JAKARTA, Eranasional.com – Aspirasi Pemerintah dalam mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dapat direalisasikan dengan peran serta semua pihak, tak terkecuali korporasi besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Oleh karena itu, perseroan memiliki strategi khusus dalam mendukung secara langsung dan berperan aktif merealisasikan visi pemerintah tersebut.

Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan perseroan optimistis dan yakin bahwa target NZE tersebut akan tercapai, apabila seluruh pihak berkolaborasi secara aktif.

“Bicara apa peran BRI dalam pencapaian target net zero emission 2060, kami sudah mempunyai policy namanya ESG roadmap. Dimana BRI akan mencapai NZE di tahun 2050. Nah, yang kedua, kebijakan itu tentu harus diimplementasikan. Kita juga sudah punya berbagai strategi, inisiatif, dan program bagaimana mengimplementasikan strategi itu baik di bisnis maupun di operasional,” ujarnya.

Secara bertahap, BRI dalam ESG roadmap-nya dapat menurunkan emisi sekitar 30%-40% di tahun 2030, sejalan dengan target Enhanced-NDC Indonesia.

Solichin mencontohkan, porsi BRI dalam mencapai NZE Indonesia di tahun 2060, salah satunya adalah aktif dalam penyaluran kredit kepada green sector serta partisipasi dalam inisiatif Pemerintah, seperti pada perdagangan karbon perdana pada tanggal 26 September yang lalu.

“Kalau komitmen kami, tentu ke depan BRI akan terus memperbesar porsi dari pembiayaan hijau”, tegasnya.

Secara umum, Perseroan telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembiayaan berkelanjutan, yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kepada UMKM dan kepada sektor hijau. Total pembiayaan sebesar Rp732,3 triliun atau 67,2% dari total pembiayaan bank. Sebagai bank yang fokus melayani UMKM, BRI memiliki porsi pembiayaan UMKM sebesar Rp652,9 triliun, sementara pembiayaan ke sektor hijau sebesar Rp79,4 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak anak-anak muda untuk Indonesia membuat koalisi besar untuk 2045. Menurut dia, koalisi tersebut berbeda dengan koalisi untuk Pemilu 2024.

Awalnya AHY berbicara soal adanya kegelisahan dan kekhawatiran dari anak-anak muda Indonesia karena minimnya komitmen para tokoh politik terhadap lingkungan. Sementara, banyak anak muda di berbagai kesempatan menyatakan ingin hidup layak, tidak ingin menjadi pengungsi iklim pada tahun 2045,

“Kita di partai politik sedang berusaha membangun koalisi 2024. Tapi, kita harus bersatu untuk berkoalisi net zero emission,” kata AHY dalam diskusi bertajuk ‘Rembuk Kebangsaan untuk Iklim’ Indonesia Net-Sero Summit 2023 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theater, Jakarta, kemarin.

Hadir juga dalam diskusi tersebut Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Wali Kota Bogor yang juga politisi PAN, Bima Arya.

Secara khusus, dia mengajak anak-anak muda berperan aktif sebagai agen perubahan untuk perbaikan iklim dan lingkungan hidup. Menurut dia, mengabaikan perubahan iklim sama saja mengabaikan masa depan generasi berikutnya.

“Berbicara tentang bumi artinya itu menjadi survival interest seluruh bangsa di dunia. Dan, kita semua harus menjadi bagian dari itu, terutama anak-anak muda harus menjadi agen perubahan,. Karena jika kita mengabaikan perubahan iklim, berarti mengabaikan masa depan generasi muda dan anak cucu kita,” jelasnya.

Dia menegaskan, sebagai ketua partai politik terkait isu perubahan iklim dan lingkungan, AHY menyoroti beberapa Undang-undang yang justru mengabaikan lingkungan hidup.

“Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, saya memiliki komitmen kuat terhadap agenda perubahan iklim. Ini tercermin dari sikap tegas politik Partai Demokrat yang menolak UU Minerba dan UU Cipta Kerja yang membuat pasal-pasal yang justru mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” ujar AHY.

Putra sulung Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap kebijakan dan regulasi yang dilahirkan benar-benar berpihak pada lingkungan dan iklim.

“Jangan hanya di atas kertas saja, harus konsisten antara kebijakan regulasi dan implementasi. Kita harap koalisi besar lingkungan ini bisa terwujud,” pungkasnya.