Hal tersebut disampaikan Fadli Zon saat menghadiri pembukaan Grand Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI 2026 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu 23 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut diikuti peserta yang merupakan perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia.

Fadli mengapresiasi MPR RI yang dinilai konsisten merawat tradisi pemahaman kebangsaan melalui penyelenggaraan LCC 4 Pilar.

Menurutnya, kehadiran para pelajar dari berbagai daerah menjadi gambaran nyata keberagaman Indonesia sekaligus menunjukkan kuatnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.

“Penyelenggaraan LCC 4 Pilar ini memiliki arti penting jika kita tinjau dari sudut pandang kebudayaan. Sebab, empat pilar kebangsaan ini bukan sekadar dokumen hukum politik atau norma ketatanegaraan formal saja, tetapi juga puncak-puncak kebudayaan kita,” kata Fadli.

Ia bahkan mengusulkan agar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia turut ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Fadli, secara historis Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik awal yang melahirkan Indonesia sebagai negara merdeka.

“Kalau bisa jadi lima pilar. Salah satunya yang mungkin kita agak terlupa ketika menyusun ini adalah Proklamasi. Ini harusnya menjadi pilar pertama dari negara kita, karena tanpa Proklamasi ini empat pilar yang lain tidak ada,” ujarnya.

Fadli menjelaskan, setelah Proklamasi, empat pilar lainnya memiliki posisi fundamental dalam membangun kehidupan bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Akbar memastikan MPR RI akan menindaklanjuti insiden tersebut dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan, termasuk kinerja dewan juri dan aspek teknis penyelenggaraan acara. Menurutnya, kompetisi yang membawa nama lembaga negara seharusnya menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, dan profesionalisme.

“Kami memohon maaf atas kelalaian dewan juri dalam proses perlombaan tersebut. Kejadian ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami dan akan segera ditindaklanjuti,” ujar Akbar kepada wartawan, Senin, 11 Mei 2026.

Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI itu menyayangkan polemik yang muncul dalam ajang edukatif yang sejatinya bertujuan memperkuat pemahaman generasi muda mengenai nilai-nilai kebangsaan dan konstitusi negara. Menurutnya, setiap peserta yang mengikuti perlombaan berhak mendapatkan perlakuan yang adil serta mekanisme penilaian yang jelas.

Ia menilai dewan juri seharusnya mampu merespons keberatan peserta dengan lebih terbuka dan profesional. Selain itu, panitia penyelenggara juga dianggap perlu memperbaiki sistem komunikasi dan tata teknis perlombaan agar tidak memunculkan multitafsir dalam proses penilaian.

“Saya melihat kejadian ini harus menjadi bahan evaluasi besar supaya ke depan pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar bisa berlangsung lebih baik dan lebih profesional. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi,” kata Akbar.

]]> https://daerah.eranasional.com/101619/penilaian-juri-diprotes-peserta-mpr-pastikan-evaluasi-sistem-lcc-empat-pilar/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99290/usai-serangan-ke-iran-indonesia-dikabarkan-pertimbangkan-keluar-dari-board-of-peace https://eranasional.com/99290/usai-serangan-ke-iran-indonesia-dikabarkan-pertimbangkan-keluar-dari-board-of-peace#respond Thu, 05 Mar 2026 21:46:21 +0000 https://eranasional.com/99290/usai-serangan-ke-iran-indonesia-dikabarkan-pertimbangkan-keluar-dari-board-of-peace

Kabar Komeng akan jadi Wakil ketua MPR terdengar jelang pelantikan Komeng sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terpilih periode 2024-2029.

Komeng rencananya akan dilantik pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Sejumlah anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mengusulkan Alfiansyah alias Komeng sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD.

Kabarnya ada sekitar 20 orang anggota DPD terpilih mengusulkan Komeng menjadi Wakil Ketua MPR.

Sejumlah anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029 mengusulkan Komeng sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD saat konferensi pers di sebuah hotel di Jakarta, Selasa 24 September 2024 malam.

“Kenapa kita memilih Bang Komeng? Karena yang pertama faktor Bang Komeng ini dengan cara beliau berkomunikasi, suasananya cair,” kata senator muda asal Sulawesi Tengah Akbar Supratman.

Dia mengklaim ada sekitar 20 orang anggota DPD terpilih mengusulkan Komeng menjadi wakil ketua MPR.

Akbar mengaku dirinya mewakili Timur 1 yang memberikan dukungan kepada pelawak tersebut.

“Nah, jadi kalau bicara mengenai dukungan ke Bang Komeng, ini kan tentu, dukungannya itu ada dari Barat 1, Barat 2, Timur 1, Timur 2,” ujarnya.

Dia menegaskan, dukungan yang mereka berikan tak bermaksud untuk melangkahi proses pemilihan pimpinan DPD.

“Kita tidak melangkahi proses pemilihan pimpinan DPD RI, tetapi untuk pimpinan MPR RI, karena ini gerakan organik, terutama dari teman-teman pendatang baru, yang jumlahnya kurang lebih 88,” ucap Akbar.

Sementara Al Hidayat Samsu, anggota DPD terpilih asal Sulawesi Selatan, menilai Komeng layak untuk menjadi Wakil Ketua MPR.

“Karena yang pertama, secara hak pilih, Bang Komeng sudah mendapatkan 5 juta di Jawa Barat,” ujarnya. []

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto meminta kepada aparat penegak hukum untuk menangkap pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang.

Menurut Yandri, dengan ditangkapnya Panji Gumilang untuk meredam polemik dan hiruk pikuk di masyarakat.

“Pemerintah atau penegak hukum tidak perlu ragu menangkap Panji Gumilang. Sejatinya dia sudah harus ditangkap dengan tuduhan penistaan agama atau penodaan agama. Kasus itu dinaikkan menjadi penyidikan,” kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2023).

Politisi PAN ini juga menyoroti permasalahan 289 rekening atas nama Panji. Dia berpendapat, hal itu juga bisa menjadi kasus pidana.

“Tindak pidananya, menurut saya, tidak hanya penistaan agama. Ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ponpes Al-Zaytun tengah menjadi sorotan publik karena isu dugaan penodaan dan penistaan agama. Selain itu, diduga juga terjadi tindak pidana yang dilakukan perseorangan di Ponpes Al-Zaytun. Panji sendiri sudah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.

Selain itu, kata Yandri, sebaiknya Ponpes Al-Zaytun ditutup sementara sambil menunggu pemerintah mendapatkan solusi terkait masa depan para santri di ponpes tersebut.

Menurut Yandri, Kementerian Agama (Menag) bersama Pemprov Jawa Barat atau Pemda Indramayu harus membuat skema bagaimana menyelamatkan santri-santri Ponpes Al-Zaytun.

“Artinya, itu bisa ditutup sementara untuk melihat secara riil yang terjadi di dalam ponpes tersebut, kemudian dicarikan solusinya,” jelas Yandri.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki pekerjaan rumah (PR), yaitu menghapus buta aksara Al Quran yang jumlahnya masih sangat banyak.

Data Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta menunjukkan sebanyak 72% dari jumlah umat Islam belum melek huruf Al Quran. Angka ini lebih besar daripada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 yang menyebut umat Islam yang buta huruf Al Qur’an mencapai 53,57%.

Karena itu dia mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam mengentaskan buta aksara Al Quran. Menurutnya upaya ini bukan cuma menjadi tugas ulama, ustaz, dan guru ngaji, melainkan seluruh kalangan masyarakat.

“Pemerintah, DPR, para pengusaha dan guru ngaji, bahu membahu terlibat dalam kegiatan gotong royong mengentaskan buta aksara Al Quran. Kita tidak bisa menyerahkan tanggung jawab kepada para ustaz dan guru ngaji saja, tetapi semua harus terlibat. Karena persoalan ini hanya akan selesai jika dilakukan secara bergotong royong dari seluruh kalangan,” kata Yandri, Jumat (10/3/2023).

Hal tersebut ia sampaikan di acara Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada pengurus juga anggota Forum Komunikasi Pendidikan Al Qur’an (FKPQ), Provinsi Banten. Acara ini berlangsung di Nunia Tamansari Hotel, Kota Serang, Banten Selasa (8/3).

Yandri menilai pemerintah harus mendukung gerakan pemasyarakatan Al Quran lewat regulasi yang dibuat. Sebab dengan adanya aturan, dimungkinkan juga adanya bantuan dana, baik dari sumber pusat maupun daerah.

“Gerakan ini juga termasuk dalam delapan asnaf penerima manfaat zakat. Karena itu, lembaga seperti BAZNAS sudah waktunya mendukung gerakan ini. Semua harus terlibat, minimal bisa dilakukan di Kota atau Kabupaten Serang sebagai percontohan,” ungkapnya.

Di samping itu, Yandri juga mendorong keterlibatan pengusaha. Khususnya dalam membantu pengadaan Al Quran, atau memberikan kesejahteraan para guru ngaji. Jangan sampai, anak-anak mereka ternyata tidak bisa ngaji, karena tidak ada guru ngaji di sekitar rumahnya.

“Jumlah guru ngaji harus ditambah, agar mereka tersedia di semua tempat. Dan jangan menyalahkan mereka yang masih buta huruf Al Quran, karena bisa jadi bukan karena mereka malas, tapi belum ada kesempatan,” kata Yandri.

Yandri berharap gerakan gotong royong mengentaskan buta aksara Al Quran bisa segera terlaksana. Menurutnya langkah ini penting guna mencegah semakin menurunnya mentalitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat lebih senang terhadap mabuk-mabukan dan narkotika, dibanding belajar mengaji atau melaksanakan sholat.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang puncak acaranya akan diselenggarakan pada (9/2/2023) di Gedung Serbaguna, Medan, Sumatera Utara.

Presiden Joko Widodo direncanakan juga turut hadir. Mengangkat tema “Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat”, pada puncak acara HPN 9 Februari 2023, akan diadakan pameran HPN yang menunjukan perkembangan pers Indonesia selama tiga abad.

“Peringatan Hari Pers harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peran pers sebagai piranti demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Karena itu, segenap insan pers harus dapat meningkatkan kualitas pemberitaan berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pers yang berkinerja secara profesional,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sekaligus Panitia HPN 2023, di Jakarta, Senin (30/1)

Lanjutnya menjelaskan sebelum puncak HPN pada 9 Februari, panitia HPN juga telah menyiapkan berbagai kegiatan menarik.

Dimulai pada Selasa 7 Februari dengan kegiatan workshop digital di Kampus USU, seminar dan workshop Adinegoro dan media sustainability di Hotel Grand Mercure Medan, Anugerah Kebudayaan di Hotel Santika Dyandra Medan, serta program Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) di Hotel Khas Parapat.

“Dilanjutkan pada Rabu, 8 Februari digelar seminar internasional trade, tourism, and investment forum for North Sumatera di Hotel Adi mulia, Konvensi Media Massa di Ballroom Hotel Grand Mercure, Seminar olahraga dan Rakernas di Hotel Santika Dyandra. Kemudian seminar dana perimbangan pusat dan daerah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain menjadi sebuah industri, media massa juga menjadi representasi institusi publik dan sekaligus institusi sosial.

Media massa tidak sekedar menjadi sarana penyebarluasan informasi, tetapi juga merepresentasikan fungsi kontrol, fungsi kritik, sekaligus memberikan ruang bagi partisipasi publik.

Dengan jangkauan dan tingkat aksesibilitas yang luas, media massa juga mempunyai peran strategis untuk membentuk opini publik, sebagai dinamisator dan mobilisator sosial, sekaligus akselerator perubahan.

“Tidak heran jika wartawan mempunyai kedudukan strategis dalam industri media, baik dalam memberi warna dan corak pemberitaan, maupun dalam merekonstruksi persepsi dan opini publik yang dibangun dari sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Peran media dalam menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, pada gilirannya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang sehat, yaitu masyarakat yang melek informasi dalam makna yang sebenarnya,” pungkas Bamsoet.

JAKARTA – Kementerian Keuangan menjelaskan ketidakhadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat bersama Pimpinan MPR membahas anggaran MPR.

“Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan. Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” ujar Stafsus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, di Jakarta, Rabu(1/12/2021).

Mengenai anggaran MPR, sambung dia , seperti diketahui tahun ini Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta.

“Seluruh anggaran Kementerian/Lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali, tujuannya adalah untuk membantu penanganan Covid-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak sangat tinggi dari Rp63,51 triliun menjadi Rp96,86 triliun, akselerasi vaksinasi Rp47,6 triliun, dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah,” jelasnya.

Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4.

“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pimpinan MPR RI meminta agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani . Alasannya, Sri Mulyani tidak cakap dan menyepelekan MPR.

“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus. Kemudian kita rapat dengan Menteri Keuangan saya ingat, sosialisasi MPR empat pilar dia janji 6 kali, tahunya cuma 4 kali,” kata Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.

Fadel mengatakan desakan agar Jokowi memecat Sri Mulyani merupakan keputusan rapat 10 orang pimpinan MPR yang digelar secara hybrid, offline maupun online. Dia lalu mengungkapkan bagaimana Sri Mulyani yang dinilai merendahkan MPR.

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa amandemen UUD adalah kewenangan MPR, pemerintah tidak mengatakan setuju atau tidak, karena tidak punya kewenangan.

“Resminya pemerintah tidak bisa mengatakan setuju perubahan atau tidak setuju perubahan. Pemerintah dalam hal ini hanya akan menyediakan lapangan politiknya. Silakan sampaikan ke MPR/DPR, kita jaga, kita amankan. Itu tugas pemerintah. Adapun substansi mau mengubah atau tidak itu adalah keputusan politik, lembaga politik yang berwenang,” ujar Menko.

Demikian disampaikan Menko Polhukam dalam keynote speech di acara Diskusi Konstitusi yang diselenggarakan oleh Integrity Lawfirm, yang mengambil tema “Urgensi Amandemen Konstitusi di tengah Pandemi: Untuk Kepentingan Siapa?” yang berlangsung secara daring pada Kamis (26/8).

Pembicara pada diskusi ini antara lain: Wakil Ketua MPR, Arsul Sani, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Senior Partner Integrity Law Firm, Denny Indrayana, Ketua PSIK Indonesia, Yudi Latief dan Akademisi STHI Jentera, Bivitri Susanti.

Mantan Ketua MK itu memaparkan, bahwa perubahan konstitusi merupakan wewenang dari MPR yang mewakili seluruh rakyat, yang kaki-kaki kelembagaannya ada di DPR, Partai politik, DPD, dan lain-lain. Sehingga berbagai kekuatan atau aspirasi di dalam masyarakat tentunya disalurkan disalurkan ke dalam kaki-kaki kelembagaan yang disediakan oleh konstitusi itu.

Menurut Mahfud, adapun pemerintah tidak ikut campur. Pemerintah tidak menyatakan setuju atau tidak setuju, karena sebenarnya perubahan itu tidak perlu persetujuan pemerintah.

Namun Guru Besar Hukum Tata Negara ini menggaris bawahi, karena konstitusi itu adalah produk resultante politik, maka di dalam sepanjang sejarah Indonesia tidak ada, hampir tidak ada, sebuah produk konstitusi itu yang selalu dianggap bagus. Begitu dilahirkan langsung dikiritk bahwa ini salah.

“Konstitusi itu resultante, produk kesepakatan berdasar situasi sosial politik ekonomi dan budaya pada saat di buat. Mungkin sekarang sudah ada perubahan sosial politik ekonomi dan budaya sehingga perlu berdiskusi lagi untuk mempersoalkan. Saya kira itu bukan wewenang pemerintah. Tetapi akademisi boleh membahas itu, baik dan buruknya, tidak dilarang,” ujar Mahfud.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sejumlah hal melalui pidatonya pada Sidang Tahunan MPR-DPR-DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (16/8/21).

Salah satu yang disampaikannya adalah mengenai Pandemi Covid-19 yang menurutnya telah memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia.

Jokowi menyebut bahwa kondisi krisis telah menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia Maju yang dicita-citakan.

Sehingga untuk mencapai tujuan bersama, dibutuhkan adanya sinergi dan saling kontrol dari semua pihak.

“Keseimbangan dan saling kontrol antar-lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi, kerja sama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab, justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini, “katanya.

Ia menambahkan, pandemi telah mengingatkan untuk peduli kepada sesama. Bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Dan penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara.

Dirinya juga menyadari adanya kepenatan, kejenuhan dan kesusahan yang dialami rakyat serta begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa diselesaikan selama pandemi.

“Namun kritik yang membangun itu sangat penting, dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif, dan terus ikut membangun budaya demokrasi, “tandasnya.

Karena bagaimanapun, dalam situasi pandemi ini tambahnya, yang utama harus dilakukan adalah menyelamatkan rakyat.

“Tetapi, yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Karena menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara, “tutupnya.

Maka dari itu, lagi-lagi ia mengingatkan bahwa semua lini harus tangguh dan bersinergi guna melewati sulitnya masa-masa pandemi.

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai rem dan gas pengendali saat masa pandemi.

APBN menurutnya berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan ekonomi.

“Sejak awal pandemi, kita telah menggunakan APBN sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical, mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha, “katanya saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR-MPR-DPD RI, Senin (16/8/21).

Strategi penggunaan APBN sebagai rem dan gas tersebut menurutnya membuahkan hasil. Lantaran mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak.

“Di kuartal kedua 2021, kita mampu tumbuh 7,07% dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% (YoY). Capaian ini harus terus dijaga momentumnya. Reformasi struktural harus terus diperkuat, “tegasnya.

Maka dari itu katanya, dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022, yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”.

Yang mana, pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal.

” APBN tahun 2022 juga harus bersifat antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian, “tandasnya.

Selain itu, reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya tumbuh. Tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan.

JAKARTA – Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI/DPD RI dan Rapat Paripurna DPR RI tentang RAPBN 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan 2 pidato. Acara akan dimulai oada 8.30 dan berakhir pada 12.00 WIB dengan jeda acara 20 menit pada pukul 10.08 WIB.

Pertama, pidato Presiden RI dalam rangka Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang ke-76 dalam Sidang Tahunan MPR.

Kedua, penyampaian RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR RI.

Berikut jadwal lengkap Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-76 KemerdekaN RI dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI.

1. 08.28 – 08.30 Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI dan Ketua DPD RI memasuki Ruang Rapat Paripurna

2. 08.30 – 08.35 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya

3. 08.35 – 08.38 Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua MPR RI

4. 08.38 – 08.53 Pembukaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 sekaligus Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2021 oleh Ketua MPR RI

5. 08.53 – 09.08 Pidato Pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI

6. 09.08 – 09.53 Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato dalam rangka HUT ke 76 Kemerdekaan RI

7. 09.53 – 09.58 Pembacaan Do’a (Ketua MUI Pusat)

8. 09.58 – 10.03 Penutupan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI oleh Ketua DPD RI

9. 10.03 – 10.08 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diiringi Korps Musik Mabes Polri

10.08 – 10.28 Jeda Persiapan Sidang RAPBN (20 menit)