JAKARTA, Eranasional.com – Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni menegaskan bahwa pihaknya tidak merekomendasikan dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Musnalub) yang tujuannya melengserkan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.

Ganjar menyebut ada pihak yang menunggangani Golkar dan mendorong-dorong digelarnya Musnalub.

“Dewan Pakar Partai Golkar tidak mendukung rekomendasi yang berisi digelarnya Musnalub. Tidak ada sama sekali,” kata Ganjar, Kamis (13/7).

Dia menduga ada pihak lain yang menunggangi putusan Pleno VII Dewan Pakar Partai Golkar. Dia menjelaskan, Dewan Pakar tidak berwenang mengondisikan Musnalub.

“Musnalub sepenuhnya kewenangan DPD-DPD Provinsi sekurang-kurang 2/3 dari seluruh DPD Provinsi,” ujarnya.

Selain itu, Musnalub bisa terselenggara jika terjadi kegentingan yang membuat partai terancam. Katanya, hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Dia menjelaskan, rekomendasi Dewan Pakai di poin kedua terkait batas waktu Airlangga menentukan pasangan paling lambat Agustus 2023 bersifat limitatif. Katanya, batas waktu itu tercantum dengan maksud memotivasi Golkar, khususnya Airlangga untuk melaksanakan amanat Munas X pada 2019 silam.

“Sebagai mandataris Munas, ketua umum (Airlangga Hartarto) wajib tunduk dan patuh pada amanat Munas, sekaligus meningkatkan moril para caleg Partai Golkar se-Indonesia,” tuturnya.

Soal capres-cawapres yang didukung Golkar, Ganjar mengatakan, sikap resmi Dewan Pakar tetap berpegangan pada putusan Pleno VIII, Minggu (9/7) lalu. Dia menyebut, desakan Musnalub berasal dari kelompok pemrakarsa penggerak kebangkitan Partai Golkar.