Laporan tersebut mengungkap dugaan aktivitas penambangan, produksi hingga penjualan bijih nikel yang disebut masih berlangsung meski terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kuasa hukum PT Bososi Pratama, Teguh Satya Bhakti, mengatakan laporan itu juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana korupsi, suap dan gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Menurut Teguh, sejumlah pihak turut dilaporkan dalam perkara tersebut.

Di antaranya Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum Widodo, Direktur Utama PT Palmina Adhikarya Sejati, serta seorang advokat berinisial L.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mendalami seluruh pihak yang terkait, termasuk pihak yang berwenang dalam persetujuan RKAB di Kementerian ESDM serta pihak yang terkait dengan sistem AHU di Kementerian Hukum,” kata Teguh dalam keterangan pers, Rabu (19/8/2026).

Klaim Punya Dasar Hukum

Teguh menjelaskan, laporan tersebut berawal dari dugaan aktivitas penambangan di wilayah PT Bososi Pratama yang masih berjalan setelah adanya putusan pengadilan terkait kepemilikan dan kepengurusan perusahaan.

Ia menyebut posisi hukum PT Bososi Pratama telah ditegaskan melalui Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 dan Nomor 623 PK/Pdt/2026.

Menurut Teguh, putusan tersebut menegaskan keabsahan kepemilikan dan kepengurusan PT Bososi Pratama berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 16 Desember 2016.

Sementara Akta Nomor 43 tanggal 25 Agustus 2017 beserta turunannya disebut telah dinyatakan batal dan tidak sah.

Selain putusan Mahkamah Agung, Teguh juga merujuk Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian ESDM Nomor T-1/HK.05/DJH/2026 tertanggal 6 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, menurut Teguh, status hukum PT Bososi Pratama harus mengacu pada Akta Nomor 93.

Bahkan, otoritas penegakan hukum ESDM disebut telah merekomendasikan penangguhan aktivitas produksi berbasis RKAB 2024 hingga 2025 untuk mencegah potensi kerugian negara akibat dugaan kegiatan penambangan ilegal.

Namun, Teguh mengklaim aktivitas pertambangan di wilayah tersebut tetap berlangsung.

“Kami menduga kegiatan tersebut terjadi karena adanya pembiaran, fasilitasi, atau penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Dugaan 8 Juta Ton Nikel

Tak hanya melaporkan dugaan aktivitas pertambangan ilegal, PT Bososi Pratama juga mengungkap dugaan eksploitasi dalam jumlah besar.

Teguh menyebut, berdasarkan data awal yang dimiliki perusahaan, sedikitnya 8 juta metrik ton bijih nikel diduga telah dikeluarkan dan diperjualbelikan setelah terbitnya Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 269 PK/Pdt/2024 pada 24 April 2024.

Dengan asumsi harga konservatif sebesar 50 dolar AS per metrik ton dan kurs Rp18.000 per dolar AS, nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai Rp7,2 triliun.

“Nilai tersebut tentu bukan angka kecil. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melihat perkara ini sebagai dugaan tindak pidana serius yang berpotensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara,” kata Teguh.

PT Bososi Pratama juga meminta Kejagung berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri dugaan aliran dana hasil penjualan bijih nikel tersebut.

Penelusuran itu dinilai penting untuk mengetahui pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari aktivitas tersebut, termasuk kemungkinan adanya aliran dana kepada penyelenggara negara.

Selain itu, perusahaan meminta aparat penegak hukum menghentikan aktivitas pertambangan yang diduga tidak memiliki dasar hukum serta melakukan pemblokiran atau penyitaan terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Teguh menegaskan laporan tersebut disampaikan dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Namun, pihaknya meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Kami meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat, baik dari unsur swasta, pengacara dengan inisial L, maupun penyelenggara negara, diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

PT Bososi Pratama juga meminta rekomendasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM terkait penangguhan produksi serta pemulihan data perusahaan dalam sistem AHU segera ditindaklanjuti.

Laporan tersebut kini diharapkan dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan aktivitas pertambangan, aliran dana, serta pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut secara menyeluruh. [SF].

“Ya kalau ada tulisan JKW kemudian diartikan milik saya ya seneng banget saya. Alhamdulillah punya kapal, nanti ada truk tulisannya JKW lagi, “oh itu miliknya Pak Jokowi’. Nanti apalagi, ada pesawat ditulisi Jkw ‘ha miliknya Jokowi lagi’, kaya rayalah saya,” kata dia di olo, Jumat (13/6/2025).

Dia mengaku tidak dirugikan jika namanya dikaitkan dengan kapal JKW Mahakam tersebut.

“Enggak, wong banyak kok tulisan di truk juga banyak. Saya lihat di bus juga ada. Biasa saja lah, tapi terus jangan dibelokkan, jangan diplintir. Dianggap baik,” ucap dia.

Sebelumnya, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait beredarnya nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Nama kedua kapal itu dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana di pusaran polemik tambang nikel Raja Ampat.

“Penamaan kapal dilakukan oleh perseroan berdasarkan pertimbangan internal dan tidak dimaksudkan untuk merujuk atau mengasosiasikan dengan tokoh publik mana pun, serta mengacu pada wilayah operasional di Kalimantan Timur, khususnya sekitar Sungai Mahakam,” kata Sekretaris Perusahaan IMC Pelita Logistik, Desi Femilinda Safitri, dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Juni 2025.

Nama kedua kapal tersebut sempat menjadi sorotan di media sosial. Karena, diduga terlibat dalam aktivitas logistik tambang nikel RAja Ampat.

Desi menegaskan bahwa kapal-kapal tersebut tidak ada kaitan dengan Jokowi maupun Iriana. Selain itu, kapal tersebut beroperasi di Kalimantan, bukan Raja Ampat.

IMC Pelita Logistik merupakan perusahaan jasa logistik laut yang menyewakan kapal angkutan barang curah. Terutama produk mineral, kepada berbagai klien di Indonesia.

Terkait foto kapal yang ramai beredar, Desi menjelaskan bahwa gambar tersebut merupakan dokumentasi lama. Sehingga, tidak mencerminkan aktivitas terkini.

“Saat ini (kapal) sedang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur dan tidak terkait dengan aktivitas pengangkutan di wilayah Raja Ampat,” tegas Desi.

JAKARTA, Eranasional.com – Indonesia menjadi nomor satu produsen nikel terbesar di dunia. Uni Eropa berusaha menjegal melalui World Trade Organization (WTO).

Presiden Jokowi memang berambisi menjadikan Indonesia sebagai ‘raja Electric Vehicle (EV) global di tengah melonjaknya permintaan akan gawai dan kendaraan listrik.

Di era kepemimpinannya, Jokowi kerap menggembar-gemborkan konsep hilirasi pada sektor pertambangan di Tanah Air, salah satunya nikel.

Tak peduli ditentang Uni Eropa, Presiden Jokowi tetap menjalankan kebijakannya menjalankan hilirisasi di dalam negeri dan melarang ekspor bijih nikel.

Untuk diketahui, pada tahap gugatan pertama Uni Eropa di WTO, Indonesia dinyatakan kalah, namun Indonesia mengajukan banding terhadap gugatan tersebut pada akhir 2022. Banding gugatan itu diperbolehkan di WTO.

Dan, keputusan pertama WTO yang mengalahkan Indonesia sifatnya tidak mengikat. Artinya, Indonesia tetap diperbolehkan menjalankan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Menanggapi sikap Indonesia yang mengajukan banding, Uni Eropa menyiapkan siasat barh untuk kembali melawan Indonesia, yakni meluncurkan konsultasi penggunaan Peraturan Penegakan atau Enforcement Regulation.

Diprediksikan, nikel akan menjadi salah satu bahan mineral yang paling dicari di masa depan, seiring pesatnya penggunaan kendaraan listrik. Nikel saat ini banyak digunakan untuk membuat baja tahan karat (stainless steel).

Eranasional.com | Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan pada 1 Januari 2020 membuat penambang nikel dalam negeri berada dalam kondisi mati suri. Kondisi ini terjadi akibat rendahnya harga jual bijih nikel domestik, yang dimana jika penambang memaksakan untuk melakukan penambangan, harga yang ditawarkan relatif lebih murah dari harga produksi dan akan mematikan perusahaan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Mardani H. Maming menyampaikan dukungannya kepada Asosiasi Penambang Nikel (APNI) dalam memperjuangkan harga pokok mineral (HPM) nikel di atas Free on Board (FoB) tongkang.

“Kami mendukung dan mengapresiasi APNI sehubungan dengan penentuan HPM nikel di atas FoB tongkang. Kami berharap ada kesepakatan dua belah pihak antara smelter dan penambang yang dibuatkan regulasinya oleh Menteri ESDM untuk menetapkan harga HPM. Apabila ada smelter yang dibeli harga dibawah HPM harus diberikan sanksi,” ujar Maming di Jakarta (15/2/2020).

Maming mengatakan harga internasional saat ini, bijih nikel kadar 1.8% FoB Filipina dihargai antara USD 59-61/ wet metric ton (wmt) sehingga jika pemerintah mengajukan harga jual bijih nikel domestik kadar 1.8% FoB sebesar USD 38-40/wmt merupakan harga yang wajar.

“Jika kita bandingkan dengan harga internasional tentu tidak memberatkan kedua pihak baik smelter maupun penambang,” ujarnya.

Maming meminta Kementerian ESDM mewajibkan kepada penambang yang kadar 1.7%, yang dimana dilarang ekspornya bulan Januari 2020 lalu

“Karena ada larangan ekspor, maka Kementerian ESDM mewajibkan barang penambang diterima oleh smelter lokal yang kadarnya 1.7%,” ujar Maming.

Untuk saling menjaga kualitas barang, Mantan Bupati Tanah Bumbu itu pun menyarankan penambang dan smelter menunjuk masing-masing surveyor yang terdaftar di Kementerian ESDM agar kualitas barang mempunyai kepastian sehingga tidak merasa dicurangi satu sama lainnya.

(Red).