“Kami mewakili pemerintah untuk menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet diinformasi menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut,” kata Prasetyo dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo sudah berulang kali mengingatkan kepada semua pihak khususnya kepada jajaran di Kabinet Merah Putih untuk senantiasa menjauhi praktik-praktik korupsi.

“Sebagaimana yang berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati, semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua, dan oleh karena itulah kami menyatakan keprihatinan yang mendalam,” ujarnya.

Terkait dengan proses hukum yang berjalan di KPK, Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo mendukung penuh dan menghormati semua proses dan langkah yang dijalankan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” terang Prasetyo.

Kemudian jika nanti Noel terbukti melakukan praktik korupsi atau penerimaan uang suap sebagaimana yang dikabarkan, maka Presiden Prabowo Subianto akan langsung ambil tindakan tegas.

Diketahui bahwa Immanuel Ebenezer telah terjaring dalam OTT (operasi tangkap tangan) oleh tim penyidik KPK.

“Benar,” kata singkat Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025).

Kabarnya tidak sendiri, Noel ditangkap bersama 9 orang lainnya dalam peristiwa yang terjadi pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Fitroh masih belum bersedia membuka detail informasi terkait kegiatan tim penyidiknya.

Ia hanya membagi informasi bahwa kasusnya terkait pemerasan perusahaan sertifikasi K3.

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja),” terangnya.

Saat ini, KPK meminta waktu 1×24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif hingga nantinya kasusnya diekspose secara resmi kepada publik atas kegiatan penyelidikan tersebut. []

“Tim telah mengamankan 14 orang dan juga barang bukti kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua,” kata Budi di Jakarta Selatan, Kamis (21/8/2025).

Namun ia masih bungkam soal siapa saja orang yang ditangkap dalam operasi tersebut.

Ia meminta semua pihak menunggu saja informasi perkembangan yang akan disampaikan KPK dalam sesi konferensi pers.

“Kami akan update,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut total orang yang terjaring OTT bersama Noel berjumlah 10 orang.

“10 orang,” kata Fitroh.

Proses penangkapan dilakukan sejak hari Rabu, 20 Agustus 2025 malam.

Persoalan yang dibidik adalah dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Bahkan dari proses penangkapan, setidaknya ada 20 unit kendaraan mahal diamankan, mulai dari kendaraan roda dua maupun roda empat, diantaranya:

1. Jeep Cherokee 1 unit
2. Suzuki Jimny 1 Unit
3. Hyundai Palisade 2 unit
4. Mitsubishi Pajero 1 Unit
5. BMW seri 3 1 Unit
6. Toyota Corolla Cross Hybrid 1 Unit
7. Toyota Hilux 1 unit
8. Nissan GTR 1 Unit
9. Honda Crv 3 Unit
10. Hyundai Stargazer 1 unit
11. Mitsubishi Expander 2 Unit
12. Ducati 2 Unit
13. Vespa 2 unit. []

Yasierli meminta seluruh pihak menunggu perkembangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam.

“Tunggu nanti, saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya. Sehingga dari situ nanti kita lihat. Dan tadi saya sampaikan, kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu,” kata Menaker Yasierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8).

“Ya kita lihat aja nanti. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati,” tambahnya.

Yasierli mengakui kasus yang menimpa Noel menjadi pukulan berat bagi dirinya maupun keluarga besar Kemnaker.

Pasalnya, dalam 10 bulan terakhir, ia fokus melakukan pembenahan internal kementerian, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden, Yasierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.

Seluruh pejabat Kemnaker, kata dia, telah diwajibkan menandatangani pakta integritas, termasuk kesediaan untuk dicopot jika terbukti melakukan korupsi.

“Untuk sertifikasi K3, kami bahkan sudah melaksanakan pakta integritas dengan hampir seribu perusahaan jasa K3 di Indonesia. Tujuannya agar tidak ada praktik suap, pemerasan, ataupun gratifikasi. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan indikasi praktik tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kemnaker juga melakukan rotasi pegawai yang telah menjabat lebih dari empat tahun di satu posisi, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, hingga merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan K3.

Yasierli menekankan peristiwa hukum yang melibatkan Noel harus dijadikan pembelajaran bersama agar tidak ada lagi pegawai Kemnaker yang terjerat praktik korupsi.

“Tentu semua harus berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita peraduga tidak bersalah dulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kemnaker akan terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki layanan di sektor ketenagakerjaan, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang masih membutuhkan percepatan untuk menekan angka kecelakaan kerja. []