“Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror,” kata Ninik dalam keterangan persnya, Jumat 21 Maret 2025.

Ia tak ingin kasus serupa terjadi lagi kepada insan pers dalam menjalankan tugas dan kerja-kerja jurnalistiknya, seperti apa yang dialami oleh awak media Tempo.

“Karena jika dibiarkan ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang,” tegasnya.

Ninik menambahkan, jika pihaknya telah mengimbau kepada Tempo untuk melakukan pelaporan kepada Kepolisian atas kasus ancaman dan teror yang dilakukan oleh orang tak dikenal itu.

“Saya sampaikan pada pukul 10.00 tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri,” terang Ninik.

“Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dihasilkan. Serta menganjurkan agar Tempo melaporkan dan ini sudah ditindaklanjuti tadi pagi ya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ninik pun menyampaikan dorongannya kepada insan pers agar tidak gentar dengan ancaman dan intimidasi jenis apa pun dan dari pihak manapun.

Ia berharap insan pers tetap bekerja secara baik, profesional dan berintegritas.

“Dewan Pers berharap terhadap pers nasional agar pers tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional, tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran, serta masukan terhadap pembuat kebijakan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak,” pungkasnya. []

Kritikan itu dilayangkan karena, Presiden Jokowi hanya mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024 lalu.

“Saya heran kenapa Presiden datang kemarin ke IKN mengajak YouTuber dan influencer. Mustinya diajak pers, dong,”kritiknya, dikutip dari CNNIndonesia, Kamis 1 Agustus 2024.

“Pers bisa melihat dengan jernih, sebetulnya dengan segala komprehensif kebijakan IKN untuk diketahui publik tentang ibu kota negara baru,”tambahnya.

Kata dia, mengajak wartawan jauh lebih penting ketimbang pegiat seni dan Influencer.

Alasannya, wartawan bisa menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik, kerja-kerja demokratis, dan kerja secara profesional.

Lebih lanjut, ia menambahkan wartawan bisa menyajikan pemberitaan yang memiliki kualitas yang tinggi terkait ibu kota Negara Nusantara.

“Kita jadi bingung saat Bapak Presiden ke IKN yang diajak malah influencer,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan kerja ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu 28 Juli 2024.

Presiden mengajak Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansayah, Zaskia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Gading Marten, Poppy Sovia, Willie Salim, Meicy Villia, hingga Dian Ayu Lestari.

Jokowi mengajak para influencer untuk meninjau kondisi pembangunan jalan tol IKN dengan konvoi bersepeda motor.

Kemudian ikut meresmikan Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Lalu mereka juga ikut meninjau progres pembangunan Istana Kepresidenan IKN, dan ditutup dengan makan malam bersama di kawasan glamping IKN. []

Dia meminta hasil investigasinya agar disampaikan ke masyarakat.

“Kami berharap responsifitas dari Polda Metro Jaya untuk secara aktif melakukan pengusutan dan menyampaikan kepada publik hasil investigasi yang dilakukan, siapa pihak-pihak yang melakukan tindakan pengrusakan agar mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegas Ninik dalam keterangan video, Jumat 12 Juli 2024.

Kata Ninik, penghalangan kerja jurnalistik itu melanggar Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebab itu dinilai mencoreng kemerdekaan pers.

“Mengecam keras tindakan pihak-pihak yang melakukan pengrusakan, upaya menghalangi kerja jurnalistik yang dilakukan teman-teman wartawan setelah persidangan kasus tindak pidana korupsi SYL,”tegas Ninik.

“Tindakan itu sangat bertentangan dengan jaminan kemerdekaan pers, termasuk dalam mencari, menyimpan, dan mengolah berita yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tambahnya.

Ia berharap setelah kejadian ini seluruh lembaga publik bisa mengevaluasi kinerja jajarannya dalam melayani jurnalis ketika mencari dan memproduksi sebuah berita.

“Kami mengharapkan setiap lembaga negara dan pelayanan publik, setidaknya sejak dini memitigasi dengan menyiapkan adanya aparat keamanan yang bisa menyiapkan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik, ” katanya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ninik Rahayu terpilih menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022 – 2025. Ninik menggantikan Prof Azyumardi Azra yang wafat pada 18 September 2022 di Kuala Lumpur, Malaysia, karena sakit.

Dewan Pers menyatakan, Ninik Rahayu terpilih melalui keputusan rapat pleno anggota Dewan Pers di Jakarta hari ini, Jumat (13/1).

“Kemerdekaan pers harus terus menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh kerena itu dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders,” ujar Ninik sesaat setelah ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pers sisa masa periode keanggotaan 2022-2025.

• Baca Juga: Simak Nih! Dewan Pers Akan Tertibkan Media yang Abaikan Etika

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra wafat di Malaysia karena sakit dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Profil Ninik Rahayu

Ninik Rahayu terpilih menjadi anggota Dewan Pers periode 2022-2025 dari unsur masyarakat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers.

Aktif sebagai pengajar fakultas hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor dan lembaga sejak 1987-sekarang. Ninik adalah pemegang doktor.

Sebelum menjabat di Dewan Pers, Ninik merupakan komisioner Komnas Perempuan periode 2006-2009 dan 2010-2014 dan anggota Ombudsman RI periode 2016-2021. Dia juga aktif sebagai tenaga profesional Lemhannas RI sejak 2020.

• Baca Juga: Dewan Pers Verifikasi Faktual Media Eranasional.com

Ninik juga menjabat sebagai Direktur JalaStoria, sebuah perkumpulan yang memiliki visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Ninik menelurkan buku berjudul Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. **