Pembekalan diselenggarakan di Aula Kantor Kecamatan Pekalongan Timur, Selasa, 19 November 2024.

Plt Wali Kota Pekalongan, Salahudin menyampaikan terima kasih kepada warga Kota Pekalongan yang bersedia menjadi bagian dari satlinmas. Salahudin mengajak satlinmas untuk meluruskan niat dalam pilkada ini.

“Tolong jaga netralitas karena saudara-saudara yang 24 jam berada di dekat kotak suara, kelalaian atau kesalahan dapat dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Ditakutkan ada pihak-pihak yang mencari celah karena ada petugas yang tak netral,” tutur Salahudin.

Salahudin berpesan agar anggota satlinmas menjaga kesehatannya, kalau memiliki gangguan penyakit serius harus disampaikan.

Kasi Linmas Satpol P3KP Kota Pekalongan, Desi Testiyanto menyebutkan beberapa agenda  persiapan pilkada sudah dilakukan mulai dari sarasehan mengumpulkan satlinmas pengamanan di kelurahan sejak 25 Oktober lalu, tanggal 14 dan 15 November juga.

“Dan hari ini kami lakukan pembekalan satlinmas untk menjadi petugas ketertiban di TPS, kemudian besok tanggal 20 November akan dilakukan gelar pasukan penyerahan BKO ke Polres Pekalongan Kota,” bebernya.

Disebutkan, ada sebanyak 1.246 anggota satlinmas yang bertugas di TPS kelurahan dan kecamatan.

“Imbauan kami terus jaga kesehatan dan bekerja semaksimal mungkin,” tandasnya.

Camat Pekalongan Timur, Darminto menjelaskan di Kecamatan Pekalongan Timur ada 96 TPS dengan 192 satlinmas yang akan siaga dalam pilkada. Ia berharap pilkada dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.  (em-aha)

“Saat makan siang tadi saya sampaikan kepada Bapak Presiden. ‘Pak Jokowi, saya bertemu begitu banyak orang yang sayang dengan Bapak Presiden. Yang sayang, ingin presiden tetap netral dan ingin presiden menegaskan pada seluruh jajaran, aparat di manapun untuk bersikap netral,” kata Anies usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Anies pun menilai Jokowi menangkap pesan dari masyarakat yang disampaikannya itu. Kata dia, Jokowi akan memerintahkan agar aparat dan jajarannya bersikap netral di Pilpres 2024.

“Saya yakin Bapak Presiden menangkap pesan itu. Beliau bilang ‘saya akan pesankan, saya pastikan’. Jadi kita percaya,” ucap Anies menirukan perkataan Jokowi.

Dengan begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berkeyakinan Jokowi akan netral di Pilpres 2024.

“Memang harus percaya presiden akan netral. Paling tidak saya sudah menyampaikan dan beliau merespon dengan positif,” tuturnya.

Kepada dirinya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi menanyakan terkait situasi di lapangan. Kepada Jokowi, dia kembali menekankan yang dibutuhkan adalah netralitas.

Bandung, eranasional.com | Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menekankan anggotanya untuk memegang teguh netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Hal tersebut, ditekankan Idham saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri T.A 2020 di Gedung Oetaryo Sespim Lemdiklat Polri Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (5/3).

“Propam adalah fungsi pengawasan internal dalam rangka peningkatan kepercayaan terhadap masyarakat, khususnya dalam menjaga dan mengawasi netralitas anggota Polri dan ASN Polri pada pelaksanaan Pilkada serentak dan PON XX tahun 2020”, ujar Kapolri.

Idham Azis menegaskan bahwa jajaran Propam Polri dapat melaksanakan moto pengabdian Propam sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan sebagai benteng terakhir mencari keadilan dalam rangka mengimplementasikan program propam sebagai penggerak revolusi mental dan menjadi pelopor tertib sosial diruang publik.

“Jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk menyamakan persepsi dan memperat soliditas TNI-Polri”, tegas Kapolri Jenderal Pol Idham Azis.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga menghimbau agar Propam tetap tegas dan jangan ragu-ragu dalam bertindak. Tindak yang salah jika memang salah, lindungi yang benar, tegakkan kebenaran dengan norma dan aturan hukum kesatuan Republik Indonesia tanpa tebang pilih, ‘imbuhnya.

“Bukan dengan bujuk rayu atau semacamnya, ini jelas komitmen bukan konspirasi. Sosialisasikan Perkap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat 3 huruf C. Tolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma Hukum, norma Agama dan norma Kesusilaan”, tegas Idham menekankan ke seluruh jajaran Propam yang hadir.

(Fyan/ip/red).