JAKARTA, Eranasional.com – Fuad Hasan Mashur, mertua dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, membantah dirinya memiliki utang sebesar Rp105 miliar seperti yang dituduhkan seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding.

Melalui kuasa hukumnya, Fuad juga membantah soal adanya Perikatan Jual Beli Nomor: 38, pembayaran keempat tanggal 28 September 2017 dan pembayaran sekaligus dengan denda sesuai kesepakatan Perjanjian sebesar Rp88.190.100.000 sebagaimana diklaim Annar.

“Tidak benar dan nilai tersebut bersifat imajinatif dan asumtif belaka secara sepihak. Dan, informasi yang beredar belum teruji serta menyesatkan,” kata Fuad melalui keterangan tertulis, Senin (9/8/2023).

Fuad menegaskan, tidak ada kewajiban membayar utang. Justru sebaliknya, Annar sedang bermasalah dengan hukum yang ditangani Polda Sulawesi Selatan dalam kasus dugaan memberikan keterangan pals uke dalam sebuah akta autentik dan/atau membuat serta menggunakan surat palsu.

“Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP dan/atau Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 64 KUHP. Justru dalam hal ini, klien kami merupakan pihak yang sangat dirugikan atas tindakan dan/atau perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding, melayangkan somasi kepada Fuad Hasan Mashur, mertua Menpora Dito Ariotedjo.

Somasi tersebut dilayangkan pada 23 Juli 2023 agar Fuad segera membayarkan utangnya kepada Annar sebesar Rp105 miliar lebih.

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang pengusaha asal Makassar, Sulawesi Selatan, Annar S Sampetoding, melayangkan somasi kepada Fuad Hasan Mashur, mertua Menteri Pemuda dan Olahrafa (Menpora) Dito Ariotedjo.

Somasi tersebut dilayangkan pada 23 Juli 2023 agar Fuad segera membayarkan utangnya kepada Annar sebesar Rp105 miliar lebih.

Kuasa hukum Annar S Sampetoding, Yoel Bello mengatakan hal tersebut dilakukan sesuai dengan Perikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 38 tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Abdul Rajab Rahman.

“Intinya kami menyampaikan kepada Bapak Fuad Hasan Mashur, bahwa berdasarkan Perikatan Jual tahun 2016, perihal Pembayaran Utang Tahap Keempat pada tanggal 28 September 2017, hingga saat ini belum dibayar beserta denda sebesar Rp105.540.000.000,” kata Yoel dalam keterangan tertulis, Minggu (6/8/2023).

Selain itu, lanjut Yoel, pembayaran tahap kelima yang terjadwal tanggal 28 Maret 2018 juga belum dibayar beserta dendanya sebesar Rp88.190.100.000.

Dia menegaskan, pihaknya masih menunggu itikad baik dari mertua Menpora tersebut untuk segera membayar utangnya.

“Paling lambat kami tunggu tanggal 5 Agustus 2023. Tapi sampai sekarang belum ada progress pembayaran denda kepada klien kami di rumah Jalan Sunu III No. 5, Kota Makassar,” ujarnya.

“Apabila tidak dibayar, maka jumlah denda akan semakin bertambah terus,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK akan menyelidiki asal muasal rumah dan mobil senilai Rp162 miliar yang konon diterima Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo sebagai hadiah.

Untuk diketahui, Menpora Dito Ariotedjo telah melaporkan kepada KPK bahwa dirinya memiliki empat rumah dan satu mobil senilai Rp162 miliar yang didapat dari hadiah.

“Katanya hadiah. Yang ingin kita tahu, dari siapa, dalam bentuk apa, dan kapan diberikan. Itu yang kita lihat sekarang,” kata Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Dia menyebut tim Direktorat LHKPN KPK masih mempelajari LHKPN milik Dito Ariotedjo. Hasil penelusuran akan dilaporkan ke pimpinan KPK.

“Kalau diperintahkan masuk lidik (penyelidikan), kita masuk,” ujarnya.

Pahala mengakui keterangan ‘hadiah’ di LHKPN Dito Ariotedjo membuat pihaknya kaget.

“Ini apa salah kasih nama ‘hadiah’, apa sebenarnya warisan atau hibah, enggak tahu kita. Istilah itu membuat kita kaget,” ucap Pahala.

Papua- Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali memastikan bahwa para pemangku kebijakan akan berkoordinasi mencegah agar kericuhan dalam pertandingan cabang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021 tidak terulang.

“Tadi Pak Wali Kota (Jayapura) sedang berkoordinasi dengan Kapolres dan sekarang sedang diurus mudah-mudahan (kericuhan) tidak terjadi lagi,” kata Zainudin seperti yang dikutip Antara, saat meninjau pertandingan final bulu tangkis PON Papua di GOR Waringin, Jayapura, Sabtu.

Zainudin memaklumi bahwa dalam setiap pertandingan olahraga pasti selalu ada pihak yang keberatan atau memprotes keputusan juri atau wasit.

Namun keberatan tersebut tidak harus disikapi dengan emosi yang justru bisa menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Lima hari pertandingan, Pertina istirahatkan tujuh wasit dan hakim

“Kita harus ingat bahwa ini olahraga bukan sedang berkelahi di jalan,” kata dia.

PP Pertina sebelumnya juga sudah turun tangan menindaklanjuti kericuhan dalam laga tinju PON Papua dengan mengistirahatkan tujuh orang wasit dan hakim sebagai hasil evaluasi rutin.

Selain itu, sekitar 150 personel TNI-Polri yang tergabung dalam Ops Deraku Cartenz 2021 juga telah diturunkan untuk mengamankan pertandingan tinju di GOR Cenderawasih, Jayapura.

Sehari sebelumnya kericuhan terjadi di arena tinju PON Papua setelah petinju DKI jakarta Jill Mandagie tak mau menerima keputusan kalah dari atlet Nusa Tenggara Timur Lucky Mira Agusto Hari.

Reaksi tidak terpuji Jill memicu emosi panitia pertandingan dan penonton yang mengirimkan bogem mentah kepada petinju DKI tersebut.