Gugatan tersebut berkaitan dengan keputusan Menteri HAM yang memindahkan Ernie dari jabatannya sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (eselon IIA) menjadi Analis HAM Ahli Madya.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tertanggal 23 Januari 2026.

Dalam amar putusan yang tercantum di laman e-Court Mahkamah Agung, majelis hakim menyatakan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan penggugat.

“Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip pada Senin (6/7).

Putusan tersebut dijatuhkan pada Kamis, 2 Juli 2026. Majelis hakim juga menyatakan Surat Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-14 KP.04.04 tentang pemindahan Ernie dari jabatan manajerial ke jabatan fungsional tidak sah dan harus dibatalkan.

Selain membatalkan keputusan tersebut, PTUN Jakarta memerintahkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mencabut surat keputusan dimaksud.

Hakim juga mewajibkan tergugat memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat Ernie dengan mengembalikannya ke posisi semula sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Dalam putusan yang sama, majelis hakim turut menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp383.000.

Sementara itu, redaksi telah menghubungi Menteri HAM Natalius Pigai untuk meminta tanggapan terkait putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. []

Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.

Hal itu disampaikan Pigai saat berada di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/5/2026).

Ia menegaskan setiap pelaku tindak kejahatan tetap harus ditangkap hidup-hidup agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya tidak membolehkan orang ditembak tanpa melalui prosedur dan proses hukum yang jelas. Tidak boleh begal ditembak langsung di tempat,” kata Pigai.

Menurut Pigai, penangkapan hidup-hidup sangat penting untuk kepentingan penyelidikan.

Dari pelaku, aparat penegak hukum dapat menggali informasi terkait jaringan, motif, hingga akar persoalan kejahatan yang terjadi.

“Dia adalah sumber informasi, data, dan fakta. Penegak hukum bisa menggali data, fakta, informasi, dan bisa menyelesaikan pemicunya atau sumbernya,” ujarnya.

Pigai menegaskan negara tidak boleh merampas hak hidup seseorang tanpa melalui prosedur hukum yang sah, termasuk terhadap pelaku tindak pidana.

“Siapa pun tidak boleh merampas hak hidup seorang warga negara tanpa melalui proses dan prosedur hukum yang berlaku dalam sebuah negara,” katanya.

Ia juga mengingatkan aparat keamanan untuk tetap mengedepankan stabilitas keamanan masyarakat dengan penegakan hukum yang sesuai aturan.

Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memberikan tanggapan tegas terhadap laporan tersebut. Ia menilai bahwa langkah membawa kritik ke ranah hukum bukanlah pendekatan yang tepat dalam negara demokrasi. Menurut Pigai, kritik yang disampaikan oleh akademisi seharusnya dipandang sebagai bagian dari dinamika intelektual dan kontrol sosial terhadap kebijakan publik.

Pigai bahkan berpendapat bahwa tidak semua kritik perlu direspons secara berlebihan, apalagi sampai dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan justru diperlukan untuk memperkaya proses pengambilan kebijakan.

Dalam penjelasannya, Pigai mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk kritik terhadap kebijakan pemerintah, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menegaskan bahwa kritik tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kecuali memenuhi unsur tertentu, seperti mengandung ajakan untuk melakukan tindakan melawan hukum, penghasutan yang berujung pada tindakan nyata, atau serangan terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. Dalam konteks kasus ini, Pigai menilai kritik yang disampaikan masih berada dalam koridor yang sah.

]]> https://eranasional.com/100725/feri-amsari-dilaporkan-ke-polisi-menteri-ham-tegaskan-kritik-tidak-bisa-dipidana/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99063/guru-besar-ugm-zainal-arifin-mochtar-ingin-debat-terbuka-soal-ham-dengan-natalius-pigai https://eranasional.com/99063/guru-besar-ugm-zainal-arifin-mochtar-ingin-debat-terbuka-soal-ham-dengan-natalius-pigai#respond Mon, 02 Mar 2026 14:33:50 +0000 https://eranasional.com/99063/guru-besar-ugm-zainal-arifin-mochtar-ingin-debat-terbuka-soal-ham-dengan-natalius-pigai Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wacana debat terbuka soal Hak Asasi Manusia (HAM) antara Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, mengemuka setelah keduanya saling berbalas cuitan di media sosial X.

Zainal Arifin Mochtar menyatakan tidak keberatan jika debat tersebut benar-benar digelar secara terbuka.

“Saya pikir bagus saja kalau mau debat, lagi pula menurut saya bukan debat,” ucap Zainal Arifin Mochtar, dikutip dari Kompas, Senin  (2/3/2026).

Menurut pria yang akrap disapa Uceng itu, forum terbuka itu penting agar publik mengetahui capaian konkret pemerintah dalam penegakan HAM selama dua tahun terakhir.

Ia menyebut kondisi penegakan HAM belakangan ini dinilai cukup berantakan dan perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

“Menurut saya bagus juga kalau Beliau mau datang, supaya jadi kayak semacam pertanggungjawaban terhadap kerja Dia,” ungkapnya.

Sejumlah televisi nasional hingga organisasi mahasiswa disebut telah menawarkan diri untuk memfasilitasi debat tersebut.
Menurut dia, debat yang dinantikan publik bukan sekadar adu teori, melainkan pemaparan kerja nyata.

“Saya sih berharap ini bukan, kalau debat teoritik sih ngapain. Itu urusan debat teoritik datangi kampus aja. Kalau publik kan barangkali yang dia berharap itu adalah apa sebenarnya yang sudah dilakukan,” ucapnya.

Saling balas cuitan itu bermula ketika Zainal Arifin Mochtar melalui akun X pribadinya menyatakan ingin belajar memahami HAM dari Natalius Pigai.

“Saya setuju dengan bapak, seringkali profesor itu dibesar-besarkan saja. Saya izin mau belajar memahami HAM dari bapak,”tulis Zainal Arifin Mochtar.

“Saya mau diskusi dan debatkan satu per satu kasus HAM di Indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan di mana saya bisa belajar,” sambungnya.

Natalius Pigai kemudian membalas dengan menyatakan kesediaannya berdebat secara langsung di televisi nasional dengan format siaran langsung.

“Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar-benar mau ajari anda soal HAM agar paham,”balas Natalius.

“Tapi nonton ini dulu untuk sekadar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat Indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Profesor,” tulisnya lagi. []

Namun demikian, Mahfud juga menambahkan dimensi penting yang sering tertutup dari wacana ini: apabila pemerintahan atau pihak yang mengelola kebijakan publik bersikap sewenang-wenang, tidak profesional, atau bahkan korup, perilaku tersebut juga dapat menimbulkan pelanggaran HAM. Pandangan ini menurutnya tak boleh diabaikan begitu saja oleh masyarakat maupun pelaku kebijakan.

Dalam pernyataannya, Mahfud menjelaskan bahwa narasi tentang siapa yang “melanggar HAM” tidak bisa dipahami secara sempit. program pemerintah seperti MBG, yang digagas untuk memastikan setiap warga bisa mendapatkan makanan bergizi, sejatinya memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia—yakni menjamin hak atas kehidupan, kesehatan, dan standar gizi manusia. Menurut Mahfud, pihak yang tanpa alasan objektif menghambat program ini bisa dipandang sebagai menentang pemenuhan hak tersebut.

Mahfud MD menambahkan bahwa HAM itu tidak hanya soal larangan diskriminasi atau kebebasan politik yang selama ini umum dibahas. Ia menekankan bahwa HAM mencakup tiga aspek utama:

1. Hak sipil dan politik

2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya

3. HAM generasi ketiga, seperti hak atas lingkungan hidup yang sehat.

Pandangan ini mirip dengan kerangka internasional hak asasi manusia yang diterapkan di banyak negara, di mana kewajiban negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar warga merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM.

]]> https://eranasional.com/98906/respons-mahfud-md-soal-pernyataan-natalius-pigai-tentang-mbg-dan-hak-asasi-manusia/feed 0 Aditya https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera#respond Sat, 03 Jan 2026 15:11:30 +0000 https://eranasional.com/96099/natalius-pigai-tegaskan-pemerintah-bukan-dalang-teror-influencer-pengkritik-bencana-sumatera Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam aksi teror yang belakangan menimpa sejumlah influencer dan aktivis yang vokal mengkritisi penanganan bencana di Sumatera. Pigai menyebut tuduhan bahwa negara berada di balik intimidasi tersebut tidak memiliki dasar bukti yang kuat.

“Tidak mungkin institusi negara menghalangi kebebasan berpendapat. Sampai saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pemerintah,” ujar Pigai dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (2/1). Ia menekankan bahwa siapa pelaku teror sesungguhnya hanya bisa dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

Pigai meminta masyarakat, khususnya para pemengaruh di media sosial, untuk tidak gegabah menuduh pemerintah sebagai pelaku. Menurutnya, setiap ancaman terhadap kebebasan sipil harus ditangani secara hukum yang transparan. “Agar diketahui apa motif teror dan siapa pelakunya,” tambahnya.

Mantan Komisioner Komnas HAM itu menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, termasuk terkait penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Ia mencontohkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara rutin turun langsung ke daerah terdampak seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk memastikan penanganan berjalan baik.

Pigai juga mengingatkan bahwa kritik harus berbasis fakta agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Kritik sah, tapi jangan asal tuduh. Pemerintah serius menangani bencana dengan langkah tanggap darurat hingga pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Sejumlah influencer dan aktivis memang melaporkan mengalami intimidasi setelah menyuarakan kritik. Pemusik asal Aceh, Ramond Dony Adam alias D.J. Donny, menerima kiriman bangkai ayam dan surat ancaman. Influencer Shery Annavita mengaku mobilnya dirusak setelah mendapat kiriman telur busuk. Sementara itu, rumah Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga dikirimi bangkai ayam beserta pesan bernada ancaman.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran publik mengenai kebebasan berpendapat di Indonesia. Pigai menegaskan bahwa polisi harus segera mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi liar. Kasus teror terhadap influencer dan aktivis yang kritis terhadap penanganan bencana Sumatera tidak hanya menimbulkan rasa takut di kalangan individu yang menjadi korban, tetapi juga berpotensi menciptakan efek domino terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

Sementara jika intimidasi semacam ini dibiarkan tanpa penyelesaian hukum yang jelas, publik bisa merasa kebebasan berpendapat semakin terancam. Hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi karena masyarakat enggan menyuarakan kritik atau masukan yang konstruktif. Oleh karena itu, transparansi aparat penegak hukum dalam mengusut kasus ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, memastikan ruang demokrasi tetap sehat, serta menjamin bahwa kebebasan berekspresi tidak terkikis oleh rasa takut.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak melanggar HAM.

“Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara dalam perspektif HAM saya tegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” kata Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Pigai menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah berlangsung di mana pendidik menghukum siswa bertentangan dengan prinsip, seperti mencubit dan memukul.

“Di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu,” ujar mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Dia menambahkan apabila implementasi di Jawa Barat berhasil, dia akan meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat peraturan supaya bisa berlangsung masif di banyak tempat.

“Kalau bagus, tetapi kita semua mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nila-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM,” jelas Pigai.

“Karena ini idenya bagus untuk ke depan. Kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini, kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM,” pungkas dia.

Dana besar tersebut kata Natalius Pigai untuk menyukseskan program yang sudah dirancang setidaknya selama satu tahun ke depan.

“Saya melihat instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang perlu diperkuat, mana yang perlu diadopsi, mana yang perlu ditindaklanjuti dan lain sebagainya” kata Natalius di Jakarta Selasa 22 Oktober 2024.

Dengan keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian HAM, Natalius menyebut bahwa pihaknya tidak akan sesuai dengan kebutuhan.

“Anggaran yang ada kan Rp 64 miliar, anggaran yang dikasih ini mereka berpikir Kementerian HAM hanya mengawasi pekerjaan-pekerjaan pemerintah, tidak, Kementerian HAM itu pembangunan hak asasi manusia,” ujarnya.

“Sesuai dengan amanat konstitusi salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan HAM, kebutuhan akan sandang, pangan dan papan,” sambung Natalius Pigai

Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga menyampaikan ide pendirian Universitas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

“Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho,” tukasnya.

Piga menjamin Kementerian HAM terlibat langsung dalam eksekusi program-program pemerintah.

Dia mengatakan pihaknya ingin memastikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto seperti makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat bisa dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai HAM.

“Bagaimana Kementerian HAM itu berpartisipasi di dalam memberikan spirit nilai-nilai hak asasi manusia dalam program pemerintah, makan siang bergizi, kan kita yang nanti ikut itu. Karena kami bagian dari pemerintah kita ikut mendorong,” pungkasnya. []

Eranasional – Tak hanya Presiden Joko Widodo (jokowi) dan Gubernur Jateng Ganjar Praowo, mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai bakal melaporkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Mensos Tri Rismaharani serta Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panggabean ke Bareskrim. Pelaporan dilakukan karena tokoh-tokoh tersebut dinilai melakukan tindakan rasisme kepada rakyat Papua.

Menanggapi laporan ini, Sri Sultan mengaku heran dengan laporan tersebut. Sultan tidak tahu menahu kenapa dirinya ikut terseret masalah tersebut.

“Ora ngerti aku (tidak tahu saya-red), ora ngerti masalahe apa,” ujar Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (05/10/2021).

Sultan mengungkapkan tidak tahu namanya ikut disebut Pigai dalam laporan ke Bareskrim. Karenanya Raja Keraton Yogyakarta tersebut tidak akan menanggapi laporan tersebut.

“Ya mungkin, biarin saja [tidak perlu direspon laporan ke bareskim],” tandasnya.

Dari informasi yang beredar, Pigai melaporkan tokoh-tokoh nasional karena tindakan rasisme mereka terhadap rakyat Papua ada di berbagai media mainstream. Pigai mengklaim punya bukti otentik tindakan rasisme para tokoh untuk diserahkan ke pihak kepolisian.

Padahal sebelumnya justru Pigai yang disebut melakukan tindakan rasisme. Dalam akun sosial media (medsos) miliknya pada Jumat (01/10/2021) lalu, Pigai menyebutkan kalimat “Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak-injak harga diri bangsa papua dengan kata rendahan rasis, monyet & sampah. Kami bukan rendahan. kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan”.

Akibat cuitan tersebut, Pigai dilaporkan Barisan Relawan Nusantara (baranusa) ke Bareskrim. Laporan masuk karena Pigai dinilai melakukan tindakan rasis terhadap Jokowi da Ganjar Pranowo.