Sepasang suami istri asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel), akhirnya mampu mewujudkan impian menunaikan ibadah haji.

Mereka menabung dari hasil menarik becak sejak tahun 2000, kini keduanya berangkat ke tanah suci bersama ratusan Jemaah Calon Haji (JCH) dari kloter 12 Embarkasi Makassar.

Suasana haru dan penuh bahagia menyelimuti asrama haji Sudiang, Makassar. Ratusan jemaah calon haji tampak berjalan kaki dari wisma Raudhah menuju Aula Mina untuk mengikuti proses pelepasan ke tanah suci.

Di antara ratusan jemaah tersebut, terselip kisah mengharukan dari pasangan suami istri, Kamiseng dan istrinya Risnawati. Keduanya akhirnya berangkat haji setelah menabung selama 26 tahun dari penghasilan sederhana sebagai penarik becak.

Senyum bahagia tak lepas dari wajah Kamiseng dan sang istri saat melangkah memasuki Aula Mina. Momen ini menjadi bukti nyata dari perjuangan panjang yang telah mereka lalui bersama.

Kamiseng diketahui merantau ke Kota Mamuju, Sulawesi Barat, dan menggantungkan hidup dari mengayuh becak. Penghasilannya tidak menentu, berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp90 ribu per hari.

Dari penghasilan tersebut, Kamiseng dan istrinya menyisihkan sebagian rezeki untuk tabungan haji. Setiap hari, uang hasil kerja keras dibagi untuk kebutuhan keluarga, biaya sekolah anak, dan sebagian kecil di simpan dalam celengan.

Meski hanya 30 ribu hingga Rp 50 ribu per hari, konsistensi menjadi kunci perjuangan mereka. Sejak tahun 2000 mulai menabung, hingga akhirnya pada tahun 2013 keduanya memberanikan diri mendaftar haji.

Kesabaran dan ketekunan itu pun berbuah hasil, saat tabungan yang dikumpulkan mencapai lebih dari 25 juta rupiah untuk pelunasan biaya haji.

Kamiseng mengaku tak menyangka bisa berangkat ke tanah suci bersama istri tercinta. Baginya, ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan niat tulus akan selalu menemukan jalannya.

“Dari mengayuh becak saja, tidak ada yang lain. Kami menabung setiap hari sejak tahun 2000 sampai akhirnya bisa mendaftar,” jelas Kamiseng, di Asrama Haji Sudiang, Rabu (29/4).

Kisah ini menjadi inspirasi bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Dengan niat, usaha, dan kesabaran, setiap harapan dapat terwujud.

“Saya dan istri tidak menyangka dipanggil Allah kke tanah suci. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata,”ujarnya berbinar-binar.

Suami penyanyi Aurel Hermansyah itu mengaku tidak ingin dipanggil dengan panggilan Pak Haji oleh orang lain.

“Disangkanya saya yang mau dipanggil Pak Haji, padahal jangan, deh,” kata Atta Halilintar di kawasan Jakarta, belum lama.

Ayah dua anak itu mengatakan saat ini banyak orang yang memanggil dirinya dengan panggilan Pak Haji. Atta Halilintar pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak meminta dipanggil Pak Haji.

“Jangan dipanggil Pak Haji, deh,” ucap Atta Halilintar. Atta Halilintar pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan panggilan khusus yang diterimanya.

Saat menggelar pengajian, Atta Halilintar bercerita soal perjalanan spiritualnya ini. Awalnya, dia dan istri tidak berencana untuk menunaikan rukun Islam yang kelima pada tahun ini.

“Sebenarnya saya sama istri enggak ada planning tahun ini harus haji atau gimana, tapi merasa kayak tiba-tiba jalannya dibuka, dan tiba-tiba belum dibayar aja visanya sudah keluar. Jadi merasa apakah ini benar-benar panggilan?” kata ayah dua anak itu dikutip dari YouTube AH pada Rabu (5/6/2024).

“Awalnya aku sama Aurel coba dulu iseng mau urus, tapi tahan dulu deh, nanti kayaknya pengin bareng Bunda sama Pipi tahun depan, sama Mimi juga. Tapi tiba-tiba dapat kabar entah keurus atau gimana, tiba-tiba sudah jadi (visanya)” sambungnya.

Pengalaman ini menyadarkannya bahwa berhaji memang merupaka panggilan Allah. Dia dan istri siap berangkat ke Tanah Suci dengan rasa yakin bahwa keluarga yang ditinggalkan di Tanah Air pun akan senantiasa dijaga.

“Saya merasa kayak ini jalannya dari Allah, insyaallah enggak ada yang perlu dikhawatirkan kalau sudah jalannya dari Allah. Apalagi ini menjalankan rukun Islam yang terakhir yaitu haji,” paparnya.

Raffi Ahmad dan rombongan rencananya bertolak ke tanah suci besok, Sabtu, 8 Juni 2024. Untuk itu, Raffi bersama keluarga menggelar doa bersama sekaligus syukuran kantor barunya yang kini sudah mulai beroperasi.

“Ini pengalaman haji pertama, kalau Nagita sama Mama Rieta udah pernah. Yang lain baru pertama kali. Mohon doanya semoga dilancarkan dan bisa kembali ke tanah air sehat walafiat,” kata Raffi Ahmad di Kantor RANS, Kawasan BSD Tangerang, Jumat (7/6/2024).

“Mohon doanya, selain doa keberangkatan haji, kita juga syukuran akhirnya gedung RANS udah beroperasi minggu lalu. Jadi pas di momen ini kita jadikan doa bersama,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah mewacanakan larangan ibadah haji lebih dari sekali. Alasannya, lantaran masa tunggu haji di Indonesia cukup lama.

“Peminat haji di Indonesia itu luar biasa, banyak sekali. Kalau tidak ada kebijakan melarang mereka yang sudah haji untuk berkali-kali atau kembali ibadah haji, maka peluang untuk yang lain yang belum berangkat bisa kecil,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

“Kemudia masa tunggunya juga lama, yang mau berangkat haji semakin berumur, semakin tua, itu berisiko,” sambungnya.

Muhadjir menyebutkan bahwa menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Jadi, yang akan diprioritaskan berangkat haji adalah masyarakat yang belum pernah melaksanakan.

“Jadi, ulama sepakat bahwa haji itu kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Kemudian untuk berikutnya orang lain, yang belum pernah yang lebih berhak,” jelasnya.

Menurut dia, wacana ini memungkinkan akan memotong lamanya antrian keberangkatan haji.

“Wacana ini perlu dibahas karena Jemaah haji yang semakin menua berimplikasi terhadap kesehatan,” ungkap Muhadjir.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy telah menyampaikan wacana larangan ibadah haji berulang kali saat menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional Kesehatan Haji yang digelar oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Kamis (24/8) lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Artis Raffi Ahmad kembali harus mengurungkan kesempatan untuk naik haji di tahun ini.

Suami Nagita Slavina itu menyebut ada sejumlah permasalahan yang harus ia hadapi, hingga membuatnya harus membatalkan rencana ibadah haji.

“Nggak jadi memang 99 persen. Waktu itu travel pertama ada ini, ya mungkin waktu itu belum waktunya. Terus pindah travel belum waktunya juga (berangkat haji), nunggu visa belum keluar,” kata Raffi Ahmad, Rabu (14/6/2023).

Tak hanya Raffi yang batal berangkat. Dia yang berencana pergi haji bersama sang ibu, Amy Qanita, juga beberapa karyawannya juga harus mengurungkan niat tersebut

Soal kegagalan berangkat haji, Raffi Ahmad menyebut Amy Qanita juga sudah ikhlas. terlebih jika mengingat bahwa pergi haji juga tak lepas dari kehendak Sang Maha Kuasa.

“Kata mama ya sudah kita ikhlas saja. Insya Allah tahun depan saja. Nyokap gue bilang begini, ‘Ya sudah memang kalau haji itu rezeki-rezekian, orang punya uang saja bisa nggak pergi, orang yang nggak punya tahu-tahu bisa pergi,” tutur Raffi

Menerima dengan lapang dada, Raffi menyebut ibunya ikhlas karena Tuhan pasti telah membuatkan rencana baik lainnya untuk mereka.

“Mungkin enggak pergi sekarang juga ada hikmahnya. Insyaallah tahun depan. Mama ngomong gitu,” tandas Raffi Ahmad.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati biaya ibadah haji yang harus dibayarkan Jemaah sebesar Rp49.812.700.

Untuk menentukan biaya haji 2023, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang terlebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat.

“Apakah sudah dapat kita simpulkan di rapat Panja ini. Setuju”” tanya Marwan dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/20203).

“Setuju,” dijawab peserta rapat dengan kompak.

Berdasarkan kesimpulan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, biaya haji yang harus ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp49.812.700. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp90.050.637,26.

Selanjutnya, hasil rapat Panja ini akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk disepakati.

Sebelumnya, Menteri Yaqut menyatakan biaya per jemahaan sebesar Rp49 juta.

“Tahun ini Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dia menegaskan, dari BPIH sebesar Rp98,8 juta, yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persen. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) belum menemukan kesepakatan soal biaya haji 2023. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memastikan angka biaya haji yang ditanggung Jemaah saat ini jadi Rp49 juta.

“Kami di Panja (Panitia Kerja) Komisi VIII tentang haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah terkait besaran item-item yang muncul dari pembiayaan haji kita. Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan BPIH, kita sudah sampai di titik maksimal,” kata Marwan usai rapat dengan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Kata dia, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, besaran Bipih juga sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta.

“Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp90,2 juta. Kemudian, Bipih yang pemerintah usulkan besarannya Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49 juta,” jelasnya.

Marwan menekankan anggota Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Namun dia mengatakan masih ada tiga komponen yang masih bisa dikurangi, yakni perhotelan, masyair, dan katering.

“Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga,” ucap Marwan.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi polemik rencana kenaikan biaya haji 2023 yang telah diumumkan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Jokowi menegaskan rencana kenaikan biaya haji ini masih dalam proses kajian.

“Belum final udah rame, masih kajian,” kata Jokowi saat ditemui usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Sebelumnya, usulan kenaikan biaya haji 2023 dilontarkan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (19/1) lalu. Alasannya karena biaya perjalanan ke Tanah Suci melonjak.

“Yang diturunkan oleh pemerintah Arab Saudi adalah paket layanan haji,” kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/1/2023).

Hilman menjelaskan, paket yang dipangkas 30 persen ini adalah layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang biasa disebut juga dengan Armuzna atau Masyair.

Untuk warga domestik, Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M.

1. SAR (Saudi Arabian Riyal) 10,596 sampai SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta sampai Rp48 juta)

2. SAR 8,092 sampai SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta sampai Rp34,5 juta)

3. SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)

4. SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), tanpa layanan di Mina atau hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah

Paket layanan haji ini, kata Hilman, ditangani oleh syarikah atau perusahaan di Saudi. Tahun lalu, harganya naik signifikan karena pandemi. Barulah tahun ini turun 30 persen yang membuat komponen Masyair di BPIH juga turun.

Tahun lalu, pemerintah mematok biaya Masyair SAR 5.656,87. Sementara tahun ini, Hilman menyebut, pihaknya juga bisa bernegosiasi sehingga biaya turun menjadi SAR 4.632,87. “Turun sekitar SAR 1.024 aau 30 persen,” kata dia.

“Jadi di dalam usulan BPIH tahun ini, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi,” ujarnya.

Hilman juga menyebut pemerintah tetap berupaya mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair. “Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” kata dia.

Meski demikian, Hilman menyebut komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji saja. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.

“Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya,” ujar Hilman.

Selain itu, kata dia, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar Amerika Serikat dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs US$ 1, dan Rp4.080 untuk kurs 1 SAR.

Sedangkan pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp 3.846. Lal untuk kurs Dollar tahun 2022 adalah Rp14.425. Lalu hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat yang sangat bergantung pada harga avtur.

Meski demikian, Hilman memastikan usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H menjadi Rp 69 juta itu belum final. Sebab, masih terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi Agama di DPR. “Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” kata dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1444 Hijriah/2023 Masehi yang ditanggung jemaah naik menjadi Rp69.193.733,60. Alasannya, untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.

Usulan kenaikan biaya haji ini disampaikan Menteri Agama saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (19/1/2023).

Raker ini membahas agenda persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023.

Dalam raker tersebut Yaqut mengusulkan agar jemaah menanggung biaya haji sebesarRp69 juta. Jumlah ini naik dibandingkan 2022 yang berada di angka Rp39,8 juta.

“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, naik sekitar Rp514.000 dengan komposisi BPIH Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Yaqut.

Adapun komponen yang dibebaskan langsung kepada jemaah, digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari Embarkasi ke Arab Saudi (Pulang Pergi) sebesar Rp33.979.784, akomodasi Makkah Rp18.768.000, akomodasi Madinah Rp5.601.840, biaya hidup Rp4.080.000, visa Rp1.224.000, dan paket layanan Masyair Rp5.540.109,60.

Yaqut menjelaskan, dari BPIH sebanyak Rp 98,8 juta yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persennya. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

“Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya disubsidi, dikurangi tinggal 30 persen. Yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah,” terang Yaqut.

Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk diketahui, BPIH tahun 2022 sebesar Rp98.379.021,09 dengan komposisi BPIH sebesar Rp39.886.009,00 (40,54%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp58.493.012,09 (59,46%).

“Dibandingkan tahun lalu ini lebih besar,” pungkasnya.

Alasan Menag Usul Menaikkan Biaya Haji

Lanjut Menag Yaqut menjelaskan, usulan kenaikan ini telah melalui pertimbangan matang. Salah satunya untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji.

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” tuturnya.

Kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut, ujar Menag, diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan dana nilai manfaat BPIH di masa yang akan datang.

Menurutnya, pembebanan BPIH harus menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Itu usulan pemerintah. Menurut kami, itu yang paling logis untuk menjaga supaya yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat itu dikurangi, tinggal 30 persen, sementara yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah,” imbuhnya.