Kata Hasto, alasan para menteri itu karena melihat situasi politik yang kurang baik, terutama setelah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka bisa melenggang menjadi cawapres mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa kepemimpinan Anwar Usman, ipar Jokowi.

“Padahal, putusan MK soal dasar aturan syarat batas usia capres-cawapres yang melapangkan jalan Gibran menjadi salah satu peserta Pilpres 2024 itu kontroversial dan dinyatakan melanggar etika berat,” kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Januari 2024.

Namun, keinginan para menteri PDIP itu dihalangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Alasannya, Presiden RI ke-5 itu tidak ingin terjadi gejolak politik.

“Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi bagi ibu Mega lebih mementingkan stabilitas pemerintahan,” jelasnya.

“Karena ujung-ujungnya rakyat yang akan dirugikan. Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, pada bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat harus diutamakan,” sambung Hasto.

Bahkan, kata Hasto, ada menteri yang secara langsung meminta arahan kepada Megawati, apakah harus mundur atau tidak dari kabinet.

“Ya itu, ibu (Megawati) tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” imbuhnya.

Kata Hasto, jika menengok sejarah seperti yang terjadi pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto, sejumlah menteri memutuskan mengundurkan diri dari kabinet yang akhirnya memicu goncangan politik.

Dan, dikhawatirkan juga, akan ada pihak ketiga memanfaatkan keguncangan politik itu. “PDIP lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara,” tegas Hasto.

Justru, lanjut Hasto, saat ini yang harus mendapatkan perhatian adalah berupaya meningkatkan kualitas Pemilu 2024 supaya tetap berpegang pada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber)  dan jujur serya adil (jurdil). (*)

Sambil tertawa, Jokowi menanya balik, dari mana kabar tersebut.

“Kabar dari siapa itu?” tanya Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2024.

Jokowi memastikan para menteri tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kata dia, hampir setiap hari sejumlah menteri datang ke Istana Negara untuk mengikuti rapat membahas beragam persoalan bersama dirinya, salah satunya membahas percepatan digitalisasi pemerintahan pada rapat paripurna pekan lalu.

“Setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” ujar Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tidak menampik isu mundurnya sejumlah menteri ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Ya namanya bulan politik, tahun politik, semua hal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi, kita kerja seperti biasa kok,” imbuhnya.

Isu mundurnya sejumlah menteri pertama kali diangkat oleh pengamat ekonomi Faisal Basri.

Kata Faisal, sejumlah menteri akan mengundurkan diri karena kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024.

Faisal pun mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengundurkan diri.

“Ayo kita sama-sama bujuk Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lainnya untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Ibu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pak Pramono Anung sudah gagap. Kan PDIP kalauvbelain Jokowi terus pusing,” ucap Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Januari 2024.

Belakangan Faisal Basri mengklarifikasi bahwa dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki Hadimuljono untuk mundur dari kabinet.

Maksudnya, lanjut Faisal Basri, masyarakat memberikan desakan sehingga para menteri benar-benar mundur.

“Saya enggak mendesak secara langsung. Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan menteri-menteri yang saya sebutkan namanya. Saya juga jaga jarak dengan mereka,” jelas Faisal.

“Tapi, saya kenal Ibu Sri Mulyani. Dia punya integritas dan saya yakin dia pun resah (dengan sikap Jokowi). Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat,” tuturnya.

Menurut Faisal, saat ini para menteri sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. (*)

Saat ditanyakan soal kebenaran isu tersebut, Sri Mulyani menekankan saat ini dirinya tetap fokus kerja.

“Saya bekerja, saya bekerja, oke terima kasih,” jawabnya singkat usai mengikuti rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Sebelumnya diberitakan, pengamat ekonomi sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Faisal Basri membenarkan muncul rumor bahwa sedikitnya bakal ada 15 orang menteri yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan penyebab pengunduran 15 menteri itu karena menilai sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak baik.

“Kira-kira 15 orang menteri akan mundur,” kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, dari 15 menteri yang mengundurkan diri itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) basuki Hadimuljono.

Sedangkan lima menteri lainnya yang akan mengundurkan diri berasal dari PDIP.

seperti diketahui, di penghujung jabatannya, hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang. Penyebabnya, pada Pilpres 2024 Jokowi terkesan mendukung pencapresan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra) yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri lainnya yang akan mengundurkan diri yaitu Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Partai NasDem), Arifin Tasri (Menteri ESDM), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Mahfud MD (Menko Polhukam), dan dua lagi menteri asal PKB. (*)

Pengamat ekonomi sekaligus pendiri Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Faisal Basri membenarkan muncul rumor bahwa sedikitnya bakal ada 15 orang menteri yang akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Dia mengungkapkan penyebab pengunduran 15 menteri itu karena menilai sejumlah kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap tidak baik.

“Kira-kira 15 orang menteri akan mundur,” kata Faisal Basri di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Dia menyebutkan, dari 15 menteri yang mengundurkan diri itu adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) basuki Hadimuljono.

Sedangkan lima menteri lainnya yang akan mengundurkan diri berasal dari PDIP.

seperti diketahui, di penghujung jabatannya, hubungan Jokowi dengan PDIP merenggang. Penyebabnya, pada Pilpres 2024 Jokowi terkesan mendukung pencapresan Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra) yang berpasangan dengan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri lainnya yang akan mengundurkan diri yaitu Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Siti Nurbaya Bakar (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Partai NasDem), Arifin Tasri (Menteri ESDM), Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri), Mahfud MD (Menko Polhukam), dan dua lagi menteri asal PKB.

Lanjut Faisal Basri, isu sejumlah menteri akan mengundurkan bukan hal yang baru di Indonesia.

Pada era Orde Baru masa pemerintahan Soeharto hal seperti ini pernah terjadi.

Saat itu, jelas Faisal Basri, belasan menteri mengundurkan hingga menyebabkan Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Zainuddin Amali resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/12/2023).

Menurut Zainuddin, surat pengunduran dirinya diterima oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Dia dijadwalkan bertemu Presiden pada Senin pekan depan. Pasalnya, hari ini Jokowi tengah berkunjung ke Kebumen, Jawa Tengah.

“Saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri saya dari posisi sebagai Menpora. Dan tentu ini masih berupa surat, memang saya harus bertemu Bapak Presiden,” ungkap Zainuddin di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

“Memang saya harus ketemu Bapak Presiden, beliau sekarang tidak ada (di Jakarta), maka kemungkinan saya dijadwalkan hari Senin akan bertemu dengan Pak Presiden,” sambungnya.

Lebih lanjut Amali mengatakan Presiden Jokowi sejatinya telah mengizinkan untuk fokus mengurus PSSI. Kendati begitu, dia tetap menunggu keputusan Presiden Jokowi terkait pengunduran dirinya.

“Tinggal tunggu saja, kan keputusannya ada di Bapak Presiden, bukan di saya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Zainuddin menegaskan tidak mengusulkan siapa sosok yang dirasa layak menggantikan dirinya ke Presiden. “Itu hak prerogatif Bapak Presiden,” ucapnya.