Penunjukan tersebut menjadi babak baru bagi LBH Ilumni FH Unpar dalam menjalankan peran pendampingan hukum di tengah masyarakat. Tidak hanya menangani persoalan hukum, lembaga ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga serta memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Noverizky bukan nama baru di bidang hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2003 itu memiliki rekam jejak pendidikan dan profesional yang mencakup pengalaman di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah menempuh pendidikan di Gulf International Institute, Houston, Texas, Amerika Serikat, kemudian meraih gelar Master of Advanced Studies Master of Laws (LL.M Adv) dari Leiden University, Belanda. Noverizky juga memperoleh beasiswa dari European Law Students’ Association (ELSA) untuk mengikuti program International Economic Law and Policy di University of Barcelona, Spanyol.

Karier profesionalnya turut mencakup pengalaman sebagai Legal Associate di Calehr and Associates, Houston. Di Indonesia, ia mendirikan kantor hukum AM Oktarina dan menjadi Founding Partner dengan fokus pada bidang hukum komersial dan korporasi.

Berbekal pengalaman tersebut, Noverizky diharapkan mampu membawa LBH Ilumni FH Unpar semakin profesional, independen, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Kawal Dugaan Kekerasan terhadap Anak

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian awal LBH Ilumni FH Unpar di bawah kepemimpinan Noverizky adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, perhatian lembaga tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan korban dan keluarganya. Pasalnya, keluarga korban mengaku menghadapi ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku.

Situasi itu menunjukkan bahwa penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak, membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain memastikan dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan, perlindungan terhadap korban dan keluarganya juga perlu menjadi perhatian.

LBH dapat berperan mendampingi korban untuk memahami hak-haknya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mengetahui langkah perlindungan yang tersedia melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap perlu ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Bagi Noverizky, keberadaan lembaga bantuan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya.

“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” ungkap Noverizky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Akses Bantuan Hukum Masih Menjadi Tantangan

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Jaminan bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi persyaratan, khususnya orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum dalam ketentuan tersebut mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah. Hambatan ekonomi, keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, hingga tekanan sosial masih dapat mempersulit seseorang ketika menghadapi persoalan hukum.

Menurut Noverizky, sebagian masyarakat belum memahami hak-hak yang dimilikinya. Tidak sedikit pula yang baru mencari pendampingan setelah persoalan berkembang menjadi konflik serius, ketika bukti perlu segera diamankan atau saat muncul kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga.

“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya aturan, melainkan juga tentang bagaimana hak yang dijamin oleh hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata dia.

Dalam kondisi tersebut, LBH memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami kedudukan hukumnya, menyiapkan dokumen dan bukti yang relevan, menentukan langkah yang sesuai prosedur, serta berkomunikasi dengan lembaga terkait.

Pendampingan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses hukum utama.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok lain yang berpotensi menghadapi hambatan tambahan akibat keterbatasan akses informasi maupun ketimpangan relasi kuasa.

“Mereka dapat menghadapi hambatan tambahan, baik karena ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan akses informasi, maupun risiko tekanan dari pihak lain,” ujarnya.

Karena itu, bantuan hukum tidak semestinya dipandang sebatas pendampingan ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan. Lebih dari itu, layanan tersebut menjadi sarana untuk membantu masyarakat menggunakan haknya, mencegah berlanjutnya pelanggaran, dan memastikan persoalan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dorong Pendampingan Profesional dan Edukasi Hukum

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Noverizky ingin memperkuat LBH Ilumni FH Unpar sebagai lembaga yang mengutamakan profesionalisme, independensi, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penanganan perkara.

Pendampingan hukum, menurut arah yang ingin dikembangkan, perlu dilakukan secara terukur. Prosesnya dimulai dengan memahami persoalan yang dihadapi klien, memetakan hak dan kewajiban para pihak, menilai bukti yang tersedia, hingga menjelaskan pilihan langkah hukum beserta konsekuensinya.

Kejelasan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara agar dapat memahami proses yang sedang berjalan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memberikan pendampingan dalam perkara individual, LBH juga memiliki peluang untuk memperluas edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai tata cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, mencari bantuan hukum, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses penegakan hukum.

“Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, memperoleh bantuan, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses hukum,” ungkapnya.

Upaya edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan.

Perlindungan Korban Harus Berjalan Seiring Proses Hukum

Noverizky menilai, tantangan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut profesionalisme aparat, kepastian proses, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan, tahapan penanganan perkara, serta informasi yang mudah dipahami mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, penanganan perkara harus tetap berlandaskan alat bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

Bagi korban dan keluarganya, proses hukum yang panjang serta minimnya informasi dapat menimbulkan ketidakpastian. Apabila kondisi tersebut disertai ancaman atau kekhawatiran terhadap keselamatan, beban yang dihadapi dapat semakin berat.

Oleh karena itu, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prosedur formal. Perlindungan korban, penghormatan terhadap hak-hak pihak terkait, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penanganan perlu memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan dan pendampingan juga harus mempertimbangkan upaya mencegah tekanan yang tidak perlu maupun pengalaman traumatis berulang.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Setiap dugaan perlu diperiksa secara profesional berdasarkan bukti, tanpa mendahului kesimpulan hukum.

Dalam konteks tersebut, LBH dapat membantu menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Pendampingan diharapkan memastikan korban memahami hak-haknya, mengetahui pilihan perlindungan, dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh.

Empat Fokus Penguatan LBH Ilumni FH Unpar

Ke depan, penguatan LBH Ilumni FH Unpar dapat diarahkan pada empat fokus utama, yakni memperluas pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, mengawal proses hukum secara profesional dan independen, meningkatkan edukasi hukum, serta memperkuat perhatian terhadap korban dan kelompok rentan.

Penguatan pendampingan berarti memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia. Sementara itu, pengawalan proses hukum dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk komunikasi resmi dengan lembaga terkait serta pemantauan perkembangan perkara.

Pada aspek edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan penyebaran informasi hukum yang mudah dipahami dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui hak yang dimilikinya, tetapi juga memahami cara memperjuangkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban, keamanan, kerahasiaan informasi, serta kebutuhan pendampingan yang sesuai.

Penunjukan Noverizky sebagai Direktur LBH Ilumni FH Unpar sekaligus menjadi tantangan untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tantangannya adalah menerjemahkan visi mengenai akses keadilan menjadi program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.

Dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, dan integritas, LBH Ilumni FH Unpar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka.

Bagi Noverizky, tanggung jawab sebagai direktur bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, melainkan juga memastikan lembaga bantuan hukum tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. [SF]

Putusan tersebut sekaligus membalikkan hasil pemeriksaan di tingkat banding yang sebelumnya tidak menguntungkan pihak Noverizky.

Meski demikian, tim kuasa hukum masih menunggu salinan resmi putusan kasasi untuk mengetahui secara lengkap pertimbangan hukum majelis hakim.

“Kami bersyukur Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan. Saat ini kami masih menunggu salinan putusan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum berikutnya,” kata Noverizky di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sengketa ini berawal pada 2018 ketika Noverizky menerima surat tugas dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk memberikan pendampingan hukum terhadap seorang warga negara Arab Saudi yang menghadapi proses pidana di Indonesia.

Menurutnya, seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah diselesaikan sesuai penugasan. Namun hingga perkara selesai, honorarium jasa hukum beserta biaya yang telah lebih dahulu dikeluarkan menggunakan dana pribadi disebut tidak pernah dibayarkan oleh pihak kedutaan.

Karena tidak tercapai penyelesaian, Noverizky kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim mengabulkan gugatan untuk sebagian melalui putusan verstek setelah menyatakan Kedutaan Besar Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri RI telah dipanggil secara patut namun tidak menghadiri persidangan.

Majelis hakim juga menyatakan hubungan hukum antara Noverizky dengan Kedutaan Besar Arab Saudi yang didasarkan pada surat tugas tertanggal 9 November 2018 beserta surat kuasa yang menyertainya sah dan mengikat menurut hukum Indonesia.

Selain itu, pengadilan menilai tindakan Kedutaan Besar Arab Saudi yang tidak mengembalikan biaya perdamaian yang telah lebih dahulu dibayarkan Noverizky menggunakan dana pribadi merupakan perbuatan melawan hukum.

Melalui amar putusan tersebut, Kedutaan Besar Arab Saudi dihukum membayar ganti rugi materiil sebesar Rp375 juta kepada Noverizky Tri Putra. Pengadilan juga memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk tunduk dan melaksanakan putusan dimaksud.

Namun perkara belum berakhir. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian berubah setelah diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Tidak menerima hasil tersebut, Noverizky mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi itu akhirnya dikabulkan. Bagi pihak Noverizky, putusan tersebut menjadi kepastian hukum atas sengketa yang telah berlangsung selama beberapa tahun.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga telah menerbitkan aanmaning atau teguran kepada Kedutaan Besar Arab Saudi dalam perkara eksekusi Nomor 10/PDT.EKS/2025 juncto Nomor 297/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel.

Aanmaning merupakan tahapan dalam proses eksekusi putusan pengadilan yang berisi peringatan kepada pihak yang kalah agar melaksanakan putusan secara sukarela.

Kuasa hukum Noverizky, Aflah Abdurrahim SH bersama tim AM Oktarina Counsellor at Law saat itu menyambut baik diterbitkannya aanmaning tersebut.

Menurutnya, langkah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa setiap pihak, termasuk perwakilan negara asing dalam sengketa keperdataan yang berkaitan dengan aktivitas komersial, tetap wajib menghormati putusan pengadilan Indonesia.

Di sisi lain, Noverizky berharap putusan Mahkamah Agung dapat menjadi pembelajaran bahwa hubungan diplomatik tidak menghapus kewajiban hukum dalam perkara keperdataan.

“Saya berharap tidak ada lagi advokat di Indonesia yang mengalami hal serupa. Perkara ini membuktikan bahwa dalam perkara yang bersifat komersial, tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum Indonesia,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kedutaan Besar Arab Saudi maupun Kementerian Luar Negeri RI belum memberikan pernyataan resmi terkait putusan kasasi tersebut.

Sementara itu, pihak Noverizky menyatakan masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung sebelum mengambil langkah hukum lanjutan. [SF]

Pria yang akrab disapa Kiky tersebut berencana mengikuti kontestasi dalam Kongres ke-VIII Ilumni FH Unpar yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Januari 2026 di kampus Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima pada Rabu (24/12/2025), Noverizky mengungkapkan bahwa keputusannya maju dilandasi oleh keinginan kuat untuk menjadikan Ilumni FH Unpar sebagai ruang kolaboratif yang mampu menyatukan alumni lintas angkatan dan profesi.

Ia menilai potensi besar alumni FH Unpar selama ini belum terkelola secara optimal, terutama dalam hal konektivitas dan pemanfaatan jejaring.

“Saya maju bukan membawa janji kosong, melainkan kegelisahan. Alumni FH Unpar jumlahnya besar dan kualitasnya sangat baik, namun belum saling terhubung secara sistemik,” ujar Kiky.

Nyatanya, dua kurator yang ditunjuk pihak pengadilan telah melakukan pemasangan plang sita asset berupa rumah Rea di Cianjur.

Pemasangan plang sita tersebut dilakukan sesuai dengan landasan hukum dan telah diketahui dan mendapat pertelaan dari Hakim Pengawas sidang PKPU, Yusuf Pranowo SH MH

“Jelas-jelas tim kurator sudah melakukan pemasangan pengumuman penyitaan sesuai aturan hukum yang berlaku. Foto dan video pemasangan spanduk pengumuman sita juga ada. Kok masih saja dibantah? Sekali lagi dia telah melakukan kebohongan dan penyesatan kepada publik,” ujar Noverizky salah satu kreditur, melalui pernyataan tertulisnya di Jakarta, Rabu (16/10/2024)

Di sisi lain, Nove menyoroti langkah Rea melaporkan dua kurator yakni  Janter Manurung dan Fajrin Muflihun yang melakukan pemasangan spanduk sita di rumahnya.

Pasalnya, Rea beranggapan bahwa saat ini dirinya masih menempuh upaya hukum lain setelah kalah di PN Niaga Jakarta Pusat, yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nove menganggap bahwa pernyataan Rea kontradiktif

“Di satu sisi dia bilang tidak ada penyitaan, di sisi lain dia melaporkan dua kurator yang telah melakukan pemasangan pengumunan sita di rumahnya dengan dalih sedang mengajukan kasasi ke MA. Ini kan dua hal yang kontradiktif dan penjelasan yang terkesan dipaksakan demi menutupi fakta yang ada,” ungkapnya.

Nove menilai bahwa pernyataan-pernyataan Rea justru menjadi blunder bagi dirinya sendiri.

Terkait upaya Rea mengajukan kasasi ke MA, Noverizky lantas menjelaskan terkait aturan perundangan yang ada.

Menurutnya, sah-sah saja Rea mengajukan kasasi ke MA. Namun, hal itu tidak lantas menghentikan proses kerja kurator yang ditunjuk terkait putusan pengadilan niaga Jakarta pusat PKPU No 288/Pdt-sus PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Hal tersebut tertuang melalui proposal perdamaian yang disampaikan Rea dalam sidang PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, belum lama ini.

“Dalam proposal perdamaian itu dia berjanji akan mengembalikan uang yang saya pinjamkan sebesar Rp 2,5 miliar. Uang itu saya pinjamkan atas nama saya dan Arif Budiman,” ungkap Noverizky di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024.

Noverizky menyebut, proposal perdamaian yang diajukan itu telah mematahkan pernyataan Rea sebelumnya yang menyebut bahwa uang yang diterimanya merupakan uang titipan dari pengusaha asal Malaysia, bukan pinjaman.

“Jadi pernyataan dia sebelumnya yang menyatakan uang itu adalah titipan dari pengusaha Malaysia itu terbantahkan sendiri. Dia terindikasi berbohong di media maupun di Berita Acara Kepolisian (BAP),” imbuhnya.

Ketimbang terus berpolemik dan mencari masalah baru, Noverizky meminta agar Rea memperbaiki diri sambil membayar utang-utangnya kepada pihak-pihak yang dirugikan.

“Yang jadi korbannya sudah banyak. Saran saya buat Rea, sebaiknya mulai berubah. Kasihan orang-orang yang sudah kamu rugikan,” kata Noverizky.