Sudariono dilantik menggantikan Nanik S Deyang yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan.

Usai pelantikan, Sudariono menegaskan komitmennya menjaga integritas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun, termasuk keluarga, kerabat, maupun teman dekat yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan program tersebut.

Menurut Sudariono, apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarga, sahabat, alumni, atau orang dekatnya lalu menawarkan bantuan, jasa, atau meminta imbalan dengan membawa namanya dalam urusan MBG, masyarakat diminta tidak mempercayainya.

“Jika ada yang mengatasnamakan saya, keluarga, sahabat, teman, atau alumni untuk kepentingan Program Makan Bergizi Gratis dan diduga melakukan hal yang tidak semestinya, saya pastikan itu bukan atas sepengetahuan saya. Saya meminta agar hal tersebut segera dilaporkan kepada aparat penegak hukum,” tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh keluarga, kerabat, dan siapa pun yang mengenalnya agar tidak memanfaatkan hubungan pribadi dengannya demi memperoleh keuntungan atau kemudahan dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Sementara itu, meski telah mundur dari jabatan Kepala BGN, Nanik S Deyang tetap akan berperan di lembaga tersebut.

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan bahwa Nanik akan dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional.

Penunjukan itu dilakukan karena pemerintah menilai pengalaman dan pemahaman Nanik terhadap program BGN masih sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan sekaligus mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan sesuai tujuan. []

Penegasan tersebut disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Kurnia Ramadhana, saat memberikan keterangan di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Menurut Kurnia, alasan kesehatan telah disampaikan secara terbuka oleh Nanik sehingga tidak perlu ditafsirkan ke arah lain.

“Saya rasa sudah tegas apa yang disampaikan oleh Bu Nanik. Alasannya adalah alasan kesehatan. Itu disebutkan di dalam keterangan secara terang benderang,” kata Kurnia.

Ia mengajak masyarakat untuk lebih mengedepankan rasa empati terhadap Nanik dengan mendoakan agar proses pemulihan kesehatannya berjalan lancar.

“Tentu alasan itu harusnya yang pertama kali kita lihat di sana adalah rasa empati dan mendoakan beliau agar segera pulih dari sakit yang beliau derita selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kurnia menegaskan pemerintah menghormati keputusan Nanik untuk melepaskan jabatannya sebagai Kepala BGN.

Di sisi lain, pemerintah memastikan agenda pembenahan tata kelola lembaga serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlangsung sesuai rencana.

“Badan Komunikasi menghormati dan menghargai keputusan Ibu Nanik untuk mundur sebagai Kepala BGN karena alasannya memang alasan tentang kesehatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Nanik S. Deyang mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun Facebook pribadinya.

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri untuk mendapatkan second opinion.

Nanik juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo atas keputusannya mundur dari jabatan Kepala BGN.

Menurutnya, langkah tersebut diambil agar ia dapat memusatkan perhatian pada proses pengobatan dan pemulihan kondisi kesehatannya. []

Pelantikan tersebut mencakup pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara itu, pengangkatan Penasihat Khusus Presiden berlandaskan Keppres Nomor 58/P Tahun 2026.

Pejabat yang dilantik yakni Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

“Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden Prabowo yang kemudian diikuti para pejabat yang dilantik.

Usai pengambilan sumpah, para pejabat menandatangani berita acara pelantikan di hadapan Presiden. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional, termasuk peningkatan gizi masyarakat yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. []

BGN menegaskan, anggaran bahan makanan dalam program tersebut tidak sebesar yang dipersepsikan sebagian pihak.

Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa alokasi anggaran bahan makanan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, bukan Rp15.000.

“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1-3 itu sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp 10.000 per porsi,” ujar Nanik dalam keterangan tertulis, dikutip Holopis.com, Selasa (24/2/2026).

Ia menjelaskan, besaran Rp13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD dan Rp15.000 untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui merupakan total anggaran per porsi.

Namun, nominal tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk bahan baku makanan.

Menurut Nanik, terdapat komponen biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi.

Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung, seperti pembayaran listrik, internet atau telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, insentif guru PIC, insentif kendaraan, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk 3B, pembelian alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional Kepala SPPG beserta timnya.

Selain itu, terdapat alokasi Rp2.000 per porsi untuk kebutuhan fasilitas, termasuk sewa lahan dan bangunan dapur, gudang, kamar mes, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), filterisasi air, hingga penyewaan peralatan masak modern seperti steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, dan ompreng.

Dalam petunjuk teknis (juknis) terbaru Nomor 401.1, anggaran Rp2.000 per porsi tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan mitra, sebesar Rp6 juta per hari dengan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.

BGN menyatakan terbuka terhadap masukan dan laporan masyarakat jika ditemukan indikasi menu MBG yang dinilai tidak sesuai dengan alokasi anggaran.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” pungkas Nanik. []

Nanik menjelaskan, besaran anggaran Rp13.000 untuk balita hingga kelas 3 SD serta Rp15.000 untuk anak kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan operasional serta insentif bagi yayasan/mitra pelaksana.

“Jadi, kami ingatkan kembali anggaran bahan makanan untuk balita/PAUD/TK/RA serta SD/MI kelas 1–3 itu sebesar Rp8.000 per porsi. Sementara, untuk SD/MI kelas 4 ke atas hingga ibu menyusui, anggaran bahan makanan sebesar Rp10.000 per porsi,” ujar Nanik.

Nanik menjelaskan, selain untuk bahan baku makanan, anggaran MBG juga mencakup biaya operasional sebesar Rp3.000 per porsi.

Dana tersebut digunakan, lanjutan dia mengatakan, untuk berbagai kebutuhan pendukung, antara lain pembayaran listrik, internet/telepon, gas, air, insentif relawan pekerja SPPG, insentif guru PIC, insentif kendaraan, pembayaran BPJS

Ketenagakerjaan Relawan

Nanik mengatakan ketenagakerjaan relawan, insentif kader posyandu yang mendistribusikan makanan untuk 3B, pembelian alat pelindung diri dan kebutuhan kebersihan, pembayaran BBM mobil MBG, serta operasional KaSPPG beserta timnya, dan sebagainya.

“Selain itu, terdapat pula alokasi anggaran sebesar Rp2.000 per porsi yang digunakan untuk sewa lahan dan bangunan, meliputi dapur, empat gudang, dua kamar mes, pembangunan IPAL, filterisasi air, serta sewa peralatan masak modern, mulai dari steam rice, steam cuci ompreng, kompor, kulkas, chiller, freezer, panci, hingga sewa ompreng,” ujar dia.

Dalam juknis terbaru Nomor 401.1, anggaran sebesar Rp2.000 per porsi tersebut dikategorikan sebagai insentif fasilitas SPPG yang disediakan oleh mitra sebesar Rp6 juta per hari, dengan asumsi setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat.

Namun demikian, BGN tetap terbuka terhadap masukan maupun pelaporan apabila terdapat indikasi menu MBG yang dinilai kurang dari alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, guna memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan,” tutup Nanik.

BGN tetap membagi MBG sesuai Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Bulan Ramadan dan Idul Fitri 1447H/2026M serta Libur Tahun Baru Imlek 2026. Dalam ketentuan tersebut tidak ada skema pembagian makanan pada waktu sahur.

Nanik menegaskan, selama bulan Ramadan distribusi MBG dilakukan terbatas pada hari Senin dan Kamis, bukan setiap hari dan bukan pada dini hari.

“Perlu kami luruskan, MBG selama Ramadan hanya didistribusikan pada hari Senin dan Kamis dengan jam layanan resmi pukul 08.00–09.00 WIB dan 11.00–12.00 WIB. Tidak ada pembagian saat sahur,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Nanik menjelaskan, jadwal tersebut berlaku untuk mekanisme pengambilan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pengantaran ke sekolah, maupun delivery melalui titik serah terima terjadwal.

Untuk sekolah berasrama dan pesantren, pengolahan makanan dilakukan pada siang hari dan disajikan saat berbuka puasa sesuai koordinasi dengan pihak satuan pendidikan.

Distribusikan Kembali Senin

Pada awal Ramadan, yakni 18–22 Februari 2026, memang tidak dilakukan pendistribusian MBG. Distribusi kembali berjalan mulai Senin, 23 Februari 2026, dengan tetap mengikuti pola layanan dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.

Untuk wilayah dengan mayoritas penerima manfaat menjalankan ibadah puasa, MBG diberikan dalam bentuk paket makanan kemasan sehat yang dapat dikonsumsi saat berbuka puasa atau secara bertahap. Paket tersebut diproduksi dan dikemas oleh SPPG dengan tetap memenuhi standar gizi seimbang dan keamanan pangan.

“Jadwal dan mekanisme sudah diatur jelas dalam Surat Edaran. Kami mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh konten yang menyesatkan serta selalu merujuk pada informasi resmi,” tandas Nanik.

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya nggak papa,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se Kabupaten Banyuwangi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1).

Nanik menjelaskan hal itu saat seorang Kepala SPPG dari salah satu Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi mengeluhkan kesulitannya dalam memperbanyak jumlah penerima manfaat MBG di Kecamatannya.

Penyebabnya, lanjut dikatakannya, beberapa sekolah elit dengan jumlah siswa ribuan, menolak menerima MBG.

“Sekolah itu tetap tidak mau menerima, walaupun sudah meminta bantuan Danramil maupun Kapolsek,” ujarnya.

Prinsipnya, kata Nanik, pemerintah memang ingin memberikan MBG kepada seluruh anak Indonesia, agar tidak ada seorang pun anak Indonesia yang tidak mendapatkan gizi yang baik.

Tapi, penerimaan MBG sifatnya suka rela. Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau dari instansi mana pun, bahwa seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah.

Karena itu, jika sekolah-sekolah elit sudah mampu mencukupi kebutuhan gizi bagi para siswanya, dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima MBG, maka hal itu tidak menjadi masalah.

“Pokoknya, Ka SPPG kami, dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Pelaksana Program MBG yang melibatkan 17 Kementerian dan Lembaga itu.

Nanik kemudian menyarankan agar para Kepala SPPG berkeliling di wilayah cakupannya, untuk mencari penerima manfaat lainnya yang lebih membutuhkan.

“Misalnya ke pesantren-pesantren kecil, anak-anak putus sekolah, anak-anak jalanan yang masih usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” tandas dia.

Penegasan ini merespons berbagai penafsiran keliru terhadap Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, yang menyebutkan bahwa “pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Nanik, menjelaskan bahwa frasa “pegawai SPPG” dalam pasal tersebut merujuk secara spesifik pada pegawai inti dengan fungsi strategis, bukan seluruh personel yang terlibat dalam operasional harian SPPG.

“Yang dimaksud pegawai SPPG dalam konteks PPPK adalah jabatan inti yang memiliki fungsi teknis dan administratif strategis, yaitu Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan. Di luar itu, termasuk relawan, tidak masuk dalam skema pengangkatan PPPK,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut Nanik, klarifikasi ini penting agar tidak menimbulkan ekspektasi keliru di masyarakat, khususnya di kalangan relawan yang selama ini berperan aktif mendukung pelaksanaan Program MBG di lapangan.

Nanik menekankan bahwa relawan tetap menjadi bagian penting dari ekosistem Program MBG, namun status mereka bersifat partisipatif dan non-ASN, sesuai dengan desain kebijakan yang menempatkan relawan sebagai penggerak sosial, bukan aparatur negara.

“Peran relawan sangat krusial dalam mendukung keberhasilan program, tetapi secara regulasi mereka tidak termasuk dalam kategori pegawai yang diangkat sebagai PPPK. Ini sudah dirancang sejak awal agar program tetap inklusif dan berkelanjutan,” tutup Nanik.

Hal itu ditegaskan Waka BGN Nanik usai menanggapi usulan anak jalanan hingga penyandang disabilitas mendapatkan MBG.

” Lansia dan penyandang disabilitas yang diberi makan bergizi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Jadi untuk lansia dan penyandang disabilitas itu yang memberikan makan bergizi gratis Kemensos,” kata Nanik seperti dikutip di Jakarta, Kamis (08/01/2026).

Sementara untuk anak-anak yang hidup di jalanan dalam rentang usia sekolah mendapat MBG dari BGN. Nanik mengatakan semua anak di Indonesia mempunyai hak memperoleh gizi.

“Anak jalanan tapi masih dalam usia sekolah yang belum tertampung atau di wilayah tersebut belum ada sekolah rakyat, itu yang memberi makan BGN. Jadi bahasanya bukan anak jalanan tapi anak usia sekolah,” ujarnya.

“Itu untuk mengganti istilah anak jalanan, karena meski mereka hidup di jalan tapi mereka selama masih usia anak-anak tetap punya hak untuk memperoleh gizi,” ucapnya.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan program MBG juga diberikan untuk penyandang disabilitas hingga anak jalanan. Prasetyo akan mengkaji usulan tersebut.

Pernyataan dari Prasetyo itu menjawab pertanyaan wartawan terkait anak jalanan dan penyandang disabilitas mendapatkan MBG.

Prasetyo memastikan pemerintah menerima segala masukan dan usulan terkait program pemerintah.

“Terus terang tadi kalau berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan,” kata Prasetyo.

Salah satu SOP yang ditetapkan adalah mobil pengantar MBG hanya di luar pagar, dan tidak perlu masuk pekarangan sekolah.

“Usahakan tidak masuk membawa makanan ke halaman. Cukup diantar di depan pagar. Kenapa? Karena meskipun tidak ada upacara, anak-anak itu kan sering lari-lari di halaman,” kata Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG, Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG, di Ballroom Aston Inn, Lumajang, Sabtu, (13/12).

Selain itu pengendara mobil pengantar MBG haruslah seseorang yang memang berprofesi sebagai sopir, bukan sopir cabutan, atau berprofesi lain, apalagi yang baru belajar mengendarai mobil.

“Harus punya SIM, tidak sekadar SIM A, karena SIM A sudah kayak SIM C, asal dapat. Kenapa tidak asal SIM A, supaya dia menguasai pemakaian mobil matic ataupun manual. Dia harus berprofesi sopir,” kata Nanik.

Mengenal Medan dan Jalur Lalin 

Selain harus mengenal medan dan memahami jalur lalu lintas pengantaran, sopir pengantar MBG juga harus orang yang berkepribadian baik, tidak pernah terlibat dalam kasus narkoba, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

“Saya minta perhatian sama mitra, jangan karena anda mau bayar murah, lalu main cabut saja, Sekarang saya rekomendasikan agar SPPG itu disuspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Nanti kalau ada kejadian, saya pun akan merekomendasikan hal yang sama kepada bapak ibu,” kata mantan wartawan senior itu.

Menurut dia, kepala SPPG juga harus mengatur jam kerja, agar dapat mengawasi distribusi MBG. Akuntan harus masuk pagi.lanjut dikatakan Nanik, pukul 5 sore hingga pukul 1 malam, Ahli Gizi masuk. Lalu pukul 1 Kepala SPPG masuk, sehingga saat makanan diantar ada Kepala SPPG.

“Ini yang kejadian, Ka SPPG-nya nggak tahu ke mana, pada saat sopir mengantar makanan. Berarti dia nggak tahu ke mana sopir itu. Anda harus bertanggung jawab. KaSPPG harus memastikan makanan sampai ke sekolah, dan tunggu ada masalah apa. Hidupkan handphone, jangan susah dihubungi,” kata Nanik.

Dia menegaskan kepada kepala SPPG maupun Mitra dan Yayasan bertanggung jawab dalam perekrutan sopir pengantar MBG. Penggantian sopir pun harus sepengetahuan Kepala SPPG. SOP tentang sopir pengantar MBG harus dipatuhi setiap SPPG.

Oleh sebab itu, kata Waka BGN, jika tidak dipatuhi dan kemudian terjadi insiden yang berakibat fatal, maka tak hanya sopir yang harus bertanggung jawab.

“Operasional SPPG bisa disuspend, sementara Kepala SPPG yang mengabaikan prosedur juga bisa diberhentikan.,” tandas Nanik.

Karena itu, pemerintah yakin, dengan terlaksananya program MBG secara menyeluruh di seluruh Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 7 sampai 8 persen. Sebab ekonomi tumbuh dari bawah, pertumbuhan ekonomi bukan dari atas lagi.

“Kalau dulu dari atas agak repot menetesnya ke bawah. Nggak netes-netes, Pak. Sekarang sama Pak Prabowo digrojog ke bawah. Dengan digrojog ini diharapkan bisa tumbuh lebih cepat ke atas. Ini ekonomi yang luar biasa, penemuan yang luar biasa, dan kita harus mendukung,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, (13/12/2025).

Karena itu pula, Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Penyelenggaraan Program MBG itu meminta agar para mitra dan yayasan memahami persoalan hal ini. Salah satunya, ia meminta agar orientasi mitra dan yayasan tidak hanya sekadar bisnis.

Nanik lalu menceritakan latar belakang pelibatan yayasan dalam program MBG. Sejak awal, saat merancang program MBG Oktober tahun lalu sebelum dilantik, Presiden Prabowo Subianto tidak membolehkan PT dan CV, sebagai mitra SPPG.

“Saya kasihan lihat yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, nggak punya uang. Tolong dapur-dapur itu dimitrakan dengan mereka,” kata Nanik mengutip ucapan Presiden Prabowo saat itu.

Dalam rapat itu ada yang mengatakan bahwa yayasan-yayasan itu belum tentu punya uang. Namun Presiden tetap pada pendapatnya, dan menyarankan agar yayasan-yayasan itu diberi pinjaman dari perbankan. Sebab dengan keterlibatan yayasan-yayasan pendidikan, keagamaan, dan sosial sebagai mitra SPPG, mereka akan punya pendapatan.

“Kalau ada untung seperak dua perak untuk membiayai pendidikan, untuk membiayai aktifitas sosial,” kata Nanik menirukan ucapan Presiden.

Pada pelaksanaannya kemudian muncul yayasan-yayasan baru yang sebenarnya sama sekali tidak bergerak dalam bidang pendidikan, agama, maupun sosial sebagai mitra SPPG. Karena itu,

Nanik meminta yayasan-yayasan baru ini tidak keterlaluan dalam mencari keuntungan. Karena yang dibolehkan menjadi mitra SPPG sebenarnya adalah yayasan pendidikan, agama, maupun sosial.

Nanik juga menghimbau para mitra dan pemilik yayasan pengelola SPPG peduli dan membantu sekolah-sekolah yang para siswanya menjadi penerima manfaat MBG dari dapur mereka.

“Mereka semua dihimbau untuk memiliki kesadaran sosial dan tanggap akan kekurangan sekolah-sekolah itu, sebagaimana niat awal Presiden dalam melaksanakan program MBG,” tandas Nanik.

“Kalau ini terjadi, pengentasan kemiskinan di kota akan terjadi. Bukan hanya pembukaan lapangan pekerjaan, tapi sebetulnya Program MBG ini adalah jalan tol pengentasan kemiskinan,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, (13/12/2025).

Nanik menjelaskan bahwa setiap dapur MBG diwajibkan untuk merekrut 47 orang warga yang tinggal di sekitar dapur, sebagai relawan.

“Mereka akan bertugas sebagai pencuci ompreng, penerima dan pencuci bahan makanan, menyiapkan dan memotong bahan makanan, memasak, membagi makanan dalam pemorsian, dan mengantarkan MBG ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Meskipun ada pengurangan jumlah penerima manfaat, SPPG dilarang memecat para relawan dapur ini,” ujar Nanik.

Secara tidak langsung, program MBG juga membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Sebab, setiap SPPG akan membutuhkan pasokan bahan baku makanan yang cukup banyak.

Apalagi jika seluruh SPPG di wilayah itu sudah beroperasi semua. Misalnya, untuk kebutuhan buah saja, satu SPPG membutuhkan 2 sampai 3 kwintal, begitu pula kebutuhan tempe, tahu, telur dan sebagainya.

“Jadi tidak usah berebut dapur, sekarang yang paling menggiurkan itu sebenarnya adalah menyiapkan bahan baku,” kata Nanik.

Menurut Nanik, masalah kemiskinan kota memang cukup pelik. Karena lahan tidak ada, maka satu satunya jalan untuk mengentaskan kemiskinan di kota adalah dengan menjadikan mereka bekerja.

“Dengan adanya program MBG ini, lapangan pekerjaan bisa terbuka, sehingga mereka bisa bekerja di dapur maupun sebagai tenaga kerja dalam penyediaan bahan baku pangan,” tandas dia.

Pengurangan jumlah penerima manfaat MBG adalah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi kepada para penerima manfaat MBG.

“Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG,” kata Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Hotel Aston Cilacap, Jumat, (5/12).

Jika semula SPPG dapat mengelola 3.500 lebih penerima manfaat, kini setiap dapur MBG itu hanya dapat mengelola 2.000 siswa penerima manfaat, dan 500 ibu hamil, ibu menyusui dan balita non PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) atau yang dikenal sebagai 3B.

“Kapasitas bisa menjadi 3.000 penerima manfaat, apabila SPPG memiliki koki terampil yang bersertifikat,” kata Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN Eny Indarti.

Persoalannya, di beberapa wilayah terjadi pengurangan jumlah penerima manfaat yang cukup drastis, seperti di wilayah eks Karesidenan Banyumas. Banyak SPPG dikurangi jumlah penerima manfaatnya dari 3.500 lebih hingga tinggal 1.800 orang karena munculnya SPPG baru, dengan alasan pemerataan.

“Ada temunan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa… Ini jelas nggak bener, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat,” kata Nanik.

Nanik berjanji akan menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat munculnya SPPG-SPPG baru yang melebihi kuota, di internal BGN. Apalagi ditemukan fakta bahwa di sebuah kecamatan di Banyumas, dengan jumlah penerima manfaat hanya 16 ribu dan telah memiliki 6 SPPG, ternyata disetujui dan dibangun 5 SPPG baru lagi.

“Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh…,” kata Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk Pengelolaan MBG itu.

Meskipun terjadi pengurangan penerima manfaat secara drastis, Nanik mengingatkan bahwa pengelola SPPG tetap tidak boleh memecat para relawan dapur.

“Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya (Waka BGN bidang Sistem Tata Kelola), setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost,” ujarnya.

At cost adalah system penggantian biaya yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah seperti kuitansi, faktur, atau tiket. Jumlah yang diganti adalah biaya riil yang telah dikeluarkan untuk pengadaan atau layanan, dan tidak termasuk margin keuntungan. Pihak yang berwenang akan memeriksa dan memverifikasi kebenaran serta kewajaran bukti pengeluaran yang diajukan.

Wakil Kepala BGN yang membidangi Investigasi dan Komunikasi Publik itu kemudian menjelaskan bahwa dalam Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2025, penerima manfaat MBG semakin diperluas.

Penerima MBG kini tak hanya siswa sekolah, siswa madrasah, dan santri, serta ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Tenaga pendidik, termasuk guru sekolah negeri, tenaga honorer, guru swasta, ustadz pesantren, maupun santri di pesantren salaf yang tidak berafiliasi dengan Kementerian Agama, kader PKK dan Posyandu juga menjadi penerima manfaat MBG.

“Ketika program MBG ini dirancang, Pak Prabowo ingin seluruh siswa bisa makan makanan bergizi agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Jangan sampai ada anak Indonesia yang tidak bisa makan. Beliau bahkan menginginkan agar semua orang miskin, disabilitas, para lansia, anak-anak putus sekolah, anak jalanan, anak-anak pemulung, semua menjadi penerima MBG,” kata Nanik.

“Saya beri waktu sebulan untuk mendaftarkan ke Dinas Kesehatan. Kalau dalam sebulan belum juga mendaftar, nanti akan saya suspend,” kata Nanik dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis bersama Forkompimda, Kasatpel, Yayasan. Mitra, Korwil, Korcam, dan Kepala SPPG di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas, di Hotel Aston Purwokerto, Kamis, (4/12).

Eks Karesidenan Banyumas terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Dalam catatan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas), Kabupaten Banjarnegara memiliki kuota 131 SPPG. Saat ini sudah terisi 68 SPPG, dan telah beroperasi 46 SPPG.

“Ke-46 SPPG ini telah memiliki SLHS semua,” kata Direktur Wilayah II Tauwas, Brigjen Albertus Doni Dewantoro.

Kabupaten Purbalingga memiliki kuota 133 SPPG. Saat ini sudah terisi 79 SPPG, sementara yang telah beroperasi sebanyak 54 SPPG. Ke-54 SPPG sudah memiliki SLHS, termasuk dua SPPG lain yang masih dalam persiapan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap dengan kuota 163 SPPG, sudah terisi 127 SPPG. Dari jumlah itu 95 SPPG sudah beroperasi dan 44 SPPG telah memiliki SLHS.

Sementara itu, Kabupaten Banyumas memiliki kuota terbesar, sebanyak 227 SPPG. Dari 227 kuota itu, 146 telah terisi, sementara yang sudah beroperasi sebanyak 116 SPPG. “Ini gimana? Dari 98 yang mendaftar, yang lolos kok malah baru 15 SPPG, sementara 48 lainnya malah belum mendaftarkan diri,” kata mantan wartawan senior itu, saat menegur para Mitra/Yayasan dan Kepala SPPG Kabupaten Banyumas.

Menurut Nanik, tidak ada alasan bagi Mitra, Yayasan maupun Kepala SPPG untuk menunda-nunda pendaftaran SLHS. Sebab dalam Rapat Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG, Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa proses pengurusan SLHS tidak dipungut biaya.

“Yang ada biayanya hanya untuk pengambilan dan pengujian sample. Harganya 1 sampai 2 juta. Kalau ada pungutan macem-macem, nanti laporkan ke saya,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi K/L itu.

Dalam kesempatan itu, Nanik mengapresiasi para Kepala SPPG dan Mitra di Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga yang telah mendapatkan SLHS untuk dapur-dapur MBG mereka yang telah beroperasi. “Nanti saya traktir untuk beli sroto, ya…,” kata Nanik disambut tepuk tangan riuh para hadirin.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu juga mengajak para hadirin untuk mendoakan keselamatan para petugas SPPG yang sedang berjibaku di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir.

“Mohon doa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan anak-anakku semua, karena ternyata menjadi petugas SPPG taruhannya nyawa,” ujar Nanik.

Dalam situasi bencana, SPPG-SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar tetap bergerak. Mereka mengalihfungsikan dapur MBG menjadi dapur umum untuk melayani warga terdampak banjir. Namun, ada Ahli Gizi di Sigli yang meninggal karena kesetrum saat bertugas, dan seorang Asisten Lapangan masih bisa diselamatkan. Sementara itu, petugas SPPG di Aceh Tengah yang terjebak di Lokasi banjir, akhirnya mendapatkan bantuan.

“Kita doakan semoga bencana lekas mereda, segera pulih, dan anak-anak kita tetap sehat dan selamat,” kata Nanik.

Nanik menjelaskan pengaturan kapasitas ini dibuat untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan sekaligus memastikan efektivitas pelayanan di lapangan.

Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244 Tahun 2025, pemerintah membatasi jumlah porsi makanan harian yang dapat disiapkan oleh setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG maksimal hanya 3.000 porsi per hari.

Kebijakan tersebut merupakan perubahan ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan baru ini dijelaskan bahwa secara standar, setiap SPPG dirancang hanya untuk melayani 2.500 porsi makanan bergizi per hari, terdiri atas 2.000 porsi untuk peserta didik (anak sekolah) dan 500 porsi untuk kelompok non-peserta didik atau kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Standar 2.500 porsi per hari dibuat agar setiap SPPG dapat menjaga kualitas pelayanan, mulai dari proses pengolahan, penyajian, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/10).

Ia menambahkan SPPG yang memiliki sumber daya manusia lebih kompeten dapat menambah kapasitasnya.

“Namun apabila SPPG memiliki tenaga juru masak yang kompeten dan bersertifikat dari BNSP, maka kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga maksimal 3.000 porsi per hari,” ujarnya.

Peningkatan hingga 3.000 porsi hanya diperbolehkan bagi SPPG yang memenuhi persyaratan khusus, terutama dari sisi tenaga juru masak bersertifikat melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Meski kapasitasnya meningkat, pembagian porsinya tetap sama, yaitu maksimal 2.000 porsi untuk peserta didik dan 500 porsi untuk kelompok 3B.

Menurut Nanik, kebijakan ini juga berfungsi sebagai pengendalian mekanisme agar dapur MBG tidak beroperasi melebihi kapasitas yang mampu menangani fasilitas maupun tenaga kerja di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa peningkatan kapasitas tidak mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan. Karena prinsip utama program ini adalah memberi makanan bergizi, aman, dan tepat sasaran,” ujarnya.