“Mulainya sekitar pukul 20.00 WIB sampai sekitar pukul 23.30 WIB,” kata salah seorang warga kepada wartawan, Rabu (24/12).

Kegiatan penggeledahan melibatkan sejumlah personel Densus 88 yang datang ke lokasi menggunakan kendaraan barakuda, serta bersenjata lengkap.

Bahkan dalam salah satu gambar yang diterima kumparan, tim juga menggunakan sebuah robot yang diduga digunakan untuk mendeteksi keberadaan sesuatu.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun kumparan, penggeledahan dilakukan kaitan dengan penghuni rumah yang terafiliasi dengan salah satu member aktif grup Whatsapp.

Member tersebut adalah warga Garut kelahiran Bandung dan berstatus sebagai pelajar salah satu sekolah.
Ia terindikasi menganut paham radikal Neo-Nazi dan sempat membagikan video juga foto bom pipa dan bahkan cara membuat peluru.

Sebelum menggeledah, tim Densus 88 sempat menjemput pelajar tersebut di Kota Bandung. Setelah dibawa ke Garut, yang bersangkutan juga sempat dilakukan asesmen oleh tim yang telah disiapkan.

Setelah dilakukan asesmen, tim gabungan kemudian melakukan penggeledahan di rumahnya di wilayah Kecamatan Garut Kota hingga tengah malam.

Dalam penggeledahan itu, petugas mengamankan sejumlah barang bukti, mulai bubuk arah, belerang, buku-buku paham Neo-Nazi, kabel, sejumlah cairan, proyektil peluru, telepon genggam, dan lainnya.

Kaitan dengan penggeledahan oleh Densus 88, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, AKP Joko Prihatin membenarkannya. Kepada wartawan, ia menyebut bahwa pihaknya dalam kegiatan tersebut terlibat sebagai pendamping.

“(Dalam penggeledahan yang dilakukan Densus 88) Kami hanya melakukan pendampingan saja,” kata Joko.

Meski begitu, Joko mengaku tidak bisa memberikan keterangan lebih jauh kaitan dengan penggeledahan tersebut. Itu karena menurutnya hal tersebut ranahnya Densus 88 untuk menjelaskan lebih detail.

“Untuk detailnya, kaitan dengan kasus apa, barang bukti, dan lainnya, itu ranahnya Densus 88 untuk menyampaikan. Kami dari Polres Garut hanya mem-backup saja tugasnya,” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Guru Besar Hukum Internasional, Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyayangkan sejumlah pihak yang menolak kedatangan timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U-20. Menurutnya, harus bisa membedakan antara politik dengan olahraga.

“Penolakan terhadap timnas Israel oleh sebagian masyarakat di Indonesia, sejumlah kepala daerah maupun politisi patut disayangkan,” kata Hikmahanto, Senin (27/3/2023).

Penolakan tersebut, kata dia, seolah memandang warga Israel atau pun negara yang diwakilinya sebagai sesuatu yang haram untuk hadir di Indonesia. Padahal yang ditentang oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia seharusnya adalah kebijakan pemerintah zionis Israel yang mengambil paksa dan menduduki tanah rakyat Palestina dan mempertahankannya dengan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

“Itulah yang diamanatkan oleh pembukaan konstitusi Indonesia bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi,” jelas HIkmahanto.

Hikmahanto berandai-andi, bila suatu saat Pemerintah Israel mengakui kemerdekaan negara Palestina dan mengembalikan tanah Palestina kepada rakyat Palestina, maka Indonesia tidak bisa tidak mengakui negara Israel dan menolak menjalin hubungan diplomatik. Karena Israel sudah tidak lagi melakukan penjajahan.

“Namun bila persepsi mengharamkan negara Israel dan warganya yang dibenarkan, berarti sampai kiamat pun Indonesia akan menolak hal yang berbau Israel,” ujarnya.

“Bila demikian, maka apakah Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan Hitler dengan Nazi-nya yang hendak menghapus ras Yahudi? Suatu hal yang justru bertentangan dengan hak asasi manusia yang seharusnya tidak berkembang di bumi Indonesia,” sambung Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, penolakan terhadap timnas Israel untuk bertanding di Indonesia seolah membuat Indonesia lebih Palestina daripada Palestina.

Lucunya, kata Hikmahanto, Duta Besar (Dubes) Palestina di Indonesia yang mewakili rakyat dan pemerintah Palestina di Indonesia telah mengatakan tidak keberatan bila timnas Israel bertanding di Indonesia.

Hikmahanto menyebut pada Maret 2022 telah diselenggarakan Sidang Majelis Uni Inter Parlemen (Inter-Parliamentary Union) ke-144 di Nusa Dua, Bali, yang salah satu delegasi yang hadir adalah Parlemen Israel Knesset.

“Lalu apa yang membedakan antara Timnas Israel saat sekarang dengan Parlemen Israel saat itu? Bukankah Indonesia sebagai tuan rumah tidak memiliki kendali atas siapa yang diundang oleh penyelenggara (organizer) event internasional, seperti FIFA ataupun IPU? Sepanjang Indonesia telah menyatakan diri bersedia menjadi tuan rumah maka Indonesia harus mengambil risiko untuk tidak menolak siapa pun anggota dari penyelenggara event internasional,” pungkas Hikmahanto.