“Kami tadi telah sampaikan ada tahapan pemindahan ASN ke IKN, ada jangka pendek, jangka menengah, kemudian masa depannya yaitu periode 2023 sampai 2034 dan seterusnya,” ujar Anas.

Anas menjelaskan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, akan mengalokasikan ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara. Pertama, pemindahan ASN Kementerian/Lembaga ke IKN secara bertahap.

Adapun cara kedua, formasi khusus rekrutmen CPNS untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan dibuka pada bulan Juli-Agustus tahun 2024. Pada tahap pertama, berdasarkan rincian formasi bersama terdapat 40.021 formasi CPNS di Pemerintah Pusat yang akan ditempatkan di IKN.

“Kami ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa sampai saat ini sudah ada formasi 130.341 di instansi pemerintah pusat. Di dalamnya nanti akan ada 600 formasi untuk OIKN, kemudian 40.021 ini formasi Kementerian/Lembaga yang akan ada di IKN,” ujarnya.

Anas juga menyampaikan, dari 40.021 formasi CPNS penempatan di IKN, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5 persen untuk putra-putri terbaik Kalimantan.

“Berarti akan ada 2 ribu putra-putri Kalimantan terbaik, yang nanti akan diberi ruang afirmasi untuk di formasi CPNS fresh graduate di IKN,” jelasnya.

Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN.

JAKARTA – Aparatur sipil negara (ASN) dilarang mengambil cuti dan bepergian keluar daerah selama periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Larangan tersebut berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (25/11).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 26/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Periode Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan ini dibuat sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Namun perlu diketahui, berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, pembatasan cuti dan bepergian ke luar daerah untuk ASN juga telah diatur. ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah, yang berarti jatuh sejak 20 Desember 2021. Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian ke luar daerah mulai 20 Desember 2021.

Larangan dikecualikan bagi ASN yang cuti melahirkan dan cuti sakit bagi PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS.

Namun demikian, pemberian cuti harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan PP No. 17/2020, dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

Sementara, larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dikecualikan bagi ASN yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di wilayah aglomerasi yang akan melakukan work from office (WFO) seperti Mebidangro, Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, maupun Maminasata. Bagi ASN yang melaksanakan tugas kedinasan ke luar daerah harus memperoleh surat tugas yang ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan pada pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, dengan mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Untuk pegawai yang bepergian ke luar daerah agar selalu memperhatikan beberapa hal, seperti peta zonasi penyebaran Covid-19; peraturan daerah mengenai pembatasan keluar dan masuk orang; kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri; kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan; serta penggunaan platform PeduliLindungi.

Pada SE tersebut juga tercantum bahwa PPK diminta untuk menetapkan pengaturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan pada instansi masing-masing. Kemudian PPK dapat memberikan hukuman disiplin pada pegawai yang melnggar sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya dapat dilaporkan melalui tautan http://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja sejak berakhirnya berakhirnya periode Nataru. Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dalam lampiran surat edaran.

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan belum ada aturan spesifik bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) dilarang menerima bantuan sosial. Namun demikian, pada dasarnya pegawai ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap.

“Oleh karena itu, pegawai ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Sabtu (20/11).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai disebutkan bahwa Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Lebih lanjut, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 39/2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Menurutnya, berkaitan dengan sanksi/hukuman yang diberikan, kiranya perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.

Selain itu, Menteri Tjahjo mengatakan perlu dilakukan review terlebih dahulu mengenai mekanisme/proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah/pihak terkait lainnya, sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak.

Dalam hal terbukti bahwa PNS yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini menemukan data 31.624 ASN yang menerima bantuan pemerintah. Data tersebut ditemukan ketika Kementerian Sosial melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

JAKARTA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo meminta maaf setelah mengunggah foto terkait jalan Tol Cisumdawu di Provinsi Jawa Barat yang ternyata tidak benar atau hoaks.

“Mohon maaf postingan jalan Tol di Jabar ternyata salah bukan di Jabar (saya dapat informasi salah) terima kasih perhatiannya,” tulis Tjahjo melalui akun Twitter bernama @tjahjo_kumolo.

Sebelumnya, pada Sabtu (9/10) kemarin Tjahjo mengunggah foto yang memperlihatkan sebuah jalan tol. Ia memberikan keterangan bahwa foto itu merupakan jalan Tol Cisumdawu yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

Ia juga memberikan keterangan bahwa Tol Cisumdawu membelah gunung. Dengan melewati tol tersebut perjalanan dari dan ke Bandung-Tegal memakan waktu 2 jam serta perjalanan dari dan ke Bandung-Semarang memakan waktu 3,5 jam.

Waktu tempuh melalui Tol Cisumdawu ia klaim lebih cepat dari perjalanan tanpa tol. Sedianya perjalanan dari dan ke Bandung-Tegal tanpa tol memakan waktu 7 jam jika lancar.

Tjahjo sudah menghapus kicauan dengan foto hoaks tersebut. Namun, tangkapan layar kicauan politikus PDIP itu sudah kadung beredar di jagat Twitter.

JAKARTA– Seleksi kompetensi dasar (SKD) bagi calon abdi negara telah dimulai hari ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo memastikan pelaksanaannya harus konsisten dan sesuai aturan, salah satunya bebas calo.

“Tiap tahun pasti ada calo. Hati-hati terhadap calo!” tegas Menteri Tjahjo saat memantau pelaksanaan SKD Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2021 di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (02/09).

Tingginya minat masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) membuat hal tersebut sebagai “lahan basah” bagi sejumlah oknum untuk mencari korban, terutama di masa pengadaan ASN seperti saat ini.

Oleh karena itu, Menteri Tjahjo juga meminta kepada kantor regional dan unit pelaksana teknis (UPT) BKN untuk turut mengingatkan kepada peserta, orang tua, dan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang dilakukan calo.

“Sudah ditekankan ke semua teman-teman di daerah pelaksana bahwa (pelaksanaan seleksi) harus konsisten, hati-hati dalam menjelaskan serta berikan pemahaman secara jelas, adil, dan akurat,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana turut menjelaskan terkait vaksinasi dan swab RT-PCR atau rapid test antigen yang disyaratkan kepada para peserta SKD.

Dikatakannya, syarat vaksin setidaknya dosis pertama hanya dilakukan bagi peserta di Jawa, Madura, Bali. Sedangkan di daerah lain, ditentukan oleh Satgas Covid-19-nya masing-masing.

Untuk syarat swab RT-PCR atau rapid test antigen, wajib dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di saat seleksi dilaksanakan. “Kami menyadari vaksin itu belum merata di seluruh Indonesia. Tapi kalau swab itu wajib karena kita tidak hanya menjaga peserta, tapi juga panitianya,” jelasnya.

Ia menambahkan, di beberapa kabupaten/kota yang melakukan pengadaan ASN membuka puskesmas agar bisa digunakan untuk swab antigen gratis dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan kartu tanda penduduk (KTP). “Jadi mereka (pemerintah daerah) ingin melayani masyarakat sebaik mungkin sehingga mereka dibebaskan untuk antigen,” pungkasnya.

Pelaksanaan SKD CPNS 2021 telah dimulai pada 2 September 2021 dan dilaksanakan di Kantor Regional BKN, Kantor UPT BKN, serta di beberapa titik lokasi mandiri BKN yang tersebar di Indonesia. Untuk memastikan pelaksanaan SKD transparan dan akuntabel, BKN juga menyediakan kanal agar peserta dan masyarakat umum dapat melihat live score para peserta SKD CPNS 2021 di kanal YouTube Official CAT BKN.

JAKARTA – Perubahan maupun tantangan zaman harus dibarengi dengan inovasi pelayanan publik yang harus berkembang dan dimodifikasi. Tidak hanya menuntut kebaruan, inovasi harus bisa direplikasi atau dimodifikasi sesuai kebutuhan serta karakteristik masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Terlebih, saat ini dunia dan Indonesia tengah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi Covid-19.

“Inovasi terutama dalam hal pelayanan publik harus terus bertransformasi dan terus dimodifikasi sesuai dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Penyebaran inovasi melalui replikasi dan keberlanjutan harus menjadi perhatian dalam pengembangan inovasi pelayanan publik,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada acara Penyampaian Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 di Jakarta, secara virtual, Kamis (29/07).

Sejak tahun 2014, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) memicu pemerintah pusat, daerah, dan BUMN agar dapat menciptakan inovasi. Ajang tahunan ini telah melahirkan ribuan inovasi yang telah menyejahterakan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

“Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah sebenarnya telah mengalami peningkatan,” ungkap Menteri Tjahjo.

Oleh karenanya, untuk mencapai visi reformasi birokrasi, Kementerian PANRB berkomitmen melakukan percepatan dan upaya luar biasa agar menciptakan perubahan kepada tradisi, pola, serta cara baru terutama dalam meningkatkan inovasi di lingkup instansi pemerintah.

Baginya, KIPP bukan sekadar kompetisi atau lomba tahunan untuk mencari pemenang. KIPP bertujuan membiasakan budaya berinovasi di kalangan birokrasi, menjaring inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah, memberi apresiasi bagi penyelenggara yang berkinerja luar biasa dalam memberikan pelayanan, serta memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik.

Dalam mendukung terciptanya peningkatan inovasi dan profesional, penilaian inovasi dilakukan secara objektif dan akuntabel oleh para tim juri yang kredibel dibidangnya.

“Sehingga tidak ada pihak manapun yang memengaruhi tim penilai, yang terdiri dari Tim Evaluasi (TE) dan Tim Panel Independen (TPI),” tegasnya.

Sebagian besar inovasi pelayanan publik dipresentasikan oleh pimpinan tertinggi instansi, baik menteri, gubernur, wali kota, maupun bupati. Kehadiran pucuk pimpinan ini menunjukkan komitmen kuat setiap instansi untuk meningkatkan kualitas layanannya melalui inovasi.

“Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dan menjadi kunci upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya,” ujarnya.

Menteri Tjahjo menegaskan, inovasi adalah energi untuk menciptakan perubahan. Inovasi adalah solusi untuk mengatasi permasalahan dan inovasi adalah modal untuk memenangkan persaingan.

“Dengan memanfaatkan banyaknya kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, agar para inovator dan setiap instansi dapat saling melaksanakan studi tiru dan juga memanfaatkan satu data untuk dapat saling bersinergi demi terwujudnya percepatan pembangunan pelayanan publik yang terstandar,” tukasnya.

Pewarta: Agung Nugroho

Jakarta- Core Values BerAKHLAK dilatarbelakangi oleh adanya penerjemahan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam UU No. 5/2014 tentang ASN. Karenanya, perlu ditetapkan satu Core Values ASN untuk mensarikan nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Berbagai nilai-nilai yang ada di instansi pemerintah digabungkan dan dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang dapat berlaku secara umum.

Dengan ditetapkannya Core Values memberikan penguatan budaya kerja ASN yang profesional sekaligus memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. Adanya satu Core Values yang berlaku secara umum turut memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyampaikan, saat ini pemerintah terus mendorong terciptanya pemerintahan yang dinamis (dynamic government) melalui percepatan Reformasi Birokrasi.

“Reformasi Birokrasi dilakukan sebagai ikhtiar untuk membuat birokrasi lebih adaptif, cepat dalam proses pelayanan, dan pengambilan keputusan,” ujar Menteri Tjahjo pada Launching Core Values dan Employer Branding ASN, secara virtual, Selasa (27/07).

Perubahan menuju birokrasi dinamis tentu tidak bisa diraih dengan cara-cara lama. Diperlukan perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN yang tadinya hierarkis menjadi lebih lincah dan inovatif.

Birokrasi sebagai motor utama dalam pembangunan digerakkan oleh SDM Aparatur, karena itu peran aparatur menjadi sangat signifikan bagi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

“Dalam konteks inilah urgensi transformasi pengelolaan SDM Aparatur perlu dipercepat sebagaimana arahan Bapak Presiden,” pungkas Menteri Tjahjo.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo akan meluncurkan core values dan employer branding aparatur sipil negara (ASN) pada tanggal 27 Juli 2021. Peluncuran ini juga bertepatan dengan Hari Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ke-62.

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa peluncuran ini sebagai momentum percepatan transformasi ASN di seluruh Indonesia. “Perubahan yang akan diluncurkan pada Hari Jadi Kementerian PANRB ke-62 nanti bukan saja untuk internal Kementerian PANRB, melainkan juga terdapat perubahan besar dan mendasar untuk seluruh aparatur sipil negara di Indonesia,” ujar Menteri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (26/07).

Peluncuran core values dan employer branding oleh Presiden Joko Widodo akan dihadiri secara virtual oleh Wakil Presiden RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Pimpinan Lembaga, Sekjen/Sestama/Sekretaris Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Sekda Provinsi/Kabupaten/Kota, serta seluruh ASN di Indonesia.

Peluncuran core values ini merupakan suatu terobosan yang akan menyeragamkan nilai dasar seluruh ASN. Meski menjadi fondasi, _core values_ tetap berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. “Core values ASN ini akan menjadi fondasi bagi seluruh ASN untuk mengabdikan diri bagi negara dan masyarakat,” imbuhnya.

Selain membawa perubahan bagi seluruh ASN, 27 Juli 2021 ini juga menjadi perubahan internal bagi Kementerian PANRB. Perubahan internal Kementerian PANRB diwujudkan dengan pergantian logo menjadi lebih sederhana dan kasual, tapi tetap menunjukkan jati dirinya sebagai bagian dari pemerintahan Indonesia.

Terobosan baru yang merupakan kreasi dari para milenials Kementerian PANRB juga akan diluncurkan yakni _chatbot_ atau bot obrolan. _Chatbot_ pada layanan pesan instan itu untuk memudahkan informasi bagi masyarakat. Kedepan, layanan ini akan dikembangkan agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan beragam informasi seputar Kementerian PANRB.

Penentuan Hari Jadi Kementerian PANRB ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 988/2021. Penetapan ini merujuk pada penggalian sejarah, yakni tanggal 27 Juli 1959 merupakan lahirnya BAPEKAN atau Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara sebagai cikal bakal Kementerian PANRB.

“Nantikan perubahan besar Kementerian PANRB pada 27 Juli 2021,” pungkas

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo untuk terus mendorong integrasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Presiden berharap kemudahan yang ditawarkan MPP bisa dirasakan manfaatnya di seluruh provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Hingga Juni 2021, sebanyak 43 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia. Sepuluh diantaranya diresmikan pada 2021. Selain itu, Kementerian PANRB juga telah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) MPP tahun 2021 bersama 38 pemerintah daerah yang tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 128/2021.

“Para kepala daerah bisa kita dorong dengan mengajaknya studi tiru ke daerah yang pelayanan publiknya sudah baik. Ketika mereka pulang, terus kita kontrol apakah sudah melaksanakan apa yang sudah dilihat di kota/kabupaten yang sudah baik pelayanannya,” ujarnya saat memimpin rapat internal dengan pembahasan terkait indeks korupsi, demokrasi, dan pelayanan publik Indonesia secara virtual, Kamis (08/07).

Pelayanan publik sebagai hasil dari reformasi birokrasi didorong untuk terus ditingkatkan. Tuntutan masyarakat yang tinggi, mendesak seluruh lapisan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan profesional.

Presiden Joko Widodo turut mengapresiasi kenaikan indeks pelayanan publik (IPP) yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Tahun 2017 capaian IPP adalah sebesar 3,28, pada 2018 jumlah unit penyelenggara pelayanan yang dievaluasi meningkat dengan capaian indeks sebesar 3,38. Sementara di tahun 2019, capaian IPP adalah sebesar 3,63.

Tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, jumlah pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga yang dievaluasi tidak mengalami perubahan. Capaian IPP nasional yang diperoleh adalah sebesar 3,84.

“Peningkatan Indeks Pelayanan Publik dapat memperbaiki Indeks Kemudahan Berusaha (EoDB), hal ini sangat penting karena menjadi penilaian yang memiliki angka sangat besar,” imbuh Presiden.

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat enam aspek yang digunakan dalam penilaian ini, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Sejalan dengan instruksi Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa perbaikan indeks pelayanan publik tidak boleh dilakukan hanya sebatas pemenuhan prosedur dan administrasi. Tetapi, perlu fokus pada kelembagaan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan indeks pelayanan publik yaitu percepatan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional, perlu dikuatkan organisasi berbasis kinerja, dan optimalisasi kompetensi jabatan fungsional, serta mobilitas ASN yang lentur atau perpindahan ASN dapat dilakukan dengan mudah,” jelas Wapres.

Pada kesempatan yang sama Menteri PANRB Tjahjo Kumolo juga menjabarkan isu utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia saat ini. Dijelaskan terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara online.

Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain, penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan.

“Untuk menjawab berbagai isu tersebut, perubahan lain yang perlu dilaksanakan adalah integrasi data pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal penguatan inovasi berkelanjutan, Kementerian PANRB menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang dilaksanakan setiap tahun. Sejak pelaksanaannya pada 2014 hingga saat ini, sebanyak 19.451 inovasi telah masuk ke dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik. Dimana sebanyak 3.178 inovasi pelayanan merupakan inovasi yang terdaftar pada 2021.

Sementara pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga dapat dilakukan dalam bentuk pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atau SKM.

SKM merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

“Kegiatan survei ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mendorong peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan,” pungkasnya.

JAKARTA– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta aparatur sipil negara (ASN) mengikuti arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19. ASN juga diminta untuk memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya program vaksinasi Covid-19.

“ASN harus bergotong-royong bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat di mana pun berada. Karena sesuai arahan Presiden dan Wapres, TNI, Polri, dan ASN harus terlibat aktif dalam penanggulangan pandemi Covid-19 khususnya saat PPKM Darurat ini,” ujarnya melalui keterangan rilis di Jakarta, Senin (05/07).

ASN juga memegang peranan penting untuk menjadi teladan dalam kepatuhan penerapan protokol kesehatan di lingkungan masing-masing dan masyarakat.

“Termasuk aktif menggerakkan dan mengorganisir masyarakat dan lingkungan ASN masing-masing untuk taat pada instruksi pemerintah pusat dan daerah serta disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Kementerian PANRB telah mengeluarkan kebijakan terbaru untuk mengatur sistem kerja ASN selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 14/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Meski pemberlakukan PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, ASN harus tetap produktif dalam melayani masyarakat. “Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus tetap berjalan. Dalam PPKM Darurat, apabila tidak ada tugas yang mendesak di kantor, ASN harus tetap produktif bekerja dari rumah dan menjadi contoh keteladan proaktif di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Dalam penyesuaian sistem kerja, pegawai ASN yang bekerja di sektor non-esensial di wilayah PPKM Darurat wajib menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggal ( work from home/WFH) secara penuh atau seratus persen. Untuk instansi pemerintah yang layanannya berkaitan dengan sektor bersifat esensial, jumlah ASN yang bekerja di kantor ( work from office/WFO) maksimal lima puluh persen. Sementara, untuk layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal, instansi pemerintah dapat menugaskan pegawainya untuk WFO maksimal seratus persen.