Korban dalam kasus ini adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang menjadi sasaran serangan air keras oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis yang selama ini aktif menyuarakan isu hak asasi manusia dan keadilan.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Ia menilai Polri memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menelusuri pelaku hingga pihak yang mungkin berada di balik aksi kekerasan tersebut.

Menurut Anam, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Penegakan hukum yang jelas dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus kekerasan terhadap aktivis.

Ia menegaskan bahwa polisi harus mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang atau memerintahkan penyerangan tersebut. Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga harus diungkap secara jelas agar masyarakat memahami latar belakang peristiwa tersebut.

Anam juga menyoroti bahwa penggunaan air keras sebagai alat penyerangan merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Serangan semacam ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang serius, tetapi juga berpotensi menyebabkan cacat permanen bagi korban. Dampak psikologis yang dialami korban juga bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Menurutnya, tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ia menilai penyerangan terhadap seorang aktivis juga berpotensi merusak iklim demokrasi karena dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil.