Pernyataan tersebut disampaikan Noel usai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Dalam keterangannya kepada awak media, Noel mengaku heran dengan perbedaan tuntutan hukuman yang dinilainya tidak terlalu jauh dibandingkan terdakwa lain yang disebut menerima aliran dana lebih besar.

Menurut Noel, tuntutan lima tahun penjara yang diterimanya hanya terpaut sedikit dari terdakwa lain yang diduga menikmati hasil korupsi dalam nominal jauh lebih tinggi. Ia bahkan menyebut penyesalannya karena merasa hukuman yang diterimanya tidak sebanding dengan jumlah uang yang disebut diterima masing-masing terdakwa.

“Kalau begitu menyesal enggak? Saya menyesal lah. Mendingan korupsi sebanyak-banyaknya, cuma beda setahun dengan yang lain,” ujar Noel kepada wartawan setelah sidang berlangsung.

Noel kemudian membandingkan tuntutan terhadap dirinya dengan terdakwa lain dalam perkara yang sama. Salah satunya Irvian Bobby Mahendro Putro yang dituntut enam tahun penjara dengan dugaan menikmati uang hasil korupsi mencapai Rp60,32 miliar. Sementara dirinya disebut hanya menerima sekitar Rp4,43 miliar namun dituntut lima tahun penjara.

Selain itu, terdakwa lainnya yakni Hery Sutanto juga dituntut tujuh tahun penjara karena diyakini menerima aliran dana sekitar Rp4,73 miliar. Perbedaan tuntutan tersebut membuat Noel mempertanyakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyusunan tuntutan jaksa.

“Kan gila ini. Saya bilang ini bagaimana sih hukum? Logikanya saya enggak mengerti nih cara berpikirnya begitu,” kata Noel.

]]> https://eranasional.com/101942/kasus-korupsi-sertifikasi-k3-noel-heran-tuntutan-hanya-beda-setahun-dengan-terdakwa-lain/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/101453/noel-akui-menyesal-terima-gratifikasi-miliaran-rupiah-di-kasus-sertifikasi-k3 https://eranasional.com/101453/noel-akui-menyesal-terima-gratifikasi-miliaran-rupiah-di-kasus-sertifikasi-k3#respond Fri, 08 May 2026 10:40:12 +0000 https://eranasional.com/101453/noel-akui-menyesal-terima-gratifikasi-miliaran-rupiah-di-kasus-sertifikasi-k3 Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, mengaku menyesal setelah terseret dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Pengakuan tersebut disampaikan Noel saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis. Dalam persidangan, Noel tampak beberapa kali menyampaikan penyesalan atas perbuatannya dan mengaku tidak memahami secara utuh aturan mengenai pelaporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kasus yang menyeret mantan aktivis politik itu menjadi perhatian publik karena melibatkan dugaan aliran uang miliaran rupiah serta pemberian barang mewah berupa satu unit motor Ducati Scrambler.

Dalam dakwaan jaksa, Noel disebut menerima gratifikasi berupa uang senilai Rp3,36 miliar serta satu unit motor Ducati Scrambler warna biru dongker selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Selain gratifikasi, Noel juga didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terhadap para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 dengan nilai total mencapai Rp6,52 miliar.

Di hadapan majelis hakim, Noel mengaku apa yang dilakukannya berawal dari kebiasaannya membantu orang lain. Ia mengatakan tidak pernah berniat melakukan tindak pidana korupsi, tetapi akhirnya tetap menerima sejumlah pemberian dari bawahannya.

“Saya kebiasaan menolong orang, jadi susah ketika ada orang minta tolong pasti saya bantu,” ujar Noel dalam persidangan.

Noel menyebut pemberian tersebut berasal dari Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan periode 2022–2025, Irvian Bobby Mahendro.

Menurut Noel, dirinya tidak pernah meminta secara langsung motor Ducati yang kemudian menjadi bagian dari barang bukti dalam kasus tersebut. Ia mengklaim kendaraan mewah itu diberikan atas inisiatif Bobby.

Selain itu, Noel juga mengaku belum sempat menggunakan uang gratifikasi yang diterimanya. Meski demikian, ia tetap menyatakan penyesalan dan mengakui kesalahannya di depan persidangan.

“Makanya saya menyesal banget atas kejadian itu,” katanya.

]]> https://eranasional.com/101453/noel-akui-menyesal-terima-gratifikasi-miliaran-rupiah-di-kasus-sertifikasi-k3/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/97134/purbaya-respon-soal-dirinya-di-noel-kan-gaji-gue-gede-di-sini https://eranasional.com/97134/purbaya-respon-soal-dirinya-di-noel-kan-gaji-gue-gede-di-sini#respond Mon, 26 Jan 2026 18:06:05 +0000 https://eranasional.com/97134/purbaya-respon-soal-dirinya-di-noel-kan-gaji-gue-gede-di-sini Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terkait pernyataan Mentan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang menyebut dirinya berpotensi ‘di-Noel-kan’.

Bendahara Negara itu diminta berhati-hati diduga akan kriminalisasi seperti perkara hukum yang menjerat Noel.

“Gaji gua gede di sini cukup. Jadi saya nggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebel sama gua juga,” ungkap Menkeu Purbaya usai menghadiri Debottlenecking Satgas Sidang Terbuka di Jakarta, Senin S (26/1).

Menkeu Purbaya menegaskan dirinya hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto .

Menkeu Purbaya menekankan Noel kan terima (duit), kan gue enggak terima duit.

“Saya sih rasanya tidak ada urusan, saya hanya tanggung jawab presiden. Yang lain saya tidak peduli.” ujar Meneku Purbaya.

Menkeu Purbaya sendiri mengaku tidak memahami maksud pernyataan Noel. “Saya tidak mengerti apa maksudnya?” tambah Menkeu Purbaya.

Saat ditanya kemungkinan dijadikan tersangka seperti Noel, Purbaya menekankan perbedaan mendasar di antara keduanya

Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu pun merasa bingung kenapa Noel mengeluarkan statment tersebut.

Menkeu Purbaya menepis anggapan bahwa kebijakan reformasi pajak dan bea cukai yang dijalankannya mengganggu kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, selama ia tidak menerima uang di luar gaji resmi, posisinya aman.

“Biar aja, kita kan tetap aja akan dengan reformasi. Noel, Noel, saya, saya. Yang penting kan saya enggak terima uang,” ujar dia.

Ia menilai risiko hukum baru muncul jika seorang pejabat mulai menerima uang di luar ketentuan.

“Jadi kita terima uang, saya terima uang, saya akan sangat riskan berada. Enggak bisa bergerak ke sana, ke sini, pecat orang tidak bisa, menggeser orang tidak bisa. Karena orang akan laporkan bahwa saya menerima uang dan akan dibocorkan. Jadi, selama kita ya gitu-gitu aja bersih lah, kira-kira lurus.,” kata Menkeu Purbaya.

Ia juga mengisyaratkan kemungkinan adanya upaya jebakan, meski menganggap peluangnya kecil tanpa latar belakang yang kuat.

“Mungkin kalau ada yang jebak, menaruh uang tiba-tiba di mobil saya, itu mungkin terjadi. Tapi kan harus ada latar belakang dari kasus seperti apa,” tandas dia.

Sebelumnya, Noel mengklaim memperoleh informasi A1 bahwa Menkeu Purbaya Yudhi akan “di-Noel-kan”.

Istilah tersebut merujuk pada penangkapan Noel dalam kasus korupsi yang menurutnya sarat rekayasa.

“Modusnya hampir sama semua. Hati-hati, Pak Purbaya. Sejengkal lagi nih. Saya dapat informasi A1, Pak Purbaya akan di-‘Noel’-kan,” kata Noel di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1) lalu

“Ya, penyidik menemukan empat handphone di plafon rumah yang bersangkutan,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/8/2025).

Empat ponsel itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). KPK tidak tahu alasan ponsel itu berada di plafon rumah.

“Nanti kami akan tanyakan tentunya ya, dalam proses pemeriksaan apakah memang sengaja disembunyikan atau memang menaruh handphone-nya di plafon,” ucap Budi.

Selain ponsel, KPK menyita Mobil Alphard di rumah Noel. Mobil dan ponsel itu sudah dibawa ke Markas KPK, hari ini.

“Kita akan melihat informasi-informasi dalam barang bukti elektronik tersebut yang tentu akan menjadi petunjuk, akan menjadi barang bukti bagi penyidik untuk mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan dugaan aliran dana sebesar Rp 81 miliar mengalir ke beberapa pihak.

KPK menduga dana tersebut dari selisih antara biaya yang dibayarkan para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 (PJK3) dan biaya yang seharusnya atau sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Setyo menjelaskan, dana Rp 81 miliar tersebut diduga mengalir kepada para tersangka, yakni IBM sejumlah Rp 69 miliar, GAH sejumlah Rp 3 miliar, SB sejumlah Rp3 ,5 miliar, AK sejumlah Rp 5,5 miliar.

“Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG (Immanuel Ebenezer Gerungan) sebesar Rp3 miliar pada bulan Desember 2024,” ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jumat (22/8/2025), dipantau dari Breaking News KompasTV.

Dia menambahkan, penyelenggara lain yang juga diduga menerima aliran dana, yakni FAH dan HR sebesar Rp 50 juta per Minggu, HS lebih dari Rp 1,5 miliar selama kurun waktu 2021-2024, serta CFH berupa satu unit kendaraan roda empat.

“Sehingga dalam perkara ini pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS,” terangnya.

Dalam perkara ini, Setyo mengungkapkan para pekerja atau buruh yang ingin melakukan sertifikasi K3 harus membayar lebih dari biaya yang seharusnya.

“KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta,” bebernya.

Ia mengatakan para pekerja atau buruh itu harus membayar lebih besar karena diduga adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 jika tidak membayar lebih.

Setyo menuturkan, biaya Rp 6 juta ini dua kali lipat dari rata-rata pendapatan yang diterima para buruh atau pekerja tersebut.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan sebelas tersangka termasuk Immanuel.

Sedangkan sepuluh tersangka lainnya adalah IBM, GAH, SB, AK, FRZ, HS, SKP, dan SUP yang merupakan penyelenggara negara, serta TEM dan MM yang berasal dari pihak perusahaan jasa. []

Yasierli meminta seluruh pihak menunggu perkembangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Noel pada Rabu (20/8) malam.

“Tunggu nanti, saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya. Sehingga dari situ nanti kita lihat. Dan tadi saya sampaikan, kita tunggu dan ini harus kita hormati proses itu,” kata Menaker Yasierli di kantor Kemnaker, Jakarta, Kamis (21/8).

“Ya kita lihat aja nanti. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti, tentu sekali lagi kita hormati,” tambahnya.

Yasierli mengakui kasus yang menimpa Noel menjadi pukulan berat bagi dirinya maupun keluarga besar Kemnaker.

Pasalnya, dalam 10 bulan terakhir, ia fokus melakukan pembenahan internal kementerian, khususnya dalam hal integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Presiden, Yasierli menegaskan tidak ada toleransi terhadap perilaku koruptif.

Seluruh pejabat Kemnaker, kata dia, telah diwajibkan menandatangani pakta integritas, termasuk kesediaan untuk dicopot jika terbukti melakukan korupsi.

“Untuk sertifikasi K3, kami bahkan sudah melaksanakan pakta integritas dengan hampir seribu perusahaan jasa K3 di Indonesia. Tujuannya agar tidak ada praktik suap, pemerasan, ataupun gratifikasi. Kami juga mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan bila menemukan indikasi praktik tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Kemnaker juga melakukan rotasi pegawai yang telah menjabat lebih dari empat tahun di satu posisi, memperbaiki proses layanan agar lebih transparan dan akuntabel, hingga merevisi sejumlah regulasi terkait pelayanan K3.

Yasierli menekankan peristiwa hukum yang melibatkan Noel harus dijadikan pembelajaran bersama agar tidak ada lagi pegawai Kemnaker yang terjerat praktik korupsi.

“Tentu semua harus berbasis bukti. Dan saya jamin kalau ada bukti, kemudian itu benar, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita peraduga tidak bersalah dulu,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kemnaker akan terus memperkuat pengawasan serta memperbaiki layanan di sektor ketenagakerjaan, terutama terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), yang masih membutuhkan percepatan untuk menekan angka kecelakaan kerja. []

“Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” kata Fitroh saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Meski begitu, Fitroh belum merinci lebih jauh bagaimana kontruksi kasus pemerasan tersebut.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan dalam operasi senyap ini.
Sertifikasi K3 adalah bukti yang menunjukkan bahwa seseorang atau perusahaan sudah penuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja.

Sertifikasi ini biasanya didapatkan setelah mengikuti pelatihan dan lulus ujian dari lembaga yang terakreditasi.

Penangkapan Noel dibenarkan pimpinan KPK Fitroh Rohcahyanto.

“Benar,” kata Fitroh kepada media.

Dia membenarkan Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Namun, dia belum merinci pihak lain yang terjaring OTT selain Noel.

“Ya (OTT)” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenzer alias Noel, mendatangi Nasdem Tower di Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023). Dia bertemu dengan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengaku kaget dengan kedatangan Noel.

“Kaget juga saya mendengar dia (Noel) datang. Ketemu Waketum Ahmad Ali. Saya enggak tahu apa yang mereka bicarakan,” kata Willy saat dihubungi, Rabu (15/2/2023).

Begitu juga dengan isu kedatangan Noel ke Nasdem Tower berkaitan dengan mendukung pencapresan Anies Baswedan, dia menyatakan tidak tahu apa yang dibicarakan.

“Setahu belum dapat informasi soal pembicaraan itu,” ujarnya.

Meski begitu, apa pun pilihan Noel nantinya, dia tetap menghormati sebagai kawan. Sebab, dia menyebut Noel sebagai sahabat lama.

“Apa pun pilihan dia, satu hal yang harus saya hormati sebagai kawan,” ucap Willy.

“Saya sama Noel sahabat lama. Sama-sama aktivis 98, sama-sama berjuang,” sambungnya.

Sebelumnya, Immanuel Ebenezer atau Noel, batal mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai capres 2024. Noel mengungkapkan salah satu alasannya karena Ganjar miskin gagasan.

“Kita enggak dukung Ganjar lagi salah satu alasannya karena Ganjar miskin gagasan,” ucap Noel, Rabu (8/2).