Eranasional.com – Praktik penjudian toto gelap alias togel di Kabupaten Mimika, Papua nyaris tak tersentuh pihak keamanan. Ironisnya, berbagai tokoh masyarakat setempat sering menyoroti persoalan itu namun hingga kini masih tetap eksis bahkan semakin menjamur.

Padahal praktek judi sudah jelas-jelas melanggar tindak pidana pasal 303.

Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika, Ignatius Adii kepada wartawan meminta agar AKBP I Gede Putra, SH, SIK yang baru menjabat Kapolres Mimika menindak secara tegas tanpa pandang bulu penyakit masyarakat tersebut.

“Barang ini (judi-red) harus ditutup. Pihak keamanan yang sekarang dipimpin bapak kapolres yang baru harus tutup semua. Jangan king saja yang ditutup tiap tahun tapi togel dan lain-lain tetap jalan,” kata Ignatius.

Ketua FKUB menilai, aktivitas penjudian termasuk Togel di Timika kini sangat meresahkan di tengah masyarakat. Hal ini karena banyaknya pos togel yang menjamur ditempati para pengecer.

“Judi di timika ini macam terlalu kuat. Padahal sudah banyak pos peduli keamanan atau pos PEKA di Timika tapi banyak pos-pos judi ini macam tidak ada yang lihat begitu,” sentil Ketua FKUB Mimika.

Dia menjelaskan, Pos Peduli Keamanan (PEKA) di berbagai lokasi yang dijaga aparat keamanan seharusnya juga merespon praktik perjudian tersebut. Namun hingga kini masih terkesan tutup mata.

“Pos PEKA itu kan sebetulnya jadi lumbung informasi dari masyarakat termasuk terkait judi ini, kalaupun belum ada informasi ya pihak berwajib sendiri yang merespon lebih baik,” pintanya.

Ketua FKUB menegaskan, Judi dapat mengakibatkan kelalaian umat beragama dalam menjalani ibadah. Selain itu dapat memicu perceraian hingga menambah angka kriminalitas.

Data yang dihimpun media eranasional.com, praktik penjudian berupa Togel, Sabung Ayam, Dadu hingga Judi Online bertahun-tahun marak di Kabupaten Mimika.

Dugaan kuat, para bandar yang mengoperasi permainan haram itu memiliki backingan yang sangat kuat dengan pembagian fee dari hasil pemasukan dengan kisaran miliaran rupiah.

Timika,Eranasional.com | Operasi keselamatan cartenz Tahun 2022 terhitung sejak tanggal 13 Juni 2022 hingga kini masih berlangsung. Kegiatan itu dijadwalkan hingga 26 Juni 2022 mendatang.

Berbagai dukungan pun mengalir baik dari kalangan masyarakat maupun pihak internal kepolisian itu sendiri. Sebab, kegiatan itu dianggap mampu meminimalisir pelanggar lalu lintas hingga menekan angka kematian di jalanan.

Terkini, dukungan mengalir dari jajaran Polsek Mimika Baru, Polres Mimika, Papua.

Kapolsek Mimika Baru, AKP Oscar Fajar Rahardian kepada wartawan mengatakan, pihaknya turut mensupport kegiatan yang digalang Satuam Lalulintas tersebut.

“Kami jajaran Polsek Miru mendukung penuh pelaksanaan tertib berlalulintas di kota Timika. Tentu itu sebagai upaya berlalulintas di mimika yang lebih baik kedepan,” kata AKP. Oscar di Mapolsek Miru Rabu (22/06/22).

Dirinya pun mengimbau kepada pengendara agar melalui operasi keselamatan cartenz 2022 ini lebih mengedepankan aturan berlalu lintas demi keselamatan diri.

Ditempat yang sama, Kapolsek juga membeberkan perkembangan penanganan kasus dalam sebulan terakhir.

“Untuk kasus yang menonjol sepanjang bulan Juni 2022 di kawasan Polsek Mimika Baru masih relatif kondusif,” beber AKP. Oscar.

Kendati demikian menurutnya, penyakit masyarakat yang ditangani Polsek Mimika Baru didominasi penenggak Minuman Keras (Miras).

“Sehingga tidak bosan-bosanya saya mengingatkan masyarakat untuk benar benar peduli terhadap diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Jangan minum miras lokal lagi, kesehatan dan keselamatan itu penting,” ujarnya.

Kepada Wartawan, AKP. Oscar mengapresiasi warga masyarakat Mimika Baru yang aktif dalam memberikan berbagai informasi terkait Kamtibmas hingga tindak lanjut.

“Kami mengapresiasi masyarakat dalam hal ini sangat aktif dalam memberikan informasi terkait kamtibmas kepada polisi dan ditindaklanjuti,” terangnya.

Pihak Polsek Mimika Baru menurut AKP. Oscar telah menyiapkan nomor kontak telfon kepada masyarakat. Nomor yang sudah dipampang di Mapolsek Miru itu khusus untuk merespon secara cepat terkait informasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.