Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI, M. Cholil Nafis, menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pengembangan ekosistem ekonomi syariah dan memperlambat peningkatan pangsa pasar produk halal di Indonesia.

Menurut Cholil, penundaan penerapan aturan wajib halal justru membuat upaya memperluas pasar produk halal menjadi lebih sulit.

“Kalau halalnya ditunda, tambah susah kita mengejar market share, market impact-nya itu,” ujar Cholil dalam acara Ijtima’ Sanawi di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, penyediaan produk halal bagi masyarakat merupakan hal penting yang tidak semestinya diabaikan.

Upaya tersebut diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Cholil juga mengingatkan bahwa konsumsi makanan dan barang haram memiliki konsekuensi dalam ajaran agama. Karena itu, ia menilai kebijakan terkait jaminan produk halal perlu mendapat perhatian serius.

MUI, lanjutnya, akan mengeluarkan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah tersebut. Meski hasil rapat organisasi masih ditunggu, Cholil memastikan pihaknya menolak penundaan kewajiban sertifikasi halal.

“Nanti ada pernyataan sikap dari MUI karena kami tidak setuju, menyesalkan halal itu ditunda. Tapi nanti tunggu tanggal mainnya hasil rapat kami, tapi intinya pasti menolak dengan penundaan ini,” tegasnya.

FGD ini menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi strategis yang akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII sebagai arah kebijakan umat Islam Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Forum tersebut menghadirkan diplomat senior yang tergabung dalam Forum Duta Besar RI (FDBRI), Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), anggota Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) MUI, akademisi, serta praktisi.

Pembahasan mencakup isu geopolitik, geoekonomi, transformasi digital, kecerdasan artifisial (AI), keamanan siber, hingga posisi strategis Indonesia dalam tatanan dunia yang semakin multipolar.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional sekaligus Ketua Komite Pengarah KUII VIII, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan perubahan tatanan global menuntut Indonesia memperkuat posisinya sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Menurutnya, umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab moral, intelektual, diplomatik, dan ekonomi untuk berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia sekaligus membangun tata kelola global yang lebih adil.

“KUII VIII diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi konseptual, tetapi juga menjadi arah strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Nilai-nilai Islam yang moderat harus menjadi landasan dalam membangun perdamaian, kerja sama, dan keadilan di tingkat internasional,” ujar Sudarnoto.

Selain membahas perkembangan geopolitik, peserta FGD juga menyoroti berbagai tantangan global, mulai dari konflik di Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, hingga meningkatnya ancaman keamanan siber serta disinformasi.

Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat konsep strategic autonomy sebagai implementasi politik luar negeri bebas aktif agar mampu menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam rivalitas negara-negara besar.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sekaligus Anggota Badan Supervisi OJK, Muhammad Edhie Purnawan, menjelaskan bahwa kontestasi global saat ini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi telah bergeser ke bidang ekonomi, teknologi, rantai pasok, energi, hingga sistem keuangan internasional.

Karena itu, menurut Edhie, Indonesia perlu memperkuat fondasi geoekonomi sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan nasional.

“Kedaulatan ekonomi merupakan prasyarat bagi kedaulatan geopolitik. Indonesia memiliki modal besar melalui industri halal, keuangan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, serta perdagangan antarnegara Islam. Potensi tersebut harus dikonsolidasikan agar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang berpengaruh dalam percaturan global,” kata Edhie.

Ia juga menyoroti fenomena weaponization of finance, yakni penggunaan sistem keuangan internasional sebagai instrumen persaingan geopolitik.

Menurutnya, pembekuan cadangan devisa Rusia senilai sekitar US$300 miliar serta pembatasan akses terhadap sistem pembayaran internasional menjadi bukti bahwa sistem keuangan global dapat dimanfaatkan sebagai alat tekanan politik.

Kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem keuangan global yang rentan dipolitisasi.

Edhie menambahkan, Indonesia telah mengambil sejumlah langkah strategis melalui keanggotaan BRICS, proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), peningkatan transaksi Local Currency Transaction (LCT) yang tumbuh lebih dari 309 persen, serta pengembangan sistem pembayaran lintas negara berbasis QRIS.

Langkah-langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang baru.

Sementara itu, Anggota Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Nieke Monika Kulsum, Ph.D., menilai perubahan geopolitik global tidak cukup dipahami hanya dari perspektif hubungan antarnegara.

Menurutnya, kualitas sumber daya manusia, kapasitas riset dan inovasi, tata kelola pemerintahan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu daya saing Indonesia dalam menghadapi perubahan dunia.

“Indonesia memiliki peluang besar menjadi rujukan dunia Islam apabila mampu memperkuat kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan global. Sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan generasi muda menjadi kunci agar rekomendasi KUII VIII dapat diwujudkan menjadi kebijakan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nieke.

FGD tersebut juga menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan industri halal, perluasan perdagangan intra-Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pengembangan keuangan syariah, peningkatan investasi produktif, transformasi digital, penguatan keamanan siber, hingga peningkatan kualitas pendidikan dan riset sebagai fondasi ketahanan nasional.

Seluruh rekomendasi itu akan menjadi bagian dari penyusunan Peta Jalan Geopolitik 2026–2030 yang akan dibahas dalam Kongres Umat Islam Indonesia VIII.

Melalui forum ini, MUI berharap Indonesia tidak hanya mampu beradaptasi terhadap perubahan geopolitik dan geoekonomi global, tetapi juga tampil sebagai bridge builder yang mendorong perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional.

KUII VIII diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan umat Islam Indonesia sekaligus memperbesar kontribusi bangsa dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkeadaban. []

MUI menilai praktik korupsi telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat dan menghilangkan hak-hak rakyat, terutama kelompok miskin.

Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, mengatakan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang menyebabkan penderitaan luas.

Karena itu, menurutnya, sanksi maksimal berupa pidana mati layak dipertimbangkan untuk memberikan efek jera.

“Korupsi berdampak sangat negatif dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku tindak pidana korupsi, mereka patut dihukum mati,” ujar Amirsyah dalam Muzakarah Hukum Nasional yang diselenggarakan Bidang Hukum MUI Pusat di Hotel Sahid, Jakarta, dikutip Minggu (5/7/2026).

Amirsyah menjelaskan, dalam perspektif hukum Islam, korupsi termasuk kejahatan yang masuk dalam kategori ta’zir, yakni jenis hukuman yang penetapannya menjadi kewenangan pemerintah atau hakim sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Ia menambahkan, sejumlah ulama berpandangan bahwa hukuman ta’zir dapat dijatuhkan hingga tingkat paling berat, yakni pidana mati, apabila dinilai memenuhi syarat dan demi kemaslahatan yang lebih besar.

Secara kelembagaan, MUI juga telah membuka ruang penerapan hukuman mati sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium bagi pelaku kejahatan luar biasa (extraordinary crimes).

Sikap tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Tahun 2005 dan kembali ditegaskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V.

Dalam kesempatan itu, Amirsyah mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ia turut mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, mulai dari KPK, Kejaksaan, Polri, hingga lembaga peradilan, agar terus menindak pelaku korupsi secara tegas tanpa pandang bulu.

“Kita dukung penegakan hukum agar jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita berharap pemerintah dapat memberantas korupsi tanpa kompromi dalam menyapu bersih praktik korupsi di Indonesia,” tutup Amirsyah. []

Prof Ni’am menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat dinegosiasikan oleh pihak mana pun, termasuk negara mitra dagang.

“Kami mengajak masyarakat untuk menghindari produk pangan yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya. Termasuk apabila terdapat produk impor yang tidak mematuhi regulasi halal di Indonesia,” ujar Prof Ni’am dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2).

Menurutnya, setiap produk yang masuk, beredar, dan/atau diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib memenuhi ketentuan sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut merupakan dasar hukum pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang berlaku secara nasional.

Prof Ni’am menekankan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara, khususnya umat Islam, dalam menjalankan ajaran agamanya. Dalam konteks ini, kewajiban sertifikasi halal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari jaminan kebebasan beragama yang dilindungi konstitusi.

“Undang-undang kita jelas. Semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini tidak bisa ditawar, karena menyangkut perlindungan hak dasar warga negara,” tegasnya.

]]> https://eranasional.com/98570/uu-jaminan-produk-halal-berlaku-untuk-semua-produk-termasuk-impor-as/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza#respond Mon, 02 Feb 2026 06:59:05 +0000 https://eranasional.com/97455/mui-tolak-keanggotaan-ri-di-dewan-perdamaian-gaza Bogor, ERANASIONAL.COM –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Desakan tersebut mendapat respons dari Istana Kepresidenan yang menyatakan akan membuka dialog dengan MUI untuk membahas persoalan tersebut.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi yang disampaikan MUI dan menilai dialog sebagai langkah penting untuk meluruskan perbedaan pandangan.

“Kami nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin.

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan penjelasan terkait alasan Indonesia memutuskan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif.

“Nanti kami akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” katanya.

Prasetyo menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia di BoP tidak dimaksudkan untuk mengabaikan perjuangan rakyat Palestina. Justru sebaliknya, kehadiran Indonesia di dalam forum tersebut dinilai sebagai sarana untuk menyampaikan pandangan dan sikap politik Indonesia secara langsung di tingkat internasional.

“Itu bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan dan pendapat, khususnya dalam rangka mendorong pengakuan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujar Prasetyo.

Ia menekankan bahwa sikap politik luar negeri Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan.

Terkait isu kewajiban membayar iuran keanggotaan dalam BoP yang turut disoroti MUI, Prasetyo menyatakan hal tersebut merupakan konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam forum internasional.

“Itu bagian dari komitmen sebagai anggota,” katanya singkat.

Indonesia resmi menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam keanggotaan BoP di sela-sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Keanggotaan tersebut kemudian menuai kritik dari MUI. Melalui pernyataan di laman resminya, MUI meminta pemerintah menarik diri dari BoP karena menilai forum tersebut tidak berpihak kepada Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza tidak wajar. Ia menyoroti fakta bahwa forum tersebut melibatkan Perdana Menteri Israel sebagai anggota, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.

Menurut MUI, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dan berpotensi melemahkan posisi Palestina dalam upaya penyelesaian konflik.

Selain itu, MUI juga mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara anggota BoP. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina.

Dalam pernyataannya, MUI bahkan menyebut Dewan Perdamaian Gaza sebagai bentuk neokolonialisme, serta menolak konsep “perdamaian semu” yang dinilai tidak berbasis keadilan.

MUI menegaskan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud jika Palestina diakui sebagai bangsa yang terjajah dan hak-haknya dipulihkan sepenuhnya. Tanpa pengakuan tersebut, MUI menilai forum internasional apa pun berpotensi justru melanggengkan pendudukan Israel dengan kemasan perdamaian.

Pemerintah berharap dialog dengan MUI dapat menjadi ruang untuk saling memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan.

Hingga kini, pemerintah belum menyatakan sikap akan menarik diri atau tetap bertahan dari Dewan Perdamaian Gaza, dan menegaskan bahwa seluruh masukan akan dipertimbangkan dalam kerangka kepentingan nasional dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menurut Ni’am, pengaturan tersebut perlu ditinjau secara lebih cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam maupun karakter perkawinan sebagai peristiwa keperdataan.

Ia menegaskan bahwa pencatatan perkawinan pada dasarnya merupakan bagian dari administrasi kenegaraan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan dan hak sipil warga negara.

“Pencatatan perkawinan itu kepentingannya adalah administrasi negara, untuk melindungi hak-hak keperdataan dan sipil masyarakat. Pendekatannya seharusnya mendorong keaktifan masyarakat untuk mencatatkan, bukan dengan pemidanaan,” ujar Ni’am dalam keterangan tertulis MUI, Selasa (6/1/2026).

Ni’am menjelaskan bahwa dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur larangan perkawinan apabila terdapat penghalang hukum yang sah, misalnya menikahi perempuan yang masih terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain.

Menurutnya, ketentuan tersebut sejalan dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks larangan poliandri.

“Perempuan yang masih berada dalam ikatan perkawinan tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau itu dilanggar, maka memang ada penghalang yang sah dan bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan poligami, karena dalam Islam, laki-laki yang telah beristri tidak otomatis terhalang untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Laki-laki beristri bukan penghalang sah dalam hukum Islam untuk melakukan pernikahan berikutnya. Karena itu, poligami tidak bisa serta-merta dipidana,” kata Ni’am.

Selain poliandri, Ni’am juga menyinggung kategori perempuan yang haram dinikahi secara mutlak, atau dikenal dalam fikih sebagai al-muharramat minan nisa’, seperti ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, dan saudara sepersusuan.

Larangan tersebut, kata dia, telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan fikih.

“Jika seseorang dengan sengaja menikahi perempuan yang secara syariat dan hukum dinyatakan haram, maka perbuatan tersebut bisa memiliki konsekuensi pidana,” ujarnya.

Namun demikian, MUI secara tegas menolak pemidanaan terhadap nikah siri. Menurut Ni’am, nikah siri tidak selalu dilakukan dengan maksud menyembunyikan atau melanggar hukum.

“Kondisi faktual di masyarakat sangat beragam. Ada orang melakukan nikah siri bukan karena niat menyembunyikan, tetapi karena kendala akses dokumen administrasi,” katanya.

Ia menilai bahwa perkawinan merupakan peristiwa keperdataan, sehingga pendekatan hukum yang digunakan seharusnya juga bersifat perdata, bukan pidana.

“Memidanakan sesuatu yang pada hakikatnya adalah urusan perdata perlu diluruskan dan diperbaiki. Solusinya bukan pemidanaan,” tegas Ni’am.

Sikap MUI terhadap KUHP Baru

Meski menyampaikan kritik, Ni’am menegaskan bahwa MUI secara umum mengapresiasi diberlakukannya KUHP baru yang menggantikan KUHP warisan kolonial.

Menurutnya, kehadiran KUHP baru merupakan tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan hukum nasional.

“Kita sudah terbebas dari KUHP produk kolonial. KUHP baru ini menjadi payung hukum pidana nasional untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

MUI, lanjut Ni’am, memberikan perhatian khusus agar implementasi KUHP baru di lapangan berjalan dengan baik dan benar-benar berdampak pada ketertiban serta keadilan sosial.

Ni’am menjelaskan bahwa Pasal 402 KUHP mengatur pemidanaan terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, padahal diketahui terdapat penghalang sah untuk menikah.

Dalam perspektif Islam, penghalang sah tersebut salah satunya adalah ketika perempuan masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.

“Karenanya, pernikahan siri yang memenuhi syarat dan rukun, sepanjang tidak ada penghalang sah, tidak memenuhi unsur untuk dipidana,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa apabila nikah siri dijadikan dasar pemidanaan, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan signifikan dalam pengaturan perkawinan. KUHP baru mengatur sanksi pidana terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum negara, termasuk poligami ilegal dan perkawinan dengan penghalang sah.

Poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan persetujuan istri pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 401 dan 402 KUHP, dengan ancaman penjara hingga empat tahun enam bulan, bahkan meningkat menjadi enam tahun jika disertai upaya menyembunyikan status perkawinan.

Sementara itu, nikah siri pada dasarnya tidak langsung dipidana. Namun, Pasal 404 KUHP mewajibkan setiap perkawinan untuk dilaporkan kepada pejabat berwenang. Pelanggaran kewajiban administratif ini dapat dikenakan sanksi denda.

Situasi berubah apabila nikah siri dilakukan dengan unsur penipuan, penyembunyian status perkawinan, atau menimbulkan penghalang hukum yang sah. Dalam kondisi tersebut, ancaman pidana penjara hingga enam tahun dapat diterapkan.

KUHP baru juga menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam perkawinan. Pasal 401 dan 403 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyembunyikan status perkawinan atau penghalang sah yang menyebabkan perkawinan dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

Aturan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak pasangan dan mencegah praktik perkawinan yang merugikan salah satu pihak.

MUI berharap, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikaji dan diselaraskan agar tidak bertentangan dengan nilai agama, prinsip keadilan, serta realitas sosial masyarakat Indonesia.

“Sudah lama (beliau mengundurkan diri), benar beliau menyampaikan kepada Ketua Umum PKB akan uzlah: tidak lagi berkegiatan struktural baik di PKB maupun MUI dan akan tetap membantu PKB,” ucap Gus Imin saat dihubungi, Selasa (23/12/2025).

Cak Imin menyebut pengunduran diri ini sudah ditindaklanjuti partai. Namun, ia menyerahkan keputusan kepada para kiai di PKB.

“Sudah (ditindaklanjuti). Nanti diserahkan ke para kiai aja,” jelas Cak Imin.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin juga mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI).

Kabar ini disampaikan langsung Ketua MUI Bidang Komdigi yang juga Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI KH Masduki Baidlowi di situs resmi MUI, Selasa (23/12/2025).

Kiai Ma’ruf mengungkapkan alasan pengunduran diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan sudah terlalu lama mengabdi di MUI.

Dalam fatwa ini menjelaskan 10 kriteria produk nasional yang layak digunakan.

Hal ini untuk menggantikan produk yang diboikot terkait afiliasinya dengan Israel Fatwa terbaru MUI ini sebelumnya diputuskan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 28-31 Mei 2024.

MUI menyebutkan 10 kriteria produk nasional adalah kepemilikan nasional, sumber bahan baku dalam negeri, rantai pasokan dalam negeri, inovasi dan teknologi nasional, kebijakan ramah lingkungan, dukungan terhadap komunitas dalam negeri, kualitas dan keamanan, pemberdayaan tenaga kerja nasional, transparansi dan etika bisnis, dan keberagaman dan inklusivitas.

Wasekjen MUI Arif Fahrudin, meminta kepada masyarakat jangan langsung memboikot produk tanpa tahu kebenarannya terlebih dahulu.

“Kami tidak ingin boikot jadi salah sasaran dan berdampak pada perusahaan-perusahaan nasional. Kadang masyarakat bingung, ini brand hadir dengan nama asing, franchise asing apa apa perlu diboikot,”ujarnya dikutip dari Okezone, Selasa 6 Agustus 2024.

“Di sini kami ingin menegaskan bahwa kami tidak mengajarkan masyarakat untuk asal memboikot produk tanpa tahu kebenarannya. Brand-brand atau franchise-franchise asing selama memenuhi 10 kriteria produk nasional harus kita dukung,”jelasnya.

Terkait pertanyaan masyarakat mengenai sejumlah brand franchise serta merek-merek lokal yang sempat diboikot sebelumnya, dia meminta masyarakat harus cerdas dan mencari terlebih dahulu kebenarannya.

“Di sini masyarakat harus cerdas dan banyak cari tahu. Salah satu kriteria tersebut menyebutkan perusahaan nasional yang patut didukung adalah yang memberikan dampak positif kepada masyarakat Indonesia, termasuk memberdayakan tenaga kerja nasional, dengan jajaran manajemen dari WNI dan perusahaan nasional tersebut patut didukung,”bebernya.

“Jadi sebelum mengambil aksi, masyarakat bisa pastikan brand-brand franchise tersebut, bisa dicari tahu, siapa pemiliknya, saham milik siapa, rantai pasok apakah menggunakan rantai pasok lokal atau bukan, bahan baku dari mana, pemimpin perusahaannya siapa, kalau semua kriteria terpenuhi, ya berarti mereka produk nasional yang harus kita dukung,” sambungnya.

Sebagai informasi, menanggapi tragedi kemanusiaan di Gaza Palestina, MUI telah mengeluarkan Fatwa No. 83 Tahun 2023 yang mengimbau umat Islam untuk menghindari penggunaan produk yang berafiliasi dengan Israel.

“Hadirnya Fatwa MUI No 14/Ijtima Ulama/VIII/2024 diharapkan memperjelas posisi perusahaan-perusahaan Indonesia. Jika jelas perusahaan nasional, produknya halal dan memenuhi kriteria tersebut, jangan kita boikot,” tutup Arif Fahrudin. []

“Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2024 menjadi momentum yang sangat strategis untuk mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri sendiri dari hilir, proses, dan hulunya bahkan mampu bersaing (kompetitif) dalam pasar global (ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Niam mengatakan bahwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI kedelapan merekomendasikan negara agar menggunakan instrumen yang berlaku, segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional dengan menggunakan produk-produk nasional yang berbahan baku dalam negeri.

Selain itu, Ijtima Ulama juga menyarankan saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional.

Sebelumnya, Ijtima Ulama Komisi Fatwa kedelapan juga telah menetapkan bahwa pegiat Youtube (Youtuber) dan pemengaruh internet atau yang biasa dikenal sebagai selebgram hukumnya wajib untuk berzakat.bb

“Forum ijtima menetapkan bahwa Youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat,” kata Niam.

Selain itu, Ijtima Ulama juga menetapkan ketentuan bahwa ucapan salam yang berdimensi doa khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya haram.

Sebagai informasi, Ijtima Ulama tersebut diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, dan pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi keislaman.

Kemudian juga dihadiri oleh perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan Muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.

Menurutnya, hal itu merupakan sebuah bukti bahwa dunia telah melihat kebiadaban Israel terhadap Palestina.

“Melihat tindak kebiadaban yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan terakhir di Rafah, benar-benar telah membuka mata dunia karena ternyata israel benar-benar telah memperlihatkan dirinya sebagai bangsa yang tidak mengenal rasa perikemanusiaan dan rasa kasihan sama sekali,” tegas Anwar dikutip dari MNC, Jumat 31 Mei 2024.

Kata dia, kini Israel terang-terangan membom, membunuh, dan membakar hidup-hidup rakyat Palestina yang mereka tahan.

Akibatnya, rakyat Palestina benar-benar menderita dan hidup dalam keadaan serba berkekurangan dan kelaparan.

Mirisnya, Israel bahkan melarang bantuan yang datang dari luar untuk bisa masuk ke Gaza dan Rafah.

Dia lantas mengutip data dari Kementrian Kesehatan Palestina bahwa jumlah korban yang tewas dari rakyat Palestina sudah mencapai lebih 32.000 orang.

Di mana mayoritas di antaranya adalah kaum perempuan dan anak-anak serta lebih dari 70.000 orang mengalami luka-luka dan cacat permanen.

“Hal-hal seperti inilah yang telah membuat beberapa negara yang semula merupakan sekutu Israel mulai mengkritik kebijakan dan tindakan israel tersebut,” ucapnya.

Bahkan baru-baru ini, lanjutnya massa pro-Palestina di Mexico City telah mengepung dan membakar Kedubes Israel.

Mereka membakar karena rakyat Mexico marah melihat pembantaian yang dilakukan oleh tentara Israel di Rafah, Palestina.

Dengan demikian, MUI meminta masyarakat dunia untuk mengutuk tindakan biadab dari Israel terhadap Palestina.

“MUI mengimbau masyarakat dunia untuk mengutuk tindakan biadab yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina serta menghentikan sesegera mungkin perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan,” tegasnya.

Kata dia, hal itu perlu dilakukan karena jika Israel tidak berhenti melakukan hal demikian, maka eskalasi politik jelas akan terjadi tidak hanya di Timur Tengah tapi juga dalam skala global.

“Ini tentu sangat merugikan masyarakat dunia,” pungkasnya. []

“Forum ijtima menetapkan bahwa Youtuber, selebgram dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya wajib mengeluarkan zakat,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa Prof Asrorun Niam Sholeh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (30/5/2024).

Niam mengatakan forum Ijtima Ulama menilai bahwa teknologi digital mempunyai potensi untuk terus dikembangkan dalam memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Ia menyebut keputusan tersebut merupakan respons para ulama dalam melihat perkembangan digital di tengah masyarakat, termasuk aktivitas digital yang dapat menghasilkan keuntungan.

Niam menjelaskan wajib zakat bagi Youtuber dan selebgram ditetapkan dalam berbagai ketentuan, di antaranya adalah objek usaha atau jenis kontennya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

“Telah mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas dan mencapai hawalan al haul (satu tahun) kepemilikan,” sambungnya.

Jika belum mencapai nisab, kata Niam, maka penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, lalu dikeluarkan setelah penghasilannya sudah mencapai nishab dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen jika menggunakan periode tahun kamariah atau hijriah.

Jika terdapat kesulitan dalam menggunakan tahun hijriah, seperti dalam hal pembukuan bisnis, sambungnya, maka menggunakan kadar zakat sebesar 2,57 persen.

“Akan tetapi, kewajiban zakat tersebut khusus bagi aktivitas digital yang tidak bertentangan dengan syariat. Kalau kontennya berisi gibah, namimah (adu domba), pencabulan, perjudian, dan hal terlarang lainnya, maka itu diharamkan,” kata Niam menekankan.

Niam juga menegaskan bahwa penghasilan dari Youtuber, selebgram, dan pelaku ekonomi kreatif digital lainnya yang kontennya bertentangan dengan ketentuan syariat adalah haram.

Diketahui, acara Ijtima Ulama diikuti oleh 654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa Ormas Islam Tingkat Pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi keislaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan muslim dan ahli Hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto mengungkapkan kurma yang halal dan marak dijual di bulan Ramadan, tetapi bisa menjadi haram karena hasil penjualannya digunakan untuk membunuh warga Palestina.

“Jangan di bulan Ramadan menjual produk-produk Israel. Kurma itu halal, enak, saya juga pencinta kurma, halal zatnya, tapi jadi haram karena uang hasil penjualannya itu untuk membunuh warga Palestina,” kata Sudarnoto, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024.

Dia menjelaskan aksi boikot yang diserukan MUI untuk memperlemah ekonomi Israel agar tidak melakukan penyerangan ke Palestina.

“Mengapa boikot? Karena hasil penjualan, pasti diberikan manfaatnya bagi Israel. Karena ini dengan boikot, kita bisa memperlemah ekonomi Israel agar tidak menyerang-nyerang lagi,” kata Sudarnoto

Sudarnoto menuturkan produk-produk yang diboikot bermacam-macam, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lain. MUI, kata Sudarnoto, telah mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

“Mengingatkan kembali kita umat Islam dan masyarakat Indonesia yang peduli kemanusiaan memboikot produk-produk Israel dan perusahaan-perusahaan negara yang berafiliasi dengan Israel,” tegas dia.

Sudarnoto menekankan aksi boikot merupakan aksi tekanan yang bisa dilakukan masyarakat kepada Israel karena dampaknya sangat luar biasa. Hal ini juga sudah dibuktikan melalui tim survei.

“Cukup tinggi penerimaan masyarakat Indonesia terhadap boikot produk Israel. Bahkan saya mendengar di Eropa juga sudah melakukan pemboikotan terhadap produk-produk Israel,” ungkap dia.

Namun, Sudarnoto membantah informasi yang beredar, MUI mengeluarkan daftar list produk-produk yang mendukung atau berafiliasi oleh Israel yang harus diboikot.

Sudarnoto menegaskan MUI tidak pernah mengeluarkan list daftar produk yang harus diboikot karena mendukung Israel. MUI, kata dia, hanya menkankan kepada prinsip-prinsip dasar.

Untuk mengetahui daftar list produk yang mendukung atau tidak, Sudarnoto mendorong semua pihak melakukan riset produk yang mendukung Israel.

Selain itu, MUI memberikan imbauan kepada para penjual di Indonesia agar tidak menjual produk-produk yang mendukung atau terafiliasi dengan Israel.

“Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram,” Isi poin 4 dokumen fatwa MUI, dikutip Jumat, 10 November 2023.

Fatwa itu bernomor 83 tahun 2023 dikeluarkan sebagai bentuk tanggung jawab keulamaan MUI dalam menyikapi agresi Israel terhadap Palestina yang mengancam kemanusiaan.

Karena terjadi pro kontra penyerangan yang dilakukan Israel ke Palestina.

Fatwa MUI menyatakan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas Israel adalah hukumnya wajib.

Dukungan itu bisa dilakukan dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

Pada dasarnya dana zakat harus didistribuskan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki.

Bendahara Umum MUI Misbahul Ulum mengatakan salah satu bantuan yang disalurkan merupakan hasil donasi pada Aksi Bela Palestina, Minggu (5/11, sebesar Rp2 miliar.

“Alhamdulillah, dengan keterbatasan waktu, melalui acara kemarin dapat sekitar Rp2 miliar,” ujar Misbahul.

Selain bantuan dari donasi, MUI juga menyalurkan bantuan yang telah dihimpun sebelumnya senilai Rp23 miliar. Dengan begitu, total yang diserahkan MUI utnuk warga Palestina sebesar Rp25 miliar.

Misbahul menjelaskan, penyaluran bantuan dari MUI nantinya akan menggunakan saluran resmi pemerintah. Baik melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI maupun melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

“Terkait masalah penyaluran kita tentu tidak ingin bermasalah, kita tidak ingin salah di dalam menyalurkan, atau salah sangkaan,” tegasnya.

“Nanti penyalurannya kita akan melalui saluran resmi pemerintah RI, dalam hal ini Kemenlu, mungkin juga melalui BAZNAS. Intinya melalui pemerintah Indonesia,” sambungnya.

Sementara itu, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, dana sebesar Rp23 miliar merupakan hasil pengumpulan selama dua tahun. Dana itu awalnya akan diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit. Namun, akhirnya MUI memutuskan untuk mengalihkan anggaran bagi bantuan kemanusiaan.

“Awalnya kita niatkan membangun rumah sakit Indonesia di Hebron. Tapi kemudian ada pertimbangan lain termasuk perkembangan kemanusiaan yang harus kita segerakan,” terangnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan permasalahan status tanah di mana bangunan Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Zaytun didirikan di Indramayu, Jawa Barat.

Ketua Tim Peneliti MUI Pusat Firdaus Syam mengatakan penemuan itu dilakukan ketika pihaknya melakukan penelitian terkait kontroversi Ponpes Al-Zaytun dari pemerintah daerah setempat.

“Kita mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat dan itu bagian yang akan kita tindaklanjuti berkaitan dengan konsep sedekah,” kata Firdaus, Rabu (28/6/2023).

Tak hanya itu, masalah lain yang ditemukan terkait Ponpes Al-Zaytun yaitu tindak kekerasan yang terjadi di ponpes tersebut. Begitu juga dengan sumber-sumber dana yang digunakan untuk biaya operasional pesantren.

“Mereka mengaku dananya dari pemerinta, tapi berapa besar? Apakah sebanding dengan biaya perawatan dan sebagainya kan besar,” ujarnya.

Sedangkan terkait masalah keagamaan, dia menyebut MUI telah mengantongi data-data yang menjurus pada penistaan agama.

“Temuan yang berkaitan dengan narasi-narasi yang diucapkan pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang itu problem. Maka perlu kita minta penjelasan soal Tanah Suci, khotib perempuan, dan sebagainya,” jelasnya.