Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, pengaktifan kembali ratusan ribu peserta ini merupakan bagian dari penataan dan pemutakhiran basis data nasional. Pemerintah sebelumnya menonaktifkan sekitar 11 juta peserta PBI JKN dalam proses evaluasi besar-besaran untuk memastikan ketepatan sasaran program.

“Dari 11 juta peserta yang sempat nonaktif, sebanyak 869 ribu sudah aktif kembali melalui berbagai skema,” ujar Gus Ipul usai kegiatan sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini bukan semata-mata pengurangan jumlah penerima bantuan, melainkan bagian dari reformasi sistem pendataan sosial. Pemerintah ingin memastikan bahwa subsidi iuran Jaminan Kesehatan Nasional benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan sesuai kriteria terbaru yang telah diverifikasi.

Dalam prosesnya, terdapat beberapa pola peralihan status kepesertaan. Sebanyak 132.507 peserta diaktifkan kembali sebagai PBI JKN. Kemudian 405.965 peserta dialihkan pembiayaannya ke skema Pekerja Bukan Penerima Upah yang ditanggung pemerintah daerah (PBPU Pemda). Sementara itu, 184.357 peserta lainnya berpindah segmen menjadi peserta dari kalangan pegawai negeri maupun pegawai BUMN dan BUMD.

]]> https://eranasional.com/98786/status-bpjs-kesehatan-berubah-869-ribu-peserta-pbi-jkn-kini-sudah-aktif-lagi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97671/dpr-akan-panggil-bpjs-kesehatan-terkait-pasien-gagal-ginjal-tak-bisa-cuci-darah https://eranasional.com/97671/dpr-akan-panggil-bpjs-kesehatan-terkait-pasien-gagal-ginjal-tak-bisa-cuci-darah#respond Thu, 05 Feb 2026 22:56:44 +0000 https://eranasional.com/97671/dpr-akan-panggil-bpjs-kesehatan-terkait-pasien-gagal-ginjal-tak-bisa-cuci-darah Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ratusan pasien gagal ginjal di berbagai daerah di Indonesia terancam tidak dapat menjalani terapi cuci darah (hemodialisis) akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kondisi ini memicu kekhawatiran serius karena cuci darah merupakan prosedur medis yang tidak bisa ditunda dan berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa pasien.

Merespons persoalan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Kementerian Kesehatan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai berdampak besar bagi pasien penyakit kronis.

Data dari Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mencatat sedikitnya lebih dari 150 laporan pasien gagal ginjal terdampak penonaktifan BPJS PBI. Laporan tersebut datang dari berbagai wilayah, antara lain Banten, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Aceh, Kendari, hingga Papua, dengan jumlah terbanyak berasal dari Provinsi Jawa Tengah.

Ironisnya, sejumlah pasien baru mengetahui status kepesertaan BPJS mereka dinonaktifkan saat sudah berada di rumah sakit untuk menjalani prosedur cuci darah.

“Bahkan ada pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif ketika hendak menjalani cuci darah. Padahal ini prosedur medis yang menyangkut keselamatan jiwa,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Charles menegaskan DPR tidak akan tinggal diam terhadap kebijakan administratif yang justru berpotensi mengorbankan hak dasar warga negara.

“Kami akan segera memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan untuk meminta penjelasan. Tidak boleh ada kebijakan teknokratis yang menelan korban jiwa,” tegasnya.

Menurut Charles, hak atas layanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang wajib dijamin oleh negara. Ia menilai pemerintah tidak boleh abai terhadap kelompok masyarakat yang secara medis bergantung penuh pada layanan kesehatan berkelanjutan, khususnya pasien penyakit kronis seperti gagal ginjal.

Oleh karena itu, Komisi IX DPR mendesak Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemadanan dan pembaruan data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI.

Charles menilai, setiap proses verifikasi dan penonaktifan kepesertaan seharusnya disertai pemberitahuan resmi kepada peserta, setidaknya 30 hari sebelum penonaktifan, serta mempertimbangkan kondisi medis peserta yang bersifat rentan dan berisiko tinggi.

]]> https://eranasional.com/97671/dpr-akan-panggil-bpjs-kesehatan-terkait-pasien-gagal-ginjal-tak-bisa-cuci-darah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama#respond Wed, 04 Feb 2026 09:08:06 +0000 https://eranasional.com/97564/gus-ipul-soroti-kasus-anak-sd-di-ntt-data-kemiskinan-jadi-perhatian-utama Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rasa duka dan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang siswa sekolah dasar berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi, setelah tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa peristiwa tragis tersebut menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, karena menyangkut perlindungan anak dan keluarga rentan.

“Kami prihatin dan turut berduka. Ini tentu menjadi perhatian dan atensi kita bersama, termasuk pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Gus Ipul menekankan bahwa kasus ini menunjukkan pentingnya penguatan pendampingan sosial terhadap keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menurutnya, negara harus hadir lebih dini agar persoalan ekonomi tidak berkembang menjadi tekanan psikologis, terutama bagi anak-anak.

“Kita harus memperkuat pendampingan dan memperkuat data. Harapannya, tidak ada keluarga miskin dan miskin ekstrem yang luput dari pendataan,” katanya.

Ia menilai bahwa persoalan utama yang perlu segera dibenahi adalah akurasi dan kelengkapan basis data sosial, sehingga bantuan dan perlindungan bisa menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Mensos menjelaskan bahwa Kementerian Sosial saat ini terus berupaya membangun dan menyempurnakan basis data agar mencakup seluruh keluarga di Indonesia, termasuk mereka yang berada di kategori miskin ekstrem (desil 1) dan miskin (desil 2).

“Ini sangat penting. Kembali kepada data. Kalau datanya baik, maka intervensinya bisa tepat. Kita bisa menjangkau keluarga yang memerlukan perlindungan, rehabilitasi, maupun pemberdayaan,” ujar Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa data yang kuat menjadi fondasi utama dalam memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak dasar seperti pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi keluarga.

“Peristiwa ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” tegasnya.

Sebelumnya, seorang siswa SD di Kabupaten Ngada ditemukan meninggal dunia. Anak tersebut diketahui meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada ibundanya. Dalam surat tersebut, korban berpamitan dan meminta sang ibu untuk tidak menangis.

Surat itu menjadi salah satu petunjuk yang memperlihatkan kondisi psikologis korban sebelum peristiwa tragis terjadi.

Korban diketahui tinggal bersama neneknya, sementara sang ibu, seorang orang tua tunggal, bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk menghidupi lima orang anak.

Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas diduga menjadi salah satu faktor tekanan yang dialami korban, meskipun pihak berwenang masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

Kasus ini kembali menyoroti kerentanan anak-anak dari keluarga miskin, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses ekonomi dan layanan sosial. Tekanan sederhana yang mungkin dianggap ringan oleh orang dewasa dapat menjadi beban berat bagi anak, terlebih jika tidak ada ruang aman untuk bercerita atau mendapatkan bantuan.

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat: Pendampingan keluarga miskin, Deteksi dini masalah psikososial pada anak dan Akses pendidikan yang benar-benar inklusif dan bebas hambatan biaya dasar.

Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kasus serupa membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dinas sosial, sekolah, dan aparat desa.

Menurutnya, guru, pendamping sosial, dan aparat setempat memiliki peran penting dalam mengenali tanda-tanda kerentanan anak dan keluarga di lingkungan masing-masing.

“Kita semua harus hadir. Negara, masyarakat, dan lingkungan sekitar harus saling menguatkan,” ujarnya.

Tragedi yang menimpa siswa SD di Ngada menjadi pengingat pahit bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga dapat berdampak serius pada kondisi mental dan keselamatan anak.

Pemerintah berharap kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bersama untuk memperkuat sistem perlindungan sosial, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan.

Alasan pengunduran dirinya lantaran maju sebagai bakal calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2024.

“Bu Risma sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya,” kata Jokowi dalam keterangannya usai meninjau Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Ari Dwipayana menegaskan Tri Rismaharini belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial.

Hal tersebut disampaikan Ari dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Agustus 2024.

Sebagai informasi, Risma telah mendaftarkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur pada Pilkada 2024.

“Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial,” ucapnya. []

Walau pun kondisi alam yang berat, tapi karena kekompakan semua stakeholder, semua teratasi dengan baik.

“Lokasinya sangat sulit karena biasanya kita bisa tempuh hanya dengan darat, tapi kali ini tidak bisa, sehingga apa yang kita butuh Alhamdulillah di Sulawesi Selatan sangat kompak,”kata Tri Rismaharini usai meninjau sejumlah lokasi di Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Jumat, 10 Mei 2024.

“Yang sebetulnya berat kalau lihat medannya, saya sudah beberapa kali ke tempat bencana, ini salah satunya juga yang paling berat,” sambungnya.

Menurut Risma, warga Sulsel tidak perlu takut dan khawatir terhadap kelaparan dan kebutuhan lainnya.

Pasalnya saat ini bantuan dari berbagai kalangan terus berdatangan, dan masyarakat bahu membahu membantu warga terdampak banjir dan longsor.

“Tidak perlu takut kelaparan. Bahkan tadi ngangkut air mineral harus dibawa dengan helikopter. Nah itu sekarang yang lagi kami siapkan. Jadi nanti Pak Gubernur sama Pak Bupati lagi mapping lokasi-lokasi daerah yang memang tempat untuk penduduk,” kata Risma.

Risma menyampaikan penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, TNI, Polri dan seluruh pihak terkait yang sudah melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam.

“Kalau tidak ada dari Polda, dari TNI, kita akan kesulitan mengevakuasi warga. Karena itu, penghargaan sekaligus ucapan terima kasih kami dari Kementerian Sosial dan pemerintah pusat tentunya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah membantu meringankan beban masyarakat, dan juga tugas dari Kementerian Sosial,” pungkasnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku menemukan data sekitar 500.000 penerima bantuan sosial (bansos) yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bergaji di atas Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK). Selain itu, ditemukan juga 23.000 penerima bansos adalah Apartur Sipil Negara (ASN).

Risma mengungkapkan itu dalam rapat kerja anggaran dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (14/9) kemarin.

“Total ada 23.853 ASN, 13.369 orang di Ditjen AHU, dan 493.137 orang memiliki gaji di atas UMK yang menerima bansos,” kata Mensos Risma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

“Setelah kita padankan datang, ternyata ada 500.000 sekian penerima bansos gajinya di atas UMK. Ini seharusnya enggak boleh menerima bansos,” sambungnya.

Lanjut Risma, seandainya data itu tidak ditemukan oleh pihaknya, hal itu pasti akan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini yang membuat saya takut. Sebanyak 493.137 memiliki gaji di atas UMK menerima bansos. Ini yang membuat kami takut,” ujarnya.

Risma mengaku juga menemukan ada nama-nama warga yang seharusnya menerima bansos dicoret oleh BPK. Hal itu dilakukan karena identitasnya digunakan oleh sejumlah pihak.

“Saya enggak tidak tega mengetahui hal ini. Apalagi beberapa terakhir ini KPK mengendus adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam praktik bansos ini,” ucapnya.

“Ada orang yang bekerja sebagai cleaning service dicatatkan sebagai direktur perusahaan. Kami tahu persis setelah kita cek di lapangan. Tapi BPK meminta kami untuk menghapus dari data penerima bansos, karena dia direktur perusahaan. Namanya dicatut,” pungkas Risma.

BATANG, Eranasional.com – Prihatin dengan banyaknya jumlah kasus asusila pencabulan di Kabupaten Batang, dengan korban rata – rata anak di bawah umur. Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini secara khusus memberikan motivasi dan bantuan kepada para korban pencabulan di Aula Rumah Makan Gayeng Kampus Dracik, Kelurahan Proyonanggan Selatan, Kabupaten Batang, Senin (15/5/2023).

Kedatangan Tri Rismaharini memang cukup di rahasiakan, ia tiba di Batang pukul 15.30 WIB dan pulang pukul 17.30 WIB. Setibanya di lokasi, ia langsung menemui seorang anak dengan disabilitas ganda yang merupakan korban rudapaksa tukang cukur.

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya sangat respon sekali ketika mendengar informasi dari beberapa berita.

“Respon cepat kami dengan para korban, yakni menurunkan para staf.  Dan hari ini kita melakukan evaluasi hasil pendampingan para korban,” kata Mensos.

Ia menuturkan, dari hasil evaluasi, ada beberapa para korban yang harus ditangani secara khusus. Para orang tua dan keluarga korban juga turut diberikan penguatan psikososial serta edukasi pendampingan terhadap anak.

“Tadi kita dengan Bu Pj Bupati, Pak Kapolres dan Pak Dandim sepakat menangani secara khusus anak-anak ini,” tuturnya.

Risma juga menyebutkan ada beberapa korban yang sudah dewasa, saat korban ditanya butuh apa, maka akan dibantu untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka.

“Mereka itu butuh apa, kita bantu alat usaha.  Ada yang belum dibantu karena ada yang belum ngomong. Tapi kita bantu alat usaha mereka agar bisa menyongsong melangsungkan kehidupannya. Sambil kita terapi, karena ada beberapa yang harus kita terapi,” ungkapnya.

Mensos Tri Rismaharini secara tertutup juga melakukan dialog dengan 13 korban asusila pencabulan yang dilakukan oknum guru ngaji, Tahyat (45) warga Desa Kedung Malang, Kecamatan Wonotunggal.

“Ya, macam-macam perasaan yang diceritakan para korban.  Ada yang marah, ada yang benci. Nah, trauma itu yang harus dihilangkan supaya mereka kembali normal dan maksimal dalam berpikirnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, akan ada psikolog yang akan mendampingi beberapa korban pencabulan. Mereka pun sudah mulai cerita yang menjadi kebutuhan untuk melanjutkan hidupnya.

“Bantuannya macam-macam, ada yang sudah kita berikan berupa mesin jahit, karena mereka bekerja di konveksi dan ingin buka sendiri. Dan alat-alat sudah kita siapkan,” tuturnya.

“Saya punya pengalaman di Surabaya, akhirnya seluruh para pendidik kita training, asesmen dan ada beberapa yang harus kita terapi. Itu memang agak berat tapi mudah-mudahan disini bisa. Karena saat itu saya tidak mengeluarkan biaya apapun dengan memanfaatkan rumah sakit dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyerahkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) kepada para korban dengan total sebesar Rp72.800.000,00.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merespons soal viral anggaran kemiskinan Rp500 triliun yang dipakai untuk rapat dan studi banding. Risma menegaskan, selama kepemimpinannya, ia melarang untuk mengadakan kegiatan di hotel.

“Bisa ditanya seluruh stafku, semenjak aku jadi Mensos, aku ngomong tidak boleh ada acara di hotel. Bahkan kemarin kalau teman-teman tahu saya ada tamu dari seluruh Asia-Pasifik, bahkan ada adviser-nya Presiden Joe Biden itu kami mengadakan di kantor saya,” kata Risma usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Risma menyebut pihaknya berusaha untuk menghemat sebisa mungkin supaya bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal. Ia menyinggung kegiatan turun ke lapangan yang kerap kali menggunakan transportasi darat.

“Memang sengaja kami menghemat, jadi misalkan saya perjalanan ke lokasi bencana, 14 jam saya tempuh pakai jalan darat, itu biasa bagi saya. Gorontalo ke Manado 14 jam, dari Medan ke Padang Lawas 9 jam, itu biasa,” ujarnya

“Oleh karena itu, saya klarifikasi yang di Kemensos. Jadi kami enggak ada, kami coba bagaimana sehemat mungkin. Bahkan sekarang ini kami adakan acara misalkan training di bale-bale kami. Di sana saya ngomong, kita cat, kita perbaiki dengan kita tidur di bale, sebegitunya kami berusaha menghemat,” sambung Risma.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menerbitkan surat edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menindak fenomena pengemis online yang marak di aplikasi TikTok.

Surat edaran tersebut bernomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang memanfaatkan masyarakat yang lanjut usia (manula), anak-anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota diminta perlu melindungi dan mencegah adanya kegiatan mengemis, baik secara offline maupun online di media sosial (medsos) yang mengeksploitasi para manula, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok rentan lainnya.

“Melindungi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan kegiatan mengemis secara offline/online di media sosial,” tulis salinan SE yang dikutip Eranasional.com, Kamis (19/1/2023).

Surat edaran Mensos itu juga mengatur tindakan yang harus dilakukan jika menemukan kegiatan eksploitasi sebagaimana dimaksud. Pemda dan masyarakat diminta melaporkan kepada polisi atau Satpol PP apabila menemukan kegiatan mengemis dan/atau eksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Tak hanya itu, Pemda juga diminta untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial.

Pasalnya, kegiatan mengemis baik secara offline maupun online dikategorikan menggangu ketertiban umum.

“Kegiatan mengemis menyebabkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu menerbitkan surat edaran tentang Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya,”bunyi SE selanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pengguna aplikasi Tiktok memanfaatkan para lansia untuk mandi lumpur atau diguyur air jika para penonton tayangan live yang dibuatnya memberikan hadiah atau gift.

Sebagai informasi, lansia adalah salah satu cluster yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga fenomena ini menjadi perhatian Mensos.

Dalam beberapa kesempatan, Mensos Risma mengatakan bahwa lansia berperan besar dalam membesarkan anak dan keturunannya. Oleh karena itu, lansia tidak boleh ditelantarkan, apalagi dieksploitasi.

Kemensos memiliki berbagai program untuk kesejahteraan lansia. Salah satu yang terbaru adalah bantuan permakanan bagi lansia tunggal.

Selain itu, Kemensos melalui Sentra dan Sentra Terpadu yang tersebar di daerah juga memberikan berbagai program perlindungan, jaminan, dan perlindungan serta layanan asistensi rehabilitasi sosial bagi lansia terlantar.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) mengaku tidak mempersiapkan apapun ketika ditanya soal peluangnya maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 mendatang. Risma mengaku tidak pernah melakukan persiapan untuk memangku jabatan, termasuk ketika ditunjuk sebagai Mensos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Persiapan apa? Saya itu enggak pernah siap apa-apa. Wong jadi menteri saja enggak tahu aku,” kata Risma di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

Dia pun enggan berandai-andai apakah akan ditugaskan oleh partainya, PDIP, untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta 2024. Sebab, hingga saat ini belum ada pembicaraan khusus dengan pengurus PDIP mengenai pencalonannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Enggak ada. Kamu mancing terus,” kata mantan Wali Kota Surabaya ini dengan nada bercanda.

Beberapa waku lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa ada sejumlah kader yang berpeluang dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2024.

Mereka yang dipertimbangkan oleh PDIP yaitu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Anas, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hendra Prihadi.

“Kemarin ada yang mengusulkan Ibu Risma yang dicalonkan di Pilgub DKI 2023. Ada juga yang mengusulkan Pak Hendra dan Pak Azwar Anas,” ucap Hasto.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyoroti fenomena konten ‘mengemis online’ di media sosial TikTok. Risma akan mencari rujukan Undang-Undang untuk melarang hal itu.

Risma menyatakan dirinya akan mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah (Pemda) terkait fenomena mengemis online. Menurutnya, mengemis tidak diperbolehkan melalui platform apa pun.

“Saya imbau kepada seluruh Pemda, menggunakan cara apa pun, mengemis tidak boleh,” tegas RIsma saat ditemui di Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (15/1/2023).

“Nanti akan saya surati seluruh Pemda. Enggak boleh orang ngemis, enggak boleh. Ada peraturan daerahnya (Perda),” sambungnya.

Belakangan ini publik dihebohkan live streaming di TikTok yang memperlihatkan seseorang mengharapkan hadiah usai melakukan suatu aktivitas. Terbaru, ada orang tua yang mandi lumpur untuk menarik perhatian pengguna TikTok lainnya.

Diduga, adegan live streaming lansia mandi lumpur itu dilakukan demi kontennya menduduki posisi For Your Page. Publik menilai pembuat konten itu sedang mengemis online.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan sebanyak 24,7 keluarga akan menerima manfaat Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada 2022 karena ada penambahan 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan daerah.

“Insya Allah sudah sepengetahuan Ibu Menkeu, sudah ditotal bahwa yang BPNT itu bukan hanya 18,8 juta KPM namun ada penambahan 5,9 juta KPM usulan daerah,” kata Mensos Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang dipantau secara virtual di Jakarta, Kamis (25/8)

Mensos dalam rapat dengan Agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2022 mengatakan, pagu anggaran tambahan yang diajukan untuk Program Sembako/BPNT untuk 5,9 juta KPM selama 12 bulan dengan indeks bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan dengan total anggaran Rp14,1 triliun.

Sebelumnya pada 2021, jumlah KPM Program Sembako/BPNT sebanyak 18,8 juta keluarga dengan nilai bantuan Rp200 ribu per bulan.

Kemensos juga mengajukan anggaran tambahan untuk Program Atensi Anak untuk anak yatim selama 12 bulan sebesar Rp11,1 triliun lebih.

Kementerian Sosial memperoleh pagu anggaran sebesar Rp78,2 triliun untuk tahun anggaran 2022 yang turun 26,79 persen dibandingkan 2021 sebesar Rp106 triliun.

“Kalau kita bandingkan pada tahun anggaran 2021 dengan pagu anggaran 2022, memang terjadi penurunan kurang lebih 26,79 persen. Semula adalah Rp106 triliun kemudian pagu anggaran tahun 2022 Rp78,2 triliun,” kata Risma.

Lebih lanjut Risma menjelaskan, rincian pagu anggaran 2022 untuk masing-masing satuan kerja yaitu Sekretariat Jenderal lebih dari Rp386 miliar, Inspektorat Jenderal Rp36 miliar lebih, Direktorat Pemberdayaan Sosial Rp413 miliar lebih, Direktorat Rehabilitasi Sosial Rp1,09 triliun lebih, Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp30,6 triliun lebih, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Rp45,4 triliun lebih dan Badiklit Pensos sebesar Rp305 miliar lebih.

Dari pagu anggaran tersebut, sebesar Rp76,9 triliun lebih untuk program prioritas nasional dan Rp1,2 triliun lebih untuk program nonprioritas nasional.

Dirincikan, untuk PKH sebesar Rp28,7 triliun lebih dengan target 10 juta KPM dan Rp45,1 triliun lebih untuk Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM.

Anggota Komisi VIII yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual dalam rapat tersebut menyayangkan penurunan pagu anggaran 2022.

“Saya lihat anggaran turunnya luar biasa tahun kemarin dengan tahun ini, namun mestinya nanti ada diposkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Muhammad Ali Ridho dari Fraksi Partai Golkar.

Begitu pula dengan MF Nurhuda Yusro dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyayangkan penurunan anggaran Kemensos di saat pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan.

“Kami menyesal dengan keputusan ini. Kemensos ini menjadi koor untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Nurhuda.

Namun semuanya menyatakan paham dengan usulan pagu anggaran 2022 dari Kemensos bahkan mendukung adanya anggaran tambahan terutama untuk penanganan anak yatim.

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto tersebut mereka juga meminta Kemensos untuk menindaklanjuti pandangan dan pendapat Komisi VIII antara lain mendukung pengalihan dan dekonsentrasi dinas sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi Tahun 2022 untuk mendukung program prioritas .

Selain itu juga meningkatkan program tahun 2022 untuk diarahkan pada pemberdayaan sosial dampak COVID-19 guna mempercepat kemandirian sosial ekonomi masyarakat dan penyaluran program rumah tidak layak huni harus dipadukan dengan program pemberdayaan sosial lainnya.

JAKARTA- Menteri Sosial Tri Rismaharini mengapresiasi dan menyambut baik langkah Polres Malang mengungkap korupsi dana bantuan sosial (bansos). Hari ini, Polres Malang mengumumkan kasus korupsi dana Program Keluarga Harapan (PKH) oleh seorang pendamping.

“Saya mengapresiasi langkah Polres Malang yang telah mengungkap kasus ini. Kemensos akan terus bekerja sama dengan penegak hukum untuk menindak pelanggaran dan penyalahgunaan dana bantuan seperti ini, ” kata Mensos (08/08).

Langkah tegas ini juga merupakan pesan kepada semua pihak untuk tidak main-main. “Jangan main-main dengan tugas dan amanat yang sudah diberikan. Bantuan itu diberikan untuk masyarakat miskin yang beban hidupnya berat, apalagi di masa pandemi. Jangan lagi dikurangi dengan cara melanggar hukum,” katanya.

Mensos menyatakan tidak ada alasan bagi pendamping mengurangi hak penerima bantuan. “Pendamping kan sudah mendapatkan honor. Jadi tidak ada alasan apapun memotong bantuan untuk orang tidak mampu,” kata Mensos.

Mensos terus mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk tidak ragu bertindak. “Aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjalankan tugasnya. Kalau memang ada bukti yang kuat, jangan segan untuk bertindak supaya ada efek jera, ” kata Mensos.

Sebelumnya, pengungkapan kasus juga sudah dilakukan Kejaksaan Negeri Tangerang (Kejari) terhadap pendamping PKH. Kejari Tangerang telah menetapkan 2 orang pendamping PKH menjadi tersangka.

Dalam jumpa pers hari ini, Polres Malang menetapkan seorang perempuan pendamping PKH bernisial PT (28) sebagai tersangka kasus korupsi dana bansos. Warga Perum Joyogrand, Lowokwaru, Kota Malang ini, melakukan tindak pidana dengan modus tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) pada sekitar 37 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kabupaten Malang.

Rinciannya yakni, 16 KPM tidak pernah diberikan KKS. Serta, 17 KKS tetap aktif padahal KPM tidak ada di tempat atau meninggal dunia. Sementara 4 KKS, bantuannya dicairkan, tapi dana hanya diberikan sebagian kepada KPM.

Dalam jumpa pers, Kapolres Malang AKBP Bagoes Wibisono menyatakan, seluruh dana bansos yang dikuasai tersangka, sebagian besar dibelanjakan untuk kepentingan sendiri.

“Dana bansos dipakai sendiri oleh tersangka untuk membeli laptop, televisi, mesin printer, lemari es, kompor dan dispenser. Sebagian lagi untuk membantu biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit,” kata Bagoes. Total sebanyak 37 KPM PKH menjadi korban.

Dalam pengakuannya kepada penyidik, aksi kejahatan diperkirakan berlangsung mulai tahun anggaran 2017 hingga tahun 2020. Tersangka menjabat sebagai pendamping sosial PKH Kabupaten Malang sejak tanggal 12 September 2016 sampai 10 Mei 2021. Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp450 juta.

Pelaku disangka melanggar peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomer 02/3/KP/.05.03/10/2020 tentang Kode Etik SDM PKH. Pelaku juga dijerat pasal 2 ayat 1 sub pasal 3 sub pasal 8 UU nomer 20 tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman hukumannya pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Polres Malang gelar pressconpers pengungkapan kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Mapolres Malang, Jawa Timur

MAKASSAR – Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjenguk korban bom diri di Makassar, Selasa (20/4).

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman menjelaskan Menteri Sosial mengawali kunjungannya ke Rumah Sakit Bhayangkara kemudian ke Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Wirajaya serta meninjau Gudang Logistik Kemensos di Biringkanaya. “Di Rumah Sakit Bhayangkara Ibu Menteri melihat langsung kondisi korban bom yang terjadi di Gereja Katedral Makassar,” ujarnya.

Dilansir dari jawapos.com, Tri Rismaharini bersama rombongan juga meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar, kemudian bersilaturahmi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar.

Sementara itu Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan kondisi tiga pasien korban bom relatif membaik namun masih membutuhkan perawatan lanjutan berupa hypno terapi dan juga trauma terapi. “Tadi saya sudah sampaikan ke Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk memberikan hypno terapi dan trauma terapi kepada korban,” ujarnya.

Risma menambahkan pihaknya juga memberikan santunan kepada para korban dan beberapa di antaranya juga sudah akan pulang karena kondisi kesehatannya yang sudah membaik.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin mengumumkan menteri baru yang akan menjadi anggota Kabinet Indonesia Maju. Jokowi mengumumkan nama lama dan baru untuk enam posisi di kementerian.

Presiden Jokowi memperkenalkan satu per satu, dimulai dengan nama Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang mengambil alih jabatan Menteri Sosial (Mensos), yang ditinggalkan Juliari Batubara karena terlibat kasus korupsi di KPK.

“Pertama, saya perkenalkan Tri Rismamaharini. Beliau adalah Wali Kota Surabaya, saat ini Bu Risma akan kita berikan tanggung jawab untuk menjadi Menteri Sosial (Mensos),” ujarnya dalam keterangan pers Presiden RI di Istana Merdeka secara virtual, Selasa (22/12/2020).

Kedua, ia memperkenalkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama Kusubandio. Selain itu, Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri BUMN diberi tanggung jawab untuk memimpin Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sebagai Menteri Agama (Kemenag), Jokowi menunjuk wajah baru Yaqut Cholil Qoumas menggantikan Fachrul Razi. Sedangkan Sakti Wahyu Trenggono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) diberikan tanggung jawab baru sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Jokowi menggantikan Edhy Prabow yang mengundurkan diri karena kasus korupsi.

Terakhir, Jokowi mengangkat Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto. “Sekarang beliau akan kita beri memimpin Kementerian Perdagangan,” tutup Jokowi. (red)