Pernyataan tersebut disampaikan Qodari dalam konferensi pers bertema “Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Qodari, langkah pemerintah dilakukan secara menyeluruh mulai dari sektor hulu hingga hilir guna memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Presiden menjaga sumber daya alam Indonesia, kekayaan alam Indonesia sangat komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir,” kata Qodari.

Di sektor hulu, pemerintah disebut telah melakukan penertiban dan penegakan hukum melalui berbagai langkah strategis, termasuk lewat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Qodari mengungkapkan satgas tersebut berhasil mengambil alih kembali hampir enam juta hektare lahan kebun sawit.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga disebut telah melakukan penyitaan dengan nilai mencapai sekitar Rp45 triliun sebagai bagian dari penegakan hukum terkait pengelolaan sumber daya alam.

Tak hanya di sektor hulu, pemerintah juga memperketat pengawasan di sektor hilir, khususnya terhadap perdagangan komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy.

“Jadi, jualannya pun dijagain oleh Bapak Presiden,” ujar Qodari.

Langkah pengawasan tersebut dilakukan setelah pemerintah menemukan berbagai praktik yang dinilai merugikan negara, seperti misinvoicing, under-invoicing, under-accounting, hingga transfer pricing dalam aktivitas perdagangan komoditas.

Qodari menilai seluruh kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus dikelola negara demi kesejahteraan rakyat.

“Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara, yang pada hari ini sangat relevan adalah pertama melindungi segenap bangsa Indonesia karena ini adalah sumber daya alam Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, di mana kekayaan sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” jelasnya.

Ia juga menegaskan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi dasar utama pengelolaan kekayaan alam nasional.

“Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tutup Qodari. []

Polemik ini bermula usai Qodari menggelar pertemuan dengan perwakilan Indonesia New Media Forum (INMF) di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (5/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menyampaikan rencana memperluas strategi komunikasi publik dengan melibatkan media baru yang dinilai memiliki jangkauan besar di kalangan pengguna internet dan generasi muda.

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi komunikasi pemerintah agar penyampaian informasi kebijakan negara bisa lebih dekat dengan masyarakat melalui bahasa yang lebih ringan, relevan, dan mudah dipahami.

Namun tak lama setelah pernyataan itu mencuat, sejumlah platform digital yang namanya disebut dalam forum tersebut langsung memberikan klarifikasi terbuka melalui media sosial mereka masing-masing.

Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah USS Feeds. Lewat akun Instagram resminya @ussfeeds pada Kamis (7/5), media digital berbasis gaya hidup dan kultur populer itu menegaskan bahwa mereka tidak pernah menghadiri agenda bersama Bakom maupun membuat kerja sama apa pun dengan pemerintah.

“Jadi, informasi yang saat ini beredar terkait hal tersebut tidak benar. USS Feeds percaya bahwa independensi dan keberpihakan pada aspirasi publik merupakan nilai yang harus dijaga,” tulis akun tersebut.

Pernyataan itu langsung mendapat respons luas dari warganet. Banyak pengguna media sosial menilai klarifikasi tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media digital yang selama ini dikenal independen dan dekat dengan komunitasnya.

Tak hanya USS Feeds, platform digital Bapak-Bapak ID juga memberikan bantahan serupa. Lewat akun Instagram mereka, Bapak-Bapak ID menyatakan tidak ikut serta dalam pertemuan tersebut dan bukan bagian dari anggota INMF.

“Kami sama sekali tidak terlibat, kaga hadir dan kaga ngarti soal itu,” tulis akun Bapak-Bapak ID dengan gaya khas mereka yang santai dan humoris.

]]> https://eranasional.com/101451/ramai-soal-inmf-sejumlah-new-media-tegaskan-tidak-terikat-dengan-pemerintah/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/101169/muhammad-qodari-sayangkan-hoaks-yang-dilakukan-amien-rais https://eranasional.com/101169/muhammad-qodari-sayangkan-hoaks-yang-dilakukan-amien-rais#respond Sat, 02 May 2026 08:48:03 +0000 https://eranasional.com/101169/muhammad-qodari-sayangkan-hoaks-yang-dilakukan-amien-rais Jakarta, ERANASIONAL.COM – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengaku sangat prihatin dengan tingkah Ketua Majelis Syura Partai UMMAT, Prof Amien Rais.

Diketahui mantan Ketua Umum PAN sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut menyebarkan narasi yang menurut penelusurannya adalah berbasis hoaks.

“Kok saya prihatin ya setelah melihat video pak Amien Rais itu, prihatinnya itu adalah Amien Rais sebagai tokoh sebagai akademisi sebagai profesor doktor telah menjadi korban dari hoax,” kata Qodari dalam sebuah video yang dikutip, Sabtu (2/5/2026).

Dalam narasi yang dilontarkan Amien Rais menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebaiknya memecat Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.

Karena menurutnya selain kinerjanya, mantan Ketua MPR RI tersebut mengatakan jika Sekretaris Kabinet Merah Putih itu adalah LGBT (Gay).

“Karena dasar penilaian atau tudingan bahwa pak Seskab atau pak Teddy adalah Gay, itu adalah sebuah akun yang di dalamnya berisi lagu berjudul Aku Bukan Teddy, yang dianggap oleh yang menyanyi itu adalah ibu Titiek (Titiek Soeharto -red),” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran sumber lagu yang dijadikan rujukan Amien Rais tersebut, Qodari mengatakan bahwa itu bukan lagu yang dinyanyikan oleh Titiek Soeharto, melainkan hasil olahan AI yang digunakan untuk kepentingan hiburan, sekalipun ia menyebut tak menutup kemungkinan motif di balik lagu tersebut ada muatan politiknya.

“Padahal kalau kita nonton video lagu Aku Bukan Teddy itu jelas bahwa, satu yang nyanyi itu bukan bu Titiek, yang kedua gambar bu Titiek di situ adalah kompilasi atau kolase dari berbagai gambar yang sebetulnya tidak ada hubungan dengan lagu,” tandasnya.

“Bahkan saya lihat di akun aslinya ternyata di situ sudah dibilang disclaimer bahwa itu bukan asli, itu adalah kepentingan entertainment, ya walaupun mungkin punya motif politik ya,” sambung Qodari.

Oleh sebab itu, bos lembaga survey Indo Barometer tersebut mengingatkan agar masyarakat selalu mawas diri dan tidak mudah termakan oleh narasi hoaks di tengah perkembangan teknologi artificial intelligence (AI).

Sebab, sekaliber Amien Rais pun pada akhirnya sampai membuat narasi yang ternyata basis informasinya adalah konten hoaks atau hasil rekayasa AI.

“Jadi ini contoh dari bahaya hoax dalam medsos, bahaya dari AI, bagaimana seorang tokoh sepintar, sesenior seperti pak Amien Rais itu bisa menjadi korban hoaks.

Jadi statemen dari Pak Amien Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoaks,” pungkas Qodari. []

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, program prioritas nasional tersebut harus dijalankan dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk insiden, termasuk keracunan makanan.

“Kalau dilihat dari persentase, mungkin jumlah kasus tidak besar dibandingkan total penerima manfaat yang mencapai puluhan juta. Namun program ini sejak awal tidak boleh ada ruang untuk eksiden sekecil apa pun,” tegas Qodari usai menghadiri acara DGVers di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Qodari, peristiwa ini menjadi teguran penting bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari dapur penyedia makanan, jalur distribusi, hingga mekanisme pengecekan mutu.

“Ini jadi teguran kami, agar segera lakukakan perbaikan kelembagaan dan mekanisme sedang berjalan. Pemerintah harus memastikan hal serupa tidak terulang,” tambahnya.

Sebelumnya, Jumat (19/9/2025) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya insiden keracunan yang mencatat total 5.360 siswa terdampak.

“Atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan permohonan maaf. Kejadian ini tentu tidak diharapkan,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengerahkan langkah cepat, mulai dari pemulihan kesehatan korban, pendampingan keluarga, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia di lapangan.

Prasetyo menambahkan, kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program sesuai standar keamanan pangan.

“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, agar MBG tetap berjalan dengan aman, terukur, dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima,” ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi bagi pelajar dan anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, insiden keracunan belakangan ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar tujuan mulia program tetap terjaga.

Reporter: Agung

Program ini ditujukan untuk memperkuat proses belajar mengajar, termasuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari usai menghadiri acara DGVers di Dome S-Park, Jakarta, Sabtu (20/09/2025).

Qodari menekankan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap transformasi digital sebagai langkah penting bagi kemajuan bangsa.

“Indonesia harus siap untuk transisi kepada dunia digital. Kalau kita gagal transisi ke dunia digital, kita susah untuk menjadi bangsa yang maju,” ujar Qodari.

Menurutnya, pengadaan smart board merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo dalam mendorong digitalisasi, khususnya di sektor pendidikan. Perangkat ini diyakini akan membantu sekolah, termasuk di wilayah pelosok, agar dapat mengakses konten dan materi pembelajaran dari guru berkualitas.

Qodari mengungkapkan, saat ini Indonesia memiliki sekitar 450 ribu sekolah.

Meski begitu, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan jaringan internet dan listrik di sejumlah daerah.

Untuk itu, pemerintah menyiapkan langkah teknis melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar infrastruktur digital bisa lebih merata.

“Yang sudah tersedia atau jaringan-jaringan yang menggunakan teknologi baru akan coba dioptimalkan. Tetapi yang belum, sebetulnya bagaimana jaringan digital ini bisa merata di seluruh Indonesia,” tandas Qodari.