Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid mengatakan, aturan ini untuk pengguna nomor baru..

“Berlaku untuk registrasi nomor baru, bukan untuk pelanggan lama yang sudah aktif,”ujarnya dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Dia menambahkan, Verifikasi wajah akan dicocokkan dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Pemerintah menyebut tujuan utamanya untuk mengurangi:
penipuan digital, phishing, spam call, penyalahgunaan OTP, dan penggunaan identitas palsu untuk aktivasi nomor seluler.

Uji coba berlangsung sejak awal 2026 dan menurut Kemkomdigi telah digunakan pada sekitar 1,4 juta registrasi nomor baru selama masa percobaan.

“Operator yang disebut telah menyesuaikan sistemnya antara lain Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, dan XL Smart,”jelasnya.

Menurut informasi yang disampaikan pemerintah, pelanggan lama tidak diwajibkan registrasi ulang, dan kebijakan ini difokuskan pada pendaftaran SIM baru setelah 1 Juli 2026. []

Alasannya kata dia, pemberantasan judi online sudah diupayak baik oleh pemerintah.

Namun faktanya, setiap kali ada situs yang diblokir, ternyata muncul situas-situs judi online baru.

“Yang ditutup satu, tumbuh sepuluh atau tumbuh seratus,” jelas Meutya di Jakarta, Kamis 28 November 2024.

Sehingga upaya-upaya ekstra pun perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kerja-kerja pemberantasan situs judi online bisa dilakukan dengan sangat maksimal.

“Memang memerlukan tenaga luar biasa ya,” tegasnya.

Kata dia, sampai dengan saat ini, upaya persuasi dengan mengajak dialog para perusahaan raksasa digital seperti Google juga masih diupayakan.

Walaupun dikatakan Meutya, upaya diplomasi semacam itu agar mereka patuh pada aturan pemerintah untuk memblokir semua situs judi online cukup berat.

“Kita perlu bolak-balik berdiskusi dengan mereka untuk kemudian mencapai solusi bahwa mereka mau ikut narasi bangsa, bahwa kita sedang perang menghadapi judi online,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa pemberantasan judi online memang perlu kolaborasi aktif dari setiap stakeholders, tidak hanya dari pemerintah saja maupun lintas kementerian dalam lembaga, akan tetapi dengan semua elemen masyarakat sehingga potensi pasar judi online semakin menipis dan habis.

“Selama kompak, semuanya saya rasa insya Allah bisa ditangani,” pungkasnya. []