JAKARTA – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Laporan ini dilakukan oleh Penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan Direktur PJKAKI KPK Sujanarko dan penyidik Rizka Anungnata.

Lili dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran etik dalam kasus Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

“Kejadian seperti ini membuat KPK sangat terpuruk dan sangat tidak lagi dipercayai publik,” kata Sujanarko melalui keterangan tertulis, Rabu (9/6/2021).

Laporan tersebut dilayangkan pada Selasa (8/6/2021) ke Dewas. Ada dua dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan mereka.

Dugaan pelanggaran pertama ialah dugaan Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Syahrial. Lili dianggap melanggar prinsip integritas yang ada pada Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Prinsip integritas itu berbunyi:

Insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung

Kedua, Lili dituding menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan Syahrial untuk menuntaskan urusan kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatini Lubis, di PDAM Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas dugaan perbuatan tersebut, Lili diduga melanggar prinsip integritas, yaitu pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbunyi:

Insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi

Rizka Anungnata mengatakan bersedia menjadi saksi terkait dugaan ini. Pasalnya, ia merasa memiliki banyak informasi terkait dengan dugaan pelanggaran tersebut.

“Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya kami menduga atau setidaknya patut menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh LPS,” kata Rizka.

Jika memang tidak terbukti, Novel meminta Dewas berani mengumumkan kepada publik soal dugaan ini, sehingga KPK akan bebas dari stigma adanya kebiasaan yang tidak benar dalam penanganan perkara.

“Ini penting dan berdampak besar bagi keberlangsungan KPK dan merupakan isu yang menyangkut roh dan jiwa, harkat, dan martabat KPK sebagai lembaga penindakan tindak pidana korupsi,” kata Novel.

Editor: Redaksi

JAKARTA, Novel Baswedan membuat pengakuan mengejutkan. Dia menduga kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 nilainya mencapai Rp100 triliun.

Tapi Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini  belum bisa memastikan lantaran perlu penelitian kasus ini lebih lanjut.

Dikatakan Novel, kasus bansos Covid-19 di mana KPK melakukan operasi tangkap tangan hanya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini kasus tersebut sudah masuk ke sidang.

Novel melanjutkan, kasus serupa juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia dengan pola yang sama sehingga perlu penyelidikan lebih lanjut.

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh. Kasus ini nilainya puluhan triliun. Bahkan saya rasa seratus triliun nilai proyeknya dan ini korupsi terbesar yang saya pernah perhatikan,” ucap Novel kepada CNN Indonesia, Senin (17/5/2021).

Dia mengatakan ada kemiripan modus korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Ia menilai kasus bansos harus terus ditindaklanjuti.

“Ini kasus yang mesti diteliti lebih jauh,” Katanya.

Novel juga mengungkapkan hal ini terkait 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan karena tak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Untuk itu dia menyayangkan Kasatgas penyidik kasus bansos dan 74 pegawai KPK lainnya saat ini dinonaktifkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri usai dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Diketahui, Kasatgas penyidik kasus bansos adalah Andre Dedy Nainggolan. Ia berhasil menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ke muka persidangan.

Andre juga ditemani oleh penyidik Praswad, yang juga dinonaktifkan, yang berhasil menetapkan lima tersangka hingga ke meja hijau.

Dalam kasus tersebut, Juliari didakwa menerima suap senilai total Rp32.482.000.000 terkait dengan penunjukan rekanan penyedia bansos Covid-19 di Kementerian Sosial.

Diketahui, Juliari menerima uang dari konsultan hukum, Harry Van Sidabukke sebesar Rp1,28 miliar; Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar; dan rekanan penyedia bansos Covid-19 lainnya senilai Rp29.252.000.000.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga ada dendam pribadi dari Komisaris Jenderal Firli Bahuri selaku Ketua KPK di balik penonaktifan 75 pegawai.

Dari beberapa nama yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pernah menuntut agar Firli diperiksa karena diduga melanggar kode etik KPK. Mereka juga diketahui pernah mengkritik dan berbeda pendapat dengan Firli.

“Jadi, begitu Pak Firli masuk ke KPK, beberapa orang yang menyapanya langsung dituding sebagai orang yang pernah ikut mendemo dirinya,” kata Feri dalam tayangan video Blak-blakan detikcom, Selasa (11/5/2021).

Lantas Feri mensinyalir, dendam pribadi itu dikemas lewat TWK dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, menyalahi aturan dan melecehkan agama.

“Bagi saya Pak Firli ini adalah boneka yang digerakkan oleh banyak orang untuk menghantam 75 orang ini,” Ucap Feri Amsari.

Sebelum dilantik sebagai Ketua KPK pada 20 Desember 2019, Firli pernah menjabat Deputi Penindakan di KPK, April 2018 – Juni 2019.,Saat itulah dia diduga melakukan pelanggaran etik berat di KPK, yakni bertemu dengan pihak yang terseret perkara korupsi, bertemu pimpinan parpol, hingga menjemput wakil ketua BPK dan menerima di ruangannya.

Begitu juga saat menjalani uji kompetensi dan kepatutan di DPR, Firli pernah menjelaskan semua hal itu dan diterima. Buktinya Firli mendapat dukungan suara terbanyak untuk memimpin KPK.

Feri Amsari mengatakan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK itu justru yang selama ini paling berintegritas dan profesional dalam mengemban tugas pemberantasan korupsi. Feri membagi mereka ke dalam tiga kluster, yakni Ketua Satgas atau pemimpin lapangan seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan Harun Al Rasyid yang baru saja memimpin OTT Bupati Nganjuk.

Dan yangj kedua adalah anggota satgas yang banyak menangani kasus-kasus besar dan korupsi yang melibatkan partai politik atau tokoh tertentu. Juga ada figur-figur pembuat kebijakan internal maupun eksternal yang betul-betul membantu upaya pemberantasan korupsi, baik itu berupa pencegahan atau upaya penindakan.

“Mereka yang ada di tiga kluster tersebut selama ini sangat ditakuti para koruptor. Sebab mereka sangat aktif dalam upaya operasi tangkap tangan. Mereka dinilai lihai untuk menemukan celah dan mencari jalan tikus agar para koruptor bisa ditemukan,” Katanya.

Editor: Redaksi