Pernyataan itu sekaligus menandai perubahan sikap Muhaimin, yang sebelumnya beberapa kali menyampaikan keberatan atas wacana kenaikan iuran. Ia mengakui dalam berbagai pembahasan terdahulu dirinya termasuk pihak yang cenderung menolak usulan tersebut karena mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Namun, setelah mendengar pemaparan terbaru dari Menteri Kesehatan, ia menyatakan sepakat bahwa penyesuaian iuran menjadi langkah yang tidak terhindarkan.

“Ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes setuju saya,” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Dalam forum yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kondisi keuangan program JKN membutuhkan langkah korektif. Ia memaparkan bahwa defisit dana jaminan kesehatan terus melebar dan pada 2025 dilaporkan telah melampaui Rp 20 triliun. Situasi tersebut, menurutnya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena akan mengancam keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Muhaimin menilai penyesuaian iuran bukan sekadar langkah menutup defisit, tetapi juga menjadi momentum untuk mentransformasi sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa program JKN merupakan salah satu instrumen utama negara dalam memastikan akses layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga stabilitas keuangannya harus dijaga.

Menurutnya, kebijakan kenaikan iuran telah dikaji dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Ia menyebut dampak langsung penyesuaian tarif hanya akan dirasakan kelompok masyarakat mampu, khususnya yang berada pada desil 7 hingga 10 berdasarkan pemeringkatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sementara itu, masyarakat pada kelompok desil terbawah tetap mendapatkan perlindungan karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kalau masyarakat paling bawah kan sudah dibayar pakai APBN. Jadi naik berapa pun secara langsung tidak membebani mereka,” kata Muhaimin.

]]> https://eranasional.com/98637/defisit-tembus-rp-20-triliun-cak-imin-sepakat-iuran-bpjs-kesehatan-disesuaikan/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/82612/pkb-dukung-wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd https://eranasional.com/82612/pkb-dukung-wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd#respond Sat, 14 Dec 2024 10:02:13 +0000 https://eranasional.com/82612/pkb-dukung-wacana-kepala-daerah-dipilih-dprd Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar setuju pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukan melalui DPRD seperti yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini.

Menurut Muhaimin, pemilihan langsung di level pilkada, terlalu banyak menghabiskan biaya.

“Ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada itu saya kira, saya mendukung, PKB juga mendukung,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 13 Desember 2024 malam, dikutip dari Antara.

Soal bagaimana mekanismenya, Muhaimin berharap usulan tersebut didiskusikan bersama-sama.

“Soal mekanismenya, apakah langsung DPRD, apakah semua DPRD, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin.

Dalam pandangannya, pilkada melalui DPRD seperti yang diusulkan Presiden Prabowo, sebenarnya bisa saja dilaksanakan.

Karena, kata dia, salah satu ciri demokrasi di Tanah Air adalah berjalannya proses musyawarah mufakat.

“Jadi begini, Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu kalau demokrasi seperti ini akan sangat berbiaya tinggi,” ucapnya.

Pada akhirnya, kata Muhaimin, demokrasi yang berbiaya tinggi akan merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, dia berharap usulan pilkada melalui DPRD dapat direalisasikan dengan catatan didiskusikan agar tidak mengebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.

“Ya makanya seluruh pendapat mari kita diskusikan karena demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Sehingga rakyat juga dirugikan,” pungkasnya. []

Kepastian kehadiran Anies disampaikan juru bicaranya, Angga Putra Fidria.

Menurut Angga, kehadiran Anies sebagai bentuk penghargaan atas proses demokrasi.

Diketahui pelantikan Prabowo-Gibran dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 pada pukul 10.00 WIB di gedung MPR, Jakarta.

“Seperti layaknya penetapan KPU kemarin, Pak Anies Baswedan jika mendapatkan undangan Insya Allah akan menghadiri pelantikan presiden tanggal 20 Oktober,”ucap Angga Putra Fidrian seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Sabtu 12 Oktober 2024.

“Kehadiran Anies sebagai bentuk penghargaan dalam bentuk proses politik dan demokrasi,” tambahnya.

Angga menyebut, hingga kini belum ada undangan kepada Anies dari MPR untuk menghadiri kegiatan pelantikan Prabowo-Gibran.

“Sejauh ini Mas Anies Baswedan belum mendapatkan undangan dari MPR,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya mengundang kontestan Pilpres 2024 untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Insya Allah pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kami akan mengundang kandidat presiden dan kandidat wakil presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024 kemarin,” kata Muzani di Gedung MPR RI, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2024.

Muzani menyebut pihaknya juga mengundang Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan mantan presiden dan mantan wakil presiden lainnya. []

Mantan Cawapres itu, terpilih pada sidang pleno keempat Muktamar PKB ke-6 yang digelar di Bali, Sabtu 24 Agustus 2024 malam.

Seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB yang tersebar di 38 povinsi menyepakati Cak Imin untuk kembali menjabat sebagai ketua umum PKB.

“Setelah mendengar pernyatan kesediaan dari Dr. Abdul Muhaimin Iskandar saya mohon kepada forum, saya meminta persetujuan forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB masa bakti 2024-2029 sekaligus mandataris tunggal Muktamar PKB 2024. Setuju?,” kata Ketua Pimpinan Pleno Jazilul Fawaid.

“Setuju,” jawab seluruh peserta Muktamar yang hadir.

“Sekali lagi setuju?,” tanya Jazilul untuk memastikan.

“Setuju,” seru para peserta Muktamar.

Mendengar jawaban tersebut, Jazilul kemudian mengambil palu dan mengetoknya dua kali untuk mengesahkan keputusan tersebut.

Dalam Muktamar tersebut, PKB juga menetapkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB periode 2024-2029.

Penetapan Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro PKB ini berdasarkan hasil rapat pleno keempat Muktamar PKB ke-6 yang telah disetujui seluruh DPW PKB di 38 Provinsi Indonesia.

“Apakah seluruh peserta Muktamirin menyetujuk profesor kiai Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syuro DPP PKB?” tanya Jazilul.

Pertanyaan itu lantas disambut persetujuan oleh para peserta muktamar.

“Setuju!,” kata mereka.

Diketahui, Muktamar PKB digelar selama dua hari yakni Sabtu 24 Agustus 2024 hingga Minggu 25 Agustus 2024. []

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 membuka peluang bagi partai berlambang moncong banteng putih itu mengusung paslon sendiri.

“Dengan keputusan MK ini, PDIP bisa mengusung sendiri,” jelas Muhaimin, dikutip dari Okezone, Sabtu 24 Agustus 2024.

Mantan Calon Wakil Presiden (Wapres) 2024 ini berharap PDIP lancar dalam mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024.

“Ya moga-moga lancar,” harap Muhaimin.

Sebelumnya, Anies melangsungkan kunjunga ke DPD PDIP Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024 siang.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Wijaya menyebutkan, DPD DKI Jakarta kemungkinan bakal mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacagub Jakarta.

Bahkan, dia menyebutkan dialah yang cocok mendampinginya.

“Kalau saya Insya Allah,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan, Adi Wijaya pada wartawan, Sabtu 24 Agustus 2024.

Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jakarta bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Bacawagub Jakarta.

Namun, kepastian itu masih menantikan hasil keputusan dari Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Kita tunggu Ibu Megawati. Kan ibu belum teken,” pungkasnya. []

Tinggalkan Anies Baswedan, PKB Gabung Koalisi Gerindra Usung Ridwan Kamil di DKI Jakarta

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 PKB, di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat membahas terkait ekonomi kerakyatan pada sambutannya.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB telah sepakat berkoalisi dengan Partai Gerindra.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada acara Serah Terima Dokumen B.1-KWK Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 PKB, di Jakarta, Minggu (18/8/2024).

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat membahas terkait ekonomi kerakyatan pada sambutannya.

“Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke PKB, dan kita sepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral menyukseskan pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi pak Prabowo,” tuturnya.

Ia menyebut PKB juga mendukung seluruh program Presiden Terpilih Prabowo, termasuk makan siang bergizi gratis.

“Sekali lagi saya ingin sampaikan, partai ini milik publik dan milik rakyat Indonesia. Partai ini milik seluruh anak negeri di Indonesia. Partai ini bukan milik Muhaimin, bukan milik NU. Bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia,” kata Muhaimin dikutip dari Antara, Minggu (18/8/2024).

Dia mengatakan, jika partai dipersonifikasi atau dikotak-kotakkan dalam suatu kelembagaan tertentu, partai tersebut akan semakin mengecil. Namun, Muhaimin menyebut PKB kini semakin dan akan terus besar.

“Alhamdulillah PKB semakin membesar dan akan terus membesar karena PKB melayani kepentingan seluruh rakyat Indonesia, melayani seluruh kepentingan bangsa ini, melayani seluruh masyarakat yang ada di masing-masing tanggung jawab kita, ini pokoknya,” kata dia.

Namun Anies berkilah dirinya memang seperti itu saat senyum, bukan senyum tidak iklas.

“Kalau itu tanyakan ke beliau, kan beliau yang ngalamin. Kalau kita kan biasa-biasa saja,” kata Anies di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.

Untuk diketahui, saat Pidato pertama usai ditetapkan sebagai Presiden terpilih. Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Capres-Cawapres 01, Anies Baswedan dan muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Saya terima kasih kepada Mas Anies dan Mas Muhaimin, juga saya terima kasih pada Mas Ganjar dan Prof Mahfud,” ucap Prabowo dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2024 di kantor KPU, Rabu.

“Kita berjuang, saya yakin dorongannya Mas Anies, Mas Muhaimin, Mas Ganjar, sama dengan dorongan yang ada di saya, kita ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia,”sambungnya.

Lalu Prabowo memandang Anies dan Muhaimin, lalu dia mengatakan bahwa pernah berada di posisi seperti itu.

“Kontestasi telah selesai, pertandingan telah selesai. Kita semua lelah, dan mungkin ada di antara yang merasa tidak puas dan kecewa,”tutur Prabowo.

“Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali,” kata Prabowo disambut tepuk tangan hadirin. []

Putusan tersebut dibacakan Ketua hakim MK Suhartoyo di Gedung MK, Senin 22 April 2024.

“Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo.

Suhartoyo juga menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait.

“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” jelasnya.

Hakim MK menilai adanya sanksi yang diberikan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) kepada komisioner KPU, tidak dapat dijadikan alasan bagi MK untuk membatalkan penetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

MK juga menilai putusan MKMK tidak bisa serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden-wakil presiden.

Tak hanya itu, dalam pertimbangannya, MK juga tidak menemukan hubungan antara penyaluran bantuan sosial (Bansos) dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. []

“Kalau Pak Gibran yang maju didasarkan atas Putusan MK dan minta MK mendiskualifikasi, maka kedua Pemohon sebenarnya tidak berhadapan dengan Termohon KPU dan kami sebagai pihak Terkait,” ucap Yusril, Minggu 24 Maret 2024.

Kata Yusril, berarti kubu AMIN dan kubu Ganjar-Mahfud menentang MK.

“Mereka berhadapan dengan MK sendiri. Nanti kita akan lihat bagaimana MK menyikapi permohonan ini,” jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud mengajukan gugatan ke MK agar Pilpres 2024 diulang tanpa keikutsertaan pasangan Prabowo-Gibran.

Diketahui, kedua pasangan ini kalah dari Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 berdasarkan keputusan KPU.

Yusril menjelaskan bahwa Gibran menjadi Cawapres didasari putusan MK atas pasal dalam UU Pemilu tentang syarat usia Capres-Cawapres.

Jika kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menganggap keikutsertaan Gibran sebagai kecurangan, ia menganggap sama saja melawan putusan MK tentang syarat usia Capres-Cawapres.

Kata dia, gugatan yang meeka ajukan tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan 01 dan 03 adalah cacat formil atau cacat prosedural karena tidak memenuhi syarat formil,”ucap Otto Hasibuan di Gedung MK, Jakarta, Senin malam 25 Maret 2024.

“Karena itu, kami melihat bahwa gugatan itu berpotensi besar tidak dapat diterima,”sambungnya.

Otto juga menganggap dalil kecurangan yang diajukan AMIN serta Ganjar-Mahfud ke MK salah alamat.

Dia mengatakan dugaan kecurangan yang dimaksud seharusnya dilaporkan ke Bawaslu.

“Tidak di MK. Jadi, dengan demikian dengan mereka mengajukan ke MK, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah salah kamar,” tegasnya.

Menurut Otto, permintaan 01 dan 03 itu tidak masuk dalam kewenangan MK.

Gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK, kata dia, hanya seputar hasil penghitungan suara. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, menyebut pihaknya menerima permohonan perkara PHPU tersebut pada Kamis 21 Maret 2024 dini hari.

“Iya, soal Pilpres. Dari tim 01 sudah masuk tadi. Penyerahan permohonan secara daring tadi malam, dini hari. Terus tadi datang ke MK untuk menyerahkan berkas,” kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas TV, Kamis 21 Maret 2024.

Fajar menyebut Timnas AMIN menginginkan agar pemungutan suara di ulang tanpa menyertakan calon wakil presiden dari salah satu pasangan calon.

Mengenai kemungkinan MK mengabulkan permohonan tersebut atau tidak, Fajar mengatakan itu bagian dari pokok perkara sehingga ia tidak bisa menanggapi.

“Kita terlalu dini untuk menyampaikan. Kita fokus dulu penerimaan permohonan. Kita registrasi, baru bicara persidangan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai gugatan perkara PHPU oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Fajar mengatakan belum ada komunikasi yang diterima MK.

“Belum ada. Kita tidak janjian. Kalau memang mau datang, kita layani. Kalau mengabarkan, ya kita layani juga, tetapi sejauh ini belum,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ketiga nama tersebut, akan memimpin 1.000 advokat yang siap mengungkap dugaan kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat 15 maret 2024.

“Kami sudah menyiapkan tim hukum, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah Ari Yusuf Amir, beliau adalah Ketua Hukum Tim Nasional AMIN, dibantu oleh wakil ketua Hamdan Zoelva, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refly Harun,” jelas Iwan.

“Ketiganya didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara,”sambungnya.

Saat ini kata Iwan, tim hukum dari Timnas Anies-Muhaimin sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Kami sudah mengumpulkan bukti yang sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, jadi kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk nanti kami ajukan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi,” beber Iwan.

Berdasarkan bukti yang dikantongi, Iwan menyatakan optimistis pihaknya bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi di Pemilu 2024.

Mengutip pernyataan Voxpol Center Research and Consulting, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sudah dikondisikan agar tidak hadir.

Pasalnya, rapat paripurna itu digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024.

Padahal, usulan itu pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Selama ini ada pihak yang ingin menggembosi hak angket ini, saya menduganya Puan dan Muhaimin sudah masuk angin atau dikondisikan agar tidak hadir di Rapat Paripurna DPR hari ini,” ujar Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago kepada Bisnis di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Pria yang akrab disapa Ipang tersebut juga menyayangkan jika anggota DPR tidak menggunakan hak angket dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan pemilu yang terjadi saat ini.

“Sayang juga hak angket itu jika tidak digunakan, apalagi kan DPR itu memang punya hak untuk menerapkan hak angket,” katanya.

Menurut Ipang hak angket bisa digunakan oleh DPR untuk memperbaiki sistem pemilu di kemudian hari.

Agar tidak ada lagi dugaan kecurangan pemilu yang muncul seperti pemilu 2024 ini.

Dia juga mengimbau agar para pihak tidak khawatir jika DPR menggunakan hak angket tersebut, mengingat hak angket bisa untuk memperbaiki sistem pemilu nanti.

“Hak angket ini kan motivasi untuk memperbaiki sistem pemilu ke depan. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Nanti tinggal pembuktian saja dan apa saja kecurangannya,” ujarnya. (*)

Melalui juru Bicaranya Muhammad Kholid bahwa pihaknya tidak mempermasalahan pertemuan Surya Paloh dan Jokowi.

Meskipun saat ini PKS dan Partai NasDem berada dalam satu kubu mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.

“Kami menghormati setiap langkah partai politik dalam membangun komunikasi politik. Jadi, bagi kami itu kewenangan otonom dari setiap partai politik,” ucap Kholid, Senin 19 Februari 2024.

Kholid mengaku belum ada komunikasi antara Partai NasDem dan PKS terkait pertemuan Surya Paloh dan Jokowi tersebut.

“Kalau pun belum ada komunikasi, saya kira tidak masalah. Itu hak Nasdem yang kami hargai,” jelasnya.

Saat ini kata dia, PKS fokus memantau dan mengawal penghitungan suara Pemilu 2024.