Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito, menyampaikan bahwa rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh pelaksana program memahami secara detail dan seragam substansi serta prosedur yang diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbaru. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan pelaksanaan MBG di lapangan dapat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

“Kami hanya mengingatkan beberapa poin yang memang harus kita jalankan bersama agar pelaksanaan MBG di lapangan bisa berjalan dengan baik. Kami ingin menekankan aspek pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan,” ujar Harjito.

Tim Tauwas

Penegasan tersebut disampaikan mengingat masih terdapat beberapa pelaksana program di lapangan yang cenderung menghindari kehadiran tim pemantauan dan pengawasan (tauwas).

Ia menegaskan bahwa kehadiran tim tauwas bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk melakukan pembinaan dan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

“Jika ada tim tauwas di lapangan, kami berharap Bapak/Ibu tidak menghindar. Tidak perlu khawatir terhadap sidak atau hal lainnya, karena yang kami lakukan justru untuk memperbaiki apabila masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan,” jelasnya.

Selain itu, Harjito juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang solid antara tiga komponen utama pelaksana Program MBG di lapangan, yakni KaSPPG, mitra, dan yayasan.

Menurutnya, keselarasan pemahaman dan sinergi antar-pelaksana menjadi kunci keberlanjutan program.

Terkait tindak lanjut pengawasan, ia menjelaskan bahwa SPPG yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan dikenakan sanksi administratif secara bertahap sesuai juknis terbaru.

“Apabila SPPG tidak melakukan perbaikan setelah BAP, maka akan diberikan Surat Peringatan (SP) 1. Dalam juknis terbaru diatur tiga tahap peringatan, yakni SP 1 selama tujuh hari, SP 2 selama tujuh hari, dan SP 3 berupa penghentian sementara,” tegasnya.

Melalui rapat konsolidasi ini, BGN kembali mengingatkan seluruh mitra dan yayasan untuk memahami serta mematuhi juknis Program MBG yang berlaku.

Kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan menjadi landasan utama dalam menjaga kualitas pelaksanaan program sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyampaikan proses analisis dan evaluasi terhadap seluruh calon pengajuan mitra tahap sebelumnya telah selesai dilakukan.

“Kami telah menyelesaikan proses analisis dan evaluasi terhadap calon mitra yang sudah mengajukan sebelumnya. Semua usulan SPPG yang tidak menunjukkan perkembangan sudah kami hapus dari sistem,” jelas Sony dalam siaran pers, Senin (3/11).

Sony menegaskan seleksi mitra dapur MBG akan dilakukan secara ketat untuk memastikan hanya pihak yang serius dan komitmen yang diterima. Selain itu, BGN juga tidak akan ragu menghapus SPPG yang tidak menunjukkan perkembangan dalam 45 hari.

“Kami berharap calon mitra yang mendaftar benar-benar memiliki komitmen membangun SPPG dan mendukung pelaksanaan Program MBG ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan calon mitra agar memilih lokasi yang masih memiliki kuota SPPG demi percepatan dan pemerataan pelaksanaan Program MBG.

“Beberapa wilayah sudah memenuhi kuota SPPG. Oleh karena itu, kami mendorong calon mitra untuk mendaftar di kecamatan yang masih memiliki sisa kuota. Informasi kuota dapat dilihat langsung di portal pendaftaran,” jelasnya.

Berdasarkan data per pukul 09.00 WIB, 3 November 2025 tercatat 14.003 unit SPPG telah tersebar di 38 provinsi. Jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah mitra baru yang mendaftar dan membangun SPPG, terutama di kecamatan yang masih kekurangan unit SPPG.