JAKARTA, Eranasional.com – Program Kartu Prakerja yang merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, telah berhasil menjangkau hingga 16,4 juta penerima manfaat.

Antusiasme masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja selama tahun 2022, juga mendorong pemerintah untuk dapat terus melanjutkan program tersebut pada tahun 2023.

Dalam keterangan pers usai memimpin Rapat Komite Cipta Kerja mengenai Rencana Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Skema Normal Tahun 2023, Kamis (5/1).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023, dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target 595 ribu orang. Untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023, dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022. Aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” kata Menko Airlangga.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap. Diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian. Total nilainya Rp 4,2 juta per individu. Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, satu kali insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu, serta insentif survei Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada Triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu, yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial. Sekarang ini, berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Pemerintah berharap, agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja. Dengan mengikuti sejumlah assesment dan seleksi yang telah ditentukan

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan, yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Menko Airlangga.

Jakarta- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keberhasilan pengembangan Bioavtur J2.4 menjadi momentum bagi kemajuan riset dan inovasi di dalam negeri.

“Kita patut berbangga bahwa kita dapat menyaksikan keberhasilan anak bangsa yang dapat mewujudkan pembuatan Bioavtur atau J2.4 yang juga telah diuji terbangkan dengan menggunakan pesawat CN235-220 milik PT Dirgantara Indonesia,” kata Menko Airlangga Hartarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis (7/10)

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi peningkatan kontribusi biofuel bagi sektor transportasi udara, penguatan ketahanan energi nasional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menko Airlangga mengatakan keberhasilan uji terbang Bioavtur memberikan kepercayaan tinggi terhadap kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya domestik, khususnya minyak sawit, untuk membangun kemandirian energi nasional.

“Melalui terobosan ini diharapkan dapat berdampak pada pengurangan ketergantungan energi dari impor, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.

Menurutnya, berdasarkan potensi pasar Bioavtur J2.4 yang dapat mencapai sekitar Rp1,1 triliun per tahun, inovasi tersebut perlu didukung dengan kebijakan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan maupun dana riset dalam rangka peningkatan keekonomian Bioavtur J2.4.

Ia berharap bahwa ke depannya Bioavtur J2.4 juga dapat diujiterbangkan pada pesawat-pesawat komersial sehingga potensi pasar bahan bakar hasil inovasi anak bangsa dapat terus dikembangkan.

“Upaya pemerintah dalam pengembangan J2.4, keberhasilan katalis merah putih dan keberhasilan uji terbang J2.4, merupakan momentum yang perlu dikomunikasikan dan mendapat perhatian dari semua stakeholders terkait serta masyarakat luas,” kata Menko Airlangga.

Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit menguasai sekitar 55 persen pangsa pasar sawit dunia.Oleh karena itu pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta kilo liter.

“Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan kebijakan tersebut, target 23 persen bauran energi yang berasal dari Energi Baru Terbarukan pada 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional akan dapat tercapai,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbondioksida (CO2) pada tahun 2020. Program tersebut juga berdampak positif pada penghematan devisa negara dengan pengurangan impor solar sebesar kurang lebih 8 miliar dolar AS.