Diketaahui Nadiem merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tersebut yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,18 triliun.

Mengenai keuntungan yang didapat Nadiem itu terungkap dalam surat dakwaan Direktur Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih.

Sidang dakwaan Sri digelar bersamaan dengan dua terdakwa lainnya, yakni eks konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief, dan eks Direktur SMP Kemendikbudristek, Mulyatsyah. Sidang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (16/12/20225).

Sementara itu, Nadiem belum menjalani sidang dakwaan lantaran sakit dan masih harus menjalani perawatan di rumah sakit.

“Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Nadiem Anwar Makarim sebesar Rp 809.596.125.000,” ujar jaksa membacakan surat dakwaan.

Jaksa menyebut, Sri Wahyuningsih bersama-sama dengan Nadiem Makarim, Ibrahim Arief, Mulyatsyah, serta Jurist Tan—yang masih buron—disebut melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Namun, hal itu dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan.

“Kami sudah menemui sejumlah rektor perguruan tinggi. Kami memutuskan membatalkan seluruh kenaikan UKT tahun ini,” ujar Nadiem.

“Dan kami akan mengevaluasi perguruan tinggi satu per satu kenaikan UKT. Tapi untuk di tahun berikutnya,” ujar Nadiem menegaskan.

Nadiem mengakui selama beberapa hari ini pihaknya telah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, keluarga, mahasiswa hingga masyarakat. Nadiem mengakui terdapat sejumlah kenaikan UKT di beberapa kampus yang cukup mencemaskan. Dengan keputusan ini, Nadiem memastikan tak ada mahasiswa yang gagal kuliah.

“Saya mengerti kekhawatiran tersebut. Detailnya nanti melalui dirjen dikti yang akan menjelaskan,” tegas Nadiem.

Seperti diketahui, lonjakan kenaikan biaya kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dianggap memicu kepusingan para orang tua belakangan di tengah tekanan harga-harga kebutuhan dapur yang masih tinggi meski Lebaran 2024 sudah berlalu.

Diberitakan sebelumnya, biaya kuliah satu dekade terakhir tercatat naik hingga ratusan persen. Sementara kenaikan pendapatan orang tua dengan status PNS, hanya puluhan persen dalam rentang yang sama.

Berdasarkan penelusuran Divisi Riset Bloomberg Techoz, dari sekitar 23 PTN di Indonesia saat ini, Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun ajaran 2024/2025, berkisar Rp475.000 hingga termahal Rp33,5 juta per semester, bergantung pada jurusan studi.

Universitas Sebelas Maret (UNS) di Solo, Jawa Tengah, menjadi universitas dengan batas UKT terendah yang paling murah sebesar Rp475.000, di bawah batas bawah yang diatur oleh pemerintah sebesar Rp500.000.

Sedangkan batas UKT tertinggi yang paling mahal di antara 23 PTN yang diriset, adalah Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, sebesar Rp33,5 juta per semester.

Jurusan Kedokteran menjadi program studi termahal di hampir semua PTN. Biaya kuliah akan jauh lebih mahal bila mahasiswa mengambil jalur Seleksi Mandiri.

Komitmen tersebut sudah dirancang baik melalui Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPSKP).

Dikatakan Nadiem tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah (TPPK) sudah ada lebih dari 90% di satuan pendidikan. Sementara Satgas PPKSP di dinas pendidikan provinsi hingga kabupaten/kota sudah ada lebih dari 50%.

“Lebih 90% satuan pendidikan memiliki TPPK. Sementara itu sudah lebih dari 50% dinas pendidikan di Indonesia yang memiliki satgas PPKSP saya ucapkan terimakasih,”kata Nadiem Anwar Makarim lewat YouTube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, Selasa (5/3/2024).

Tugas  dan Peran TPPK  dan Satgas PPKSP:

Nadiem menjelaskan orang-orang yang tergabung dalam PPKSP dan TPPK mengemban tugas yang besar dan sangat mulia.

“Dalam memberantas dalam bentuk kekerasan baik itu dalam perundungan, intoleransi maupun kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan,” jelas Nadiem.

Nadiem juga mengajak masyarakat untuk bergotong-royong dalam memberantas perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Karena menurut Nadiem ini merupakan faktor pendukung penting.

“Saya mengajak masyarakat Indonesia untuk bergotong royong mewujudkan lingkungan pendidikan lebih aman dan nyaman. Karena berbagai unsur kekerasan di dunia ini pendidikan yang saat ini selalu terjadi dan sering sekali terjadi hanya kita bisa berantas melalui dukungan dari masyrakat luar,” pungkas Nadiem.

JAKARTA– Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan sekolah harus segera dibuka. Untuk itu dia mengatakan tak ada tawar-menawar yang bisa dilakukan demi pendidikan.

“Tentu bapak ibu sudah pahami masa depan Indonesia sangat bergantung pada sumber daya manusia. Sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi,” ucap Nadiem dalam acara yang disiarkan Youtube Kemendikbud RI, Rabu (2/6/2021).

Nadiem mengatakan, memahami kekhawatiran guru, tenaga kependidikan, dan orang tua terkait pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19. Namun, ia mengatakan penundaan pembukaan sekolah bisa berdampak panjang.

Bahkan sampai sekarang, Nadiem menyatakan kerap mendengar dan membaca langsung keluhan anak-anak di media sosial atas keinginan segera masuk sekolah.

Dia berpendapat, kondisi tersebut menandakan masih banyak sekolah yang belum dibuka meski sudah didorong pemerintah pusat.

“Dengan semua pertimbangan itu, kami upayakan pendidik dan tenaga kependidikan jadi prioritas penerima vaksinasi Covid-19,” Katanya.

Dilaporkan Nadiem, baru 30 persen sekolah yang membuka opsi pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas. Ia pun mendorong sekolah dibuka setelah vaksinasi guru dan tenaga kependidikan.

Untuk panduan PTM terbatas di PAUD, pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan Kemendikbudristek menegaskan sekolah yang sudah rampung vaksinasi harus melakukan PTM terbatas paling lambat Tahun Ajaran 2021/2022.

Apabila sekolah belum dapat memenuhi ketentuan tersebut, pembelajaran di satuan pendidikan masih diperbolehkan mengikuti SKB 4 Menteri yang diterbitkan pada 30 Maret 2021 terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Kebocoran informasi internal milik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) kerap bocor ke publik dan menimbulkan keributan. Salah satu informasi yang bocor yakni penyusunan kurikulum hingga peraturan pemerintah.

Menyoroti hal ini Putra Nababan, anggota Komisi X DPR berpendapat hal itu merugikan Kemendikbudristek. Untuk itu dia meminta Mendikbudristek, Nadiem Makarim memecat jajarannya yang “nakal” tersebut.

“Kalau ada yang suka bocorin pdf, rapat tertutup, capture-capture udah berhentiin saja,” ucap Putra dalam dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR yang digelar secara virtual, Senin (31/5/2021).

Dikatakan Putra, setiap tahun selalu ada kebocoran isu yang terjadi di Kemendikbudristek. Bahkan menciptakan polemik dan isu yang menyeret nama sejumlah organisasi.

“Terakhir soal tokoh Nahdlatul Ulama, Pancasila, mis komunikasi ini muncul dari dalam,” Ungkap Putra.

Putra menilai, isu yang kerap menerpa Nadiem dan tim diharapkan membuat kinerja Kemendikbudristek semakin solid ke depannya. Karena, lanjut Putra, dikelilingi oleh para senior di bidang pendidikan.

“Untuk itu saya minta Mas Menteri menyolidkan, saya lihat banyak senior di sekeliling Mas Menteri, sehingga tanpa beban. Nah sekarang yang sudah gas aja,” pungkasnya.

Editor: Redaksi