Prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) digelar pada Jumat (21/8/2026), menandai dimulainya pemanfaatan aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa proyek ini dirancang untuk menghadirkan hunian terjangkau yang terintegrasi langsung dengan moda transportasi publik.

“Groundbreaking di Manggarai hari Jumat. Saya sudah survei dua hari lalu,” kata Maruarar di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan.

Spesifikasi dan Fasilitas Kawasan Proyek ini berdiri di atas tanah Hak Pakai PT KAI seluas 21.939 meter persegi yang terbagi dalam dua area, yakni Blok F (15.014 m²) dan Blok G (6.925 m²).

Lokasi pembangunan berada di zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dan berjarak sekitar 400 meter dari Stasiun Manggarai—dapat dijangkau dengan berjalan kaki dalam kurun waktu empat menit.

Rancangan kawasan ini mencakup:

• Kapasitas Hunian: Tiga menara utama yang merangkum total 1.232 unit apartemen/rusun.

• Area Komersial: 150 unit ruang retail (72 unit di Blok G dan 78 unit di Blok F) untuk mendukung kegiatan usaha mikro dan ekonomi lokal.

• Batas Tata Bangunan: Memiliki Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 55% dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimal 11. Tinggi gedung dirancang mencapai 36 lantai dengan batas maksimum 151 meter agar sesuai dengan aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

Tipe Unit dan Pembiayaan Pengembang menyediakan tiga opsi tipe hunian bagi masyarakat:

1. Tipe 28 (Studio): Luas 28 m² dilengkapi 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

2. Tipe 36: Luas 36 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan ruang tamu.

3. Tipe 45: Luas 45 m² dilengkapi 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, serta ruang keluarga.

Masyarakat dapat mengakses hunian ini melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan penawaran suku bunga rendah sebesar 6 persen dan jangka waktu cicilan (tenor) hingga 40 tahun.

Pengerjaan konstruksi tahap awal dimulai dari Blok G pada Agustus 2026, sedangkan pembangunan Blok F dijadwalkan menyusul pada Oktober 2026. []

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menilai pembangunan huntap di wilayah tersebut sebagai salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat,” ungkap Tito dalam acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama.

Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

“Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian,” sambungnya.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

“Itu juga karena data dari Pak Bupati [Tapsel yang diserahkan dengan cepat],” jelasnya.

Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

“Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel,” tambahnya.

Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

“Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

“Ada dua memang dari Kemendagri mendukung program perumahan dari PKP, program … untuk membantu rakyat yang belum punya rumah atau sudah punya rumah tapi belum layak,” ujar Mendagri di sela kegiatan peninjauan.

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit.

Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Mendagri juga menekankan bahwa keberhasilan Program BSPS sangat bergantung pada semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Berbeda dengan pembangunan perumahan komersial, rumah swadaya membutuhkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunannya.

“Kekompakan ini harus betul-betul menjadi pegangan, termasuk dalam rangka bangun rumah. Karena bangun rumah swadaya ini perlu kegotongroyongan,” pesan Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Lebih lanjut, Mendagri mengungkapkan bahwa pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah.

Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional.

Tak ketinggalan, Mendagri turut mengapresiasi Pemda dan masyarakat setempat atas percepatan pemulihan pascabencana. Ia menilai kondisi daerah tersebut kini hampir sepenuhnya pulih, baik dari sisi infrastruktur umum maupun fasilitas ibadah.

“Saya kagum dengan Humbahas. Kekompakan Pak Bupati, Forkopimda, dan seluruh masyarakat luar biasa. Jalan-jalan yang tadinya tertutup longsor, hanya dalam waktu empat hari langsung terbuka,” pungkas Mendagri.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan, jajaran Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, pelaku usaha bahan bangunan, serta masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, penyelesaian persoalan perumahan tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Tapi, ya ini, saya pertama kagum sama Bang Ara (Menteri PKP Maruarar Sirait), karena memang, apa, persis Bang Ara sampaikan tadi, kalau enggak didukung oleh semua, pasti enggak akan berhasil. Kementerian PKP kerja sendiri aja, ini, melihat backlog datanya [yang diberikan] Bu Wini (Kepala BPS), enggak akan bisa diselesaikan … oleh Kementerian PKP sendiri,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa keterlibatan seluruh ekosistem menjadi faktor penentu dalam mempercepat penyelesaian persoalan perumahan yang kompleks dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa arah kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan tidak terlepas dari visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan keadilan sebagai prinsip utama pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Beliau menginginkan adanya keadilan, … perumahan itu hal yang mendasar. Kita sudah selalu [mendengar] sandang, pangan, papan gitu. Shelter,” katanya.

Menurutnya, pemenuhan kebutuhan hunian layak menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, ia mengakui bahwa tantangan yang dihadapi tidak ringan, baik dari sisi jumlah kebutuhan maupun kompleksitas persoalan di lapangan.

“Dan saya sudah sampaikan kepada beliau, Bang, ini tugas enggak main-main. Ini Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia. Dan persoalannya beragam banget. Dan tadi, ada teman yang menyampaikan, permasalahan kita adalah masalah perizinan,” ungkapnya.

Terkait tingginya angka backlog, kendala perizinan masih menjadi salah satu hambatan utama yang perlu diatasi untuk mempercepat pembangunan perumahan.

Dalam konteks tersebut, Mendagri menilai kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi menjadi sangat krusial dalam mendorong percepatan penyelesaian masalah.

Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mempermudah proses pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Makanya kita keluarkan, apa namanya itu, peraturan bersama dengan Menteri PU saat itu, … yaitu untuk menolkan BPHTB dari 5 persen NJOP, dan juga PBG yang dinolkan untuk MBR, dan kemudian dipercepat,” jelasnya.

Terakhir, Mendagri memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan terus mendukung berbagai langkah percepatan program perumahan melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

“Nah, saya sebagai sahabat beliau, dan juga mitra, kolega dalam kabinet, kami tentu semua akan mendukung. Apa pun program beliau yang positif, pasti mendukung,” tandasnya.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Laporan Pembangunan Huntap yang dipimpin Mendagri Tito bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Mendagri Tito sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui berbagai skema.

Hal itu baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun skema gotong royong yang didukung oleh pihak lain seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Kita tahu bahwa huntap ini dibangun nanti oleh APBN, oleh Kementerian PKP untuk di kompleks,” jelasnya.

Selain itu, Tito menjelaskan, untuk pembangunan huntap di luar kompleks akan didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dukungan juga diberikan oleh kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Polri, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah berkontribusi menyediakan huntap bagi masyarakat terdampak.

“Kita ucapkan terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada Yayasan Buda Tzhu Chi yang telah memberikan kontribusi, bertoleransi, solidaritas kepada masyarakat yang tertimpa musibah,” ujarnya.

Terkoordinasi Lintas Sektor 

Senada dengan Tito, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan huntap dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor.

“Kita masih berupaya untuk supaya [huntap] dalam waktu dekat bisa diserahkan kepada rakyat,” ujar Maruarar.

Pemerintah terus memastikan berbagai infrastruktur pendukung pembangunan huntap tersedia, seperti jaringan listrik, air, hingga akses jalan.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut juga mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih dihadapi dalam penyediaan huntap.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan program tersebut ditujukan sebagai hunian tetap bagi para korban bencana.

“Kesiapan pembangunan rumah tersebut telah masuk tahap final. Per hari ini sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita, ya, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (17/12/2025).

Menteri Ara imenegaskan, ribuan unit rumah yang akan dibangun merupakan hunian permanen, bukan hunian sementara.

“Pembangunan hunian tetap akan dimulai bulan ini dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap aturan, namun tanpa menghambat kecepatan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Pihaknya telah berkoordinasi sesuai arahan Presiden agar regulasi tidak menjadi penghalang negara dalam membantu rakyat,” ujar Menteri Ara.

Untuk itu, Kementerian PKP mengusulkan adanya rapat koordinasi lintas lembaga penegak hukum dan pengawasan, termasuk kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Bagaimana kita bisa bekerja dengan benar sesuai aturan tapi juga cepat. Karena itulah arahannya (Presiden) kepada kami,” kata dia.

Terkait lokasi relokasi, Ara menyebut sejumlah lokasi telah diusulkan dan terus diklasifikasi berdasarkan tiga kriteria utama, yakni kepastian hukum lahan, keamanan teknis dari risiko bencana seperti banjir dan longsor, serta kelayakan sosial-ekonomi.

Rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah begitu, ya. Jadi juga pikirkan lokasi tempat anak-anaknya bersekolah, ya. Pikirkan tempat bekerja orang tuanya, bagaimana ke pasar. Jadi ekosistem itu harus menjadi pertimbangan,” kata dia.

Ia mengatakan pendanaan pembangunan 2.603 rumah tersebut tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sebanyak 2.500 unit rumah didukung oleh Yayasan Buddha Tzu Chi, sementara 103 unit lainnya berasal dari dana pribadi dirinya. Dananya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 rumah, dari saya pribadi 103 rumah,” tandas Ara.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP ) Maruarar Sirait alias Ara kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/09/2025).

Ara mengatakan program ini akan berbentuk rumah susun dan digarap bersama pemerintah daerah serta sejumlah lembaga terkait.

“Kementerian PKP akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan ide tersebut. Skemanya masih dibahas, termasuk dalam pertemuan Ara dengan Komite Tapera. Kami berdiskusi tadi bahwa kami ingin membuat satu terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah, di kota-kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota,” ungkap Ara.

Ara mengatakan bahwa dirinya akan berdiskusi sama Pak Gubernur Jakarta Mas Pram (Pramono Anung) supaya kita juga bisa bikin program.

“ Sudah dua kali kita ketemu bersama untuk satu terobosan, bagaimana rumah subsidi di kota. Mudah-mudah ada titik temunya,” jelasnya.

Maruarar memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan perumahan tapak. Ia berjanji akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta.

Ia juga meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.

“Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, khususnya di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan,” tandasnya.