JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate meminta semua pihak mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Antisipasi guna mencegah kenaikan kasus covid-19.

“Salah satu yang perlu diwaspadai adalah peningkatan mobilitas masyarakat pada akhir tahun,” kata Johnny dikutip dari laman Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Minggu, 21 November 2021.

Johnny mengatakan peningkatan mobilitas berisiko memicu kasus covid-19 meroket. Apalagi, hal itu tidak dibarengi disiplin protokol kesehatan (prokes).

Johnny menyebut pemerintah berupaya membatasi mobilitas masyarakat. Salah satunya melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh daerah pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

“Perlu upaya bersama untuk menekan mobilitas selama liburan akhir tahun terutama dari masyarakat,” papar politikus Partai NasDem itu.

Selain itu, Johnny mendorong masyarakat menyegerakan diri divaksinasi. Sehingga semakin banyak orang yang terlindungi dari virus berbahaya itu.

“Untuk mencapai kekebalan komunal yang merata,” tutur dia.

JAKARTA – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di wilayah yang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 2 dimbau Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan.

Hal tersebut diungkapkan Presiden Jokowi saat meninjau kegiatan vaksinasi bagi pelajar SMA sederajat se-Kabupaten Sukoharjo yang digelar di SMA Negeri 1 Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Senin (13/9).

Dalam sambutannya Jokowi menerangkan, selain kondisi daerah yang menerapkan PPKM mesti berada di level 3 dan 2, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan PTM adalah vaksinasi yang sudah diberikan baik kepada pendidik maupun pelajar.

“jadi kalau sudah divaksin sekali lagi segerakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas, segerakan. Yang paling penting sudah berada di Level 3 atau Level 2,” ujar Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi mengingatkan pentingnya percepatan vaksinasi Covid-19 bagi para pelajar untuk segera diselesaikan, yang diharapkan bisa memberikan perlindungan dari penyebaran Covid-19, sehingga kegiatan PTM terbatas dapat segera dilaksanakan secara aman.

“Saya berharap semuanya berjalan lancar agar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita semuanya tetap sehat, terlindungi dari bahaya COVID, dan bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka,” demikian Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam peninjauan kali ini adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Kepala SMAN 1 Kartasura Dwi Ari Listiyani.

Jakarta – Saat ini, energi fosil, khususnya batubara masih menjadi penopang perekonomian Indonesia. Kondisi ini sangat berbeda dengan tren global dimana banyak negara telah mengurangi dan bahkan melarang penggunaan batubara untuk keperluan energi demi mengurangi dampak emisi karbon.

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti, menyoroti produksi batu bara di Indonesia dengan implementasi pengaturannya dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam RUEN, telah diatur bahwa pemerintah membatasi produksi batubara pada level 400 juta ton/tahun.

“Namun, kenyataannya dari segi perencanaan target dan realisasinya, produksi batubara setiap tahunnya selalu melebihi apa yang direncanakan,” ujar Dyah melalui keterangan rilis yang diterima oleh wartawan di Jakarta, Kamis (10/6/2021)

Lanjut kata Politsi Golkar Muda sementara itu dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian ESDM 2020-2024, rencana produksi batubara di Indonesia sebesar 550 juta ton, dan realisasinya sebesar 565,46 juta ton atau sebesar 102,81% dari target semula.

“Begitu pula untuk tahun 2021, dimana target produksi batubara meningkat dari tahun sebelumnya, menjadi 650 juta ton, dan realisasi per bulan Juni ini adalah sebesar 243,78 juta ton,” ungkapnya

Berdasarkan RUEN, Roro Esti menyoroti dengan serius fenomena ini sebagai pelanggaran terhadap RUEN dan mengingatkan pada seluruh pihak yang terlibat untuk bersungguh sungguh mematuhi ketentuan hukum tersebut.
Permasalahan ini sudah terjadi sejak tahun 2015, tahun sebelum ditetapkannya RUEN.

Namun dengan melihat kondisi yang terjadi di lapanangan, Roro Esti memandang penetapan RUEN yang diharapkan dapat menghentikan laju pertumbuhan produkusi pada tahun-tahun selanjutnya telah gagal.

Roro Esti menegaskan bahwa mengurangi dampak emisi karbon merupakan komitmen internasional dimana Indonesia juga turut berkomitmen di dalamnya melalui ratifkasi Paris Agreement. Pengurangan dampak emisi karbon ini merupakan langkah nyata untuk menjaga bumi dari pemanasan global, dan krisis iklim.

Karenanya, jika tidak dikawal secara serius, trend dunia yang mulai secara berangsur mengurangi pemakaian dan permintaan batubara dapat berdampak buruk pada bisnis ekspor batubara Indonesia, termasuk perekonomian Indonesia.

Dyah Roro Esti menghimbau, pemerintah untuk mengkaji ulang dan mempertegas perencanaan target produksi batubara yang sesuai dengan RUEN.

Tanggapan Kali Lamong

Lebih jauh ia mengatakan kami apresiasi langkah konkrit dan cepat yang di tempuh oleh Bupati Gresik dalam mengatasi permasalahan banjir di Kab Gresik.

“Tentu kami menyepakati bahwa sangat di butuhkannya koordinasi lintas sektoral agar penanganan terkait permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Mengingat kewenangan yang di miliki oleh Pemda yaitu adalah dalam sarana pembebasan lahan,” tandasnya.

Pewarta : Agung Nugroho

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan menggelar rapat membahas cuti akhir tahun yang diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipotong hari ini. Tidak pasti berapa banyak cuti liburan yang akan dipotong.

“(Rapat) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahjo Kumolo saat dihubungi, Kamis (26/11/2020).

Sementara itu, Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy mengaku belum bisa memperkirakan berapa banyak cuti yang akan dipotong pada akhir tahun. Pada polis sebelumnya, cuti bersama, libur Natal dan Tahun Baru berjumlah 11 hari.

“Belum ada kira-kiranya,” ucap Muhadjir dihubungi terpisah.

Sebelumnya, libur panjang kerap mengakibatkan penambahan cluster baru virus Corona (COVID-19). Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan perlu ada pembahasan khusus terkait libur panjang di penghujung tahun 2020.

“Secara Khusus kita akan membicarakan libur panjang yang akan terjadi di bulan Desember,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas seperti yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Presiden Jokowi memberikan arahan khusus terkait libur panjang di akhir tahun 2020. Jokowi meminta pengurangan hari libur di akhir tahun ini.

“Terkait masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur sebagai pengganti libur Idul Fitri, Presiden memberikan arahan untuk pengurangan, ”kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. seperti yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

(red)

JAKARTA – Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) mengatur sanksi pidana bagi para peminum atau orang yang mengonsumsi minuman beralkohol, berupa pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta. Sanksi pidana atau denda tersebut tertuang di Pasal 20 Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol.

“Setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp50 juta,” demikian bunyi draf beleid tersebut.

Pasal 7 Bab III mengenai larangan yang dimaksud di atas mengatur bahwa setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan.

Sanksi pidana dan denda bagi peminum bisa ditambah jika yang bersangkutan dinilai mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 21 angka (1) Bab VI tentang Ketentuan Pidana RUU Minol, sanksi pidana penjara bagi peminum minol yang mengganggu ketertiban umum atau mengancam keamanan orang lain ditingkatkan menjadi maksimal lima tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Bahkan pada Pasal 21 angka (2) dinyatakan apabila peminum minol terbukti menghilangkan nyawa orang lain maka pidana akan ditambah sebesar sepertiga dari pidana pokok.

Selain kepada peminum, RUU Minol juga mengatur ancaman sanksi bagi orang yang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minol.

Pasal 18 Bab VI Ketentuan Pidana RUU Minol menyatakan bahwa orang yang memproduksi minol bisa dipenjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

Sementara Pasal 19 Bab VI Ketentuan Pidana RUU Minol mengatur ketentuan bahwa orang yang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan menjual minol bisa dijerat pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.

RUU Minol juga mengatur tiga klasifikasi minol berdasarkan kadar etanolnya, tepatnya pada Pasal 4 Bab II tentang Klasifikasi.

Rancangan aturan itu menyebut minuman alkohol golongan A ialah yang berkadar etanol 1 hingga 5 persen, minol golongan B berkadar etanol 5 sampai 20 persen, serta minol golongan C berkadar etanol 20 hingga 55 persen.

Meski begitu, larangan bagi masyarakat untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual, serta mengonsumsi minol tidak berlaku untuk beberapa kepentingan.

Pasal 8 angka (2) Bab III tentang Larangan dituliskan pengecualian RUU Minol diberikan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Merespons RUU Minol tersebut, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mewanti akan adanya potensi over-kriminalisasi yang mungkin terjadi andai draft aturan ini disahkan menjadi UU.

Atas dasar itu Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menilai RUU Minol tersebut tak perlu dibahas DPR.

“Pendekatan pelarangan bagi minuman beralkohol dapat memberi dampak negatif bagi peradilan pidana di Indonesia,” kata Erasmus dalam rilis ICJR, Rabu (11/11).

Setelah membaca draf RUU larangan minol yang tersedia di situs DPR, Erasmus menilai bakal beleid tersebut menggunakan pendekatan prohibitionist atau larangan buta.

Kendati begitu, salah satu pengusul RUU Minol dari fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal menyebut RUU Minol diklaim akan melindungi masyarakat dari dampak negatif serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minol.

“RUU bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban, dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minol,” kata Illiza kepada rekan media, Rabu (11/11). (HI)

Eranasional.com – Melihat antusiasme calon peserta Kartu Prakerja yang sangat tinggi pada gelombang pertama yang dimulai Sabtu 11 Maret 2020 lalu, pemerintah membuka pendaftaran gelombang mulai 20 April mendatang.

“Gelombang kedua dibuka mulai Senin 20 April pukul 08.00 WIB sampai dengan Kamis, 23 April pukul 16.00 WIB,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konfrensi pers melalui video teleconference di Jakarta Kamis 16 April 2020.

Rencananya pendaftaran Kartu Prakerja dibuka per minggu, sampai dengan minggu keempat Bulan November 2020.

“Untuk tahap pertama ini setidaknya bergabung 200.000 peserta,” ujar Airlangga.

Renacananya, Jumat 17 April 2020, pemerintah akan mengumumkan peserta Gelombang I. Pada hari yang sama, peserta juga sudah dapat menggunakan bantuan pelatihan di delapan mitra platform digital.

Bagi peserta yang diterima, dapat langsung membeli pelatihan yang diinginkan. Pembayaran dilakukan menggunakan Kartu Prakerja, dengan kode unique 16 angka.

“Apabila pendaftaran belum diterima, calon peserta dapat bergabung di gelombang pendaftaran selanjutnya dan tidak perlu mengulang proses pendaftaran dari awal, tinggal pilih nanti mau bergabung di gelombang berapa,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp 3.550.000, yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 1.000.000 yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.

“Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta,” kata Airlangga.

Insentif tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp 2.400.000, terdiri dari Rp 600.000 per bulan.

“Kedua, ada insentif pasca pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp 50.000 per surveinya. Ada tiga survei sehingga totalnya Rp 150.000,” kata Airlangga.

Airlangga menegaskan, peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya jika sudah menuntaskan pelatihan yang pertama. Selain itu, pelatihan akan hangus apabila dalam waktu 30 hari sejak ditetapkan sebagai penerima peserta belum menggunakan Kartu Prakerja untuk pelatihan yang pertama.

Sisa bantuan biaya pelatihan yang pertama, dapat digunakan untuk pelatihan kedua atau ketiga hingga 31 Desember 2020.

“Kesempatan ini silakan dioptimalkan dan kita harus tetap optimis dengan kegiatan yang produktif termasuk dengan mengambil pelatihan dalam Program Kartu Prakerja ini,” imbuhnya.

Sampai hari ini, terdapat 2.000 jenis pelatihan secara daring dari 198 lembaga pelatihan yang bekerjasama dengan delapan platform digital. Airlangga mengimbau agar peserta dapat mulai mengunjungi situs platform digital, membandingkan harga, dan memilih jenis pelatihan sesuai minat atau kebutuhan.

Manajemen pelaksana dan platform akan fokus menambah jumlah dan variasi jenis maupun lembaga pelatihan. Jenis pelatihan secara offline atau dengan tatap muka dapat dilaksanakan setelah Pemerintah mengevaluasi aspek keamanan dan setelah pembatasan sosial telah dicabut.

“Statistik menunjukkan, antusias masyarakat terhadap Program Kartu Prakerja sangat besar,” katanya.

Hingga hari Kamis 16 April 2020, data mencatat jumlah yang melakukan registrasi sebanyak 5.923.350, yang sudah melakukan verifikasi NIK sebanyak 3.269.445 (55 persen), dan yang sudah bergabung di gelombang pendaftaran atau Join Batch pertama sebanyak 2.061.500. (red)

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa di sektor pertanian juga harus fokus memilih komoditas yang memiliki nilai tinggi dan ceruk pasar besar sehingga komoditasnya betul-betul dipilih dan jangan itu-itu saja.

”Sekarang ini misalnya, di daerah-daerah tertentu sebetulnya Minyak Atsiri tapi juga sampai penyulingannya, itu permintaannya banyak. Dari Perancis, nilam. Dari Perancis. Tapi memang enggak pernah kita kerjakan secara serius,” tutur Presiden Jokowi pada peresmian Pembukaan The 2nd Asian Agriculture and Food Forum (ASAAF) Tahun 2020, Kamis (12/3),  di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Presiden, ada juga buah-buah tropis dan hingga kini belum ada yang memiliki 10.000 hektare hanya ditanami buah tropis yang banyak adalah menanam sawit, karet sejak dahulu hingga sekarang.

”Nanti kalau pas harganya turun kayak sekarang karet turun, sakit bareng-bareng. Nanti, beberapa tahun yang lalu itu sawit juga harganya turun, sakit bareng-bareng. Masak kita senang seperti itu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Moeldoko (bahwa) semuanya harus dimanajemeni dengan baik,” kata Presiden ke-7 RI.

Buah tropis ini, menurut Presiden, sebetulnya negara-negara lain banyak yang berminat misalnya manggis bahkan pernah meminta langsung ke Kepala Negara namun barangnya enggak ada padahal permintaannya banyak.

”Dari Timur Tengah, dari Eropa, dari Tiongkok. Tapi barangnya enggak ada. Mestinya kan ada. Dari HKTI  1-2 yang memiliki kebun manggis. Ya, enggak usah banyak-banyak lah, enggak usah 100.000 hektare tapi ya 5.000 hektare manggis. Minta lahan segitu kan mudah, enggak sulit. Asal jangan di Jawa.  Masih banyak lahan kita,” tuturnya.

Ada lagi, menurut Presiden, durian yang permintaan dari Tiongkok besar sekali, tapi Indonesia enggak bisa mensuplai dengan kualitas yang diinginkan karena ada yang enak, ada yang enggak enak, sehingga rasanya campur-campur.

Kepala Negara mengaku pernah beli durian mahal, harganya mahal, barangnya lihat bagus dan dipakai untuk hadiah ulang tahun Ibu Negara Iriana namun setelah dibuka sampai rumah ternyata enggak enak rasanya.

”Hal ini memang harus ada sebuah manajemen yang bagus dalam sebuah hektare yang luas tetapi barang yang di buka dari kebun itu harusnya enak, enak, enak, enak semuanya. Karena memang ada manajemen pembibitan yang bagus, spesiesnya memang yang betul. Masak kita enggak bisa? Masak HKTI tidak bisa? Saya yakin bisa,” imbuhnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, KSP Moeldoko, Mentan Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri KUKM Teten Masduki serta Waseskab Ratih Nurdiati. (humas/red)

Eranasional.com – Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi antar Kementerian/lembaga untuk menyikapi kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait Penghentian Sementara Visa Umroh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan jemaah terutama berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi hotel, dan visa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan, langkah pertama, adalah Pemerintah Indonesia memahami keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan penghentian sementara izin masuk untuk pelaksanaan umrah dan/atau ziarah.

Pemerintah Indonesia juga memahami keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama para jemaah umrah dan ziarah.

“Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, antara lain agar jamaah yang sedang melakukan ibadah dapat melanjutkan ibadahnya. Bagi mereka yang sudah terlanjur atau akan mendarat juga agar diizinkan untuk melanjutkan ibadah atau ziarah,” ungkap Menko PMK usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Membahas Dampak Pelarangan Ibadah Umrah Akibat Covid-19 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2).

Untuk diketahui, jumlah jemaah umrah Indonesia dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah jemaah umrah Indonesia dalam kurun 2014-2015 berjumlah 649.000, meningkat di tahun 2015-2016 sebanyak 677.509, naik lagi di 2016-2017 yaitu 876.246, kemudian melonjak signifikan di tahun 2017-2018 mencapai 1.005.336, dan menurun sedikit di tahun 2018-2019 menjadi 974.650 jamaah.

Seluruh peserta rapat, di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Direktur Angkasa Pura 1 dan Angkasa Pura 2 turut andil menyepakati keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. (red)