Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pemerintah berupaya memastikan warga Rempang tidak hanya berpindah ke lokasi baru, tetapi juga memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan.

“Prinsipnya, masyarakat tidak hanya sekadar pindah ke tempat baru, tetapi juga harus memiliki pekerjaan yang terus menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan mereka,” ujar Menteri Iftitah kepada media usai menghadiri acara Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Batam, Senin (16/2/2026).

Dalam mendukung pengembangan kawasan Rempang, Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam serta melaporkan perkembangan secara berkala kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

Menurut Mentrans, kondisi Rempang dalam satu tahun terakhir semakin kondusif. Situasi yang lebih damai dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan kawasan sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Alhamdulillah, selama satu tahun terakhir situasinya semakin damai dan kondusif. Ini penting untuk menghadirkan iklim investasi yang nyaman bagi semua pihak. Hal ini yang akan terus kami bangun,” kata Menteri Iftitah.

Sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, Kementerian Transmigrasi juga telah menyerahkan 16 unit kapal nelayan kepada warga. Bantuan tersebut ditujukan agar masyarakat pesisir tetap memiliki mata pencaharian setelah proses penataan kawasan dilakukan.

“Sebanyak 16 kapal nelayan sudah kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, ini menjadi sarana bagi mereka untuk tetap bekerja dan meningkatkan pendapatan,” jelas Mentrans.

Pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, tetapi juga menjadi contoh penataan kawasan transmigrasi yang mengedepankan dialog, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat setempat.

Berikan Bantuan 16 Unit Kapal Perikanan 

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah memberikan bantuan 16 unit kapal perikanan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) kepada warga transmigran yang berprofesi sebagai nelayan Kawasan Transmigrasi Tanjung Banon, Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau.

Setiap kelompok nelayan menerima satu kapal lengkap dengan perangkat pendukung penangkapan ikan.

“Para nelayan ini sangat senang karena ada bantuan. Kita berharap dengan adanya bantuan kapal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka karena nanti InsyaAllah hasil tangkapannya akan bisa bertambah banyak sehingga dapat menghidupi keluarga,” imbuh Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di saat menyerahkan bantuan kapal, Desember 2025 silam.

Selain memberikan tambahan kapal, Kementrans bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta BP Batam juga menggelar pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para nelayan kawasan transmigrasi Tanjung Banon. Pelatihan itu mencakup teknik memaksimalkan penangkapan hingga pengolahan ikan agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

AHY menjelaskan Batam memiliki peran strategis sebagai salah satu pintu gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Pembangunan Batam perlu terus dikawal agar sektor industri, bisnis, dan pariwisata semakin berkembang sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Saat ditemui di kawasan Nagoya, Menko AHY kembali menegaskan Batam merupakan miniatur Indonesia yang menunjukkan kekuatan keberagaman hidup berdampingan dalam harmoni.

“Saya rasa ini menunjukkan Batam menjadi salah satu miniatur Indonesia, pusat keberagaman yang dirayakan secara toleran dalam harmoni yang indah. Ini kekuatan bangsa kita dan mudah-mudahan Indonesia terus rukun serta fokus pada transformasi ekonomi menuju Indonesia yang semakin maju,” ungkap Menko AHY.

Ia juga mengapresiasi suasana perayaan Imlek yang meriah, menampilkan perpaduan seni budaya dari berbagai daerah dan memperlihatkan karakter Batam yang inklusif.

“Perpaduan seni budaya bukan hanya khas Tionghoa, tetapi juga ada Melayu, Jawa, Minang, dan lainnya. Inilah racikan yang hanya dimiliki Indonesia,” tambahnya.

Menko AHY menegaskan pentingnya penguatan industri Batam sebagai kawasan khusus dengan skema Free Trade Zone (FTZ), sekaligus mendorong hilirisasi dan penguatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja.

“Industrinya harus terus diperkuat. Hilirisasi menjadi bagian penting, kita tidak bisa hanya mengekspor sumber daya alam, tetapi harus memiliki nilai tambah. Industri yang semakin maju juga perlu menggunakan teknologi terkini sekaligus menyerap tenaga kerja kita,” jelasnya.

“Industrinya harus terus diperkuat. Hilirisasi menjadi bagian penting, kita tidak bisa hanya mengekspor sumber daya alam, tetapi harus memiliki nilai tambah. Industri yang semakin maju juga perlu menggunakan teknologi terkini sekaligus menyerap tenaga kerja kita,” jelasnya.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung penguatan sumber daya manusia, termasuk peningkatan keterampilan generasi muda yang produktif.

Menko AHY menyampaikan rasa bahagia dapat merayakan Imlek bersama masyarakat Tionghoa di Batam.

Ia menilai perayaan Imlek di berbagai daerah menjadi wujud nyata persatuan Indonesia yang hidup dalam semangat toleransi.

“Kami tentunya terus bersuka cita karena ini merupakan sebuah ekspresi yang begitu hangat. Imlek kini dirayakan di seluruh Indonesia karena kita satu kesatuan. Semangat malam hari ini menunjukkan kita bisa rukun, bersatu dalam harmoni dan toleransi walaupun Indonesia adalah negara yang sangat besar, majemuk, dan beragam,” ujar Menko AHY.

Menko AHY menegaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, melainkan telah membumi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Batam yang dikenal sebagai kota multikultural dan terus berkembang.

“Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar jargon, melainkan benar-benar membumi, terutama di Batam yang terkenal sebagai kota damai, multikultural, dan terus menghadirkan kemajuan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko AHY juga menyampaikan harapan agar Tahun Baru Imlek 2577, Tahun Kuda Api, menjadi momentum menghadirkan energi dan keberanian untuk melanjutkan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan infrastruktur.

“Mudah-mudahan di Tahun Kuda Api kita semua memiliki energi kuat, keberanian, dan semangat tinggi yang menyala untuk melanjutkan pembangunan bangsa, termasuk pembangunan infrastruktur,” kata Menko AHY.

Mendukung Pengembangan Wilayah 

Sementara itu, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan dukungan koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus dilakukan untuk mendukung pengembangan wilayah serta menjaga situasi kondusif bagi investasi.

“Kami secara rutin melaporkan perkembangan kepada beliau dan bekerja sama mendukung BP Batam serta Pemerintah Kota Batam. Selama satu tahun terakhir situasinya semakin damai dan kondusif sehingga menghadirkan iklim investasi yang nyaman. Ini akan terus kami bangun,” ujar Menteri Iftitah.

Ia juga menyampaikan pemerintah telah menyalurkan 16 kapal nelayan agar relokasi masyarakat tetap disertai penguatan mata pencaharian.

“Saat ini ada 16 kapal nelayan yang sudah kami berikan kepada masyarakat. Harapannya, mereka tidak hanya pindah ke tempat baru, tetapi juga memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk kesejahteraan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta unsur Forkopimda Kepulauan Riau. Menko AHY didampingi Staf Khusus Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah milik masyarakat transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten kota Baru, Kalimantan Selatan.

Untuk menyelesaikan kasus tersebut, Menteri Nusron juga sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah, beserta Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno.

“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertifikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran. Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat. Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertifikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

“Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi,” tegas Menteri Nusron.

Dalam mediasi yang akan dilakukan ke depannya, Menteri Nusron meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan maupun masyarakat.

“Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini,” ujar Menteri Nusron.

Respon Cepat ATR/BPN

Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan yang dialami para transmigran tersebut. Ia menyatakan, akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat,” tutur Menteri Transmigrasi.

Meninjau Sertifikat Hak Pakai 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Kementerian ESDM, Tri Winarno menyatakan bahwa hingga permasalahan tuntas, pihaknya akan meninjau Sertifikat Hak Pakai yang telah terbit untuk PT SSC di area tersebut dan membekukan IUP perusahaan.

“Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertipikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear,” pungkas Tri Winarno.

Menko AHY menekankan pembangunan transmigrasi tidak terpisahkan dari penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama pembangunan wilayah.

Lanjut Menko AHY mengatakan negara memikul tanggung jawab memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar Menko AHY dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabru (7/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menko AHY menjelaskan Kementerian Transmigrasi saat ini mengawal dua agenda besar, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi.

“Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan eksisting melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi dengan industri, investor, teknologi, dan off-taker,” tambah Menko AHY.

“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” tegas Menko AHY.

Menko AHY menambahkan pembangunan transmigrasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia. Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat dan harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” pungkas Menko AHY.

Pertumbuhan Ekonomi 

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara, menegaskan pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus bersifat pro-rakyat dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi perlu dibarengi peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat menjadi pelaku utama pembangunan.

“Yang ditekankan adalah pertumbuhan ekonomi pro-rakyat, yaitu pertumbuhan yang membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas, vokasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci agar masyarakat setempat dapat terserap oleh investasi yang masuk ke kawasan transmigrasi,” ujar Mentrans.

Mentrans juga menegaskan pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi harus dimulai dari penguatan sumber daya manusia agar negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru.

“Di kawasan ini harus lebih dulu hadir SDM unggul yang mendampingi dan membersamai masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan dan negara benar-benar hadir dalam setiap ekosistem ekonomi baru di Indonesia,” tegasnya.

Town Hall Meeting Transformasi Transmigrasi 2026 menjadi ruang strategis untuk menyerap masukan lintas sektor sekaligus memperkuat orkestrasi kebijakan antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk perguruan tinggi.

“Pemerintah berharap transformasi transmigrasi mampu melahirkan kawasan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan Indonesia ke depan,” tandas dia.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Mentrans Iftitah dalam kegiatan Town Hall Meeting Program Kementerian Transmigrasi di Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026)).

Di tahun 2025 ini, lanjut Mentrans Iftitah, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan.

“Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan,” ujar Mentrans Iftitah

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

“Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto ‘Tuntas Lahan, Tuntas Harapan’, kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun,” kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Kementrans Berterima Kasih kepada ATR/BPN

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Mentrans Iftitah menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

“Negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu,” tandas Mentrans Iftitah.

Pernyataan tersebut disampaikan Mentrans Iftitah dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Transmigrasi, Selasa (3/2).

“Khusus di Provinsi Jambi, pelepasan kawasan hutan mencakup 621 bidang tanah seluas 537,01 hektare yang tersebar di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. Langkah ini menjadi jawaban atas penantian panjang masyarakat transmigran Jambi terhadap kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati dan kelola selama bertahun-tahun,” kata Mentrans.

Hingga saat ini, sesuai arahan Presiden Prabowo terkait sinergi lintas kementerian sebanyak 19 lokasi transmigrasi telah disepakati bersama Kementerian Kehutanan untuk dilepaskan kawasan hutannya dan diusulkan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM). Total terdapat 4.356 bidang tanah dengan luas mencapai 6.466,52 hektare yang telah memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan.

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penyelesaian persoalan lahan transmigrasi di berbagai daerah melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, demi menghadirkan keadilan agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran di seluruh Indonesia.

Seperti diketahui, Sengketa lahan transmigrasi di Gambut Jaya SP4, Kabupaten Muaro Jambi, yang berlangsung selama 15 tahun, akhirnya mulai menemukan jalan keluar. Kementerian Transmigrasi dan Kementerian ATR/BPN bekerja bersama untuk mempercepat penyelesaiannya.

Mentrans Iftitah menjelaskan konflik lahan tersebut terjadi akibat tumpang tindih pada 2008 dan 2009, antara program redistribusi tanah dan transmigrasi swakarsa mandiri.

“Akibatnya, hingga kini warga tidak mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati,” tandas Mentrans Iftitah.

Apresiasi Komisi V DPR

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengapresiasi kinerja Kementerian Transmigrasi telah menuntaskan komitmennya kepada transmigran di Provinsi Jambi terkait kepastian status hak atas tanah.

Edi menilai, penyelesaian persoalan lahan transmigrasi yang tumpang tindih dengan kawasan hutan bukan perkara mudah karena melibatkan kewenangan lintas kementerian.

Namun, Kementerian Transmigrasi dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan dan konsistensi dalam mengawal proses tersebut hingga mencapai titik terang.

“Walaupun ini bukan murni kewenangan Kementerian Transmigrasi dan harus berhubungan dengan kementerian lain, terutama ATR/BPN dan kehutanan, kami hargai komitmen Pak Menteri. Ini sudah masuk tahap ‘hijau muda’, dan kita tunggu ‘hijau tua’-nya. Kalau ini selesai, ini bisa menjadi role model penyelesaian masalah transmigrasi di seluruh Indonesia,” ujar Edi Purwanto.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Beasiswa Patriot bukan proyek coba-coba, melainkan program prioritas yang disiapkan secara serius dengan melibatkan sinergi berbagai perguruan tinggi unggulan dalam negeri. Mentrans menilai Indonesia tidak perlu minder terhadap institusi luar negeri karena kualitas akademik nasional mampu menjawab tantangan pembangunan.

“Produk lokal tidak kalah. Justru Beasiswa Patriot ini ingin menunjukkan perguruan tinggi kita mampu berkontribusi langsung untuk masyarakat,” ujar Mentrans Iftitah dalam keterangan resminya di Papua, Kamis (29/01/2026)

Dia menekankan pendidikan dalam Beasiswa Patriot tidak berhenti pada capaian akademik semata.

“Pengetahuan harus menjadi alat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun keadilan ekonomi. Sehingga dengan pendekatan tersebut, para penerima Beasiswa Patriot diharapkan hadir sebagai solusi nyata di kawasan transmigrasi,” ucap dia.

Berikut daftar program studi Beasiswa Patriot 2026 di 3 Kawasan Transmigrasi:

1. Kampus Patriot Barelang, Batam, Kepulauan Riau (Kuota 280 Mahasiswa)

Terdapat 14 program studi yang ditawarkan di Barelang dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITS: Teknik Kelautan; Teknik Perkapalan, Teknik Sipil; dan Teknik Fisika (Rekayasa Energi Terbarukan)

ITB: Logistik; dan Perencanaan Kepariwisataan

IPB: Manajemen Sumber Daya Perairan (Teknologi Hasil Perairan)

UI: Ilmu Kelautan; dan Industri Kreatif

UNDIP: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik dan Manajemen Industri

UNPAD: Perikanan; dan Konservasi Laut

UGM: Agronomi

2. Kampus Patriot Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Kuota 240 Mahasiswa)

Terdapat 12 program studi yang ditawarkan di Kalukku dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITB: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); Teknik Geodesi dan Geomatika; Teknik Kimia; dan Rekayasa Pertambangan

ITS: Teknik Material dan Metalurgi; dan Sistem Informasi

IPB: Agronomi dan Hortikultura

UI: Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan

UNDIP: Teknik Lingkungan; dan Peternakan

UNPAD: Teknologi Agroindustri

UGM: Manajemen Agribisnis

3. Kampus Patriot Salor, Merauke, Papua Selatan (Kuota 580 Mahasiswa)

Terdapat 29 program studi yang ditawarkan di Salor dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

IPB: Teknologi Pascapanen; Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Manajemen Pembangunan Daerah; Ilmu Tanah; Ilmu Nutrisi dan Pakan; Bioteknologi; Ilmu Ekonomi Pertanian; dan Ilmu Gizi

ITB: Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS); Teknik Geologi; Teknik Mesin (Pertanian); dan Sistem dan Teknologi Informasi

ITS: Teknik Lingkungan; Teknik Geomatika; Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik Elektro

UI: Teknik Sipil Peminatan Manajemen Infrastruktur; Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan Ilmu Kesehatan Masyarakat

UNDIP: Energi; dan Manajemen Sumber Daya Perairan

UNPAD: Antropologi; Ilmu Peternakan; Pariwisata Berkelanjutan; dan Ilmu Hukum (Agraria)

UGM: Agronomi; Ilmu Perikanan; Teknologi Industri Pertanian; dan Teknologi Hasil Perkebunan

Beasiswa Patriot 2026

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Bondan Djati Utami menegaskan Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan.

“Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan,” tambah dia.

“Beasiswa Patriot tidak hanya kami posisikan sebagai program pendidikan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia untuk kawasan transmigrasi. Para awardee kami siapkan agar mampu hadir langsung di lapangan, memahami persoalan masyarakat dilapangan, dan menghasilkan solusi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berkelanjutan,” ujar Bondan Djati Utami.

Pelaksanaan beasiswa di tiga kawasan transmigrasi tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan kawasan yang matang.

“Setiap kawasan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda karena itu, penempatan program studi, skema pembelajaran, hingga tugas akhir dirancang secara spesifik agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi,” kata Bondan.

Melalui Beasiswa Patriot 2026, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang pembelajaran, laboratorium pembangunan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga transfer pengetahuan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

Penyerahan ini menjadi bagian dari program Transmigrasi Tuntas (TransTuntas) yang menargetkan penyelesaian kepastian hak atas tanah bagi para transmigran yang telah tinggal 13–16 tahun tanpa sertifikat.

Sejauh ini, dari target 13.000 SHM, lebih dari 8.000 telah diserahkan. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut percepatan pembagian Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan komitmen pemerintah di bawah Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan lahan yang selama ini berlarut.

“Mereka seharusnya sudah mendapatkan SHM sejak pertama ditempatkan 13-16 tahun lalu. Tapi persoalan itu berlarut-larut. Alhamdulillah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, satu demi satu kita tuntaskan, terutama terkait kepastian hak atas tanah,” kata Menteri Iftitah dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (21/11).

Wakil Bupati Muna La Ode Asrafil turut menegaskan pentingnya kepastian lahan dan dukungan pembangunan bagi keberlanjutan kehidupan para transmigran.

“Mereka (warga transmigran) menunggu 13 tahun baru bisa menerima sertifikat, termasuk di daerah Matombura mereka menunggu kurang lebih 16 tahun. Karena tadi juga terlalu banyak masalah-masalah. Sehingga Alhamdulillah di kepemimpinan bapak selaku Menteri Transmigrasi, hari ini semua masalah-masalah yang ada di wilayah transmigrasi itu bisa terselesaikan dengan baik,” ucapnya saat sambutan.

Mentrans menjelaskan perlunya “kontrak ulang” antara pemerintah dan transmigran, yakni dokumen legal yang memuat hak dan kewajiban, termasuk rincian luas lahan yang berbeda-beda di tiap kawasan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik dan memastikan kejelasan ketika terjadi tumpang tindih lahan atau perubahan tata ruang.

“Saya cek, ternyata dulu banyak yang tidak punya dokumen penempatan. Di masa Presiden Prabowo, semuanya harus tertulis. Hak dan kewajibannya apa, luas lahannya berapa. Ada yang dapat 2 hektar, ada 1 hektar, bahkan ada yang hanya lahan rumah. Itu harus jelas,” jelasnya.

Menteri Iftitah juga memastikan legalitas SHM yang dibagikan. “Sertifikat itu turun dari ATR/BPN. Kalau sudah keluar, statusnya clean and clear,” pungkas Menteri Iftitah.

Dengan penyerahan 402 SHM di Kabupaten Muna dan Muna Barat ini, Kementerian Transmigrasi menegaskan kembali komitmennya untuk menyelesaikan seluruh persoalan pertanahan yang masih menyisakan ketidakpastian bagi para transmigran. Program Transmigrasi Tuntas (TransTuntas) terus diakselerasi agar seluruh transmigran di berbagai daerah mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati.

Kementerian Transmigrasi juga memastikan bahwa proses verifikasi, penataan ulang dokumen, hingga penerbitan SHM akan terus dilakukan secara transparan dan terukur bersama Kementerian ATR/BPN serta pemerintah daerah.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memberi kepastian hak, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan para transmigran melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi.

Menurut dia dengan selesainya penyerahan SHM tahap ini, pemerintah berharap para transmigran dapat hidup lebih tenang, memiliki pijakan hukum yang kuat, serta mampu mengembangkan wilayah transmigrasi sebagai sentra ekonomi baru di Sulawesi Tenggara.

“Kementerian Transmigrasi menargetkan seluruh SHM yang tersisa dapat dituntaskan secara bertahap dalam waktu dekat, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan kepastian dan keadilan bagi seluruh warga transmigran,” tandas dia.