Penunjukan tersebut menjadi babak baru bagi LBH Ilumni FH Unpar dalam menjalankan peran pendampingan hukum di tengah masyarakat. Tidak hanya menangani persoalan hukum, lembaga ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga serta memastikan masyarakat mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Noverizky bukan nama baru di bidang hukum. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan angkatan 2003 itu memiliki rekam jejak pendidikan dan profesional yang mencakup pengalaman di dalam maupun luar negeri.

Ia pernah menempuh pendidikan di Gulf International Institute, Houston, Texas, Amerika Serikat, kemudian meraih gelar Master of Advanced Studies Master of Laws (LL.M Adv) dari Leiden University, Belanda. Noverizky juga memperoleh beasiswa dari European Law Students’ Association (ELSA) untuk mengikuti program International Economic Law and Policy di University of Barcelona, Spanyol.

Karier profesionalnya turut mencakup pengalaman sebagai Legal Associate di Calehr and Associates, Houston. Di Indonesia, ia mendirikan kantor hukum AM Oktarina dan menjadi Founding Partner dengan fokus pada bidang hukum komersial dan korporasi.

Berbekal pengalaman tersebut, Noverizky diharapkan mampu membawa LBH Ilumni FH Unpar semakin profesional, independen, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Kawal Dugaan Kekerasan terhadap Anak

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian awal LBH Ilumni FH Unpar di bawah kepemimpinan Noverizky adalah dugaan kekerasan terhadap seorang anak di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkara tersebut, perhatian lembaga tidak hanya tertuju pada proses hukum, tetapi juga pada aspek perlindungan korban dan keluarganya. Pasalnya, keluarga korban mengaku menghadapi ancaman dari pihak keluarga terduga pelaku.

Situasi itu menunjukkan bahwa penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak, membutuhkan pendekatan menyeluruh. Selain memastikan dugaan tindak pidana diproses sesuai ketentuan, perlindungan terhadap korban dan keluarganya juga perlu menjadi perhatian.

LBH dapat berperan mendampingi korban untuk memahami hak-haknya, memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, serta mengetahui langkah perlindungan yang tersedia melalui mekanisme hukum.

Meski demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut tetap perlu ditangani secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Bagi Noverizky, keberadaan lembaga bantuan hukum harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya.

“LBH harus hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pendampingan dan memperjuangkan hak-haknya. Kami ingin memastikan bahwa setiap orang, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan, mendapatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya,” ungkap Noverizky melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Akses Bantuan Hukum Masih Menjadi Tantangan

Secara konstitusional, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut menjadi salah satu fondasi negara hukum yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Jaminan bantuan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Regulasi tersebut mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima yang memenuhi persyaratan, khususnya orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan hukum dalam ketentuan tersebut mencakup perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan.

Namun, keberadaan regulasi belum otomatis menjamin seluruh masyarakat dapat mengakses keadilan dengan mudah. Hambatan ekonomi, keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, hingga tekanan sosial masih dapat mempersulit seseorang ketika menghadapi persoalan hukum.

Menurut Noverizky, sebagian masyarakat belum memahami hak-hak yang dimilikinya. Tidak sedikit pula yang baru mencari pendampingan setelah persoalan berkembang menjadi konflik serius, ketika bukti perlu segera diamankan atau saat muncul kekhawatiran terhadap keselamatan diri dan keluarga.

“Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan akses keadilan bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya aturan, melainkan juga tentang bagaimana hak yang dijamin oleh hukum dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” kata dia.

Dalam kondisi tersebut, LBH memiliki peran strategis untuk membantu masyarakat memahami kedudukan hukumnya, menyiapkan dokumen dan bukti yang relevan, menentukan langkah yang sesuai prosedur, serta berkomunikasi dengan lembaga terkait.

Pendampingan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui proses hukum utama.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok lain yang berpotensi menghadapi hambatan tambahan akibat keterbatasan akses informasi maupun ketimpangan relasi kuasa.

“Mereka dapat menghadapi hambatan tambahan, baik karena ketimpangan relasi kuasa, keterbatasan akses informasi, maupun risiko tekanan dari pihak lain,” ujarnya.

Karena itu, bantuan hukum tidak semestinya dipandang sebatas pendampingan ketika seseorang berhadapan dengan pengadilan. Lebih dari itu, layanan tersebut menjadi sarana untuk membantu masyarakat menggunakan haknya, mencegah berlanjutnya pelanggaran, dan memastikan persoalan ditangani melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dorong Pendampingan Profesional dan Edukasi Hukum

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Noverizky ingin memperkuat LBH Ilumni FH Unpar sebagai lembaga yang mengutamakan profesionalisme, independensi, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penanganan perkara.

Pendampingan hukum, menurut arah yang ingin dikembangkan, perlu dilakukan secara terukur. Prosesnya dimulai dengan memahami persoalan yang dihadapi klien, memetakan hak dan kewajiban para pihak, menilai bukti yang tersedia, hingga menjelaskan pilihan langkah hukum beserta konsekuensinya.

Kejelasan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pendampingan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan perkara agar dapat memahami proses yang sedang berjalan dan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

Selain memberikan pendampingan dalam perkara individual, LBH juga memiliki peluang untuk memperluas edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai tata cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, mencari bantuan hukum, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses penegakan hukum.

“Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai cara melaporkan dugaan tindak pidana, menyimpan bukti, memperoleh bantuan, serta mengenali hak-hak yang harus dihormati selama proses hukum,” ungkapnya.

Upaya edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membantu masyarakat mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan.

Perlindungan Korban Harus Berjalan Seiring Proses Hukum

Noverizky menilai, tantangan penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut profesionalisme aparat, kepastian proses, keterbukaan informasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan, tahapan penanganan perkara, serta informasi yang mudah dipahami mengenai proses hukum yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, penanganan perkara harus tetap berlandaskan alat bukti dan ketentuan yang berlaku, dengan menghormati hak seluruh pihak yang terlibat.

Bagi korban dan keluarganya, proses hukum yang panjang serta minimnya informasi dapat menimbulkan ketidakpastian. Apabila kondisi tersebut disertai ancaman atau kekhawatiran terhadap keselamatan, beban yang dihadapi dapat semakin berat.

Oleh karena itu, keberhasilan penanganan perkara tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya prosedur formal. Perlindungan korban, penghormatan terhadap hak-hak pihak terkait, dan respons terhadap kebutuhan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan.

Dalam perkara yang melibatkan anak, penanganan perlu memperhatikan usia, kondisi psikologis, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses pemeriksaan dan pendampingan juga harus mempertimbangkan upaya mencegah tekanan yang tidak perlu maupun pengalaman traumatis berulang.

Pada saat yang sama, asas praduga tak bersalah harus tetap dijunjung tinggi. Setiap dugaan perlu diperiksa secara profesional berdasarkan bukti, tanpa mendahului kesimpulan hukum.

Dalam konteks tersebut, LBH dapat membantu menjembatani kebutuhan korban dengan mekanisme penegakan hukum yang tersedia. Pendampingan diharapkan memastikan korban memahami hak-haknya, mengetahui pilihan perlindungan, dan memperoleh informasi mengenai langkah yang dapat ditempuh.

Empat Fokus Penguatan LBH Ilumni FH Unpar

Ke depan, penguatan LBH Ilumni FH Unpar dapat diarahkan pada empat fokus utama, yakni memperluas pendampingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, mengawal proses hukum secara profesional dan independen, meningkatkan edukasi hukum, serta memperkuat perhatian terhadap korban dan kelompok rentan.

Penguatan pendampingan berarti memastikan masyarakat memperoleh penjelasan yang memadai mengenai hak, kewajiban, dan pilihan hukum yang tersedia. Sementara itu, pengawalan proses hukum dilakukan melalui mekanisme yang sah, termasuk komunikasi resmi dengan lembaga terkait serta pemantauan perkembangan perkara.

Pada aspek edukasi, penyuluhan, konsultasi, dan penyebaran informasi hukum yang mudah dipahami dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya mengetahui hak yang dimilikinya, tetapi juga memahami cara memperjuangkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun perlindungan terhadap kelompok rentan membutuhkan pendekatan yang memperhatikan kondisi korban, keamanan, kerahasiaan informasi, serta kebutuhan pendampingan yang sesuai.

Penunjukan Noverizky sebagai Direktur LBH Ilumni FH Unpar sekaligus menjadi tantangan untuk menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Tantangannya adalah menerjemahkan visi mengenai akses keadilan menjadi program kerja yang terukur dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” sebutnya.

Dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, dan integritas, LBH Ilumni FH Unpar diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai lembaga yang membantu masyarakat menghadapi persoalan hukum sekaligus memperjuangkan perlindungan hak-hak mereka.

Bagi Noverizky, tanggung jawab sebagai direktur bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, melainkan juga memastikan lembaga bantuan hukum tetap menjalankan fungsi sosialnya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. [SF]

Menurut Noverizky, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.

Ia menilai, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Atas nama keluarga besar Tidar Jakarta Barat, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Sudaryono atas amanah sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kami meyakini beliau memiliki kapasitas, pengalaman, dan komitmen untuk membawa BGN semakin profesional dalam menjalankan tugas negara yang sangat strategis,” ujar Noverizky di Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Ia mengatakan, pergantian pimpinan merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan proses transisi mampu memperkuat kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Noverizky berharap Sudaryono dapat memperkuat tata kelola BGN, mulai dari proses perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

“Program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang modern, transparan, dan berbasis data. Dengan sistem yang kuat, manfaat program akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Noverizky juga mendorong adanya sinergi antara Badan Gizi Nasional, kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar implementasi Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih optimal.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya bergantung pada BGN, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar setiap anak Indonesia memperoleh hak yang sama atas asupan gizi yang layak.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program agar setiap kendala di lapangan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan melalui kebijakan yang adaptif.

Selain itu, pengawasan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional juga dinilai harus terus diperkuat untuk menjaga akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kepercayaan publik merupakan modal utama. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan program di lapangan,” ucapnya.

Noverizky optimistis, di bawah kepemimpinan Sudaryono, Program Makan Bergizi Gratis akan terus mengalami penyempurnaan, baik dari sisi kualitas pelayanan, perluasan jangkauan penerima manfaat, maupun efektivitas penggunaan anggaran negara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan sekaligus masukan yang konstruktif agar Program Makan Bergizi Gratis benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kritik tentu diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun dukungan dan partisipasi seluruh elemen bangsa juga tidak kalah penting agar program ini menjadi instrumen peningkatan kualitas generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Naniek S Deyang. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat efektivitas kelembagaan sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah Indonesia.

Usai dilantik, Sudaryono meminta doa dan dukungan agar dapat menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Doakan saya amanah, doakan saya baik. Satu yang saya janjikan, saya kerja dengan sebaik-baiknya, kerja keras dengan sebaik-baiknya,” kata Sudaryono.

Ia juga mengajak seluruh jajaran BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

“Saya mohon doa, mohon dukungan, mohon restu untuk kami bersama Wakil Kepala, seluruh jajaran BGN, dan seluruh stakeholder agar program ini berjalan semakin baik,” tuturnya. [SF]

Laporan tersebut diajukan oleh seorang advokat bernama Noverizky Tri Putra, dengan nilai total kerugian mencapai Rp2,5 miliar, tetapi yang dilaporkan sebesar Rp1 miliar.

Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Igo Fazar Akbar, membenarkan pihaknya masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut.

“Kasus masih dalam proses penyelidikan. Kami sudah memeriksa pelapor, saksi, dan memanggil terlapor, namun yang bersangkutan tidak hadir,” ujar Igo saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

Penyidik telah melayangkan surat panggilan kepada RW, namun hingga kini belum ada kehadiran dari pihak terlapor.

“Sudah kami undang tapi tidak datang,” kata Igo.

Polisi berencana memanggil ulang RW untuk dimintai keterangan. Kasus ini sebelumnya telah dilakukan gelar perkara pada 3 Juni 2024, namun penyidik masih menemui kendala karena salah satu saksi kunci, M Shaheen Shah alias Dato Sri Shaheen, diketahui berstatus buronan internasional (Red Notice Interpol).

Dalam laporannya, Noverizky mengungkapkan RW pernah meminjam uang Rp1 miliar kepadanya dan Rp1,5 miliar kepada Arif Budiman. Uang itu disebut sebagai dana talangan untuk membantu Dato Sri Shaheen, warga negara Malaysia yang tengah tersangkut kasus hukum di Polda Bali.

Namun, hingga batas waktu yang disepakati, RW tidak mengembalikan uang pinjamannya tersebut dan bahkan mengingkari telah menerima uang.

“Saya punya bukti lengkap, termasuk video saat penyerahan uang,” tegas Noverizky.

Noverizky juga menunjukkan surat pernyataan dari Dato Sri Shaheen yang menyebut tidak pernah menerima uang Rp2,5 miliar dari RW. Dalam surat itu, Dato Shaheen menegaskan tidak pernah menandatangani atau menyetujui surat pengangkatan RW sebagai perwakilannya di Indonesia.

“Bukti sudah sangat kuat. Harusnya penyidik tak ragu menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka,” ujar Noverizky.

Sebelum menempuh jalur pidana, Noverizky lebih dulu menang dalam gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap RW di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Putusan tersebut disebutnya bisa memperkuat unsur pidana dalam laporan penggelapan yang kini ditangani polisi.

RW sendiri dikabarkan tidak memenuhi panggilan penyidik pada 23 Oktober lalu, berbarengan dengan pemeriksaan tambahan terhadap Noverizky.

“Informasi dari penyidik, RW tidak hadir. Dugaan saya, dia takut karena bukti saya sudah sangat lengkap,” ungkapnya.

Harapan Korban: RW Segera Jadi Tersangka

Noverizky berharap pihak kepolisian segera menetapkan RW sebagai tersangka agar kasus ini tidak berlarut-larut.

“Sudah ada beberapa orang yang juga mengaku sebagai korban RW. Kalau dibiarkan, bisa makin banyak korban,” pungkasnya.

Perkara dengan nomor 96/Pdt.G/2025 itu diputuskan majelis hakim tidak dapat diterima. Hakim menilai PN Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.

Putusan ini menambah catatan kekalahan Rea di meja hijau.

Sebelumnya, permohonan kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA) juga kandas. Berdasarkan putusan No. 30 K/PDT.SUS-PAILIT/2025 tertanggal 6 Maret 2025, MA menolak upaya hukum Rea terkait perkara kepailitan.

Di pihak lain, Noverizky menyambut positif putusan PN Jakbar. Ia menegaskan bahwa proses lelang aset milik Rea akan tetap berjalan.

“Ini kabar baik, sekarang Rea akan benar-benar menerima konsekuensi dari tindakannya, termasuk kehilangan rumah serta aset-aset lain yang disita,” ujar Noverizky dalam keterangan tertulis, Rabu (24/9/2025).

Pengacara sekaligus pengusaha itu menilai gugatan yang diajukan Rea hanya bertujuan memperlambat jalannya proses eksekusi.

“Putusan PN Jakbar membuktikan gugatan ini tidak berdasar dan buang waktu. Justru memperlihatkan kredibilitas lembaga peradilan kita yang mengedepankan kebenaran,” katanya.

Noverizky memastikan tahapan eksekusi akan segera dilakukan oleh kurator sesuai dengan keputusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Proses lelang masih berlangsung, tidak lama lagi aset akan dieksekusi,” tambahnya.

Seperti diketahui, kasus ini berawal dari sengketa utang piutang antara Rea dan Noverizky yang kemudian bergulir menjadi perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Rea dinyatakan pailit pada 1 Juli 2024 setelah proposal perdamaian yang diajukannya ditolak para kreditur, termasuk Noverizky dan Arif.

Putusan pailit tersebut diperkuat hingga di tingkat kasasi, membuat kurator langsung bergerak menyita sejumlah aset Rea, salah satunya rumah di Cianjur, Jawa Barat.

Tak berhenti disitu, Rea mencoba perlawanan baru dengan menggugat Noverizky melalui jalur PMH di PN Jakarta Barat. Namun upaya itu kembali pupus.

Selain persoalan perdata, Noverizky juga mengungkapkan bahwa laporan pidana terhadap Rea yang tengah diproses di Polres Metro Jakarta Selatan masih terus bergulir.

Dengan ditolaknya gugatan terbaru ini, jalan bagi pelaksanaan lelang aset Rea Wiradinata untuk menutup utang-utangnya kian terbuka lebar.

Sejumlah nama potensial telah muncul untuk mengikuti kontestasi tersebut.

Salah satunya, Martin Patrick Nagel, Founder dan Partner di FKNK Law Firm yang telah secara resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum AKPI periode 2025-2028.

Saat menggelar dekalrasi di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada 3 Juni kemarin, Martin Nagel menggandeng Harvardy sebagai calon sekretaris jenderal.

Dalam kampanyenya, mereka mengangkat tagline MVP- Martin Vardy Pasti! dan optimistis mendapatkan dukungan dari mayoritas pemegang suara.

Dalam acara deklarasi tersebut, Martin Nagel dan Harvardy juga menandatangani Pakta Integritas untuk menepati janji-janji kampanye mereka.

Setelah mengetahui visi dan misi pasangan itu, pengacara sekaligus praktisi hukum Indonesia, Noverizky Tri Putra memberikan dukungan penuh kepada Martin Nagel dan Harvardy untuk menahkodai AKPI.

Walaupun bukan sebagai kurator, Noverizky menyampaikan bahwa pembaharuan dan visi misi yang lebih besar dan baik dibutuhkan oleh AKPI

“Dan dalam keyakinan saya, hanya Martin Nagel dan Harvardy yang mampu mewujudkannya,” ungkap Noverizky Tri Putra melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (4/6/2025).