“Mestinya, mestinya bisa,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Moeldoko juga tak sependapat dengan anggapan bahwa pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK karena kerap kali mengkritik Presiden Jokowi. Beberapa waktu lalu, Hasto diperiksa KPK sebagai saksi kasus Masiku.

“Kalau saya melihatnya bukan itu. Saya melihatnya bukan di situ,” ujar dia.

Moeldoko menilai pasti ada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemeriksaan Hasto.

“Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain, mungkin menjadi pertimbangan KPK,” ujarnya.

KPK tampak tengah gencar kembali mengejar Masiku yang sudah 4 tahun buron. Upaya KPK terlihat lewat pemanggilan sejumlah saksi, termasuk Hasto.

Masiku sudah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak tahun 2020. Dia adalah tersangka suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Mantan caleg PDIP itu diduga menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta. Wahyu sendiri telah menjalani hukuman dan bebas bersyarat pada 6 Oktober 2023.

Dia mengatakan jika masih ada waktu bagi semua pihak untuk memberikan masukan terkait pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga tahun 2027.

Pernyataan Moeldoko ini menyusul keputusan pemberlakuan iuran Tapera, dari sebelumnya tahun ini, menjadi paling lambat tahun 2027.

“Tapera ini diberlakukan paling lambat nanti tahun 2027. Sampai 2027 masih ada waktu untuk saling memberi masukan, konsultatif dan sebagainya,” kata Moeldoko di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (7/6/2024).

Moeldoko mengatakan peraturan mengenai iuran Tapera bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun bagi pekerja mandiri juga belum terbit, baik dari Menteri Keuangan maupun Menteri Ketenagakerjaan.

Menurut Moeldoko, persoalan Tapera bukan masalah ditunda atau tidak ditunda, melainkan persoalan mendengarkan aspirasi berbagai pihak, sehingga akan ada perbaikan melalui peraturan menteri yang akan diterbitkan nantinya.

Di sisi lain, Moeldoko menjelaskan, semangat pemberlakuan kebijakan iuran Tapera dilandasi adanya backlog kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta yang harus ditangani negara.

Dia menjelaskan negara sudah memberikan subsidi agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) dapat ditekan di angka 5 persen, namun kebijakan itu hanya mampu mendorong kepemilikan rumah 300.000 per tahun. Sehingga, perlu skema baru untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) untuk membantu ASN dalam memiliki rumah. Namun pemerintah merasa perlu ada cakupan skema yang lebih luas, hingga muncul skema Tapera ini.

Moeldoko menjelaskan, tujuan dari Tapera ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menunjukkan kehadiran pemerintah dalam semua situasi yang dihadapi masyarakatnya, khususnya persoalan-persoalan terkait sandang, pangan, dan papan.

“Nah, Tapera berkaitan dengan papan. Itu tugas konstitusi, karena ada UU-nya yang harus dijalankan seorang presiden. Dasar hukum Tapera ini ada UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ini diatur oleh UU,” ungkap Moeldoko, saat konferensi pers, Jumat (31/5/2024).

Menurut Moeldoko, dalam Undang-Undang memang diwajibkan. Nanti pada akhirnya, apabila pada usia pensiun selesai, bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh.

“Kalau pada usia pensiun selesai, bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh, melalui pemupukan,” kata Moeldoko.

Moeldoko berharap bisa diberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja memikirkan cara yang terbaik untuk berkomunikasi dan berdialog dengan masyarakat dan dunia usaha.

“Kita masih ada waktu sampai dengan 2027. Jadi enggak usah khawatir. Kita juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana keluar dengan baik akuntabel dan transparan, ada OJK di situ, ada komite, tapi OJK fungsinya pengawasan,” ujar Moeldoko.

Pemerintah, imbuh dia, akan melakukan upaya-upaya mitigasi risiko atas kemungkinan bencana saat musim liburan Lebaran 2024 nanti. Dengan begitu, jumlah pemudik yang diprediksi bisa mencapai 193,6 juta tahun ini dapat menjalankan mobilitas liburan secara aman.

“Sedia payung sebelum hujan mungkin makanan, minuman, mobilnya disiapkan dengan baik sebelum berangkat, BBM-nya penuh, jangan sampai nanti ada kemacetan tidak siap. Kita punya pengalaman Brexit 2016, itu tidak boleh terjadi. Untuk itu kita semua sudah siap, pemerintah siap semua Kementerian/ Lembaga konsentrasi di situ. Tapi masyarakat juga harus siap menghadapi situasi,” kata Moeldoko saat Konferensi Pers Kesiapan Pemerintah Menghadapi Risiko Bencana Hidrometeorologi, Selasa (2/4/2024).

Konferensi pers yang digelar daring tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi MAP, Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB Bambang Surya Putra, serta Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo.

Dalam kesempatan tersebut, Eko Prasetyo mengungkapkan, beberapa wilayah akan mengalami hujan lebat saat periode mudik Lebaran, bahkan sampai mengalami bencana banjir.

“Terutama di ruas atau daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat ini ada potensi hujan lebat menjelang Lebaran atau pas mudik,” katanya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat di beberapa wilayah Sumatera, dan sebagian besar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, hingga Papua. Selain itu Eko melihat adanya potensi ancaman banjir di kawasan beberapa wilayah pesisir.

“Di tanggal 1 atau awal April ini hingga tanggal 13 (April) ini ada potensi ancaman banjir pesisir di beberapa wilayah, walaupun di beberapa wilayah pesisir hanya saja tidak boleh kita abaikan kondisi ini karena ini juga dapat mengganggu aktivitas nanti,” katanya.

Di periode musim pancaroba saat ini, lanjutnya, perubahan cuaca juga sering terjadi, yang diakibatkan perubahan arah angin. Sehingga ia mengimbau stakeholder pelabuhan dan perkapalan akan potensi terjadinya gelombang tinggi.

“Terutama di penyeberangan kecepatan angin yang tinggi tentu berdampak gelombang tinggi di penyeberangan ini bisa menghambat lalu lintas mudik. Kita harus waspadai hal ini dan cermati mitigasinya,” katanya.

“Juga untuk jalur penyeberangan perlu waspada terhadap perubahan kecepatan angin. terutama di Selat Sunda, Selat Bali dan Selat Lombok,” sambungnya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengaku dirinya sangat ingin menyaksikan bagaimana rawut wajah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat mengikuti sidang kabinet AHY.

Untuk diketahui, keduanya pernah berseteru terkait kepemimpinan Partai Demokrat. Moeldoko sempat ingin merebut tapuk kepemimpinan partai tersebut dari AHY melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

“Saya ingin melihat wajahnya Pak Moeldoko dalam sidang kabinet. Orang yang pernah mau dia dongkel, yang mau dia begal partainya sekarang duduk bersama-sama dia di sidang kabinet sebagai menteri. Sebagai menteri dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Nah saya mau lihat bagaimana wajahnya,” kata Andi Mallarangeng, Sabtu, 24 Februari 2024.

Andi menegaskan, para kader Partai Demokrat tidak akan lupa dengan apa yang pernah dilakukan Moeldoko.

“itu tidak akan bisa dilupakan oleh kami. Justru saya mau lihat. Apa itu namanya, sweet revenge. Semuanya sudah menunggu sidang kabinet pertama,” ungkap Andi.

“Justru kita akan senang sekali melihat bagaimana wajah Pak Moeldoko dalam sidang kabinet itu. Karena tadinya mau dongkel AHY, sebagai ketua umum yang sah, bikin kongres luar biasa (KLB) abal-abal, menuntut kita sampai tiga tahun, hampir tiga tahun kita dituntut ke pengadilan karena dia merasa sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” jelasnya.

Padahal, tegas eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini, Moeldoko tak pernah menjadi kader maupun anggota dari Partai Demokrat.

Selama proses sengketa kepengurusan melawan Moeldoko, kata Andi, KUBU AHY menang 21 kali di pengadilan.

“Dan sekarang kita berada, tiba-tiba mendapat tawaran dari Presiden Jokowi bergabung di kabinet, pasti nanti akan bersama-sama Pak Moeldoko bertemu di sidang kabinet paripurna. Orang yang mau dia dongkel, sekarang duduk di kabinet,” pungkas eks koruptor proyek Wisma Atlet Hambalang ini. (*)

Dia mengatakan alasannya tidak hadir karena tengah menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara.

“Yang cari saya hari ini, tenang-tenang, saya ada di sini. Saya sedang menjadi pembicara konferensi FAO Asia Pasifik yang dihadiri oleh 34 delegasi negara,” ujar Moeldoko lewat Instagramnya @dr_moeldoko Rabu, 21 Februari 2024.

Moeldoko menuturkan, dalam konferensi FAO Asia Pasifik ini dia memaparkan tiga prioritas transformasi pertanian dan pangan untuk menghadapi krisis pangan di Asia Pasifik.

Pertama mengenai transformasi cara bertani dengan menekankan pentingnya mendorong pertanian yang lebih efisien dengan teknologi dan berkelanjutan.

Kedua, transformasi produk pangan.

“Kawasan Asia Pasifik, yang kaya sumber daya hayati, harus membangun ketahanan pangan dengan diversifikasi pangan,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) resmi menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait perebutan Partai Demokrat. 

Putusan MA menguatkan status kepengurusan Partai Demokrat yang diketuai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Perkara bernomor 128 PK/TUN/2023, diadili oleh Ketua Majelis Yosran, Lulik Tri Cahyaningrum, dan Cerah Bangun. Panitera pengganti dalam perkara ini adalah Adi Irawan. 

Juru bicara MA Suharto mengatakan, alasan majelis hakim menolak PK ini, karena sengketa partai politik seharusnya diselesaikan di tingkat mahkamah partai. 

Hal ini sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 1 UU 2/2011 tentang Partai Politik.

“Sehingga merupakan masalah internal Partai Demokrat, yang harus diselesaikan terlebih dahulu, melalui mahkamah Partai Demokrat,” kata Suharto, Kamis, 10 Agustus 2023 dilansir dari rilis.id.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung atau MA menolak peninjauan kembali (PK) perkara konflik kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko. 

Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim MA.

MA menolak upaya PK Moeldoko terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tentang kepengurusan Partai Demokrat.

“Tanggal putus Kamis, 10 Agustus 2023. Amar putusan tolak,” demikian tertulis dalam situs resmi MA, Kamis, 10 Agustus 2023.

“Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim PK pada Mahkamah Agung yg telah memeriksa perkara ini. Sebagaimana frasa “hukum, hakim dan rasa keadilan,”kata Jansen di akun Twitternya, Kamis, 10 Agustus 2023.

“Ternyata hal ini terbukti pada perkara ini. Dan para Yang Mulia telah memutuskan hal yang sebenar-benarnya pada perkara ini,” sambungnya.

Menurut Jansen, sejak awal kasus “pembegalan” yang dialami Partai Demokrat bukan sekadar persoalan hukum semata saja.

JAKARTA, Eranasional.com – Kehebohan aksi saling sindir antara kader Partai Demokrat dengan loyalis Anas Urbaningrum direspon juga oleh Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron.

Seperti diketahui, Anas yang merupakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat baru saja bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, usai menjalani masa hukuman penjara terkait kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Dia menyebut dirinya merupakan korban rekayasa.

Menanggapi itu, Herman Khaeron mengatakan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun, termasuk dengan Anas.

“Pak SBY berkunjung ke mana pun terbuka kepada rakyat, selalu disambut dengan baik, banyak yang minta foto bersama. Jadi Pak SBY terbuka kepada siapapun,” kata Herman, Minggu (16/4/2023).

Dia menilai Anas hanyalah korban adu domba dari para loyalisnya, yakni Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan kubu Moeldoko.

“Lihat saja statement yang dibangun, statementnya kan dibangun oleh dua kubu itu (PKN dan Moeldoko) dan saya katakan justru yang jadi korban saat ini Mas Anas,” ujarnya.

Herman yang menganggap Anas sebagai sahabatnya, mewanti-wanti akan menjadi korban bully dari para loyalisnya.

“Mas Anas sahabat saya kasihan kalau akhirnya jadi korban bully banyak pihak akibat dari korban adu domba dua pihak ini (PKN dan Moeldoko),” ujar dia.

Menurut Herman, kembali munculnya Anas di perbincangan kancah politik tak semestinya digesekan dengan kubu politik yang menurutnya tak bertanggung jawab.

“Saya setuju kalau Mas Anas mengatakan bahwa politiknya adalah politik kebaikan, bukan politik permusuhan, itu bagus. Jangan digesek-gesek oleh kubu-kubu yang tidak bertanggung jawab,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Istri Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, yakni Koesni Harningsih, meninggal dunia pada Minggu pukul 04.49 WIB.

“Turut berduka cita atas berpulangnya istri tercinta dari Bapak Jend. TNI (Purn). Moeldoko, Almarhumah Ibu Koesni Harningsih,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ratna Dasahasta saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Ratna mengatakan Koesni meninggal dunia pada 04.49 WIB, Minggu subuh.

“Semoga almarhumah husnul khotimah dan Allah SWT berikan kepada Bapak Moeldoko beserta seluruh keluarga besar kekuatan, kesabaran dan keikhlasan,” tulis Ratna.

Almarhum akan dimakamkan usai salat Dzuhur di Taman Makam Pahlawan Bahagia, Tangerang Selatan, Banten.

Moeldoko dan Koesni Harningsih menikah pada 1985. Dari pernikahan itu keduanya dikaruniai dua anak yakni Randy Bimantara dan Joanina Rachmaa.

JAKARTA, Eranasional.com – Nama Kepala KSP, Jenderal (Purn) Moeldoko mencuat di forum Musyawarah Nasional (Musra) Indonesia ke-13 di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Minggu (15/01/2023). Sejumlah peserta dari beberapa kalangan masyarakat mengungkapkan dukungan terhadap Moeldoko sebagai Capres 2024.

Sebelumnya nama Moeldoko muncul di beberapa Musra dalam e-voting. Namun, di Musra Surabaya para pendukungnya berani terang-terangan menyatakan dukungan.

“Pak Moeldoko adalah putra terbaik Jatim jadi wajar masyarakat Jatim menginginkan tokoh terbaiknya menjadi pemimpin bangsa dan negara untuk masa yang akan datang,” ujar Gagut Hemi Nugroho, pedagang cabe yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Kata Gagut yang juga menjadi sahabat para petani cabe dan sayuran ini, Moeldoko adalah sosok yang memiliki perhatian besar terhadap pertanian.

“Saya selaku sahabat petani yakin beliau bisa membawa kesejahteraan petani di masa yang akan datang, petani makmur pedagang ikut makmur,” ungkapnya.

“Selama ini keluh kesah petani ke pedagang pinjam dana untuk pemeliharaan tanaman. Jika petani gagal panen pinjaman petani ke pedagang tertunda,” tambahnya.

Secara kinerja di Kantor Staf Presidenan (KSP), Dia menilai Moeldoko sebagai pribadi yang lugas, tegas, tidak banyak basa basi, dan selalu meredam masalah-masalah besar yang terjadi di negara ini.

“Pak Moeldoko adalah simbol stabilitas nasional,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ivan seorang petani milenial peserta dari Bojonegoro ikut memunculkan nama Moeldoko sebagai Calon Presiden 2024 nanti.

Dengan alasan, Moeldoko sering turun ke bawah dan dekat dengan petani, dan beliau juga peduli dengan masyarakat kecil.

“Saya sebagai petani muda milenial, mendukung Bapak Moeldoko menjadi presiden,” harapnya.

Di arena Musra XIII Jawa Timur juga terpantau sekitar 3000 massa pendukung Moeldoko yang turut hadir dengan mengenakan kaos bergambar sosok Moeldoko dengan tulisan #jatimkompak.

Rangkaian forum Musra Indonesia pertama diadakan di Kota Bandung pada Agustus 2022. Kemudian berlanjut ke 10 provinsi lainnya plus Hong Kong hingga Musra ke-13 di Mall Grand City, Surabaya.

Musra Surabaya dihadiri sekitar 6.000 orang warga Jatim. Forum penyampaian pendapat rakyat tersebut diawali dengan paparan akademisi. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan aspirasi peserta dan e-voting capres dan cawapres.

Musra Indonesia digelar oleh 17 organisasi relawan pendukung Presiden Jokowi. Musra akan digelar lagi antara lain di Yogyakarta, Sorong, dan Semarang. Musra Indonesia dijadwalkan tuntas pada Maret 2023 di Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko baru saja dianugerahi gelar Panglima kembali. Namun berbeda dengan gelar Panglima yang diberikan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), gelar Panglima ini diberikan oleh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Negeri Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Adapun Darjah Kehormatan Gelar Adat yang dianugerahkan kepada Moeldoko yakni Dato Sri Radendo Panglima Benteng Negeri (Datuk Sri Rdo).

“Saya ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih karena saya sudah dianugerahi gelar adat. Tapi dibalik gelar ini, tentu ada tanggung jawab untuk ikut menjaga adat istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai masyarakat lokal. Saya pun harus mengakselerasi pembangunan kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas saya selaku Kepala Staf Kepresidenan,” kata Moeldoko dalam acara penabalan Gelar Adat di Pangkalpinang.

Moeldoko dianggap layak untuk diberikan penghargaan berupa gelar adat atas dedikasinya pada kesejahteraan para petani, kepeduliannya pada kelestarian adat budaya negeri, komitmennya pada persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepiawaiannya dalam memberikan pengayoman bagi masyarakat.

“Lengkaplah sudah gelar panglima saya,” canda Moeldoko

Perlu diketahui, Moeldoko telah menyandang setidaknya 4 gelar Panglima di militer Indonesia, diantaranya Panglima Divisi Infanteri I/Kostrad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Panglima Kodam III/Siliwangi dan Panglima TNI.

“Yang kelima ini, gelar Panglima dari kota Pangkalpinang, kota seribu senyuman,” imbuhnya.

Tidak hanya menerima gelar adat, Moeldoko juga menandatangani prasasti amenitas dan meresmikan pusat kuliner Pantai Pasir Padi di Kota Pangkalpinang. Acara ini juga dihadiri oleh Pj Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin dan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil.

Dalam sambutannya, Moeldoko berpesan agar sektor pariwisata Pantai Pasir Padi dikembangkan dengan berfokus pada 3 aspek, yakni Atraksi (seni, budaya, adat istiadat), Aksesibilitas (jalan, transportasi umum) dan Amenitas (fasilitas umum, penginapan, spot kuliner).

“Pangkalpinang ini luasnya hanya 104.506 km2, jumlah penduduk hanya 236.569. Pantai satu-satunya pun hanya Pantai Pasir Padi ini. Tapi kami tidak menyerah. Saya berharap Pak Moeldoko turut mengenalkan Pangkalpinang ke masyarakat di level nasional bahkan Internasional,” ungkapnya

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko minta kepada masyarakat agar tidak ragu dan takut untuk mengadukan persoalannya ke Kantor Staf Presiden. Terlebih jika masalah tersebut berkaitan dengan kinerja pemerintah.

“Kantor Staf Presiden itu Jembatan antara Presiden dengan rakyat. Jadi kalau ada masalah yang berkaitan dengan kerja pemerintah silahkan datang ke KSP,” Kata Moeldoko.

“Saya juga membuat program KSP Mendengar. Di mana kami turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi warga,” sambungnya.

Moeldoko menyebut Kantor Staf Presiden merupakan rumah pengaduan terakhir. Untuk itu, Ia selalu menekankan kepada seluruh staf agar semaksimal mungkin menyelesaikan berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

“Saya selalu tegaskan kepada staf KSP, kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah mau kemana lagi masyarakat akan mengadu. Ini yang menjadikan kerja KSP seperti buldoser. Semua harus tuntas,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini berpesan agar semua pihak menjaga situasi politik di tanah air tetap kondusif. Apalagi saat ini sudah memasuki tahun politik.

Ia juga mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjebak dan larut oleh upaya kelompok-kelompok tertentu yang ingin melakukan politik adu domba atau pecah belah.

“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita semua harus menjaga agar kondusivitas situasi politik itu tetap adem. Salah satunya dengan kegiatan festival banjari dan pengajian seperti ini,” tegas Moeldoko.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko memastikan akan segera mengundang pihak Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam rapat koordinasi terkait kelanjutan proses peradilan tragedi kerusuhan di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada 1 Oktober tahun lalu.

Kantor Staf Presiden (KSP) sendiri menerima kedatangan sejumlah tokoh suporter klub sepak bola Arema (Aremania), tim kuasa hukum dan keluarga korban kerusuhan Kanjuruhan. Ditemui oleh Moeldoko langsung, keluarga korban meminta agar proses penanganan hukum tragedi yang menewaskan 135 orang ini dilaksanakan secara transparan dan adil.

“Saya pastikan KSP akan adakan pertemuan dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus Kanjuruhan. Saya sendiri yang akan memimpin rapatnya nanti,” kata Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Kamis (5/1).

Moeldoko pun mengapresiasi kedatangan keluarga korban dan tokoh Aremania ke KSP untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Purnawirawan Panglima TNI tersebut menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen pada proses penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.

“Saya bersimpati dan prihatin terhadap tragedi Kanjuruhan. Saya pun berterima kasih atas kehadiran teman-teman yang memberi masukan kepada saya, sehingga KSP akan berupaya untuk mencari jalan-jalan yang mendukung perjuangan korban dan keluarga korban dalam mendapatkan keadilan,” imbuh Moeldoko.

Sementara itu, Djoko Tritjahjana selaku tim Kuasa Hukum Aremania mengatakan pihaknya menemui Moeldoko karena upaya korban dan keluarga untuk meminta keadilan ke berbagai pihak terus menemui kebuntuan.

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berharap agar proses hukum ini memastikan restitusi atau ganti kerugian yang diberikan kepada korban. Meskipun kematian tidak dapat diganti oleh rupiah, tapi setidaknya restitusi tersebut bisa sedikit memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya,” ujar Antonius PS Wibowo, selaku wakil ketua LPSK.

JAKARTA, eranasional.com –Momen yang membahagiakan bagi ratusan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Bogor, Jawa Barat, karena setelah 15 tahun lebih berpolemik, kini mereka bisa merayakan ibadah Natal di gereja milik sendiri.

Bangunan gereja baru yang berdiri di Jalan Raya KH Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat tersebut, sebelumnya akan dibangun di Komplek Perumahan Taman Yasmin sehingga sempat dinamai GKI Yasmin.

Di tahun 2008, Gereja Yasmin disegel oleh Pemerintah Kota Bogor karena penolakan masyarakat sekitar terhadap bangunan gereja diatas lahan seluas 1.400 meter persegi. Padahal, gereja tersebut telah mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor pada 2006.

Polemik ini berkepanjangan hingga sempat menjadi sorotan dunia, bahkan Kota Bogor sempat dicap sebagai salah satu wilayah dengan intoleransi beragama.

Akhirnya melalui serangkaian pembicaraan panjang, ditemukan jalan tengah yaitu pada 8 Agustus 2021 lalu, Pemkot Bogor memberikan IMB atas tanah seluas 1.668 meter persegi di Jalan R. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat. Lokasi baru untuk pembangunan GKI Yasmin ini pun hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi lama.

Sehingga pada September 2021, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama pengelola GKI Bogor menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) saat akan dimulainya pembangunan rumah ibadah GKI di lokasi baru di Bogor, Jawa Barat itu.

Moeldoko pun menyambut baik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin di lokasi baru tersebut, yang menandai akhir dari 15 tahun polemik penyegelan gereja dan intoleransi beragama di Bogor.

Moeldoko menyampaikan bagaimana peran KSP selama ini yang terus memberikan pendampingan atas penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang panjang. Hingga ia pun memastikan akan mengawal agar jemaat GKI dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Moeldoko juga meyakini bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi momentum penguatan toleransi dan hidup berdampingan antar kelompok sosial di Indonesia.

Kepedulian Moeldoko bersama Bima Arya ini mendapat sambutan positif dari Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI). Sekretaris Jenderal AMMI, Arip Nurahman menyampaikan bahwa berkat adanya kepedulian dari pemerintah, jemaat GKI di Bogor bisa melaksanakan ibadah dengan tenang termasuk di Hari Natal tahun 2022 ini.

“Pak Moeldoko kita kenal sebagai tokoh toleransi dan menghargai keragamaan dalam membangun bangsa. Maka bilamana terjadi ketidakharmonisan, seperti polemik GKI Yasmin di Bogor, hati Pak Moeldoko tersentuh untuk menyelesaikannya,” ujar Arip dalam keterangan tertulisnya

“Kita ikut berbahagia, karena setelah Pak Moeldoko dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyelesaikan perkara yang bertahun-tahun terus berkepanjangan tersebut, akhirnya bisa menemui jalan tengah sehingga jemaat GKI di Bogor bisa melaksanakan ibadah Natal di gereja milik sendiri,” lanjutnya.

Arip pun menilai bahwa tokoh toleransi dan cerdas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup damai dan harmonis.

“Kita membutuhkan sosok seperti Pak Moeldoko, tokoh yang peduli terhadap keragaman. Apalagi Indonesia yang merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman suku, ras, bahasa dan juga agama,” pungkasnya.