JAKARTA, Eranasional.com – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terhadap istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo itu, yakni 20 tahun penjara, dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

“Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 797/Pid.B/2022/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut,” kata Hakim Singgih Budi Prakoso saat sidang di Pengadilan Tinggi DKI, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2023).

Duduk sebagai Ketua Majelis Hakim Ewit Soetriadi dengan anggota Singgih Budi Prakoso, H Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi.

Seperti diketahui, pada tingkat pertama, PN Jaksel memvonis Putri Candrawathi 20 tahun penjara. Putri dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

Dia dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim PN Jaksel juga menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita yang disampaikan Putri kepada suaminya yang merupakan Kadvi Propam Polri saat itu, Irjen Ferdy Sambo.

Hakim menyatakan hal yang memberatkan Putri antara lain perbuatannya mencoreng organisasi Bhayangkari hingga berbelit-belit di persidangan. Hakim menyatakan tak ada hal meringankan bagi Putri.

Selain Putri Candrawatho, Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf, dan Bripka Ricky Rizal juga mengajukan upaya banding.

Hanya terpidana Bharada Richard Eliezer yang menerima putusan majelis hakim tingkat pertama.

Berikut ini daftar hukuman Ferdy Sambo dan empat terpidana lainnya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua:

1. Ferdy Sambo divonis mati

2. Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara

3. Kuat Ma’ruf divonis 15 tahun penjara

4. Bripka Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara

5. Bharada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara.

JAKARTA, Eranasional.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menarik perlindungan untuk terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Elizier (Bharada E). Kendati demikian, Bharada E masih mendapatkan perlindungan dari Polri. Hal tersebut dipastikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo.

“Dari penyidikan awal, penuntutan sampai dengan persidangan, sudah diamankan oleh Polri. Sampai saat ini kondisi kesehatan Eliezer sangat baik,” kata Dedi saat dihubungi, Sabtu (11/3/2023).

Pernyataan pencabutan perlindungan itu disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli LPSK Syahrial M Wiryawan. Syahrial mengungkapkan kalau keputusan tersebut didasari oleh ketentuan Pasal 32 huruf C, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

“Memutuskan untuk menghentikan perlindungan kepada saudara RE,” kata Syahrial, Jumat (10/3/2023).

Syahrial menerangkan kalau keputusan tersebut diambil melalui rapat internal. Meski akhirnya memutuskan untuk mencabut perlindungan Bharada E, ia mengungkapkan sempat ada dua pendapat berbeda yang muncul dalam rapat.

“Terdapat 2 dari 7 pimpinan LPSK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com –  Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta saat ini tengah meneliti berkas permohonan banding mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo atas vonis mati di perkara pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). PT DKI memastikan putusan banding terhadap Sambo akan dibacakan secara terbuka untuk umum.

“Sedangkan sidang untuk membaca putusannya belum ditentukan oleh majelis hakim tingkat banding, karena masih akan mempelajari, meneliti berkas perkara yang bersangkutan untuk kemudian bermusyawarah mengambil putusan yang akhirnya akan dibacakan secara terbuka untuk umum,” kata Pejabat Humas PT DKIBJakarta Binsar Pamopo Pakpahan, Selasa (7/3/2023).

Binsar mengatakan selain Sambo, ada tiga terdakwa lainnya yang mengajukan banding yakni Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf dan Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR). Berkas permohonan banding keempat terdakwa itu sudah masuk ke kepaniteraan PT Jakarta dan teregister dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI.

“Perkara-perkara pidana atas nama terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf sudah dikirim oleh Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan baru diterima serta sudah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing dengan nomor 53, 54, 55 dan 56 /PID/2023/PT.DKI,” kata Binsar.

Binsar menjelaskan, berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, Pengadilan Tinggi memiliki waktu paling lambat 3 bulan untuk memutuskan suatu perkara.

“Sebagai pedoman bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam menangani, mengadili dan memutuskan perkara adalah SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang mewajibkan PT sudah harus menyelesaikan persidangan suatu perkara paling lambat dalam waktu 3 bulan,” kata Binsar.

Diketahui, Ferdy Sambo dan empat terdakwa lainnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Berikut putusan dan tuntutan untuk para terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

1. Ferdy Sambo dituntut penjara seumur hidup, divonis hukuman mati

2. Putri Candrawathi dituntut 8 tahun penjara, divonis 20 tahun penjara

3. Kuat Ma’ruf dituntut 8 tahun penjara, divonis 15 tahun penjara

4. Bripka Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara, divonis 13 tahun penjara

5. Bharada Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara, divonis 1,5 tahun penjara (Tidak mengajukan banding).

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer (Bharada E), kembali mendekam di Rutan Bareskrim Polri. Padahal, Richard seharusnya menjalani masa tahanannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

“Pada prinsipanya kami siap untuk penempatan Bharada Richard Eliezer di Lapas Salemba, tapi kami juga menghormati rekomendasi LPSK yang sudah mengajukan ke Dirjen Pas dan disposisi Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI, sehingga pada hari ini keputusan penempatan Richard Eliezer selanjutnya di Rutan Bareskrim dengan pertimbangan keamanannya,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM Rika Aprianti di Lapas Salemba, Senin (27/2/2023).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas menyebut Richard Eliezer punya hak untuk dipisah dari tahanan lainnya demi keamanan.

“Kami pilih Rutan Bareskrim, selama ini kami bekerja sama dengan Bareskrim menjaga keamanan Richard Eliezer sehingga kami memutuskan penempatannya di Rutan Bareskrim,” terangnya.

Sebelumnya, Richard Eliezer diputuskan akan menjalani masa penahanan di Lapas Salemba selama 1,6 tahun dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Richard Eliezer sempat tiba di Lapas Salemba Senin (27/2) siang.

“Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas nama terpidana Richard Eliezer dengan lama hukuman selama 1 tahun 6 bulan dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan Pembunuhan Berencana,” terang Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.

Pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No PRINT-149/M.1.14.3/Eku.3/02/2023. Eliezer telah melakukan registrasi dan serangkaian tahapan di dalam proses penerimaan serta proses administrasi pemberkasan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Richard Eliezer divonis 1,6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J.

JAKARTA, Eranasional.com – Terpidana kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), mulai Senin (27/2), mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Richard Eliezer 1,6 tahun penjara.

“Menurut info yang kami terima dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, mulai besok di Salemba,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, Minggu (26/2/2023).

Vonis yang dikenakan kepada Richard Eliezer sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun pihak Richard Eliezer tidak mengajukan banding.

Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan batas pengajuan banding JPU atau Bharada E yaitu Kamis (23/2) dinihari. Karena tidak ada yang mengajukan banding maka vonis hakim tersebut dinyatakan inkrah.

“Tidak ada upaya banding dari JPU maupun terpidana, maka putusan tersebut inkrah,” tegas Djuyamto. (Adi S)

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan presiden Megawati Soekarnoputri mengapresiasi vonis mati majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Apresiasi itu disampaikan Mega dalam acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Megawati yang tampak memegang kertas menyapa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sambil lalu menyampaikan perasaannya. “Itu Pak Kapolri saya bangga banget, apa yang telah diputuskan dalam persidangan,” ucap Mega.

Dalam acara yang bertajuk ‘Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, Kekerasan Seksual pada Anak dan Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Mengantisipasi Bencana’ itu Megawati selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bertindak sebagai panelis. Menurut Mega putusan majelis hakim menunjukan bahwa Pancasila menangungi seluruh bangsa Indonesia.

“Karena itu menunjukkan bahwa Pancasila ini menaungi seluruh bangsa Indonesia,” ujarnya disambut tepuk tangan hadirin.

Di ujung pidatonya, Megawati kembali mengungkapkan rasa puasnya.”Alhamdulillah,” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena bersalah dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua dalam sidang pembacaan putusan, Senin, 13 Februari 2023.

Istri Sambo, Putri Candrawathi divonis 20 tahun penjara. Adapun Richard Eliezer dijatuhi hukuman 1 tahun enam bulan. Rendahnya vonis pada Richard karena yang bersangkutan sebagai justice collaborator serta telah mendapat maaf dari orang tua Brigadir Yosua.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal hukuman mati terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo serta vonis 1,5 tahun penjara untuk ajudannya Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua.

Kepala negara mengatakan, persoalan hukum Ferdy Sambo Cs merupakan wilayah yudikatif. Menurut Jokowi, pemerintah tak bisa ikut campur perihal perkara hukum tersebut.

“Tetapi saya kira keputusan yang ada saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti. Saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin, saya lihat,” kata Jokowi disela menghadiri pameran IIMS 2023 di Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/2).

Jokowi menegaskan, pihaknya dalam hal ini kepala negara tidak bisa memberikan komentar banyak menyoal vonis mati Ferdy Sambo. “Tetapi sekali lagi kami tidak bisa memberikan komentar,” ujar mantan Walikota Solo itu.

Lebih lanjut ketika ditanya soal apakah adil atau tidak vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa, Jokowi menyebut keputusan sudah ditentukan oleh pengadilan dan harus dihormati. “Itu sudah diputuskan, kita harus menghormati, semua harus menghormati,” ujarnya.

Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta karena terbukti bersalah dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir Yosua.

Pembacaan putusan vonis dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pada sidang putusan yang digelar Senin, 13 Februari 2023.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup karena diyakini melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Dalam perkara perintangan penyidikan pembunuhan itu, Ferdy Sambo juga dinilai jaksa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terhadap terdakwa Ferdy Sambo menilai Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) tidak melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

Hakim Ketua Imam Wahyu Santosa mengatakan, ada kemungkinan yang terjadi adalah sikap Brigadir J yang dianggap membuat perasaan Putri terluka dan sakit hati.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu dalam sidang pembacaan vosnis kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (13/2/2023).

“Motif yang tepat menurut Majelis Hakim adalah adanya perbuatan atau sikap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, di mana perbuatan atau sikap korban tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam dari Putri Candrawathi,” kata Wahyu.

Lanjut Wahyu, dengan alasan itu juga tidak diperoleh keyakinan yang cukup korban Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi.

“Sehingga terhadap adanya alasan demikian, patut dikesampingkan,” ujar Wahyu.

Pertimbangan lainnya, hakim mengungkapkan, Ferdy Sambo sendiri pernah mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Candrawathi di Magelang hanya ilusi. Menurut hakim, hal itu diungkap saksi Sugeng Putut Wicaksono yang mengaku berulang kali diingatkan Ferdy Sambo bahwa pelecehan seksual adalah sebuah ilusi.

“Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian motif adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi tidak dapat dibuktikan menurut hukum,” ucap Wahyu lagi.

JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membeberkan bukti rencana pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Bukti itu terekam dalam rekaman CCTV.

Hakim Ketua PN Jaksel Wahyu Imam Santoso mengatakan dalam rekaman CCTV terekam Putri Candrawathi bersama sopir pribadinya, Kuat Ma’ruf, berada di lift naik ke lantai tiga rumah di Jalan Saguling, Jaksel, untuk menemui Ferdy Sambo.

Hakim menilai momen itu menguatkan adanya skenario pembunuhan berencana kepada Brigadir J.

“Keberadaan Kuat Ma’ruf ke lantai tiga itu berdasarkan rekaman CCTV kurang lebih tiga menit. Tapi Majelis Hakim meyakini saksi Kuat Ma’ruf bersama Putri Candrawathi menemui terdakwa di lantai tiga,” kata Wahyu di persidangan dengan agenda pembacaan vonis terhadap terdakwa Ferdy Sambo di PN Jaksel, Senin (13/2/2023).

“Ini merupakan bagian dari skenario pembunuhan berencana yang telah disiapkan,” sambung Wahyu.

Usai pertemuan di lantai tiga itu, Kuat Ma’ruif bersama dengan Richard Eliezer (Bharada E), Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR), Brigadir J, dan Putri Candrawathi ke rumah dinas di Komplek Polri Duren Tiga, Jaksel.

Hakim meyakini pertemuan di lantai tiga itu telah disepakati rencana dan pembunuhan terhadap Yosua.

“Menimbang dari fakta yang terungkap tersebut dikaitkan dengan rekaman hasil CCTV di mana saksi Kuat Ma’ruf diajak Putri Candrawathi naik ke lantai tiga untuk bertemu dengan terdakwa. Saat itu saksi mendengar rencana pembunuhan kepada korban Yosua Hutabarat dan skenario terjadi tembak menembak antara saksi Richard Eliezer dan korban Yosua Hutabarat,” jelas Wahyu.