JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengungkapkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana akan membentuk Satuan Kerja (Satker) Pencegahan Korupsi.

Awalnya, Novel menyatakan harapannya dan sebagian rekan-rekannya eks pegawai KPK bisa kembali “membantu” kembali lembaga antirasuah tersebut.

Untuk diketahui, Novel Baswedan dan 57 lebih pegawai KPK dipecat dengan alasan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan diberhentikan pada 30 September 2021.

Saat ini, Novel cs bertugas di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Antikorupsi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolri.

“Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama sebagian dari kita bisa membantu kembali di KPK atau tempau lain atau ada yang menjadi wiraswata,” kata Novel dikutip dari YouTube, Senin (7/8/2023).

Dia menceritakan, setelah dipecat dari KPK, sebagian rekan-rekannya mencoba bekerja di perusahaan swasta. Namun, beberapa dari mereka dihalang-halangi atau digagalkan. Di sisi lain, dia juga tidak yakin sebagian rekannya bisa alih profesi menjadi wiraswasta.

Mantan pegawai KPK kemudian mendapatkan tawaran dari Kapolri yang ingin membentuk Satker Pencegahan Korupsi.

“Bapak Kapolri memandang kami bisa dimanfaatkan kompetensi dan keahliannya untuk mengurus bidang itu,” ujarnya.

Meski tawaran Kapolri itu patut diterima, dia dan koleganya yang saat ini menjadi ASN tidak akan berkarir di Korps Bhayangkara tersebut. Pihaknya hanya bertugas untuk merintis pembentukan satker tersebut di institusi Polri.

“Kami juga tidak berencana mengambil peran pemberantasan korupsi di Polri,” tegas Novel.

Dia berharap, Satker Pencegahan Korupsi Polri ini nantinya bisa berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK Novel Baswedan kembali mengungkapkan kebobrokan lembaga antirasuah tersebut. Katanya, Ada mantan pegawa KPK yang memiliki transaksi mencurigakan sebesar Rp300 miliar. Menurut dia, hal itu tidak logis.

Novel mengungkapkan itu melalui podcast miliknya berjudul “Deretan Kasus Menjerat Pimpinan KPK”. Dalam podcast tersebut dia bersama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Novel mengatakan temuan transaksi mencurigakan itu merujuk data dari Pusat Analis Transaksi dan Keuangan (PPATK).

“Terkait dengan laporan PPATK itu terhadap seorang pegawai KPK di penindakan nilai transaksinya Rp300 miliar, dan saya menduga lebih jumlahnya. Ada katakana sampai Rp1 triliun.

Dia menilai transaksi sebesar itu tidak logis bagi seorang penyidik di KPK. Katanya, penyidik itu sempat diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Tapi itu enggak diperiksa, padahal sudah diperiksa Dewas. Tapi kemudian mengundurkan diri dan lewat,” kata Novel Baswedan.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, menyarankan agar pegawai antirasuah tersebut melaporkan Ketua KPK Firli Haburi ke penegak hukum terkait persoalan kebocoran dokumen.

Melalui akun Twitter pribadinya, @nazaqisha, Novel membalas unggahan dari akun milik eks penyelidik KPK, Aulia Postiera, @paijodirajo, yang menyebu dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri di kasus korupsi di Kementerian ESDM.

Paijodirajo menyebut Firli berhubungan langsung dengan tindak perkara dan dugaan menerima suap.

Kata Novel, Firli Bahuri diduga lakukan kejahatan. Tindakan Firli dinilai telah merusak nama baik KPK.

“Ini kejahatan serius. Selama ini kita sering dengar yang bersangkutan main perkara. Kali ini fakta dan buktinya jelas. Firli merusak KPK dan arogan sekali,” kata Novel melalui akun twitternya, Jumat (7/4/2023).

Dia pun menyarankan bagi pegawai KPK yang memiliki bukti, untuk melaporkan Firli ke penegak hukum.

“Pegawai KPK yang mengetahui kejadian ini, dan memiliki bukti, wajib melaporkan ke penegak hukum. Sebagaimana Pasal 108 ayat 3 UU Nomor 8 tahun 1981,” tuturnya.

Tanggapan Firli Bahuri

Untuk diketahui, isu liar ini bermula dari cuitan yang viral di Twitter pada Kamis (6/4). Terdapat tangkapan layar pesan WhatsApp (WA) yang berisi informasi soal dokumen rahasia penyelidikan KPK yang ditemukan saat penggeledahan kantor kementerian ESDM, khususnya di ruangan Kepala Biro Hukum, pada 27 Maret 2023. Penghuni ruangan tersebut diinisialkan X.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menuding lembaga antirasuah itu membohongi publik terkait pencopotan Brigjen Endra Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Novel menuding ada upaya pengalihan isu dari penjelasan yang diberikan KPK.

Pernyataan Novel ini merujuk pada jawaban KPK yang menyebut sistem 4-4-2 dalam penugasan bagi pegawai KPK. Dia menilai hal itu sebagai langkah mengalihkan isu.

“Juru Bicara KPK (Ali Fikri) itu mau mengalihkan isu. Dulu 4-4-2 sesuai dengan Peratuan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005. Tapi sekarang tiap tahun dengan surat tugas,” kata Novel Baswedan dikutip dari akun Twitter pribadinya, Rabu (5/4/2023).

Sebagai informasi, sistem 4-4-2 merupakan sistem pegawai KPK yang bisa bertugas di lembaga antirasuah tersebut selama 4 tahun. Lalu pegawai itu bisa diperpanjang lagi selama 4 tahun dan diperpanjang lagi hingga 2 tahun ke depan.

Sistem itu termuat dalam aturan PP No. 63/2005. Namun, menurut KPK, aturan itu kini tidak berlaku lagi di KPK.

Novel Baswedan menuding penjelasan KPK hanya upaya menggeser fokus permasalahan soal penggabaian surat balasan dari Kapolri pada Rabu (29/3) perihal permintaan Brigjen Endar untuk tetap bertugas di KPK.

“Surat Tugas EP (Endra Priantoro) berakhir tanggal 31 Maret, tapi tanggal 29 Maret Kapolri buat perpanjangan Surat Tugas. Jadi kalau dibilang masa tugas berakhir, itu bohongi publik,” jelas Novel.

Penjelasan KPK

Menanggapi tudingan Novel Baswedan tersebut, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri meminta Novel tidak membuat gaduh dengan pemahaman yang keliru. Kata dia, ada hal yang salah dari pernyataan Novel.

Dia menjelaskan, PP No, 63/2005 yang menjadi rujukan Novel Baswedan saat ini sudah tidak berlaku sehingga masa tugas 4-4-2 itu pemahaman yang salah.

Ali meminta kasus pemberhentian Endar Priantoro tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan penyebaran informasi yang keliru. Dia pun menilai kasus itu tidak akan menganggu hubungan antara KPK dan Polri.

“Kami berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang sengaja membuat gaduh karena informasi dan pemahaman yang keliru dan tidak utuh. KPK meyakini dinamika ini tidak mempengaruhi hubungan kedua lembaga, KPK dan Polri, yang sudah terjalin dengan baik,” ujar Ali Fikri, Rabu (5/4/2023).

JAKARTA, Eranasional.com- Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK tidak sering menggelar operasi tangkap tangan (OTT), memantik reaksi mantan penyidik KPK, Novel Baswedan.

Novel Baswedan pun angkat bicara. Menurut dia, OTT kasusnya suap yang merupakan induk korupsi dan OTT bisa ungkap kasus korupsi secara telak dan pelaku tidak bisa mengelak.

Dia menambahkan, suap pasti ada kepentingan di baliknya, bila dilakukan OTT maka kerugian negara terjadi.

Dia menyarankan agar KPK perlu sosialisasi agar pejabat tidak resisten dengan OTT.

Novel Baswedan menilai, OTT bisa menyasar siapa saja pejabat. Kalau sudah tertangkap maka sulit untuk “diselamatkan”.

“OTT bisa menyasar pejabat siapa saja, kalo sdh tertangkap sulit “ditolong/diselamatkan”. Krn penangkapan OTT persis saat berbuat, buktinya lengkap.Brgkl hal ini yg membuat banyak “calon koruptor” takut. Mestinya tdk perlu takut, cukup jgn berbuat korupsi, tdk akan kena OTT,” tegas Novel Baswedan melalui cuitannya di Akun Twitternya, dikutip Eranasional.com, Selasa (20/12/2022).

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengkritik langkah OTT yang kerap dilakukan KPK dalam bidang penindakan. Menurut Luhut, OTT KPK kurang efektif.

Pernyataan itu juga disampaikan Luhut dihadapan Pimpinan KPK, di antaranya Ketua KPK Firli Bahuri serta dua Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.

“Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah, OTT OTT itu kan nggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget,” kata Luhut dalam acara Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Aksi Pencegahan Korupsi 2023 – 2024 dengan tema ‘Digitalisasi Untuk Cegah Korupsi’ di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, turut mengomentari terkait nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang disebut-sebut dalam persidangan korupsi E-KTP.

Menurut Novel Baswedan dalam podcast di kanal pribadinya yang berjudul “3 TOKOH KPK TURUN GUNUNG MELAWAN POLITISASI” itu, ia dulunya sebagai penyidik yang menangani kasus korupsi E-KTP.

Dalam banyak kesempatan, bebernya, ia berani berbicara soal kasus E-KTP.

Soal nama Ganjar disebut-sebut dalam persidangan dalam kasus korupsi itu, mantan penyidik lembaga antirasuah ini menjelaskan, pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian.

“Kenapa saya bisa bilang begitu, yah penyidiknya dulu saya kok. Saya lebih tahu!” tegasnya.

Ia juga mengaku tidak membela Ganjar Pranowo, tetapi membela kebenaran dan keadilan.

“Memang ada nama beliau (Ganjar Pranowo, red) disebut di persidangan, dijelaskan dan lain-lain, tetapi membicarakan soal hukuman, proses hukum apalagi hukum pidana, itu ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi,” beber Novel Baswedan, dalam kanal YouTube pribadi mantan penydidik KPK itu, dikutip eranasional.com, Kamis (20/10/2022). (fjr)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melantik Novel Baswedan dan 43 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Dengan demikian, Novel Baswedan Dkk resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di institusi Polri.

Dalam amanatnya, Kapolri menyampaikan selamat bergabung terhadap 44 eks pegawai KPK tersebut ke dalam institusi Korps Bhayangkara. “Tentunya kami semua ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan,” kata Sigit.

Sigit berharap, dengan bergabungnya 44 orang eks pegawai KPK ini semakin dapat memperkuat komitmen dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. “Untuk perkuat jajaran organisasi Polri dalam rangka komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Sigit.

Diketahui, 44 eks pegawai KPK bersedia untuk menjadi ASN di institusi Polri. Salah satunya, Novel Baswedan. Sebelum dilantik, mereka telah melalui proses sosialisasi dan dilakukan tes asesmen.

Berikut daftar 44 mantan pegawai KPK yang bersedia bergabung dengan Polri sebagai ASN

1. M. Praswad Nugraha, Penyidik

2. Ronald Paul Sinyal, Penyidik

3. March Falentino, Penyidik

4. Yudi Purnomo, Penyidik

5. Heryanto Pramusaji, Biro Umum

6. Arfin Puspomelistyo, Pengamanan Biro Umum

7. Darko, Pengamanan Biro Umum

8. Wahyu Ahmat Dwi Haryanto, Biro Umum

9. Andi Abdul Rachman Rachim, Fungsional Gratifikasi

10. Afief Yulian Miftach, Kasatgas Penyidik

11. A. Damanik, Kasatgas Penyidik

12. Aulia Postiera, Penyelidik

13. Herry Nuryanto, Deputi Bidang Korsup

14. Chandra Sulistio, Reksprodjo Karo SDM

15. Harun Al Rasyid, Kasatgas Penyelidik

16. Annisa Ramadhani

17. Sugeng Basuki, Korsup

18. Nurul Huda Suparman, Plt Kepala Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko

19. Airien Martanni Koesniar, Kabag Umum

20. Qurotul Aini Mahmuda, Dit Deteksi dan Analisis Korupsi

21. Rizka Anungnata, Kasatgas Penyidik

22. Erfina Sari, Biro Humas

23. Herbert Nababan, Penyidik

24. Muamar Chairil Khadafi, Admin Dumas

25. Iguh

26. Novariza, Fungsional Pjkaki

27. Farid Andhika, Dumas

28. Budi Agung Nugroho, Kasatgas Penyidik

29. Arba’a Achmadin Yudho Sulistyo, Kabag Umum

30. Samuel Fajar Hotmangara Tua Siahaan, Fungsional Biro SDM

31. Panji Prianggoro, Dit Deteksi dan Analisis Korupsi

32. Adi Prasetyo, Dit PP LHKPN

33. Andre Dedy Nainggolan, Kasatgas Penyidik

34. Juliandi Tigor Simanjuntak, Fungsional Biro Hukum

35. Novel Baswedan, Kasatgas Penyidik

36. Yulia Anastasia Fu’ada, Fungsional PP LHKPN

37. Dina Marliana, Admin Dumas

38. Nita Adi Pangestuti, Dumas

39. Marina Febriana, Penyelidik

40. Waldy Gagantika, Kasatgas Dit Deteksi dan Analisis Korupsi

41. Hotman Tambunan, Kasatgas Diklat

42. Candra Septina, Litbang/Monitor

43. Faisal, Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP)

44. Giri Suprapdiono, Direktur Soskam Antikorupsi

JAKARTA — Sebanyak delapan orang eks pegawai KPK yang tidak lulus TWK menolak untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Sementara itu Polri masih menunggu konfirmasi 4 orang lainnya hingga besok pagi, apakah bersedia menjadi ASN Polri atau tidak.

Sebelumnya Sebanyak 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima sebagai ASN di lingkungan Korps Bhayangkara.

Penerimaan oleh puluhan mantan pegawai KPK itu dilakukan pada saat memenuhi undangan sosialisasi pengangkatan khusus ASN Polri pada hari ini, Senin, (6/12/2021).

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan, dari total 56 mantan pegawai KPK dari semula 57 orang karena satu meninggal dunia, sebagian besar menerima dengan mengisi kesediaan menjadi ASN Polri.

“Hasil sosialisasi yang mengisi surat perjanjian dan menyatakan bersedia menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang,” ujar Ramadhan dalam keterangannya.

Sementara itu, ada 8 orang mantan pegawai lembaga antirasuah tersebut menyatakan untuk menolak menjadi ASN Polri.

“(Sisanya) menunggu konfirmasi 4 orang. Diberikan batas waktu sampai besok pagi,” tuturnya.

Sementara penyidik senior KPK, Novel Baswedan memastikan diri menjadi bagian yang menerima tawaran itu.

“Ya saya posisi menerima,” ujarnya di Mabes Polri.

JAKARTA – 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) secara resmi telah dinonaktifkan lewat Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin.

Novel Baswedan termasuk di antara 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK.

Surat keputusan diteken pada 7 Mei 2021. yang merupakan pegawai tidak lolos TWK mengatakan sudah menerima SK yang dimaksud.

Tertulis dalam SK tersebut, tentan penetapan keputusan pimpinan KPK tentang hasil asesmen tes wawasan kebangsaan yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Terdapat sejumlah point dalam SK tersebut, yakni kesatu menetapkan nama-nama pegawai tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, Tidak Memenuhi Syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Dan diminta kepada pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan untuk menyerahkan tugas kepada atasan langsungnya.

“Memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut,” mengutip Diktum Kedua.

Lanjut, Diktum ketiga, menetapkan Lampiran dalam Keputusan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dan Keempat, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, yang bersangkutan (75 pegawai) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengungkapkan beberapa nama yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Politikus Partai Demokrat, Benny K Harman merespon kabar penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dipecat karena tidak lolos dalam seleksi perubahan status menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN) di KPK.

Benny K Harman menilai, jika kabar tersebut benar, maka Presiden Joko Widodo telah melanggar revolusi mental yang digagasnya.

“Ada kabar Novel Baswedan dan puluhan pegawai lain dipecat. Jika ini berita benar, Presiden Jokowi telah melanggar revolusi mental, ideologi politik yang dia gagas sendiri,” ungkap Benny dikurip akun Twitter-nya, Selasa (4/5).

Dia menilai, seharusnya inti revolusi mental yang digagas Jokowi salah satunya adalah memperkuat KPK.

“Selamatkan dan perkuat KPK adalah inti utama dari revolusi mental itu.#RakyatMonitor,” tulis anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, beredar kabar sebanyak 70 hingga 80 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangasaan.

Tes Ini sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Salah satu yang tidak lolos adalah penyidik senior Novel Baswedan.

“Saya dengar info tersebut. Ini upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK. Upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut. Karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri,” kata Novel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/5).

KPK akan mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN. Ini dilakukan sebagai bentuk transparansi. ***