Menurut Budi, ketersediaan Minyakita sangat bergantung pada volume ekspor crude palm oil (CPO). Dalam skema DMO, produsen diwajibkan memasok sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri sebagai syarat mendapatkan izin ekspor. Ketika volume ekspor menurun, kewajiban pasokan domestik pun ikut terbatas, sehingga distribusi Minyakita tidak selalu stabil.

“Nanti kita perbanyak yang second brand, jadi minyak pendamping Minyakita,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa sebelum program Minyakita diluncurkan, pangsa pasar minyak goreng merek alternatif atau second brand cukup besar, bahkan sempat mencapai sekitar 50 persen. Namun setelah Minyakita hadir dengan harga eceran tertinggi Rp15.700 per liter, konsumen cenderung beralih ke produk tersebut karena harganya lebih terjangkau. Dampaknya, produksi dan distribusi second brand menurun.

Kementerian Perdagangan kini mendorong produsen untuk kembali meningkatkan produksi minyak goreng alternatif agar pilihan di pasar semakin beragam. Pemerintah juga membuka opsi variasi ukuran kemasan, mulai dari 300 mililiter hingga 500 mililiter, agar masyarakat dapat membeli sesuai kebutuhan dan daya beli.

“Minyakita jumlahnya terbatas. Jadi jangan semua fokus ke Minyakita, tapi banyak pilihan minyak goreng lainnya dengan berbagai ukuran,” kata Budi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengunjungi sejumlah produsen di Bekasi dan Palembang untuk memastikan kesiapan produksi. Pemerintah ingin memastikan bahwa produk second brand tetap memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) serta memiliki distribusi yang merata hingga ke pasar tradisional.

Sejak program Minyakita diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan stabilisasi harga, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan minyak goreng bagi masyarakat. Namun dinamika ekspor-impor CPO dan fluktuasi harga global tetap memengaruhi ketersediaan di dalam negeri.

Budi menegaskan bahwa pemerintah tidak mengurangi komitmen terhadap Minyakita, tetapi ingin memastikan struktur pasar lebih sehat dan tidak terpusat pada satu merek saja. Ia juga menyebut bahwa peningkatan produksi second brand dapat membantu menjaga stabilitas harga secara keseluruhan.

Di sisi lain, pelaku industri menyambut baik dorongan pemerintah tersebut. Perwakilan asosiasi produsen minyak goreng menyatakan kesiapan meningkatkan kapasitas produksi selama kepastian pasokan bahan baku terjamin. Mereka juga menilai variasi ukuran kemasan akan membantu penetrasi pasar, terutama di segmen rumah tangga kecil dan pedagang mikro.

Pemerintah berencana terus memantau distribusi di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun praktik curang. Budi memastikan bahwa pengawasan akan diperketat, termasuk melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan pelanggaran.

Dengan strategi ini, Kemendag berharap tekanan terhadap Minyakita dapat berkurang, sementara konsumen memiliki lebih banyak opsi produk dengan harga yang kompetitif. Diversifikasi merek dan ukuran kemasan diharapkan menjadi solusi jangka menengah untuk menjaga stabilitas pasar minyak goreng nasional.

Ke depan, pemerintah juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan DMO agar keseimbangan antara kepentingan ekspor dan kebutuhan domestik tetap terjaga. Dalam konteks industri sawit yang menjadi salah satu penopang ekspor nasional, pengelolaan pasokan dalam negeri menjadi tantangan yang memerlukan koordinasi lintas kementerian dan pelaku usaha.

Dengan memperluas pilihan minyak goreng di pasar, pemerintah berharap konsumen tidak lagi terfokus pada satu merek, sehingga distribusi lebih merata dan potensi kelangkaan dapat diminimalkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.

“Ya bagaimana, masa enggak marah. Yang marah itu enggak hanya presiden, kita semua juga marah,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Dia membernarkan sudah ada tiga perusahaan yang dilaporkan ke polisi oleh pemerintah ihwal kecurangan takaran Minyakita.

Prabowo, lanjut dia, telah berpesan supaya tidak boleh ada lagi yang menari-nari di atas penderitaan rakyat imbas kejadian ini.

Ia meminta jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian banyak rakyat yang dikorbankan.

“Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum, karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter,” ujar Listyo di STIK, Jakarta Selatan, Senin (10/3/2025).

“Kemudian ada juga yang menggunakan label MinyaKita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” imbuh dia.

Adapun produk MinyaKita yang disunat ditemukan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (10/3/2025).

Produk yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya berisi 750 hingga 800 mililiter, tetapi tetap dijual dengan harga lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah.

“Ini bentuk kecurangan yang merugikan rakyat. Apalagi di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” kata Mentan, Sabtu, 8 Maret 2025.

Minyakita tersebut diproduksi oleh tiga perusahaan, yakni PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari.

Selain tak sesuai takaran, harga jualnya juga melampaui harga eceran tertinggi (HET). Di kemasan tertulis harga Rp 15.700 per liter, tetapi di lapangan minyak itu dijual Rp 18.000 per liter.

Mentan meminta Satgas Pangan dan Bareskrim Polri segera bertindak untuk menindaklanjuti temuan ini.

Ia menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus ditutup dan dicabut izinnya.

“Saya sudah koordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Kalau terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup. Tidak ada toleransi bagi mereka yang curang dan merugikan rakyat,” tegasnya.

Mentan juga mengingatkan para produsen dan distributor minyak goreng untuk tidak bermain-main dengan kebutuhan pokok masyarakat.

Pemerintah, katanya, akan terus melakukan sidak untuk memastikan produk pangan yang beredar di pasaran sesuai standar yang berlaku.

Dalam sidak ini, Mentan didampingi oleh Penyidik Madhya Pideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan kepolisian akan segera menyelidiki dan menindaklanjuti temuan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk lebih teliti saat membeli minyak goreng dan segera melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan. []

Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, yakni seharga Rp 15.700 per liter. Selain mahal, pasokannya sempat menipis apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

Budi mengatakan, hari ini dirinya akan melakukan rapat dengan pemangku kepentingan terkait MinyaKita, untuk menjamin ketersediaan pasokan tetap terus terjaga.

“Ya HET MinyaKita Rp 15.700 (per liter), jadi sekitar seminggu lalu harga nasional itu Rp 17.200 rata-rata ya, sekarang sudah Rp 17.000, artinya ada penurunan,” ujar dia dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

Dia menerangkan Kemendag telah melakukan beberapa langkah dalam rangka pengamanan pasar dalam negeri, seperti stabilisasi harga barang kebutuhan pokok. Salah satunya adalah minyak goreng rakyat.

Kemendag mencatat penyaluran minyak goreng rakyat sebesar 1,96 juta ton sepanjang tahun 2024, dengan rincian minyak kita 1,43 juta ton dan curah 532 ribu ton.

“Pengawasan terhadap pelaku usaha minyak goreng di 21 provinsi yang terdiri dari produsen, repacker, distributor, sub-distributor pengecer, dan ritel modern,” pungkas Budi.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) berjanji pendistribusian minyak goreng Minyakita dan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan.

“Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Zulhas, Senin (30/1/2023).

Selain itu, kata Zulhas, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian minyak goreng, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun retail modern.

Adapun HET minyak goreng Minyakita di tingkat konsumen sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram untuk minyak goreng curah. Sementara per 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran minyak goreng Rp14.700 per liter, naik 3,52 persen dari HET tersebut.

Sedangkan minyak goreng kemasan merek Minyakita sebesar Rp14.700 per liter, naik 5 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2022. Harga tersebut lebih tinggi dari HET yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram.

Hal tersebut merespons kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita selama sepekan terakhir, Kemendag pun telah memerintahkan produsen untuk menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450.000 ton per bulan. Penyaluran itu akan dilakukan selama tiga bulan, mulai Februari-April 2023.

Sebelumnya, Kemendag menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada Senin (30/1/2023) .

Zulhas menuturkan, penambahan suplai pasokan minyak sawit ke dalam negeri ini seiring dengan keputusan Kemendag untuk menaikan pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) untuk mengatasi kelangkaan Minyakita saat ini.

Artinya, terjadi peningkatan DMO sebesar 50 persen dari DMO bulanan yang sebelumnya dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan.

Menurut Zulhas, produsen minyak goreng telah berkomitmen mengikuti kebijakan ini. Para pelaku usaha nantinya harus melaporkan realisasi pada hari Jumat setiap minggunya dengan tembusan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Selain itu, pelaku usaha juga akan melakukan pembinaan kepada jaringan distribusi masing-masing agar HET diimplementasikan dengan baik.

Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga adanya akal-akalan produsen minyak sawit dalam mengatur pasokan Minyakita sehingga harganya naik dan sulit ditemukan di pasaran. Hal itu disampaikan oleh Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala saat memaparkan hasil investigasi awal KPPU, Senin (30/2023).

Seperti diketahui, Minyakita diluncurkan pada Juli 2022 oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk meredam kenaikan harga minyak goreng kala itu. Namun, produsen dan distribusinya dilakukan oleh perusahaan swasta yang selama ini memproduksi minyak goreng premium.

Dugaan ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur DMO. Aturan itu membuat pelaku usaha sawit harus memenuhi kuota pasokan dalam negeri dahulu untuk bisa melakukan ekspor.

Sehingga, KPPU akan mempelajari juga bagaimana dampak kebijakan DMO tersebut terhadap kelangkaan pasokan Minyakita saat ini.

“Akan kami diskusikan untuk bisa menyimpulkan apakah ini perilaku para pelaku usaha produsen yang mungkin menyimpang. Apakah DMO ini terlalu berkekuatan dalam industri minyak goreng,” tuturnya.