MKD memutuskan keduanya tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI sehingga mereka bisa kembali bertugas normal sebagai anggota DPR RI aktif hari ini. Usaii sempat mengaktifkan penghentian gelombang demo 25-31 Agustus lalu.

MKD menggelar sidang kesimpulan dugaan pelanggaran etik terhadap lima anggota DPR nonaktif buntu gelombang demo akhir Agustus lalu, Rabu (5/11).

Dihadiri semua teradu, Adies dan Uya menjadi teradu yang lolos dari sanksi. Sedangkan tiga orang lainnya: Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi nonaktif selama 3-6 bulan.

Dalam pertimbangannya, Wakil Ketua MKD, Imron Amin menyebut pernyataan Adies yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, tak memiliki niat untuk melecehkan dan menghina siapa pun.

“Mahkamah menjelaskan teradu satu, Adies Kadir tidak memiliki niat untuk melecehkan siapa pun atau menghina siapa pun. Klarifikasi yang dilakukan teradu satu Adies kadir sudah sangat tepat,” kata Imron.

Pernyataan yang disampaikan Adies pada 19 Agustus saat menyebut tunjangan rumah senilai Rp50 juta yang diterima anggota DPR sebagai pengganti rumah dinas masih masuk akal. Adies belakangan mengklarifikasi pernyataannya dan izin rumah pun dicabut.

Meski begitu, MKD mengingatkan MKD agar lebih berhati-hati menyampaikan pernyataan dalam wawancara dengan media.

“Apabila dimintai keterangan wawancara dadakan doorstop yang cenderung teknis dan agar teradu satu Adies Kadir menyiapkan bahan yang lengkap dan akurat,” kata Imron.

Sementara itu, MKD menilai aksi joget Uya Kuya dalam sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus juga tak memiliki niat niat siapapun. Berdasarkan keterangan ahli, MKD menyebut aksi joget itu dilakukan bukan untuk merayakan kenaikan gaji DPR.

Alasan pada sidang Tahunan dan Sidang bersama DPR-MPR, tak ada pengumuman kenaikan gaji. Berbeda dengan Uya, meski diadukan karena kasus yang sama, Eko dijatuhi sanksi nonaktif empat bulan.

Bedanyaz MKD menyoroti reaksi Eko atas kritik masyarakat terhadap aksi joget – joget itu, dengan memparodikannya di media sosial.

“Mahkamah berpendapat bahwa Uya Kuya justru adalah korban pemberitaan kebohongan,* tandas Imron.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota DPR Fraksi PKS inisial BY dilaporkan ke Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). PKS mengambil langkah tegas terkait hal itu dengan mencopot keanggotaan BY sebagai anggota DPR RI alias dikenai sanksi Pergantian Antar Waktu (PAW).

Pelaporan dugaan tindak pidana KDRT diserahkan ke MKD DPR
RI oleh kuasa hukum istri BY, Srimiguna. Dia mengatakan tindakan tersebut tak sesuai dengan etika moral yang dimiliki anggota DPR.

“Kami ini ke MKD melaporkan karena mendapatkan informasi dari klien bahwa suaminya adalah anggota dewan,” kata Srimiguna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Srimiguna mengatakan kliennya berinisial M (34) telah melaporkan dugaan kekerasan tersebut sejak November 2022 ke Polrestabes Bandung. Namun, hingga April 2023, prosesnya masih di tingkat penyelidikan.

Barulah pada Mei 2023 naik ke tingkat penyidikan dan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Sri mengatakan dugaan kekerasan itu terjadi di tiga tempat, yakni Depok, Jakarta, dan Bandung.

“Alhamdulillah tanggal 9 Mei 2023 laporan dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri karena locus kejadiannya itu ada di tiga daerah, Depok, Bandung, dan Jakarta,” terangnya.

“Jadi klien kami saat ini psikisnya masih belum stabil dan Alhamdulillah mendapat pendampingan dari LPSK, karena itu enggak ikut ke DPR. Kami yang diberi kuasa untuk membuat laporan pengaduan ke MKD,” sambungnya.

Sri mengatakan, anggota DPR Fraksi PSK itu berinisial BY. Pihaknya tak ingin menyebutkan secara persis nama anggota DPR itu sebelum masuk ke persidangan MKD.

“Inisial ya hanya BY. Kami tidak akan menyebutkan namanya karena itu adalah sesuatu hal yg tidak boleh kami buka itu. Kami hanya menyampaikan laporan ke MKD,” jelas Srimiguna.