Menurutnya, tindakan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran etika sekaligus berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pernyataan itu disampaikan Meutya Hafid menanggapi adanya kasus perekaman seseorang tanpa persetujuan yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat.

Ia menilai kasus tersebut memiliki kemiripan dengan sejumlah peristiwa lain, seperti perekaman terhadap warga yang sedang berolahraga di jalan raya tanpa izin.

“Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman, misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan raya kemudian direkam tanpa izin,” kata Meutya, dikutip Rabu 5 Agustus 2026.

Ia menegaskan, pemerintah memandang persoalan tersebut sebagai pelanggaran yang harus ditangani secara serius.

Selain aspek hukum, tindakan merekam tanpa persetujuan juga dinilai bertentangan dengan norma etika dalam kehidupan bermasyarakat.

Meutya mengungkapkan, kasus tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga proses penegakan hukumnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum.

“Penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian. Dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika,” ujarnya.

Menurut Meutya, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak, harus menjadi perhatian utama.

Karena itu, praktik perekaman tanpa izin yang berpotensi merugikan korban harus dihentikan.

“Dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan, tetapi khususnya perempuan dan anak-anak, dari kegiatan perekaman tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius di bidang masing-masing,” tegasnya.

Selain mendukung proses hukum yang tengah berjalan, Kementerian Komunikasi dan Digital juga akan mengambil langkah internal.

Meutya mengatakan pihaknya akan meneruskan persoalan tersebut kepada unsur pengawasan di lingkungan Komdigi agar dilakukan langkah-langkah yang terukur dalam penyelesaiannya.

“Tentu di Komdigi juga kami akan teruskan kepada Wasdik untuk kemudian melakukan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan masalah ini,” pungkasnya. []

Media asal Qatar, Al Jazeera, melaporkan bahwa keputusan Indonesia diambil karena kekhawatiran serius terhadap potensi penyalahgunaan teknologi AI, khususnya dalam pembuatan konten pornografi palsu atau deepfake seksual tanpa persetujuan.

“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memblokir chatbot Grok milik Elon Musk karena risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan,” tulis Al Jazeera dalam laporannya.

Dalam pemberitaan tersebut, Al Jazeera mengutip pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, yang disampaikan pada Sabtu (10/1/2026). Meutya menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Ia menyebut tindakan tersebut bukan hanya merusak martabat korban, tetapi juga mengancam rasa aman warga negara di ruang digital.

“Atas dasar perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan masyarakat luas, pemerintah memutuskan untuk memblokir sementara akses ke Grok,” ujar Meutya dalam keterangannya.

Menurutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah teknologi digunakan secara tidak etis dan merugikan, terlebih jika berpotensi menimbulkan eksploitasi seksual berbasis digital.

Mantan Ketua Komisi I DPR itu merinci hingga Rabu (10/12), jumlah BTS yang terdampak menurun menjadi 2.637 unit dan puncaknya 3.380 unit pada 2 Desember. Lanjutan Meutya menambahkan sebanyak 743 BTS juga kembali beroperasi sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya dalam rilis dikutip di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Di Sumatera Utara, lanjut dia, sebanyak 9.292 dari 9.612 BTS telah beroperasi normal atau 96,67 persen, lalu di Sumatera Barat, 3.709 dari 3.739 BTS kembali aktif atau mencapai 99,20 persen.

Sementara di Aceh, dikatakan Meutya, pemulihan masih terhambat pasokan listrik. Sebanyak 1.127 dari 3.414 BTS atau 33,01 persen beroperasi normal, sementara 2.287 BTS lainnya belum dapat aktif karena listrik di sejumlah lokasi masih padam.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya lagi.

Sementara perbaikan infrastruktur menara BTS di Provinsi Aceh terus dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya pemulihan pasokan listrik oleh operator bekerja sama dengan PLN.Baca juga: Korban Meninggal Bencana Sumatra Capai 1.006 Orang

“Pemulihan jaringan di Aceh memang masih terkendala padamnya aliran listrik. Operator seluler, PLN, dan semua pihak terkait tengah bekerja keras saat ini untuk memastikan pasokan listrik kembali normal,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menambah dukungan teknis di wilayah terdampak berupa genset dan perangkat akses internet darurat.

“Fokus kami memastikan warga dapat berkomunikasi tanpa hambatan,” tegasnya.

Total sebanyak 18 titik akses Satria 1 telah beroperasi dan 88 perangkat Starlink telah didistribusikan ke berbagai titik di ketiga provinsi terdampak bencana banjir.

Salah satunya yakni pemerintah saat ini telah memblokir 10.000 rekening bank yang dicurigai terafiliasi dengan judi online.

“Pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Komdigi dan juga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan perbankan,” kata Meutya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Kamis (14/11).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyebut bahwa informasi terkait 10.000 rekening yang diduga terafiliasi dengan jaringan judi online itu diterimanya dari Kementerian Komdigi.

Lalu, pihaknya menghubungi bank-bank tempat rekening ini berada untuk melakukan blokir atau pembekuan dari transaksi itu. Bank juga diminta melakukan pendalaman secara serius.

“Sehingga pada akhirnya jumlah rekening yang diblokir lebih banyak daripada jumlah semula yang 10.000 itu,” sebut Mahendra.

Lebih lanjut, Meutya kembali menegaskan bahwa pihaknya di Kementerian Komdigi dan OJK akan terus memperkuat kerja sama agar semua rekening dapat terpantau dalam rangka pemberantasan judi online.

“Pengguna pun dapat terjerat dan terpantau rekeningnya dan kalau memang ini terpantau, mohon maaf, akan kita blok, kita akan tegas, Kemkomdigi akan mengirimkan data-data itu,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Ketua OJK, kata dia, sudah menyatakan kalau memang terdapat rekening yang sudah jelas aktivitas keuangan ilegal, maka rekening tersebut kemudian akan langsung diblok oleh perbankan melalui OJK.

“Jadi mungkin ini komitmen sekaligus literasi kami kepada masyarakat untuk tidak lagi, bagi yang sedang, pernah bermain-main dengan judi online,” pungkas Meutya.

Dimana mulanya Meutya Hafid berdalih bahwa dirinya sampai saat ini saja belum mengetahui secara pasti nama-nama yang terlibat.

“Nama-nama itu di kepolisian, kita nggak bisa membuka karena statusnya semuanya pemeriksaan mereka ada di kepolisian,” kata Meutya Hafid, dikutip Kamis 7 November 2024.

Kendati tidak mengetahui nama-nama pelaku judi online tersebut, namun kader Partai Golkar itu buru-buru ini mengklaim tidak ada keterlibatan pejabat eselon I dan II di instansinya.

“Setahu saya tidak. Namun demikian, yang mengetahui persis jabatan-jabatannya juga ada di kepolisian. Namun setahu saya tidak ada eselon I atau eselon II,” tegasnya.

Meutya menjanjikan bahwa tersangka yang terlibat dalam kasus judi online tersebut bisa saja bertambah seiring proses penyidikan lebih lanjut dari kepolisian.

“Namun dari yang sudah terverifikasi hingga saat ini masih 11. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan penonaktifan yang akan dilakukan bertambah,” ucapnya.

Meutya menyatakan hingga saat ini sebanyak 11 pegawai telah dinonaktifkan setelah terverifikasi terlibat dalam kasus tersebut.

Menurut Meutya, pihaknya belum bisa memastikan kapan dan sejauh mana kasus ini akan bergulir, namun siap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. []

Hal tersebut disampaikan Pratama Persadha dikutip dari siaran Kompas TV, Kamis 7 November 2024.

“Menurut saya nggak mungkin judi online itu bisa berjalan mulus, sampai ratusan triliun uang masyarakat kita yang diambil tanpa ada di belakangnya yang kalau Komdigi bilang, membina,” jelas Pratama.

“Ssudah jelas-jelas ini menimbulkan masyarakat susah, membuat penyakit masyarakat, orang yang baik jadi jahat,” tambahnya.

Menurut Pratama, seharusnya tidak susah bagi pemerintah untuk memberantas judi online hingga ke akar-akarnya.

“Saya berkali-kali berbicara juga, gampang banget kalau mau nyetop judi online ini. Secara teknologi nggak ada masalah, Komdigi ya sudah melakukan pemblokiran walaupun pemblokiran itu nggak akan menggantikan judi online, kenapa, karena yang diblokir itu selalu saya bilang ini hanya depannya aja nih, hanya pintu depannya saja,” kata Pratama.

“Core-nya, tempat main judinya ini itu nggak diblokir, nggak dimatikan gitu, saya nggak tahu kenapa nggak dimatikan, padahal ini lebih sedikit nih, cuma ada sekitar 5 nggak nyampe 10 server yang di judi online,” sambungnya.

Pratama mengaku sudah bertemu dengan Menteri Komdigi Meutya Hafid dan mendorong segera dilakukan pemblokiran terhadap tempat main judi.

“Kemarin sudah saya sampaikan kepada bu menteri bahwa ini harus segera diblokir karena nggak susah mengidentifikasi server ini,” ujarnya. []

Pada pertemuan itu, Meutya melaporkan penangkapan 11 pegawainya karena terlibat judi online.

Momen tersebut diunggah Meutya Hafid di akun Instagram resminya. Tampak Prabowo yang mengenakan kemeja warna putih menerima kedatangan Meutya Hafid. Keduanya lalu berbincang serius di salah satu meja di ruangan Istana. Meutya Hafid tampak membawa sejumlah berkas dalam pertemuan itu.

“Hari ini saya diterima Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan terakhir terkait penanganan judi daring,” demikian unggahan Meutya Hafid.

Meutya Hafid menuturkan, Prabowo memintanya untuk mendukung langkah-langkah Polri dalam memberantas praktik judi online. Presiden juga mendukung penuh langkah Meutya Hafid.

Hal itu ditegaskan Meutya Hafid merespons pejabat Kemenkomdigi yang ditangkap karena terindikasi terlibat judi online.

“Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)di lingkungan Kementerian Komdigi telah menandatangi pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online,” tegas Meutya, Jumat 1 November 2024.

“Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online,” ujarnya.

Meutya menegaskan, kementerian yang dipimpinnya berkomitmen mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas yang melanggar hukum dan merugikan Masyarakat, serta merusak nilai-nilai bangsa.

“Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” jelas dia.

Meutya menyampaikan mengapresiasi atas kerja Polri yang melakukan penangkapan dan tindakan hukum yang cepat.

Terlebih, sambung Meutya, Kemenkomdigi telah berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata komitmen menciptakan ruang digital yang bersih.

“Saya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum, apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” kata Meutya.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap seorang pejabat di Kementerian Komunikasi dan Digital atas dugaan praktik judi online.

“Terkait salah satu pegawai (pejabat) pada kementerian Komdigi masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. []

Meutya pun pamit dari rutinitasnya untuk beberapa hari ke depan.

Namun baginya, retreat kabinet yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto membawa kesan tersendiri.

Sebab, momen retreat ini bisa ia gunakan untuk refleksi diri dan menggali kreatifitas.

“Saya pamit dulu selama beberapa hari ke depan. Momen Retreat Kabinet Merah Putih ini rasanya pas sekali saya juga gunakan untuk refleksi diri,” kata Meutya Hafid di akunnya @meutya_hafid, dikutip Jumat 25 Oktober 2024.

“Menggali kreatifitas, berkoneksi dengan alam atau sesama peserta dalam rangka membangun kekompakan dan pembelajaran bersama untuk Indonesia,”sambungnya.

Metuya juga mengatakan, retreat kabinet menjadi momen yang cocok untuk mereka yang sudah lama ter-disconnect dari dunia karena terlalu banyak menghabiskan waktu secara online.

“Disconnect to reconnect, menyadarkan kita pentingnya sebagai manusia untuk menjaga keseimbangan dalam penggunaan teknologi,” kata Meutya. []