar sebuah buku Al Quran atas izin pemerintah dan perlindungan polisi.

Pemerintah Swedia mengizinkan aksi pembakaran Al Quran karena menilai tindakan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Aksi pembakaran itu terjadi selama demonstrasi yang menentang permintaan Turki pekan lalu agar Swediamengambil langkah tegas melawan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap Turki sebagai kelompok teror.

ERANASIONAL.COM- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping, Selasa (26/07/2022) sore, di Villa 14, Diaoyutai State Guesthouse, Beijing.

Jokowi disambut oleh Presiden Xi dan keduanya langsung melakukan foto bersama. Setelahnya kedua pemimpin negara bersama-sama menuju ruang pertemuan.

Dalam sambutan pengantarnya, Xi Jinping mengucapkan selamat datang dan menyampaikan kegembiraannya dapat bertemu langsung dengan Jokowi.

“Yang Mulia adalah Kepala Negara pertama yang diterima pihak Tiongkok setelah Olimpiade Musim Dingin Beijing. Hal ini cukup membuktikan betapa mesranya antara hubungan kedua pihak,” ucap Xi Jinping.

Dalam sambutannya, Jokowi juga menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat kepada dirinya dan delegasi Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara sekaligus kawasan dan dunia.

“RRT adalah mitra strategis komprehensif Indonesia. Kita harus mengisi kemitraan tersebut dengan kerja sama yang menguntungkan untuk negara kita, dan sekaligus untuk kawasan dan dunia,” kata Jokowi.

Selain kerja sama ekonomi, kedua pemimpin juga membahas berbagai isu, antara lain isu kawasan dan dunia.

“Sebagai negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tempat yang penting bagi RRT dan kawasan. Apalagi saat ini Indonesia memegang Presidensi G20 dan tahun depan menjadi Ketua ASEAN,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangannya usai pertemuan.

Selain itu, Menlu menambahkan, isu G20 dan ASEAN juga dibahas dalam pertemuan.

“Indonesia sampaikan penghargaan atas dukungan RRT terhadap keketuaan Indonesia di G20. Mengenai ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ASEAN relevan, tidak saja bagi masyarakat Indonesia namun juga untuk kawasan dan dunia,” tutur Retno.

Presiden Xi, lanjut Retno, memberikan apresiasi atas upaya Presiden Jokowi dalam mengupayakan perdamaian dan memperbaiki situasi kemanusiaan antara lain melalui kujungan ke Kyiv, Ukraina dan Moskow, Rusia.

“Kunjungan ini dinilai Presiden Xi menunjukkan tanggung jawab Indonesia sebagai negara besar,” kata Retno.

Kedua pemimpin juga membahas mengenai pentingnya kerja sama konkret yang saling menguntungkan dalam konteks Global Development Initiative (GDI).

“Jika kerja sama konkret dapat diwujudkan, maka diharapkan pencapaian SDGs negara berkembang dapat lebih baik,” ucap Menlu.

Menlu mengungkapkan, RRT berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama ekonomi hijau, antara lain melalui pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara.

Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri RRT (Premier) Li Keqiang dan Presiden Xi Jinping di Beijing hari ini, kedua negara telah menyepakati beberapa kesepakatan yaitu:
1. Pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Poros Maritim Dunia dan Belt Road Initiative
2. MoU Kerja sama Pengembangan dan Penelitian Vaksin dan Genomika
3. MoU mengenai Pembangunan Hijau
4. Pengaturan Kerja Sama Kelautan
5. Protokol mengenai Ekspor Nanas Indonesia
6. Pengaturan Kerja Sama Pertukaran Informasi dan Penegakan Pelanggaran Kepabeanan
7. Rencana Aksi Kerja Sama Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber dan Teknologi.

Jakarta- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno LP Marsudi menyampaikan bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Jumat (08/10/2021), telah menyampaikan Nota Diplomatik mengenai dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah asal Indonesia.

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jemaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah,” ungkap Retno, dalam keterangan pers, Sabtu (09/10/2021), secara virtual.

Pembukaan ini, ungkap Retno, diputuskan setelah melalui pembahasan yang cukup lama, baik pada level Menlu, Menteri Kesehatan (Menkes), dan juga Menteri Agama (Menag), serta dengan melihat perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia yang semakin baik.

“Di dalam Nota Diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah,” ujar Menlu.

Nota Diplomatik tersebut, imbuh Retno, juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Menlu menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti kabar baik ini dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya.

“Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Kerajaan Saudi Arabia mengenai pelaksanaan kebijakan Pemerintah Saudi Arabia yang baru ini,” ujarnya.

Retno menambahkan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Menkes maupun dengan Menag.

“Pertemuan saya terakhir dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia terjadi di sela-sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-76 di New York,” tandas Retno.

JAKARTA- Pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara yang mengevakuasi 26 Warga Negara Indonesia (WNI) dan 7 Warga Negara non WNI dari Afghanistan tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (21/8) sekitar pukul 3.35 WIB.

“Dengan mengucap rasa syukur yang luar biasa, Alhamdulillah pada dini hari ini, warga negara Indonesia dari Afghanistan telah berhasil kami evakuasi dan baru saja tiba dengan selamat di Jakarta,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (21/8) dini hari

“Semua evacuee dan seluruh anggota tim evakuasi akan langsung menjalani protokol kesehatan sesuai dengan aturan ketibaan dari luar negeri,” lanjutnya.

Retno menyebut rencana evakuasi telah dirancang dan disiapkan dengan matang dan hati-hati juga low key selama beberapa hari. Retno menilai sifat “low key” diperlukan karena dinamika lapangan yang sangat tinggi dan situasi yang “sangat cair”.

“Semua kehati-hatian ini harus kita lakukan demi keselamatan warga negara Indonesia dan evacuee lainnya,” kata Retno.

Retno menjelaskan, 26 WNI tersebut terdiri dari 16 staf KBRI Kabul dan 10 WNI non staf KBRI. Sementara 7 warga negara non WNI yang turut dibantu pemerintah Indonesia untuk keluar dari negara tersebut, terdiri dari 5 warga negara Filipina dan 2 warga negara Afghanistan (Suami dari WNI dan staf lokal KBRI).

Proses evakuasi itu dilakukan pada Jumat (20/8). Pesawat itu berangkat dari Jakarta dan mendarat dari Islamabad, Pakistan, pukul 23.00 GMT, dan berhasil mendarat di Kabul pada pukul 04.40 waktu setempat.

Setelah seluruh WNI melaksanakan boarding, selanjutnya pesawat kembali terbang pada pukul 02.19 GMT dan mendarat di Islamabad pada pukul 03.05 GMT. Dari Islamabad, penerbangan dilanjutkan menuju tanah air pada pukul 05.53 GMT melalui, Karachi, Colombo, Banda Aceh, dan mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma.

Pemerintah mengutus Satuan Tugas (Satgas) Operasi Evakuasi WNI yang dipimpin oleh Kolonel Pasukan Dili Setiawan, yang merupakan Asintel Koopsus TNI. Pesawat itu diawaki pilot Letkol Penerbang Ludwig Bayu dan Mayor Penerbang Mulyo Hadi dari Skadron Udara 17, Wing 1 Lanud Halim Perdanakusuma.

Personel dalam satgas gabungan itu berjumlah 25 orang, terdiri dari 1 Dansatgas, 13 kru pesawat, 2 medis dan 9 anggota pengamanan yang 6 di antaranya merupakan personel Pasukan Khas Sat Bravo-90 TNI AU.

JAKARTA- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kegiatan operasional KBRI Kabul dilakukan dari Islamabad, Pakistan, dalam bentuk tim kecil mengingat dinamisasi yang terjadi di Afghanistan.

“Semula kami merencanakan untuk tetap melakukan misi KBRI Kabul dengan tim kecil atau tim esensial yang terbatas,” kata Retno Marsudi dalam konferensi pers, penyambutan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Afghanistan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (21/8) dini hari.

“Namun demikian, di saat-saat terakhir proses evakuasi terjadi perkembangan baru dan untuk sementara operasional KBRI kabul dilakukan dari Islamabad,” katanya.

“Satu kuasa usaha sementara dan 3 home staff akan menjalankan misi Kabul dari Islamabad. Tim kecil ini akan terus melakukan asesmen situasi Afghanistan setiap hari, dan menentukan langkah selanjutnya,” kata Retno.

Dalam kesempatan tersebut, Retno menjelaskan sejumlah tantangan yang dihadapi tim evakuasi dalam membawa pulang 26 orang Warga Negara Indonesia dan 7 orang non-WNI.

Retno menjelaskan rencana yang sudah disusun selama beberapa hari dan matang kerap mengalami perubahan mengingat situasi di Kabul yang terus berubah, terutama soal izin mendarat.

Menlu juga menyebutkan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak dalam proses evakuasi ini, seperti dengan pemerintah India, Sri Lanka, Pakistan, Amerika Serikat, NATO, Turki, Norwegia, dan Belanda.

Hingga kemudian, puluhan orang tersebut berhasil dievakuasi dan tiba di Indonesia dalam kondisi baik. Hanya satu diplomat Indonesia disebut Retno mengalami kurang sehat non-Covid dan akan segera mendapatkan perawatan.

“Semua evacuee dan seluruh anggota tim evakuasi akan langsung menjalani protokol kesehatan sesuai dengan aturan ketibaan dari luar negeri,” kata Retno.

Retno juga menyebut Indonesia terus berharap agar perdamaian dan stabilitas dapat tercipta di Afghanistan dan proses politik yang inklusif masih memiliki peluang untuk dilakukan demi kebaikan rakyat Afghanistan.

“Indonesia juga berharap agar kaum perempuan Afghanistan dihormati hak-haknya dan Indonesia terus berkomitmen untuk membantu menciptakan perdamaian di Afghanistan, terutama melalui kerjasama pemberdayaan perempuan,” kata Retno Marsudi.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Panglima TNI dan jajarannya, kabinet dan jajarannya, dan tentunya kepada seluruh tim evakuasi.” tutupnya.

JAKARTA – Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah pemberian vaksin Covid-19 terbesar ketiga di kawasan Asia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India. Meski demikian, untuk dapat mencapai tujuannya, program vaksinasi massal yang diberikan secara gratis oleh pemerintah masih memerlukan dukungan dari seluruh pihak.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi dalam keterangan pers kedatangan vaksin tahap sembilan, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 26 April 2021.

“Program vaksinasi harus terus kita dukung dan jalankan, kini tentunya bukan sebuah impian yang mudah dan impian ini akan terus kita lakukan,” ujar Retno Marsudi.

Perkembangan Covid-19 di dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru yang terjadi di sejumlah negara. Berbagai upaya harus terus dilakukan untuk mencegah kejadian serupa tidak terjadi di Indonesia.

Kerja sama dan persatuan diperlukan untuk memerangi Covid-19 dengan disiplin protokol kesehatan.