Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan dugaan aliran dana sebesar Rp 81 miliar mengalir ke beberapa pihak.

KPK menduga dana tersebut dari selisih antara biaya yang dibayarkan para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 (PJK3) dan biaya yang seharusnya atau sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setyo menjelaskan, dana Rp 81 miliar tersebut diduga mengalir kepada para tersangka, yakni IBM sejumlah Rp 69 miliar, GAH sejumlah Rp 3 miliar, SB sejumlah Rp3 ,5 miliar, AK sejumlah Rp 5,5 miliar.

“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp3 miliar pada bulan Desember 2024,” ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025), dipantau dari Breaking News KompasTV.

Dia menambahkan, penyelenggara lain yang juga diduga menerima aliran dana, yakni FAH dan HR sebesar Rp 50 juta per Minggu, HS lebih dari Rp 1,5 miliar selama kurun waktu 2021-2024, serta CFH berupa satu unit kendaraan roda empat.

“Sehingga dalam perkara ini pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS,” terangnya.

Dalam perkara ini, Setyo mengungkapkan para pekerja atau buruh yang ingin melakukan sertifikasi K3 harus membayar lebih dari biaya yang seharusnya.

“KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta,” bebernya.

Ia mengatakan para pekerja atau buruh itu harus membayar lebih besar karena diduga adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 jika tidak membayar lebih.

Setyo menuturkan, biaya Rp 6 juta ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan yang diterima para buruh atau pekerja tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sebelas tersangka termasuk Immanuel.

Sedangkan sepuluh tersangka lainnya adalah IBM, GAH, SB, AK, FRZ, HS, SKP, dan SUP yang merupakan penyelenggara negara, serta TEM dan MM yang berasal dari pihak perusahaan jasa. []

“Kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet diinformasi menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut,” kata Prasetyo dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berulang kali mengingatkan kepada semua pihak khususnya kepada jajaran di Kabinet Merah Putih untuk senantiasa menjauhi praktik-praktik korupsi.

“Sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” ujarnya.

Terkait dengan proses hukum yang berjalan di KPK, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh dan menghormati semua proses dan langkah yang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Prasetyo.

Kemudian jika nanti Noel terbukti melakukan praktik korupsi atau penerimaan uang suap sebagaimana yang dikabarkan, maka Presiden Prabowo Subianto akan langsung ambil tindakan tegas.

Diketahui bahwa Immanuel Ebenezer telah terjaring dalam OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim penyidik KPK.

“Benar,” kata singkat Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

Kabarnya tidak sendiri, Noel ditangkap bersama 9 orang lainnya dalam peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Fitroh masih belum bersedia membuka detail informasi terkait kegiatan tim penyidiknya.

Ia hanya membagi informasi bahwa kasusnya terkait pemerasan perusahaan sertifikasi K3.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),” terangnya.

Saat ini, KPK meminta waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif hingga nantinya kasusnya diekspose secara resmi kepada publik atas kegiatan penyelidikan tersebut. []

ERANASIONAL.COM – OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer beserta 14 orang lainnya bukan sekadar menambah daftar pejabat kabinet yang tersangkut pidana korupsi.

Peristiwa ini sekaligus mengirimkan resonansi politik: apakah ini murni keberhasilan penegakan hukum, atau tanda adanya pergeseran peta kekuasaan?

Selama ini, sang Wamen dikenal vokal, tegas, bahkan terkesan galak dalam membela kepentingan rakyat, khususnya para pekerja yang terzolimi. Namun justru dalam masa jabatannya yang belum genap satu tahun, ia sudah terjerat operasi tangkap tangan.

Fakta ini jelas menimbulkan pertanyaan besar publik: siapa sesungguhnya yang bermain di balik kebijakan? Apakah benar ada penyalahgunaan wewenang, ataukah peristiwa ini bagian dari “penataan ulang” organ kekuasaan?

Dalam realitas politik, hukum tidak pernah bekerja di ruang hampa. OTT KPK bisa dibaca bukan hanya sebagai langkah penegakan hukum, tetapi juga sebagai isyarat siapa yang tengah disingkirkan dari panggung kekuasaan. Karena itu, KPK harus membuktikan dengan transparan dan profesional bahwa tindakan ini benar-benar murni demi menyalakan obor keadilan, bukan sekadar memainkan pemantik api politik.

Sejarah akan mencatat peristiwa ini. Publik pun menanti jawabannya: apakah ini adalah wajah keadilan yang jernih, atau sekadar koreografi politik untuk membersihkan lingkaran kekuasaan dari pejabat yang dianggap tidak lagi amanah.

Karena itu, pengawalan masyarakat menjadi penting agar proses hukum tetap objektif. Jangan sampai publik kembali terjebak dalam drama panggung politik yang berganti dari waktu ke waktu. KPK kini sedang diuji, dan ujian ini hanya bisa dijawab dengan keberanian serta integritas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.