“Sejauh ini, total sudah sekitar 1.000 narapidana dipindahkan ke lapas berkategori super maksimum dan maksimum security,” kata Kasubdit Kerja Sama dan Pelayanan Publik Ditjenpas, Rika Aprianti, pada Minggu (15/6/2025).

Menurut Rika, kebijakan ini bertujuan menciptakan kondisi nol peredaran narkoba di dalam lapas maupun rumah tahanan. Selain sebagai bentuk penegakan hukum, langkah ini juga diarahkan untuk mendorong proses pembinaan yang lebih efektif.

“Kami berharap, dengan pengamanan yang ketat dan pendekatan pembinaan yang terukur, para warga binaan ini bisa mengalami perubahan sikap ke arah yang lebih positif,” ujarnya.

Dengan kendaraan Opssus tahanan yang hanya bisa dimuati 15 WBP (1 Bus untuk 15 orang). Jadi, untuk 2 trip proses pemindahan, dengan menggunakan 2 Bus, mengingat ketersediaan Bus yang tidak memadai untuk sekaligus angkut para WBP yang berjumlah 60 orang Napi ke Lapas Cipinang Narkotik.

Di lepas dari Rutan Salemba ke Lapas Cipinang Narkotik, tepat pukul 20.00 WIB.

Informasi yang diperoleh dari Kepala Rutan Salemba, Hermanto, melalui WA kepada rekan media.

“Kami dalam bulan Juni ini, sudah dua kali adakan giat ini, karena penghuninya sudah over kapasitas,” kata Hermanto, Selasa, 21 juni 2022.

Pemindahan ini dilakukan, untuk menindaklanjuti surat Dirjenpas No: PAS-PK.01.05.08-372 tanggal 02 Juni tahun 2021, perihal Pemindahan Napi.

Selain itu, pemindahan juga dalam rangka mengurangi over kapasitas, menjaga stabilitas keamanan baik Sarprastib, serta untuk lebih memaksimalkan pembinaan bagi Napi. Demikian juga, untuk lebih mempermudah bagi para Pegawai dalam pengawasan, disamping minimnya jumlah Pegawai yang ada.

Adapun proses pemindahan sudah memperhatikan hal-hal terkait dokumen, prosedur, faktor keamanan jika sudah lengkap, maka pihak Rutan Salemba siap untuk mereka ‘Berlayar’ ke Lapas-lapas yang siap untuk menerima para Napi, guna menjalani sisa tahanan mereka dengan memiliki perilaku yang baik.

Proses pemindahan ini, juga melibatkan TNI dan Polri untuk pengawalan. (Tim/Red)

JAKARTA – Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) harus diatasi. Salah satunya, dengan tidak memenjarakan pengguna narkoba.

“Napi (narapidana) narkoba itu baiknya direhabilitasi saja, tidak usah dipenjara,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.

Politikus Partai NasDem menyebut kelebihan kapasitas terjadi di sebagian besar lapas Indonesia. Permasalahan ini harus segera diselesaikan.

“Penjara yang penuh tidak hanya terjadi di satu saja,” ungkap dia.

Dia mendukung wacana mengatasi kelebihan kapasitas penjara melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasalnya, sebagian besar lapas di Indonesia dihuni pengguna narkoba.

“Bagi pecandu narkoba, lebih baik direhabilitasi saja, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan layak,” ujar Sahroni.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong revisi UU Narkotika. Wacana itu disampaikan untuk mengatasi kelebihan daya tampung penjara di Indonesia.

Contohnya, kelebihan kapasitas di Lapas Klas I Tangerang, Banten. Over capacity lapas yang terbakar pada Rabu, 8 September 2021 itu mencapai 400 persen. Sebanyak 50 persen penghuni lapas tersebut adalah narapidana narkoba.