Wamentrans Viva Yoga sepakat ada MoU Kementrans dan APDESI Merah Putih. Dengan menjalin kerjasama yang demikian maka organisasi di bawah pimpinan Anwar Sadat tersebut menjadi mitra resmi Kementrans.

Viva Yoga mengatakan untuk mendukung keinginan itu maka perlu dilakukan pemberdayaan aparatur desa di kawasan transmigrasi. APDESI Merah-Putih ingin kerja sama lintas sektor.

“Kementerian ini mendukung keberadaan APDESI Merah Putih untuk berkolaborasi dan bersinergi. Transmigrasi sudah dilakukan pada masa Presiden Sukarno hingga Presiden Prabowo, program ini telah melahirkan 1567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten, dan 3 provinsi,” ujar Viva Yoga dalam keterangan siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu.

Viva Yoga mengungkapkan dengan lahirnya desa di kawasan transmigrasi,  maka perlu sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk APDESI Merah Putih.

“Kementrans di kawasan transmigarsi juga telah bermitra dengan PATRI (Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia). “Pasti ada anggota PATRI yang menjadi anggota atau pengurus APDESI Merah Putih”, ujar mantan Anggota Komisi IV DPR dua periode itu.

Lanjut Viva Yoga mengatakan bahwa desa di kawasan transmigrasi memiliki banyak tipologi dan keragaman.

“Ada yang sudah menjadi desa mandiri, maju, berkembang, dan perlu pembinaan. Untuk itu pentingnya APDESI Merah-Putih berkontribusi untuk pemberdayaan pada pengembangan kelembagaan ekonomi, produk-produk unggulan, pemberdayaan sumber daya manusia, termasuk pengembangan infrastruktur guna menunjang kualitas pengembangan kawasan transmigrasi,” ujar Wamentrans Viva Yoga.

Ditegaskan, Viva Yoga, seluruh program transmigrasi adalah turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Diantara Asta Cita itu adalah, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”, ujarnya.

Perlu Advokasi

Dikesempatan yang sama Ketua Umum APDESI Merah Putih Anwar Sadat mengatakan pihaknya ingin desa di kawasan transmigrasi perlu advokasi dan dorongan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada.

“Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementrans. Tidak hanya itu, pihaknya juga ingin ada program kerjasama dengan tema Desa Sejahtera Merah Putih yang Kuat pada Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya,” tambahnya.

“Itu sudah masuk visi-misi Beliau (Presiden) dan termasuk salah satu program strategis Quick Win Beliau,” jelasnya saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Kopdeskel Merah Putih yang berlangsung secara virtual dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (31/10/2025).

Untuk mempercepat proses tersebut, Mendagri menekankan pentingnya dukungan dan langkah konkret dari para kepala daerah. Ia meminta para gubernur, bupati, dan wali kota menjadikan pendataan lahan ini sebagai prioritas daerah. Langkah tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan jajaran dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Koperasi, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Ia meminta Pemda aktif memberikan arahan kepada kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan lahan pemerintah. “Tolong diberikan arahan, baik rekan-rekan gubernur, terutama bupati dan wali kota, karena bupati dan wali kota adalah pejabat pembina kepegawaian kepala desa dan perangkatnya,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan agar Pemda memperhatikan empat kriteria utama lahan yang layak digunakan untuk pembangunan Kopdeskel Merah Putih. Kriteria tersebut mencakup status hukum lahan yang jelas; luas minimal 1.000 meter persegi; lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat; serta kondisi tanah siap dibangun dan tidak berada di wilayah rawan bencana.

Ia menjelaskan, Kemendagri telah membentuk Satgas percepatan pendataan lahan Kopdeskel Merah Putih. Satgas tersebut terdiri dari empat tim dengan pembagian tugas yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Satgas ini akan bekerja secara paralel dengan pihak terkait lainnya, termasuk TNI.

“Nanti kita akan melakukan evulasi seminggu sekali. Seminggu sekali, khusus kita membacakan nanti daerah-daerah mana saja yang sudah ada progres, mana yang tidak,” jelasnya.

Mendagri optimistis sinergi antara pemerintah pusat, TNI, Pemda, termasuk pemerintah desa akan mempercepat pendataan lahan pemerintah untuk Kopdeskel Merah Putih. Ia menekankan pentingnya keberadaan Kopdeskel Merah Putih bagi penguatan pembangunan daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi.

“Mohon dengan segala hormat, rekan-rekan kepala daerah, kita bergerak. Tapi ya enggak semua datang dengan seketika, semua harus melalui proses,” jelasnya.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Satgas itu akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda],” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan pada kesempatan pertama akan menggelar rapat teknis bersama Pemda untuk memastikan perkembangan di masing-masing wilayah. Ia juga menugaskan Satgas untuk secara rutin melaporkan capaian daerah kepada Mendagri.

Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

“[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas),” tandasnya.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 2 yang baru dicat menjadi merah putih saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jawa Timur, Kamis (19/8).

Bukan burung besi berwarna biru putih lagi yang terparkir di sana, melainkan berwarna merah putih. Seperti diketahui, pesawat kepresidenan memang telah dicat ulang dari yang sebelumnya berwarna biru putih menjadi merah putih.

“Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden dan rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB,” tulis keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Kamis (19/8).

Bey mengatakan, setibanya di Jatim, Jokowi bakal meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMPN 3 Mejayan, Kabupaten Madiun. Jokowi juga akan melakukan konferensi video dengan peserta vaksinasi serupa di sejumlah provinsi lain.

Kemudian, Jokowi dijadwalkan menuju Gang Kampung Pesilat, Kelurahan Krajan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dari rumah ke rumah bagi masyarakat.

Beranjak siang hari, Jokowi bakal memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Jawa Timur di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.

Jokowi juga dijadwalkan mengunjungi pabrik pengolahan porang milik PT Asia Prima Konjac. Pada kesempatan yang sama, Presiden akan melakukan peletakan batu pertama alias groundbreaking perluasan pabrik dan berdialog bersama para petani.

“Selesai rangkaian acara, Presiden dan rombongan akan kembali ke Jakarta pada sore harinya,” tutur Bey.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Jokowi turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, serta Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo.

Sebelumnya, cat ulang pesawat presiden dari biru ke merah sempat menjadi polemik. Proyek cat ulang yang menelan biaya sekitar Rp2,1 miliar di tengah pandemi virus corona (Covid-19) itu banyak menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pakar penerbangan Alvin Lie menilai kegiatan pengecatan ulang pesawat kepresidenan itu ibarat foya-foya di tengah kesulitan. Alvin menaksir biaya cat ulang pesawat setara B737-800 itu bisa menghabiskan biaya hingga US$150 ribu.

Pihak Istana belakangan mengklarifikasi bahwa pemerintah tidak hanya melakukan pengecatan ulang terhadap Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 atau Pesawat BBJ 2. Ada dua pesawat lain yang juga dicat ulang, salah satunya helikopter Super Puma.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, pengecatan pesawat-pesawat itu telah direncanakan sejak 2019. Pengecatan dilakukan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia pada 2020.

“Proses pengecatan sendiri merupakan pekerjaan satu paket dengan Heli Super Puma dan pesawat RJ,” kata Heru dalam keterangan tertulisnya.

Heru menyampaikan Helikopter Super Puma dan pesawat RJ sudah dicat terlebih dulu. Adapun Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 baru dicat tahun ini. Pengecatan pesawat itu menunggu jadwal perawata

JAKARTA- Aparat kepolisian melarang organisasi masyarakat (ormas) membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (17/8) kemarin.

Alasannya, pengibaran bendera tersebut dianggap dapat menimbulkan kerumunan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Guruh Arif Darmawan menegaskan bahwa pihaknya tak pernah melarang masyarakat ataupun ormas untuk mengibarkan bendera merah putih di hari Kemerdekaan, Selasa (17/8) kemarin.

Pernyataan itu menanggapi video viral di media sosial dengan narasi yang menyebut bahwa kepolisian melarang ormas untuk mengibarkan bendera merah putih di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

“Bukan kita melarang mereka mengibarkan bendera, salah,” kata Guruh saat dikonfirmasi oleh wartawan, Rabu (18/8).

Guruh menuturkan yang dilarang adalah soal kerumunan massa. Sebab, kegiatan pengibaran bendera tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan massa.

“Yang kita larang itu adalah berkerumun dan kita tidak ingin terjadi klaster baru, intinya seperti itu,” ucap Guruh.

Lebih lanjut, Guruh menjelaskan bahwa angka penularan Covid-19 di Jakarta saat ini sudah semakin menurun.

Meski demikian, lanjutnya, kerumunan apapun tetap dilarang agar jumlah kasus positif di ibu kota tak kembali meningkat.

“Ini yang kita tidak diinginkan, saat ini Jakarta penularannya kan sudah turun, jangan sampai nanti ada kumpul di situ akhirnya (jumlah kasus) naik lagi, repot lagi nanti, (makanya) kita antisipasi,” tutur Guruh.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah anggota kepolisian melakukan penjagaan di sekitar jembatan PIK.

Selain itu, juga terlihat sejumlah anggota ormas yang diduga akan melakukan aksi membentangkan atau mengibarkan bendera merah putih.

“Tidak boleh menggelar bendera merah putih, ya inilah bangsa kita saat ini jadi seperti kayak begini, disiapkan kepolisian dan Satpol PP,” kata seorang pria dalam video tersebut.